Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memberikan keterangan pers soal kecelakaan kapal yang mengangkut TKI ilegal di Jakarta, Rabu (9/11/2016). Nusron Wahid meminta kepada pemerintah yakni Kementerian Tenaga Kerja sebagai regulator untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan memangkas birokrasi pengurusan administrasi TKI agar tidak mahal dan panjang.

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid yakin tidak ada “restu-restuan” dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi calon Ketua Umum Partai Golkar.

“Saya yakin tidak ada restu-merestui kepada satu atau dua orang kandidat dari Pak Presiden, termasuk kepada Pak Airlangga sebab beliau sangat demokratis dan menghargai proses demokrasi,” ujar Nusron di Jakarta, Jumat (8/11).

Menurut Nusron, Presiden Jokowi menghargai hak dan pilihan DPD I dan DPD II Golkar dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada bulan Desember mendatang.

Terkait dengan pujian Jokowi pada Airlangga Hartarto saat peringatan HUT Ke-55 Golkar, Nusron menilai wajar mengingat Airlangga merupakan salah satu menteri di kabinet Jokowi. Akan tetapi, hal itu bukan berarti merestui Airlangga kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

“Merupakan hal yang wajar jika Presiden Jokowi memuji Pak Airlangga. Apalagi yang bersangkutan menteri pilihan beliau. Masa Pak Jokowi mengatakan menterinya jelek, kan tidak mungkin,” kata Nusron.

Ia melanjutkan, “Malah lucu kalau Pak Jokowi tidak memuji pilihannya. Apalagi Pak Airlangga memang menteri yang perform di mata beliau.”

Namun, sekali lagi Nusron menekankan bahwa memuji menteri bukan berarti Presiden Jokowi merestui dan ikut-ikutan dalam munas atau agenda internal partai.

“Pak Jokowi pasti mengharapkan agar pelaksanaan munas berjalan dengan demokratis, fair play, dan tidak gaduh, serta menghargai berbagai pendapat yang ada,” ujarnya.

(Arbie Marwan)