Makassar, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diproyeksi tumbuh hingga 6,1 persen, mengingat pada kuartal
kedua tahun 2020 mengalami kontraksi positif sebesar 4,5 persen akibat dampak pandemi COVID-19.

“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,1 persen diawal 2021 dan diharapkan bisa naik hingga 6,95 persen pada akhir tahun depan,” ujar Sekertaris
Daerah Pemprov Sulsel, Abdul Hayat Gani saat mengikuti pembahasan KUA PPAS tahun 2021 di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu(12/8).

Pihaknya optimistis, selama tiga tahun kedepan Pemprov Sulsel akan membuka lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur jalan provinsi, peningkatan
fasilitas kesehatan di rumah sakit, hingga mendorong mutu pendidikan sarana dan prasarana serta bersinergi dengan kampus-kampus.

Tidak hanya itu, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov menyiapkan Bank Pembangunan Daerah (Bank Sulsel) bagaimana mendorong pelaku pasar
untuk meningkatkan perputaran ekonomi termasuk meningkatkan ekspor dari beberapa komuditi.

“Saat ini sedang dilakukan pengembangan talas Jepang sebagai salah satu produk perkebunan unggulan ekspor, karena permintaannya tinggi. Kita
berusaha merebut itu. Kemudahan izin, riset dan penelitian, inovasi layanan melalui aplikasi, hingga penyediaan mal layanan publik,” tambahnya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Junaedi dalam rapat itu mengemukakan, sebagai gambaran
untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulsel pada kuartal II baru Rp79 triliun dari seluruh sektor.

Sedangkan target untuk kuartal III harusnya bisa mencapai Rp88 triliun. Artinya, masih dibutuhkan investasi sebesar Rp9 triliun. Kendati demikian
pihaknya optimis ekonomi bisa tumbuh positif didorong dengan komuditi ekspor, meskipun impor masih defisit.

Mengenai dengan 6,1 persen itu, kata dia, merupakan target dari pemerintah pusat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi 4 sampai 4,5 persen secara nasional. Meski dalam hitungan ekonomi memang dirasa masih sulit karena dampak COVID-19, namun demikian masih ada sektor lain bisa mendongkrak.

“Kebijakan untuk 2021 memang harus fokus pada pertanian, karena kontribusinya masih tinggi dibanding komuditi lain. Selain itu ada empat target
pemenuhan mendorong ekonomi seperti transportasi, perdagangan, perkebunan, dan perikanan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi,” sebut dia.

Mengenai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2022 yang seharusnya direvisi karena sudah tidak sejalan dengan kondisi
kekinian, kata dia, sedang dilakukan pendekatan dengan kampus Unhas serta Bappenas untuk dikaji ulang.

“Belum ada revisi dan RPJMD ini masih digunakan, tapi sementara dibicarakan (revisi). Untuk strategi pembangunan pada KUA PPAS dalam RPJMD
ditataran teknis kita dorong. Tapi kendalanya, dikotomi kewenangan masih ditangan pusat. Padahal ada beberapa program padat karya bisa dijalankan
salah satunya perumahan layak huni,” bebernya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Rahman Pina pada kesempatan itu kembali mempertanyakan, target pertumbuhan ekonomi 6,1 persen
tersebut apakah tidak berlebihan, sebab tidak ada penjelasan secara detail.

“Seharusnya ada rumusan. Untuk mendapatkan itu dihitung dari mana, komponennya apa, bagaimana tenaga kerja, harus jelas, apalagi target itu tidak
lagi sejalan dengan RPJMD yang mestinya direvisi. Hingga saat ini perekonomian belum sepenuhnya berputar, termasuk dana stimulan kegiatan
ekonomi,” katanya.

Anggota Banggar lainnya, Andi Irwandi Natsir juga berpendapat, ekspor, impor serta masalah tenaga kerja sejauh ini masih berpolemik apalagi
menjelang pengumuman resesi ekonomi.

“Sekarang ini diperlukan adalah bagaimana caranya menggerakkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bisa jalan, jangan sampai ikut juga masuk jurang
saat resesi ekonomi,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Koordinator Banggarm Ni’matullah Erbe menegaskan, pemerintah boleh saja menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021
namun harus jelas, jangan sampai ini menimbulkan polemik baru. Selain itu, perlu diprioritaskan sektor apa saja bisa menjadi pemicu pendapatan.

“Sebaiknya dihitung kembali target 6,1 persen itu. Sebab, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan dengan uang beredar di masyarakat. Daya ungkit,
juga ditentukan pada penganggaran pemerintah tentunya oleh kebijakan pengangaran. Harus dipikirkan program apa yang bisa terjadi perputaran uang
di masyarakat,” ucap Ulla disapa akrab itu.(Antara)

(Warto'i)