Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar pertemuan virtual untuk membahas tindak lanjut Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia 2023 pada Kamis (13/2), yang bertujuan memperkuat kerja sama lintas batas kedua negara.

Berdasarkan keterangan di Jakarta, Jumat, pertemuan tersebut dipimpin Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran dari pihak Indonesia, dan Hebat Hisham bin Mohd Yusoff, Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Imigresen Kementerian Dalam Negeri dari pihak Malaysia.

Dalam pertemuan virtual ini, kedua negara membahas isu strategis terkait pintu masuk/keluar di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti Sei Menggaris-Serudong, Sebatik-Tawau, dan Temajuk-Telok Melano, yang juga merupakan tindak lanjut hasil Persidangan Ke-39 KK/JKK Sosek Malindo tahun 2024.

Kedua negara sepakat untuk masing-masing pihak melakukan kajian lebih lanjut dan akan di bahas pada pertemuan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan proses ratifikasi BCA RI-Malaysia 2023 yang sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada tahun 2025.

Kedua negara berharap setelah selesainya proses ratifikasi dimaksud, implementasi pengaturan aktivitas lintas batas negara di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dapat berjalan secara optimal.

Amran dalam pertemuan ini mendorong agar kedua negara melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka penguatan kerja sama lintas batas negara di kawasan perbatasan, termasuk pengoperasian pintu masuk/keluar yang telah disepakati, sehingga perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dapat meningkat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Ankara, Aktual.com – Pasukan Israel telah mengubah sebuah pusat kesehatan milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Tepi Barat bagian selatan menjadi tempat penahanan, yang melanggar hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (14/2), UNRWA menyatakan pasukan Israel menggunakan Pusat Kesehatan Kamp Arroub UNRWA (dekat Bethlehem) sebagai lokasi penahanan sementara selama operasi pencarian dan penangkapan pada 12 Februari.

Pasukan Israel memasuki pusat kesehatan tersebut secara paksa dan menggunakannya untuk menahan serta menginterogasi puluhan warga Palestina yang ditangkap di kamp, tambah badan tersebut.

UNRWA mencatat bahwa insiden tersebut merupakan perkembangan baru dalam pengabaian terang-terangan terhadap kekebalan fasilitas PBB, serta menambahkan bahwa insiden terbaru itu bagian dari tindakan masuk paksa ke instalasi UNRWA di Tepi Barat yang terjadi sejak Oktober 2023, baik oleh pasukan keamanan Israel maupun kelompok bersenjata Palestina.

Badan tersebut juga menegaskan bahwa sejak 30 Januari dan penerapan undang-undang Knesset (parlemen Israel), termasuk kebijakan tanpa kontak antara UNRWA dan otoritas Israel, maka mereka tidak lagi dapat berhubungan dengan pejabat Israel serta secara langsung melaporkan dan menyelesaikan konflik seperti saat insiden itu terjadi.

UNRWA menekankan semua tempat PBB bersifat tak dapat diganggu gugat dan dilindungi berdasarkan hukum internasional.

Pada Oktober lalu, parlemen Israel mengesahkan dua undang-undang yang menyerukan penghentian operasi UNRWA di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki serta melarang otoritas Israel melakukan kontak dengan badan tersebut. UU itu mulai berlaku pada 30 Januari.

Insiden terbaru itu terjadi di tengah serangan besar-besaran oleh tentara Israel di Jenin dan Tulkarem di Tepi Barat bagian utara yang dimulai pada 21 Januari, dan sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 30 orang tewas, ribuan orang mengungsi, dan menyebabkan kehancuran dalam skala luas.

Eskalasi Israel di Tepi Barat terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza pada 19 Januari, setelah lebih dari 15 bulan pemboman Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 warga Palestina dan merusak wilayah kantong tersebut.

Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, pasukan Israel dan pemukim telah menewaskan setidaknya 912 warga Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sebelumnya pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel yang berlangsung selama beberapa dekade atas tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan