Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 1009

Presiden Prabowo Sudah Undurkan Diri dari GRIB Sejak 2022 Lalu

Presiden Prabowo Subianto pada acara pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur.
Presiden Prabowo Subianto pada acara pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur.

Jakarta, aktual.com – Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden, tidak lagi menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Ia telah resmi mengundurkan diri dari organisasi tersebut sejak 6 Januari 2022.

Keputusan pengunduran diri Prabowo tercantum dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra dengan nomor 01-0212/B/DPP-GERINDRA/2022, bertanggal 6 Januari 2022. Surat tersebut ditandatangani langsung olehnya dan ditujukan kepada Ketua Umum GRIB.

“Bersama dengan surat ini, saya, H. Prabowo Subianto, menyatakan mengundurkan diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya),” tulis Prabowo dalam surat tersebut.

Setelah mengundurkan diri, ia tidak lagi terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut.

“Serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIB/GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah,” lanjut Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hadapi Tantangan Media Sosial, Ibas: DPR Connect Jadi Jembatan Komunikasi Rakyat

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan sambutan dalam acara DPR Connect dengan topik “DPR dan Generasi Muda Kolaborasi untuk Perubahan” di Jakarta, Rabu (12/2/25). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan bahwa DPR Connect dapat menjadi sebuah jembatan komunikasi dalam menjawab tantangan zaman dari pengaruh media sosial. Jembatan kolaborasi antara DPR, media, dan generasi muda, serta tempat dalam berkarya untuk ciptakan perubahan, menjadikan kemajuan yang berarti.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam acara DPR Connect dengan topik “DPR dan Generasi Muda Kolaborasi untuk Perubahan” kolaborasi DPR RI dengan Harian Kompas (12/2/25). Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan, Ketua BURT Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Director Blue Ocean Strategy Fellowship Indra Dwi Prasetyo, dan Pimpinan Redaksi Kompas Sutta Dharamasaputra. Diikuti oleh mahasiswa, Kompas Muda, Indonesian Next Leader (IDNL) dan influencer.

“DPR mewakili rakyat, DPR menjadi pengawal aspirasi rakyat, DPR memperjuangkan aspirasi rakyat. Itulah cara kita berterima kasih kepada rakyat. Suara DPR adalah suara rakyat, puas tidak puas, cukup atau tidak cukup, rakyat harus terus didengar. Rakyat harus lebih sejahtera,” ujar Ibas, mengingatkan bahwa sebesar apa pun tantangan yang dihadapi, kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas.

Ibas juga menyoroti bahwa dunia saat ini bukan hanya bergerak lebih cepat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. “Zaman yang penuh tantangan baru, terutama bagi generasi muda,” ujar Ibas.

Perkembangan teknologi memunculkan seperti AI, deepseek, robot, otomasi. Ketidakpastian ekonomi seperti perang dagang, perang tarif, dan efisiensi, fintech, crypto. “Begitu juga dengan perubahan iklim dan lingkungan. Adanya bencana, kualitas udara, air. Isu kesehatan mental, tingkat setress, dan mood disorder. Ada lagi ketimpangan sosial dan identitas. Gap sosial ekonomi yang tinggi, fasilitas umum,” Ibas memaparkan.

Ibas juga menjelaskan pengaruh media sosial, “Positif influencer, negatif hoaks. Perubahan dalam pendidikan dan keterampilan. Yaitu karakter, teknologi, dan kompentensi.”

Namun Ibas mengajak generasi muda untuk tidak takut menghadapi masa depan. “Namun, seperti pepatah dibalik sebuah tantangan ada sebuah peluang. Tantangan bukanlah halangan, peluang adalah kesempatan untuk kita membuktikanya, menjadi lebih baik dari hari kemarin. Bersama, tidak sendiri, tapi bersama-sama.”

“Generasi muda itu kritis, memiliki ide segar, betul..? Generasi muda itu kreatif dalam karya dan inovasi, setuju..?” tanya Ibas, diikuti jawaban “Setuju..” dari mahasiswa.

“Dan yang pasti, generasi muda itu energi baru yang punya waktu panjang,” lanjutnya. Menurutnya, anak muda memiliki energi yang panjang, kreativitas dalam inovasi, dan pemikiran segar yang kritis—modal utama untuk membangun bangsa.

Sehingga, Ibas berharap DPR Connect ini bisa menjadi solusi. “Saya berharap DPR Connect ini bisa menjadi jembatan kita dalam komunikasi, jembatan kita dalam kolaborasi, dan tempat kita dalam berkarya untuk ciptakan perubahan, menjadikan kemajuan yang berarti,” harap Ibas.

“Dengan ini juga, DPR Connect dapat mendorong kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian teknologi dan inovasi, dan pelestarian lingkunga,” ungkap Ibas.

Ibas juga menyampaikan peluang konsep “blue ocean strategy” (strategi lautan biru) yang bisa menjadi solusi dalam persaingan ketat yang dihadapi era sekarang.

Tak lupa, Ibas menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun dengan semangat kolaborasi dan optimisme. “Kita optimis dengan kolaborasi antara DPR, media, dan generasi muda (publik), maka parlemen menjadi lebih baik dan negara lebih maju. DPR Connect sebagai inspirasi antar generasi,” tutup Ibas.

Ibas juga menyampaikan aspirasi besarnya kepada Kompas yang telah berkolaborasi untuk menciptakan DPR Connect ini. “Apresiasi sebesar-besarnya juga untuk rekan-rekan Kompas. Bapak Sutta Dharmasaputra, bersama teman-teman Kompas muda yang insyaallah akan terus berada bersama-sama kita, mengawal segala kebijakan dan menjadi penyambung lidah rakyat, serta menjadi rekan terbaik bagi parlemen,” ungkapnya.

Nabhila Manisya, peserta dari IPB, menyampaikan antuasiasme tingginya pada acara in. “Untuk acara DPR Connect ini luar biasa sekali, di mana di sini generasi muda diharapkan untuk memberikan aspirasinya kepada DPR. Kita bisa berkolaborasi untuk ke depannya. Untuk Pak Ibas penyampaiannya yang juga luar biasa, dengan caranya yang dekat dengan kita dan memberikan dampak yang positif.”

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Mahfud MD Minta Pemerintah Jelaskan Tujuan Efisiensi Anggaran

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD

Jakarta, aktual.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

Dia menilai bahwa memang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

“Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud usai menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu (12/2).

Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

“Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

“Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ujarnya.

Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

“(Efisiensi anggaran) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya,” kata Mahfud.

Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mahfud Duga Ada Praktik Korupsi dan Kolusi dalam Kasus Pagar Laut Tangerang

Sejumlah anggota TNI AL menggunakan perahu karet saat melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Sejumlah anggota TNI AL menggunakan perahu karet saat melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Jakarta, aktual.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut Tangerang, Banten.

“Ini hampir tidak mungkin tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat, mulai dari situ arahnya,” kata Mahfud saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (12/2).

Oleh karena itu, dia meminta pihak berwajib untuk memfokuskan penyelidikan ke arah korupsi-kolusi karena membahayakan negara.

“Menurut saya, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini apakah itu pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional), apa itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kades (kepala desa) itu fokuskan ke arah korupsi, karena kolusi,” paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan penyelidikan kasus ke arah pemalsuan dokumen tidak perlu dilakukan lantaran hal tersebut akan terungkap dengan sendirinya jika penyelidikan difokuskan ke arah korupsi-kolusi.

“Jangan ke pemalsuan dokumen. Itu nanti akan dengan sendirinya. Yang kecil-kecil itu dengan sendirinya, lurah yang bikin keterangan, RT yang bikin keterangan, itu nanti dengan sendirinya (terungkap),” tutur Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

“Kami sudah memeriksa Kepala Desa Kohod sebagai saksi. Sesuai haknya, kami akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2).

Ia mengatakan apabila alat bukti maupun pemeriksaan-pemeriksaan kasus ini telah rampung, maka akan dilaksanakan gelar perkara.

“Kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kastara & Partners Lawfirm Ingatkan Kasus Bank Bali Melalui Diskusi Publik

Diskusi bertema Eksaminasi Publik atas Pengambilalihan Bank Bali, di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (12/2/2026). Foto: Kastara & Partners Lawfirm

Jakarta, aktual.com – Kastara & Partners Lawfirm menggelar Diskusi Publik bertajuk “Eksaminasi Publik Atas Pengambil Alihan Bank Bali” sebagai pengingat bahwa masih banyak masalah perbankan yang terjadi pasca reformasi sampai hari terbengkalai, dan kasus pengambilalihan Bank Bali seringkali luput dari perhatian publik.

“Diskusi publik ini hadir sebagai tanggungjawab moral kita sebagai Lawfirm kepada publik untuk kita mengingatkan kembali bahwa kasus perbankan pada masa-masa era 90-an masih banyak yang mangkrak dan luput dari perhatian,” Ucap Managing Managing Partners Kastara & Partners Lawfirm Erwin Disky Rinaldo saat membuka acara, di Golden BallRoom, The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada Rabu, (12/2).

Dalam sambutannya, Pengacara Kondang Erwin Disky Rinaldo menjelaskan, Diskusi yang mengangkat tema “Eksaminasi Publik Atas Pengengambilan Bank Bali” adalah upaya mencari mencari titik temu dalam persoalan Bank Bali. Dan alasan itulah mengapa kita hadirkan di sini para pakar dan tokoh, serta praktisi hukum yang hebat agar penjelasan mengenai kasus Bank Bali jenjang tahun 90-an terang benderang, sehingga wacana eksaminasi publik atas pengengambilan Bank Bali menjadi konsumsi publik dan dapat perhatian dari pemerintah sekarang.

Diskusi Publik bertajuk “Eksaminasi Publik Atas Pengengambilan Bank Bali” menghadirkan Pakar-Pakar Hukum, baik Pakar Hukum Keuangan Negara, Pakar Hukum Administrasi Negara, Pakar Hukum Pidana, Praktisi Hukum.

Diantaranya, Dr. Puji Nugraha Simatupang, Dr. Ahmad Redi, Ijp (Purn) Drs. Satria Firdaus Maseo, Addie Massardi, dan Dr. Aby Maulana, serta Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto.

Sekedar informasi, pada Tahun 1997 pemerintah Indonesia memutuskan menutup 16 Bank yang dinilai sakit, menimbulkan terjadi kepanikan masyarakat yang kemudian menarik uangnya dari bank (rush money atau bank run), akibat merosotnya kepercayaan pada dunia perbankan.

Pada saat yang bersamaan, Bank Bali ikut membantu usaha pemerintah untuk memulihkan situasi perbankan nasional, dengan cara memberikan pinjaman antar Bank (Interbank Call Money).

Hal itu bisa terjadi karena adanya desakan dari pemerintah (Bank Indonesia dan Menteri Keuangan) kepada pemilik saham Bank-Bank, (red. Bank Bali) pada kurun bulan Oktober sampai Desember 1997 untuk membantu Bank-Bank yang mengalami masalah liquiditas melalui Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Keppres No. 26 tahun 1998) per tanggal 27 Januari 1998.

Namun seiring perkembangan perbankan Indonesia yang terus mengalami masa sulit dan situasi politik yang memanas dieranya Kepres No 26 Tahun 1998 sampai hari ini belum menemukan titik terang.

Hal itu yang kemudian menjadi sorotan Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto, Ia menegaskan, pentingnya pemerintahan yang bersih untuk menciptakan penegakan hukum yang adil untuk menjadi ujung tombak dalam melakukan eskaminasi Bank Bali.

“Perlunya penegakan hukum yang bersih untuk eskaminasi Bank Bali. Dan penegak hukum yang bersih itu harus dimulai dari pemerintahnya. Kalau tidak ada itu hanya omong kosong,” tegas Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto yang juga rekan satu perjuangan Presiden Prabowo Subianto.

Ditempat yang sama, Bos Bank Bali Rudy Ramli serta Eks Pegawai Bank Bali yang turut hadir dalam serial diskusi Publik yang digelar oleh Kastara & Patner LAWFIRM. Kehadiran Bos Bank Bali di tengah diskusi menjadi simbol perlawanan Setelah 20 tahun berlalu semenjak kasus Bank Bali booming, kini Rudy muncul lagi ke publik, dalam misi untuk mencari keadilan baginya.

Ia menegaskan, Kasus yang terjadi pada Bank Bali bukan hanya sekedar Cessie. Kehadirannya hari ini untuk mengungkapkan banyaknya kasus-kasus Bank Bali yang tidak pernah masuk dalam pemberitaan selama 20 Tahun lebih.

Ia mengaku, akan membeberkan berbagai kejahatan orang-orang yang dalam lingkaran pemerintah pada saat itu melakukan pemufakan jahat kepada perusahaan yang telah dirintis oleh ayahnya tersebut. Dan kegiatan ini adalah rangkaian dari akan adanya pengungkapan kasus tersebut dan besar kemungkinan September menjadi titik puncaknya.

“Misi saya disini bukan pada persoalan Cessie yang melibatkan Tjoko Tjandra atau lainnya, saat ini saya hadit bukan untuk menjelaskan kasus itu terkait. Saya ingin membuka konspirasi lain, diantaranya yang melibatkan Standard Chartered Bank (SCB). yang membuat saya harus merelakan bank milik keluarga,” tutupnya,

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad Bukan Tukang Stempel, Tapi Pemadam Krisis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dianggap tukang stempel pemerintah oleh Tempo.co dalam artikelnya Rabu, (12/2) karena selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarkatan belakangan ini, seperti melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus yang terjadi masyarakat, seperti mengatasi kisruh pagar laut, antrian LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah hingga yang terbaru adalah surat penundaan rapat anggaran di DPR.

Hal ini dibantah oleh Khalid Zabidi, aktivis 98 ITB Bandung yang justru mengungkapkan langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.

“Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada,” Terang Khalid Zabidi

Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyatakan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasan di DPR.

“Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati,” ujar Khalid Zabidi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.

Disisi lain, Khalid juga mengatakan, Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.

“Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.

Di kesempatan yang sama, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis.

Sebagai contoh, misalnya saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam.

Dalam kasus kenaikan ppn dari 11 persen ke 12 persen dasco dan anggota komisi XI berneoisasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12 persen hanya teruntuk barang mewah saja, Kemudian dalam kasus Pagar Laut, dimana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki, Dasco tegas menyatakan Pagar Laut harus dicabut, kemudian Dasco memimpin anggota komisi 8 DPR Panja Haji untuk menurunkan tarif haki bernegoisasi dengan pemerintah sehingga tarif naik haji pun bisa diturunkan Begitu juga pada krisis tabung Gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi Gas Elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas.

Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis.

Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik.

Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai Pemadam Krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...1,0081,0091,010...43,108Halaman 1,009 dari 43,108

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya