Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera membongkar dugaan praktik korupsi antara perusahaan asing asal Singapura, Foster Oil & Energy Pte. Ltd, dengan PT Migas Bekasi Jaya terkait pengelolaan Lapangan Migas Jatinegara yang dinilai merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Desakan ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak) bersama Center for Budget Analysis (CBA). Ketua Kompak, Gabriel Goa, mengingatkan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini sejak 12 Oktober 2020 ke KPK, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.

“Izma A. Bursman selaku Managing Director Foster Oil & Energy Pte. Ltd dan Dhan Akbar Siregar, mantan General Manager KSO, adalah pihak yang patut diduga bertanggung jawab atas kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 278 miliar,” ungkap Gabriel.

Perusahaan asing tersebut disebut-sebut meraup keuntungan sebesar USD 348 ribu (sekitar Rp 5,1 miliar) per bulan di luar skema cost recovery. Bila dihitung selama masa produksi selama 54 bulan, maka total potensi kerugian negara mencapai USD 18,79 juta atau setara Rp 278,1 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa hingga kini kerja sama antara Foster Oil & Energy dengan PT Migas Bekasi masih menyimpan banyak kejanggalan dan patut disidik oleh KPK. Ia menyoroti ketidakseimbangan antara pemasukan perusahaan dan dividen yang diterima Pemkot Bekasi.

“Di tahun 2020 saja, pendapatan Foster Oil & Energy mencapai Rp 5,1 miliar per bulan, tapi anehnya, baru tahun ini PT Migas Bekasi hanya menyetor Rp 300 juta sebagai dividen ke kas daerah,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Uchok mempertanyakan ke mana aliran dana miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, ketidakterbukaan pihak perusahaan dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi faktor utama dugaan kebocoran keuangan negara.

“Apalagi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono malah menyatakan bahwa persoalan hukum antara Foster Oil & Energy dengan PT Migas sudah selesai dan bangga dividen Rp 300 juta bisa disetor ke PAD. Ini jelas membingungkan publik,” kata Uchok.

CBA menegaskan bahwa KPK harus segera turun tangan dengan memanggil semua pihak terkait, termasuk Managing Director Foster Oil & Energy yang baru, Apung Widadi, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Rakyat Bekasi berhak tahu ke mana hasil sumber daya alam mereka mengalir. Jangan sampai sumber daya strategis dikuasai dan dinikmati oleh pihak asing, sementara rakyat hanya mendapat sisa-sisanya,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam pengusutan perkara ini, KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, guna memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan pemanggilan Nadiem, menyatakan bahwa KPK akan meminta keterangan dari pihak-pihak.

“Tentu dalam prosesnya KPK akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara tersebut,” ucapnya pada Selasa, (22/7).

Namun, Budi menegaskan bahwa kasus ini masih berada pada tahap penyelidikan dan belum meningkat ke penyidikan. Oleh karena itu, ia belum bersedia memaparkan rincian lebih lanjut mengenai proses yang sedang berjalan.

“Perkara ini belum naik ke penyidikan jadi belum bisa kami sampaikan secara detail jadi kita tunggu saja,” tuturnya.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga turut memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa perkara Google Cloud ini merupakan kasus yang terpisah dari dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook, yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

“Chromebook-nya sudah pisah, ada Google Cloud dan lain-lain bagian dari itu, ini masih lidik. Jadi saya belum bisa menyampaikan secara gamblang,” jelasnya, seperti dikutip pada Jumat, (18/7).

Sementara itu, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek terjadi pada periode 2020–2022, saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai Menteri. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menyampaikan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp9,3 triliun, yang berasal dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Pengadaan Chromebook tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek di era Nadiem. Laptop-laptop itu ditujukan untuk digunakan oleh siswa-siswi yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan laptop ini diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kejagung menyatakan bahwa 1,2 juta unit laptop yang dibeli berdasarkan arahan Mendikbudristek saat itu, ternyata tidak dapat digunakan secara optimal oleh guru maupun murid.

Atas dasar temuan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka, yakni:

– Sri Wahyuningsih (SW) – Direktur SD pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020–2021, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

– Mulyatsyah (MUL) – Direktur SMP pada Ditjen yang sama, periode 2020–2021.

– Ibrahim Arief (IBAM) – Konsultan perorangan untuk Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek.

– Jurist Tan (JT/JS) – Mantan Staf Khusus Mendikbudristek pada era Nadiem Makarim.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain