18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 1015

Perang Akan Kembali Pecah, Israel Lantik Panglima Militer Baru

Yerusalem, Aktual.com – Israel melantik panglime militer baru yang bernama Eyal Zamir. Pelantikan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketidakpastian atas berakhirnya gencatan senjata di Gaza. Eyal sendiri sebelumnya adalah mantan komandan tank, ia dilantik menggantikan Letnan Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri pada bulan Januari lalu, dan mengakui bahwa ia gagal memenuhi mandatnya.

Dilansir dari Al Jazeera, Eyal Zamir, 59, juga pernah menjabat sebagai direktur kementerian pertahanan. Dalam upacara pelantikannya sebagai panglima militer, pada hari Rabu siang (5/3) waktu setempat, di markas militer di Tel Aviv, Zamir mengatakan bahwa ia siap menghadapi tantangan yang akan datang, seraya mencatat bahwa meskipun ”Hamas memang telah mengalami pukulan berat, namun Hamas belum dikalahkan. Misinya belum tercapai.”

Zamir juga mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi ’tahun pertempuran’. Menurut media berbahasa Ibrani, Zamir kemungkinan akan mengintensifkan pertempuran di Gaza. Situs berita Israel Walla melaporkan Zamir saat ini tengah merencanakan operasi darat skala besar di Gaza guna meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Selain di Gaza, Zamir juga akan bertanggung jawab terkait strategi serangan Israel di Tepi Barat.

Beberapa sumber keamanan Israel mengindikasikan kepada media Israel bahwa Zamir kemungkinan akan memperluas serangan darat di Gaza dan menduduki wilayah tersebut lebih lama. Sementara di hadapan Zamir saat pelantikannya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel ”bertekad” untuk meraih kemenangan dalam perangnya.

Untuk diketahui, pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari lalu di bawah tahap pertama gencatan senjata bertingkat yang dimediasi Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 tawanan Israel dan 5 tawanan Thailand dengan sekitar 2 ribu tahanan Palestina. Tetapi beberapa menteri Israel telah memperingatkan bahwa pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 tawanan yang masih ada.

Pasukan Israel sendiri telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, namun pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyepakati tahap kedua gencatan senjata yang akan membebaskan tawanan yang masih hidup dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

Israel sendiri telah meminta perpanjangan gencatan senjata tahap pertama hingga April nanti, untuk memungkinkan pembebasan tawanan yang tersisa. Sedangkan Hamas bersikeras untuk berpegang pada perjanjian yang dibuat pada bulan Januari, yang menyerukan perundingan untuk mengakhiri perang secara permanen, sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

Hamas Siapkan 30 Ribu Pasukan

Sementara itu, sebagai respon buntunya negosiasi gencatan senjata tahap dua, dan potensi perang Gaza yang akan kembali pecah, dilansir dari Channel 13, kelompok Perlawanan Palestina Hamas diperkirakan sedang menyiapkan 30 ribu anggotanya. ”Situasi Hamas sekarang mulai kembali menjadi serupa,” kata laporan menjelaskan tentang kembalinya kekuatan Hamas.

Situasi Gaza yang kembali di ambang perang terjadi karena Israel melanggar kesepakatan awal soal gencatan senjata tiga tahap, di mana fase pertamanya sudah berakhir pada 28 Februari 2025 silam.

Alih-alih melanjutkan negosiasi ke tahap dua, Israel malah mengumumkan persetujuan terhadap usulan Amerika Serikat (AS) melalui usulannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff yang memaksa perpanjangan gencatan senjata tahap pertama.

Usulan tersebut melibatkan pembebasan separuh sandera yang masih hidup dan pengembalian separuh jenazah pada hari pertama kesepakatan yang dilanjutkan. Sisa sandera dan jenazah akan dikembalikan pada hari ke-42, yang akan menjadi hari terakhir gencatan senjata.

Hamas langsung menolak usulan ini. Israel kemudian memaksanya dengan melakukan blokade semua bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Belakangan, Israel menunjukkan gelagat untuk melanjutkan perang Gaza.

Dalam konteks tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pemanggilan 400 ribu tentara cadangan (reserve division) untuk ditempatkan ke wilayah perbatasan Gaza. Keputusan untuk memobilisasi ratusan ribu pasukan diambil Netanyahu di tengah kekhawatiran akan pertempuran baru di Jalur Gaza. Jumlah tersebut meningkat tajam bila dibandingkan perintah sebelumnya, dimana Netanyahu saat itu hanya memobilisasi sebanyak 320 ribu tentara cadangan. Mengutip dari Middle East Monitor, pemanggilan 400 ribu tentara cadangan ke Gaza dilakukan Netanyahu untuk menekan militan Hamas.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Anjuran Minum Air Kelapa Saat Berbuka untuk Cegah Dehidrasi

Ilustrasi - Air Kelapa di dalam gelas
Ilustrasi - Air Kelapa di dalam gelas

Jakarta, Aktual.com – Dokter umum sekaligus pemengaruh (influencer) kesehatan dr. Saddam Ismail menganjurkan air kelapa sebagai minuman berbuka untuk membantu mencegah dehidrasi tersembunyi, menjaga stamina, dan memastikan tubuh tetap bugar selama berpuasa di bulan Ramadhan.

Menurutnya, kandungan mineral dalam air kelapa membantu menjaga fungsi otot dan saraf tetap optimal, mendukung metabolisme tubuh, serta meningkatkan daya tahan selama menjalani puasa keesokan harinya. Air kelapa juga lebih ramah di lambung dibandingkan minuman berkafein atau asam, sehingga aman dikonsumsi saat perut masih kosong.

“Selain itu, air kelapa juga mengandung L-arginine dan vitamin C yang berperan dalam mengurangi radikal bebas dan melindungi kesehatan jantung,” kata Saddam dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/3).

Saddam menjelaskan, bulan Ramadhan di Indonesia dan negara tropis lainnya memiliki tantangan tersendiri dibandingkan negara dengan iklim sejuk. Cuaca panas dan kelembapan tinggi di negara tropis membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit, terutama saat berpuasa.

Kekurangan elektrolit bisa menyebabkan apa yang disebut sebagai dehidrasi tersembunyi, yaitu kondisi di mana tubuh tetap kekurangan cairan meskipun sudah cukup minum. Kondisi ini berisiko menyebabkan kelelahan, pusing, dan kram otot.

Saddam memaparkan beberapa gejala dehidrasi tersembunyi yang bisa diwaspadai antara lain rasa lemas meskipun sudah minum cukup air, pusing saat berdiri tiba-tiba, kram otot di malam hari, serta kulit kering dan bibir pecah-pecah.

“Kondisi ini sering tidak disadari dan bisa berdampak pada aktivitas harian, serta ibadah selama Ramadhan. Oleh karena itu, penting untuk mencari sumber hidrasi yang tidak hanya mengandung air tetapi juga elektrolit alami,” ujar dia.

Menurutnya, air putih memang tidak boleh dilupakan untuk sahur dan berbuka, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit secara optimal, minuman yang kaya elektrolit seperti air kelapa jauh lebih efektif.

Kandungan alami kalium, natrium, dan magnesium dalam air kelapa membantu tubuh menyerap cairan dengan lebih baik, sehingga proses rehidrasi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan minuman berkafein atau bersoda.

Selain itu, air kelapa memiliki gula alami yang memberikan asupan tenaga secara bertahap tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang berlebihan.

Sebuah penelitian yang dimuat di jurnal kesehatan Amerta Nutrition bahkan menyebutkan bahwa air kelapa dapat membantu meningkatkan metabolisme pada kondisi diabetes tipe 2 melalui aktivitas antioksidan fitokimia, mineral dan vitamin.

Meskipun air kelapa memiliki banyak manfaat, penting untuk tetap menjaga variasi makanan dan minuman selama Ramadhan agar seluruh kebutuhan makronutrien dan mikronutrien terpenuhi.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Dilempari Bom Asap, Sidang Parlemen Serbia Kacau, Tiga Orang Terluka

Belgrade, Aktual.com – Sidang parlemen Serbia berubah menjadi kekacauan ketika anggota parlemen oposisi Serbia melemparkan granat asap dan menyemprotkan merica di tengah sidang parlemen yang sedang berlangsung.

Dilansir dari Arab News, sidang parlemen yang digelar pada Selasa (4/3) itu, saat sesi legislatif, setelah koalisi yang berkuasa yang dipimpin Partai Progresif Serbia (SNS) menyetujui sebuah agenda, mendadak beberapa politisi oposisi berlari dari tempat duduk mereka menuju juru bicara parlemen dan berkelahi dengan petugas keamanan.

Anggota oposisi yang lain melemparkan granat asap dan menggunakan semprotan merica. Siaran langsung TV menunjukkan asap hitam dan merah muda mengepul di dalam gedung parlemen, yang sebelumnya pernah menjadi tempat terjadinya perkelahian, dalam beberapa dekade sejak diperkenalkannya demokrasi multipartai pada tahun 1990.

Saat sesi berlanjut, politisi koalisi yang berkuasa berdebat sementara anggota parlemen oposisi bersiul dan meniup terompet. Anggota oposisi juga membawa spanduk bertuliskan ‘mogok umum’ dan ‘keadilan bagi mereka yang terbunuh’, merujuk pada mereka yang meninggal ketika atap stasiun runtuh di kota Novi Sad November tahun lalu.

Di luar parlemen, ratusan pengunjuk rasa berdiri dalam keheningan untuk menghormati mereka yang terbunuh. Para pemimpin protes menyerukan unjuk rasa besar di Ibukota Beograd pada 15 Maret tahun lalu.

Menanggapi kekacauan di parlemen, pihak koalisi pemerintah mengatakan bahwa badan intelijen Barat berusaha mengacaukan Serbia dan menggulingkan pemerintah dengan mendukung protes. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Radomir Lazovic dari oposisi Front Kiri-Hijau di depan gedung parlemen.

”Kami memiliki proposal, untuk memiliki pemerintahan transisi,” Radomir Lazovic dari oposisi Front Kiri-Hijau mengatakan kepada para pendukung di depan parlemen.

Pihak oposisi sendiri mengatakan pemerintah transisi harus mengamankan kondisi untuk pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan sekutunya sejauh ini menolak tuntutan itu.

”Ini adalah upaya yang gagal dari koalisi yang berkuasa untuk menunjukkan bahwa mereka memegang kendali , dan (ada) potensi untuk eskalasi,” kata Radivoje Grujic, konsultan yang berbasis di Warsawa kepada Reuters, mengomentari sesi parlemen.

Parlemen akan mengadopsi undang-undang yang meningkatkan dana untuk universitas — salah satu tuntutan utama para mahasiswa yang berunjuk rasa. Tetapi item lain yang dimasukkan dalam agenda oleh koalisi yang berkuasa termasuk yang tentang mencatat pengunduran diri Perdana Menteri Milos Vucevic membuat marah pihak oposisi.

Ketua Parlemen Serbia Ana Brnabic mengatakan tiga anggota parlemen terluka dan satu orang, Jasmina Obradovic dari partai SNS, menderita stroke dan kini dirawat di rumah sakit. Sedangkan Menteri Kesehatan Serbia Zlatibor Loncar mengatakan Obradovic berada dalam kondisi serius.

Dalam menanggapi insiden itu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa pihak berwenang akan meminta pertanggungjawaban semua anggota parlemen yang terlibat dalam keributan itu, dengan menyebutnya sebagai “”hooliganisme”. Berdasarkan hukum Serbia, anggota parlemen menikmati kekebalan dari tuntutan hukum tetapi dapat kehilangannya jika mereka melakukan kejahatan serius.

Untuk diketahui, ribuan mahasiswa di Serbia sudah empat bulan berunjuk rasa yang dipicu oleh kematian 15 orang ketika atap stasiun kereta api runtuh. Unjuk rasa para mahasiswa itu lantas menarik para guru, petani dan lainnya untuk ikut berunjuk rasa, dan kini menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic, dengan banyak yang mencela korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan dalam pemerintahan.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rupiah Melemah Dipengaruhi Ketetapan Kebijakan Tarif AS Terhadap China

Petugas Bank sedang menyusun uang rupiah

Jakarta, Aktual.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, dipengaruhi ketetapan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap China.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Kamis melemah hingga 27 poin atau 0,17 persen menjadi Rp16.340 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.313 per dolar AS.

Walaupun pada hari ini Presiden Donald Trump mengumumkan penundaan selama satu bulan atas tarif baru sebesar 25 persen terhadap Kanada Meksiko, namun tidak terhadap Negeri Tirai Bambu.

“Presiden AS Donald Trump tidak membuat pengecualian dalam tarif 20 persennya terhadap Tiongkok, yang memicu kemarahan dan pembalasan dari Beijing,” ungkap Ibrahim dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (6/3).

AS memberikan impor barang China sebanyak 10 persen karena masih beredarnya fentanil di Negeri Paman Sam. Dengan tambahan tarif tersebut, maka total tarif yang akan dikenakan ke barang-barang asal China menjadi 20 persen setelah pada awal Februari pemerintahan Trump sudah mengenakan tarif impor 10 persen.

Menyikapi kebijakan itu, China akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya sendiri.

Kanada juga akan memberlakukan tarif 25 persen terhadap produk-produk Amerika yang bernilai 155 miliar dolar AS (sekitar Rp2.538 triliun) sebagai tanggapan pemberlakuan tarif impor 25 persen dari AS. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memastikan bahwa tarif impor terhadap produk AS itu akan terus diberlakukan hingga tarif serupa oleh AS dibatalkan.

Begitu pula dengan Meksiko yang bakal menjatuhkan tarif balasan terhadap produk-produk yang diimpor dari Negeri Paman Sam usai Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif 25 persen untuk produk Meksiko.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Trump disebut berencana untuk mengecualikan tarif terhadap produk pertanian tertentu yang dikenakan terhadap Kanada dan Meksiko. Selain itu juga potensi penghapusan tarif 10 persen pada impor energi Kanada seperti minyak mentah dan bensin.

Di sisi lain, pasar menunggu rilis data Ketenagakerjaan Non-Pertanian AS bulan Februari 2025 yang bakal menjadi isyarat tentang keputusan suku bunga AS pada Jumat (7/3) besok.

“Setiap tanda-tanda kekuatan yang terus-menerus di pasar tenaga kerja memberi Federal Reserve lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, yang merupakan hal positif bagi dolar,” ujar Ibrahim.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru menguat ke level Rp16.315 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.371 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Kejagung Akan Gandeng BPK Hitung Kerugian di Kasus Minyak Mentah

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (kanan) dengan didampingi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah (kiri) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

“Kami akan minta BPK untuk membantu menghitung kerugian negaranya dan insyaallah segera akan kami lakukan,” kata Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3).

Burhanuddin juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah untuk segera merampungkan penyidikan perkara ini.

lnsyaallah ke depan kami akan terus melaksanakan (pemeriksaan) dan saya minta pada Jampidsus agar perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu,” ucapnya.

Diketahui, penyidik pada Jampidsus Kejagung tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kejagung menyebut bahwa kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 adalah senilai Rp193,7 triliun. Jumlah tersebut baru merupakan perkiraan penyidik dengan ahli.

Kerugian tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.

Adapun Kejagung dalam kasus ini telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

Kemudian Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Tom Lembong Minta Dibebaskan dari Kasus Dugaan Korupsi Importasi Gula

Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) saat di jemput Kejagung karena terkait dugaan korupsi impor gula.
Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) saat di jemput Kejagung karena terkait dugaan korupsi impor gula.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, melalui penasihat hukumnya, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk membebaskan dirinya dari kasus dugaan korupsi importasi gula.

Penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong serta surat dakwaan menyasar orang yang keliru (error in persona) dan bersifat kabur (obscuur libel).

“Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan,” ujar Ari dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3).

Apabila, Tom Lembong telah dibebaskan, Ari meminta Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan nama baik dan kedudukan hukum Tom Lembong sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Menurut Ari, Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kliennya lantaran perbuatan Tom Lembong tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Hal itu, katanya, karena perbuatan Tom Lembong yang didakwakan merupakan perkara administratif di bidang perdagangan dan pangan.

Selain itu, kata dia, surat dakwaan dinilai menyasar orang yang keliru lantaran berbagai pihak yang melakukan pembayaran, baik kepada pajak dan/atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, bukan terdakwa, melainkan sembilan perusahaan swasta selaku penjual gula dan wajib pajak.

“Kegiatan importasi gula periode 2015-2016 juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disimpulkan tidak terjadi kerugian negara,” tuturnya.

Sementara terkait surat dakwaan yang dinilai tidak jelas, Ari mengungkapkan hal itu antara lain karena surat dakwaan tidak menguraikan harga beli gula kristal putih oleh Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL) dari delapan perusahaan swasta, yang menjadi dasar kerugian negara.

Dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar-kementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah (GKM) guna diolah menjadi gula kristal putih (GKP), padahal Tom Lembong mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

Tom Lembong juga disebutkan tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Berita Lain