25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 1021

Trump Resmi Umumkan Tarif 25 Persen untuk Impor Baja dan Aluminium

Presiden AS Donald Trump. ANTARA/Anadolu

Washington, Aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif 25 persen pada semua impor baja dan aluminium yang masuk ke AS tanpa pengecualian atau pembebasan.

Trump menandatangani dua pemberitahuan resmi terkait tarif tersebut pada Senin (10/2), waktu setempat, sekaligus menegaskan rencana untuk mengumumkan tarif timbal balik dalam dua hari ke depan, yaitu bea masuk atas impor AS yang dirancang untuk menyamai tarif yang dikenakan negara lain terhadap ekspor AS.

“Hari ini, saya menyederhanakan tarif kami atas baja dan aluminium sehingga semua orang bisa memahami dengan jelas apa artinya. Tarifnya 25 persen tanpa pengecualian atau pembebasan, dan berlaku untuk semua negara, tidak peduli dari mana asalnya,” kata Trump kepada wartawan saat menandatangani dokumen tersebut.

“Jika diproduksi di Amerika Serikat, maka tidak ada tarif. Yang harus Anda lakukan hanyalah membuatnya di Amerika Serikat. Kita tidak membutuhkannya dari negara lain,” tambahnya.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah memberlakukan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada impor aluminium dengan alasan keamanan nasional.

Langkah baru tersebut akan menghapus semua pengecualian, pembebasan, dan kuota bebas bea bagi mitra dagang AS, serta menaikkan tarif aluminium menjadi 25 persen. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 4 Maret, menurut Reuters.

Dengan mengumumkan apa yang ia sebut sebagai tarif besar-besaran, Trump mengklaim bahwa Amerika telah dipermainkan oleh teman dan lawan.

“Negara kita membutuhkan baja dan aluminium untuk dibuat di Amerika, bukan di negeri asing. Kita harus menciptakan untuk melindungi kebangkitan manufaktur dan produksi AS di masa depan, sesuatu yang belum terlihat selama beberapa dekade,” ujarnya.

“Sudah waktunya industri besar kita kembali ke Amerika … Ini adalah yang pertama dari banyak langkah lainnya,” ucapnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pembalasan dari negara lain, Trump mengatakan, bahwa dia tidak keberatan. “Jika mereka membalas, seperti yang saya katakan, ini timbal balik,” ujarnya.

“Jika mereka menaikkan sedikit, maka kami juga akan menaikkannya secara otomatis. Jadi saya rasa itu akan membantu mereka dengan melakukan pembalasan,” lanjut Trump.

Trump juga memperingatkan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan kemungkinan pengenaan tarif pada mobil, semikonduktor, dan farmasi, serta produk lainnya.

“Mobil akan menjadi salah satu yang sangat besar dan sangat penting, dan Amerika akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kemendes-PKP Buka Peluang Bangun Dua Juta Rumah di Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah dalam pertemuan di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa (11/2).

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

BTN Kuatkan Komitmen dalam Mendukung Program Tiga Juta Rumah

Pekerja mengerjakan proyek perumahan layak huni di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi. Hal ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lima Ketua Yayasan Diperiksa KPK Terkait Penyidikan Korupsi CSR BI

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

Jakarta, Aktual.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa lima orang ketua yayasan sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S, AM, AJ, DS, dan IK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut informasi yang dihimpun, para ketua yayasan yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Yayasan Al-Kamali Arya Salingsingan Cirebon Sudiono, Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon Abdul Mukti, dan Ketua Pengurus Yayasan As-Sukiny sekaligus guru di SMPN 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon Ali Jahidin.

Kemudian Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon Deddy Sumedi dan Ketua Yayasan Al-Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang Ida Khaerunnisah.

Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

Penyidik KPK saat ini tengah melakukan pengumpulan alat bukti dan penggeledahan di lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.

Terkait penyidikan tersebut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Januari 2025 dan Kantor Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta, pada 16 Januari 2025.

“Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.

Penyidik KPK kemudian juga menggeledah rumah mantan anggota DPR RI Heri Gunawan (HG) terkait penyidikan tersebut, pada Rabu malam pukul 21.00 WIB hingga Kamis pukul 01.30 WIB.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kemenhut Soroti Peran Generasi Muda Tingkatkan Potensi Ekonomi Biru

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Satyawan Pudyatmako saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Jakarta, Aktual.com – Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Satyawan Pudyatmako menyoroti pentingnya peran masyarakat terutama generasi muda untuk meningkatkan potensi ekonomi biru Indonesia.

Menurut Satyawan, edukasi bagi generasi muda, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir atau di sekitar taman nasional seperti di Kepulauan Togean dan Wakatobi, penting untuk mendorong pemberdayaan yang sejalan dengan konservasi keragaman hayati.

“Seperti di Wakatobi dan Kepulauan Togean, konservasi keberagaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi ekonomi bisa terjaga dengan baik, salah satunya juga adanya pendidikan yang dilakukan untuk masyarakat terutama generasi muda,” kata Satyawan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).

Ia menekankan, kehadiran taman-taman nasional laut bukan hanya menjadi situs konservasi laut tetapi juga tempat di mana kekayaan ekologi dan ketahanan komunitas lokal saling terkait.

“Taman-taman nasional laut seperti Wakatobi dan Kepulauan Togean, dan taman-taman nasional laut lainnya merupakan simbol komitmen Indonesia untuk melestarikan ekosistem laut sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujar dia menambahkan.

Namun, Satyawan menekankan bahwa agar tujuan besar terkait konservasi laut dan ekonomi biru dapat berjalan beriringan dan tercapai, diperlukan kerja sama yang erat dan aktif bersama para pemangku kepentingan, kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta pihak-pihak lainnya.

Kerja sama tersebut, lanjut dia, juga memiliki peran vital dalam mendorong kolaborasi, membangun kapasitas, dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi konservasi.

“Dengan memperkuat Kawasan Konservasi Laut (MPA=Marine Protected Area) dan membentuk jaringan MPA, kita tidak hanya akan mempromosikan perikanan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, memajukan ekonomi biru, meningkatkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Wakil Ketua DPR: Program Cek Kesehatan Gratis Harus dalam Pengawasan Ketat

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti program Pemerintah terkait Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 silam.

Cucun menegaskan, meskipun Kemenkes menyebut seluruh Puskesmas di Tanah Air sudah siap, ia tetap mengimbau setiap daerah harus memastikan semua instrumen dan infrastruktur kesehatan untuk program ini tersedia dengan baik.

“Termasuk dari sumber daya manusia (SDM). Pelayan kesehatan (nakes) harus bekerja dengan SOP yang berlaku, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesan Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/2).

Di sisi lain, Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan berkesinambungan pada program ini. Sehingga tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program Cek Kesehatan Gratis.

“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesra yang salah satu ruang lingkup kerjanya terkait bidang kesehatan tersebut meminta Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan CKG hingga ke daerah-daerah terpencil. Khususnya, kata Cucun, bagi daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” paparnya.

Di hari pertama Cek Kesehatan Gratis berlangsung, masyarakat nampak begitu antusias untuk mengikuti layanan program ini. Apalagi proses pendaftaran yang dilakukan juga terbilang mudah, cukup dengan menggunakan aplikasi SATUSEHAT Mobile di ponsel.

Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.

Untuk masyarakat yang tak punya ponsel atau akses internet, mereka bisa datang langsung ke Puskesmas setempat dengan membawa identitas KTP. Kemenkes juga membuka layanan pendaftaran melalui WhatsApp di nomor 0811-1050-0567.

“Kita berharap, program CKG dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tutup Cucun.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain