Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa lima orang ketua yayasan sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).
“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S, AM, AJ, DS, dan IK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/2).
Menurut informasi yang dihimpun, para ketua yayasan yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Yayasan Al-Kamali Arya Salingsingan Cirebon Sudiono, Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon Abdul Mukti, dan Ketua Pengurus Yayasan As-Sukiny sekaligus guru di SMPN 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon Ali Jahidin.
Kemudian Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon Deddy Sumedi dan Ketua Yayasan Al-Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang Ida Khaerunnisah.
Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.
Penyidik KPK saat ini tengah melakukan pengumpulan alat bukti dan penggeledahan di lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.
Terkait penyidikan tersebut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Januari 2025 dan Kantor Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta, pada 16 Januari 2025.
“Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.
Penyidik KPK kemudian juga menggeledah rumah mantan anggota DPR RI Heri Gunawan (HG) terkait penyidikan tersebut, pada Rabu malam pukul 21.00 WIB hingga Kamis pukul 01.30 WIB.
“Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Jakarta, Aktual.com – Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Satyawan Pudyatmako menyoroti pentingnya peran masyarakat terutama generasi muda untuk meningkatkan potensi ekonomi biru Indonesia.
Menurut Satyawan, edukasi bagi generasi muda, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir atau di sekitar taman nasional seperti di Kepulauan Togean dan Wakatobi, penting untuk mendorong pemberdayaan yang sejalan dengan konservasi keragaman hayati.
“Seperti di Wakatobi dan Kepulauan Togean, konservasi keberagaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi ekonomi bisa terjaga dengan baik, salah satunya juga adanya pendidikan yang dilakukan untuk masyarakat terutama generasi muda,” kata Satyawan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).
Ia menekankan, kehadiran taman-taman nasional laut bukan hanya menjadi situs konservasi laut tetapi juga tempat di mana kekayaan ekologi dan ketahanan komunitas lokal saling terkait.
“Taman-taman nasional laut seperti Wakatobi dan Kepulauan Togean, dan taman-taman nasional laut lainnya merupakan simbol komitmen Indonesia untuk melestarikan ekosistem laut sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujar dia menambahkan.
Namun, Satyawan menekankan bahwa agar tujuan besar terkait konservasi laut dan ekonomi biru dapat berjalan beriringan dan tercapai, diperlukan kerja sama yang erat dan aktif bersama para pemangku kepentingan, kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta pihak-pihak lainnya.
Kerja sama tersebut, lanjut dia, juga memiliki peran vital dalam mendorong kolaborasi, membangun kapasitas, dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi konservasi.
“Dengan memperkuat Kawasan Konservasi Laut (MPA=Marine Protected Area) dan membentuk jaringan MPA, kita tidak hanya akan mempromosikan perikanan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, memajukan ekonomi biru, meningkatkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti program Pemerintah terkait Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 silam.
Cucun menegaskan, meskipun Kemenkes menyebut seluruh Puskesmas di Tanah Air sudah siap, ia tetap mengimbau setiap daerah harus memastikan semua instrumen dan infrastruktur kesehatan untuk program ini tersedia dengan baik.
“Termasuk dari sumber daya manusia (SDM). Pelayan kesehatan (nakes) harus bekerja dengan SOP yang berlaku, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesan Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/2).
Di sisi lain, Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan berkesinambungan pada program ini. Sehingga tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program Cek Kesehatan Gratis.
“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesra yang salah satu ruang lingkup kerjanya terkait bidang kesehatan tersebut meminta Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan CKG hingga ke daerah-daerah terpencil. Khususnya, kata Cucun, bagi daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” paparnya.
Di hari pertama Cek Kesehatan Gratis berlangsung, masyarakat nampak begitu antusias untuk mengikuti layanan program ini. Apalagi proses pendaftaran yang dilakukan juga terbilang mudah, cukup dengan menggunakan aplikasi SATUSEHAT Mobile di ponsel.
Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.
Untuk masyarakat yang tak punya ponsel atau akses internet, mereka bisa datang langsung ke Puskesmas setempat dengan membawa identitas KTP. Kemenkes juga membuka layanan pendaftaran melalui WhatsApp di nomor 0811-1050-0567.
“Kita berharap, program CKG dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tutup Cucun.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Gaza, Aktual.com – Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menerapkan protokol kemanusiaan dalam kesepakatan gencatan senjatanya dengan Hamas, dengan memperingatkan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang dahsyat.
“Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” kata Ismail Al-Thawabta, direktur kantor tersebut, kepada Anadolu, Senin (10/1).
Hal itu, ujarnya, mengakibatkan kekurangan parah terhadap makanan, air bersih, dan pasokan medis yang membahayakan nyawa ribuan warga Palestina.
“Penundaan pengiriman bantuan, termasuk makanan dan air, telah menyebabkan lonjakan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak,” kata Al-Thawabta, seraya menambahkan bahwa persediaan medis semakin menipis, mengancam nyawa ribuan pasien.
Ia juga menyoroti bahwa kesepakatan tersebut menetapkan pengiriman 60.000 karavan, 200.000 tenda, dan 600 truk bantuan setiap hari, namun penundaan telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal.
Kegagalan dalam menerapkan perjanjian tersebut telah menyebabkan kemunduran lebih lanjut dalam infrastruktur Gaza.
Al-Thawabta menunjukkan bahwa penghalangan Israel terhadap pengiriman peralatan kemanusiaan, medis, dan pertahanan sipil serta pemindahan puing-puing telah memperburuk krisis.
Selain itu, kurangnya pasokan bahan bakar telah menyebabkan penutupan pembangkit listrik yang terus belanjut yang mengakibatkan pemadaman listrik berkepanjangan serta semakin membebani layanan penting seperti rumah sakit dan pompa air.
Al-Thawabta juga memperingatkan bahwa pengungsian warga Palestina yang terus berlanjut bersamaan dengan serangan udara Israel dan penghancuran fasilitas pendidikan, sangat berdampak parah pada kesehatan mental warga sipil, terutama wanita, anak-anak, dan lansia.
Ia menekanka bahwa tindakan Israel melanggar hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan memastikan pengiriman bantuan selama konflik.
Dirinya mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar memenuhi komitmennya, dengan menekankan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan krisis yang lebih menghancurkan.
Ia juga meminta pertanggungjawaban AS atas konsekuensi ketidakpatuhan Israel, serta mendesak mediator internasional dan penandatangan kesepakatan gencatan senjata untuk memberikan tekanan yang lebih kuat pada Israel agar menerapkan protokol secara penuh.
Pernyataan Al-Thawabta muncul setelah Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Palestina Hamas, mengumumkan mereka akan menunda pembebasan tahanan Israel yang dijadwalkan pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, dengan alasan pelanggaran oleh Israel.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
Jakarta, Aktual.com – Sebanyak empat ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan.
“Rencananya ada empat ahli Yang Mulia, tapi baru dua ahli yang sudah datang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/2).
Iskandar mengatakan dua ahli yang datang yakni Ahli Hukum Pidana dari Universitas Riau, Erdianto dan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya, Priya Jatmika. Kedua ahli tersebut dihadirkan oleh pihak KPK selaku termohon dalam persidangan.
Sebelum dilakukannya persidangan, kedua belah pihak, pemohon dan termohon melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti asli ataupun salinan.
Saat dilakukannya pemeriksaan bukti, sempat terjadi perdebatan diantara pemohon dan termohon.
Pihak Hasto sempat menyampaikan keberatan terhadap ahli berkaitan surat tugasnya tak ada kesesuaian tanggal surat tugas.
Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Selanjutnya, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.
Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan digelar pada Kamis (13/2).
Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.
HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
