Gaza, Aktual.com – Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menerapkan protokol kemanusiaan dalam kesepakatan gencatan senjatanya dengan Hamas, dengan memperingatkan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang dahsyat.

“Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” kata Ismail Al-Thawabta, direktur kantor tersebut, kepada Anadolu, Senin (10/1).

Hal itu, ujarnya, mengakibatkan kekurangan parah terhadap makanan, air bersih, dan pasokan medis yang membahayakan nyawa ribuan warga Palestina.

“Penundaan pengiriman bantuan, termasuk makanan dan air, telah menyebabkan lonjakan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak,” kata Al-Thawabta, seraya menambahkan bahwa persediaan medis semakin menipis, mengancam nyawa ribuan pasien.

Ia juga menyoroti bahwa kesepakatan tersebut menetapkan pengiriman 60.000 karavan, 200.000 tenda, dan 600 truk bantuan setiap hari, namun penundaan telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal.

Kegagalan dalam menerapkan perjanjian tersebut telah menyebabkan kemunduran lebih lanjut dalam infrastruktur Gaza.

Al-Thawabta menunjukkan bahwa penghalangan Israel terhadap pengiriman peralatan kemanusiaan, medis, dan pertahanan sipil serta pemindahan puing-puing telah memperburuk krisis.

Selain itu, kurangnya pasokan bahan bakar telah menyebabkan penutupan pembangkit listrik yang terus belanjut yang mengakibatkan pemadaman listrik berkepanjangan serta semakin membebani layanan penting seperti rumah sakit dan pompa air.

Al-Thawabta juga memperingatkan bahwa pengungsian warga Palestina yang terus berlanjut bersamaan dengan serangan udara Israel dan penghancuran fasilitas pendidikan, sangat berdampak parah pada kesehatan mental warga sipil, terutama wanita, anak-anak, dan lansia.

Ia menekanka bahwa tindakan Israel melanggar hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan memastikan pengiriman bantuan selama konflik.

Dirinya mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar memenuhi komitmennya, dengan menekankan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan krisis yang lebih menghancurkan.

Ia juga meminta pertanggungjawaban AS atas konsekuensi ketidakpatuhan Israel, serta mendesak mediator internasional dan penandatangan kesepakatan gencatan senjata untuk memberikan tekanan yang lebih kuat pada Israel agar menerapkan protokol secara penuh.

Pernyataan Al-Thawabta muncul setelah Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Palestina Hamas, mengumumkan mereka akan menunda pembebasan tahanan Israel yang dijadwalkan pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, dengan alasan pelanggaran oleh Israel.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Istanbul, Aktual.com – Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Hamas Palestina, menunda pembebasan warga Israel yang mereka sandera karena Tel Aviv melanggar kesepakatan gencatan senjata Gaza.

Hamas mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di antaranya menunda kembalinya pengungsi Palestina ke Gaza utara, menembaki berbagai wilayah di Jalur Gaza, serta mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza—sesuai kesepakatan gencatan senjata.

“Oleh karena itu, pembebasan tahanan Zionis yang dijadwalkan Sabtu (15/2), mendatang akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, sambil menunggu kepatuhan penuh penjajah terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obaida, pada Senin (10/2).

Obaida menegaskan Hamas tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan gencatan senjata selama Israel juga mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Menyusul pengumuman Hamas tersebut, pejabat pertahanan Israel, Israel Katz, telah memerintahkan tentara untuk bersiap pada “tingkat kewaspadaan tertinggi” untuk setiap kemungkinan skenario kejadian di Gaza.

Katz mengatakan pernyataan Hamas merupakan “pelanggaran langsung” terhadap perjanjian gencatan senjata.

Sementara itu, keluarga warga Israel yang ditahan di Gaza mendesak otoritas Benjamin Netanyahu untuk tidak menghalangi kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

“Kami telah segera meminta bantuan dari negara-negara penengah (Mesir, Qatar, dan AS) untuk membantu memulihkan dan melaksanakan kesepakatan yang ada secara efektif,” kata Forum Sandera dan Keluarga Hilang dalam sebuah pernyataan.

Forum tersebut meminta otoritas Israel untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat membahayakan kesepakatan dan tetap berkomitmen untuk mengamankan pengembalian 76 warga Israel yang ditawan.

Kesepakatan gencatan senjata tiga fase telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, dengan tujuan menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 korban dan menghancurkan daerah kantong Palestina itu.

Pada fase pertama gencatan senjata, yang berlangsung hingga awal Maret, sebanyak 33 warga Israel yang disandera Hamas akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang keenam kalinya dijadwalkan pada pekan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan