18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 1022

Airlangga Sebut Daya Beli Masyarakat Meningkat Saat Ramadhan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jakarta, Rabu (5/3/2025) (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai daya beli masyarakat mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan manufaktur secara positif saat memasuki Ramadhan dan menjelang Lebaran 2025.

Secara keseluruhan, kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/3), bahwa inflasi Indonesia terkendali dengan inflasi inti (core) yang mengalami peningkatan.

Di sisi lain, sektor manufaktur juga menunjukkan kinerja yang positif yang mana mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48 persen (mtm) atau 0,09 persen (yoy).

“Namun, inflasi inti tetap menunjukkan kenaikan, dengan angka 0,25 persen (mtm) atau 2,48 persen (yoy) di mana sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,38 persen (yoy),” kata Airlangga.

Selanjutnya, komponen harga bergejolak (volatile food/VF) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,93 persen (mtm) atau inflasi 0,56 persen (yoy).

Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi tersebut antara lain daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.

Sementara itu, harga yang diatur pemerintah deflasi 2,65 persen (mtm) atau 9,83 persen (yoy), yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga (daya 450 VA hingga 2200 VA) selama Januari dan Februari 2025.

“Pemerintah terus meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik tetap kuat melalui berbagai kebijakan strategis, seperti percepatan penyaluran bantuan sosial dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta,” tuturnya.

Pemerintah juga meluncurkan berbagai program stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran 2025 di antaranya diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program pariwisata mudik lebaran, dan program diskon belanja.

Langkah itu diperkuat dengan operasi pasar oleh Perum Bulog dan BUMN pangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok seperti minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku dan beras dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, Airlangga melanjutkan, pemerintah terus memperkenalkan berbagai insentif ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, seperti diskon tarif listrik, insentif PPN DTP untuk sektor properti dan kendaraan listrik, serta insentif PPh DTP bagi sektor padat karya.

Pemerintah juga menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Rp55,4 triliun hingga akhir Maret 2025, dengan fokus pada sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur untuk memperkuat UMKM serta transformasi digital.

Pada sektor manufaktur, Indonesia juga mencatatkan capaian positif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Februari 2025 yang tercatat pada level 53,6.

Angka ini menunjukkan ekspansi sektor manufaktur lebih tinggi dari angka ekspansi bulan sebelumnya yang tercatat 51,9 serta menjadi yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir.

Peningkatan ini didorong oleh lonjakan pesanan domestik menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, yang memicu peningkatan produksi dan penambahan tenaga kerja di sektor manufaktur.

Selain itu, dirinya menilai keyakinan pelaku industri juga tinggi, dengan tingkat kepercayaan terhadap pertumbuhan produksi mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Adapun capaian tersebut sejalan dengan kondisi PMI Manufaktur ASEAN yang mengalami peningkatan level ekspansi ke 51,5 pada Februari 2025, dari angka 50,4 pada Januari 2025.

Secara detail, sejumlah negara di ASEAN juga mengalami perbaikan dalam sektor manufaktur seperti Myanmar (48,5 dari 47,4), Thailand (49,6 dari 50,6), Malaysia (49,7 dari 48,7), dan Vietnam (49,2 dari 48,9).

Sedangkan negara yang mengalami penurunan yakni Filipina, yang turun dari 52,3 menjadi 51,0, namun tetap berada dalam zona ekspansi.

Meski demikian, imbuh dia antisipasi terhadap penurunan aktivitas manufaktur pada bulan selanjutnya tetap menjadi perhatian di tengah berbagai isu penting pada beberapa perusahaan sektor manufaktur.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta dan Bekasi Dikepung Banjir, Perlu Manajemen Krisis atasi Dampak Perubahan Iklim

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Hujan deras selama dua hari berturut-turut menyebabkan banjir besar di berbagai wilayah Jakarta dan Bekasi. Di Jakarta, genangan air mencapai 105 RT dengan ketinggian hingga 5 meter, sementara di Bekasi, 8 kecamatan terdampak parah.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa bencana ini merupakan bukti nyata bahwa krisis iklim semakin mengancam dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya merespons saat bencana sudah terjadi. Perlu ada langkah mitigasi dan kesiapan manajemen krisis yang lebih baik agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujarnya dalam keynote speech MPR Goes to Campus di Universitas Nasional, Jakarta (4/3).

Eddy menekankan bahwa pola banjir yang terus berulang menunjukkan perlunya strategi yang lebih sistematis dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Ini bukan pertama kalinya kita menghadapi banjir besar. Pola ini terus berulang setiap tahun, dan kalau tidak ada kebijakan yang lebih serius, maka ke depannya situasi bisa semakin buruk,” katanya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kepala daerah hasil Pemilu 2024 harus memiliki kebijakan konkret dalam menangani krisis iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir.

“Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Eddy menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang harus segera dihadapi.

“Krisis iklim ini nyata dan dampaknya semakin besar. Kita tidak bisa menunda lagi. Jika kebijakan yang tepat tidak segera diterapkan, masyarakat akan terus menjadi korban,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menaker Tekankan Pentingnya Data Valid Terkait Jumlah PHK

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (tengah) saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemnaker RI di Jakarta, Rabu (5/3/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan, pentingnya data valid terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang belakangan ini terjadi di Indonesia.

Menurut Menaker, tidak semua kabar soal gelombang PHK adalah benar. Ia mencontohkan PT Mayora Indah Tbk yang sebelumnya dikabarkan telah melakukan PHK massal terhadap para pekerjanya, ternyata tidak benar.

“Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” kata Menaker dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/3).

“Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa (4/3), industri manufaktur domestik terus mengalami pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dibanding angka PHK.

Menurut data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai berproduksi tahun 2024 mencapai 1.082.998 tenaga kerja baru.

Angka ini lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2024 sebesar 48.345 orang. Sebagai catatan, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode tersebut bukan hanya merupakan pekerja di sektor manufaktur, tetapi angka total untuk semua sektor ekonomi.

“Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan/industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” kata Menaker.

Ia menambahkan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi adanya PHK, mulai dari kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola internal perusahaan.

Menaker Yassierli mengaku cukup optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun ini akan menunjukkan pertumbuhan.

“Ada (industri/perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan hal) ini,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menaker Sebut Kepastian THR Ojol Dalam Tahap Finalisasi

(Kanan) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menanggapi pertanyaan awak media dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

Jakarta, aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kepastian aturan terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk pengemudi ojek daring/online (ojol) dalam tahap finalisasi.

“Terkait dengan THR ojol, ini sedang finalisasi. Terkait ini adalah inisiatif baru, jadi kami ingin memastikan meaningful participation (antara pemerintah, pengemudi/mitra dan aplikator) itu terjadi,” kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/3).

Lebih lanjut, Menaker mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengutamakan diskusi atau dialog bersama dengan pihak-pihak terkait.

“Kami mengutamakan dialog. Saya sudah beberapa kali bertemu dan ingin memastikan nanti adalah hasil dari proses musyawarah dari hadirnya aplikator dan pengemudi online-nya. Saya optimistis (kepastian itu) tidak lama lagi akan selesai,” ujar Yassierli.

Menaker mengatakan, faktor yang membuat kepastian ini cukup lama selesai adalah semua pihak tengah mencari formula yang bisa memenuhi berbagai hal yang kompleks dan fundamental dalam pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring ini.

“Mencari formula yang kemudian bisa cover kompleksitas tadi, dari layanan, jam kerja, itu yang kemudian butuh waktu untuk kita formulasikan,” kata dia.

Saat ditanya apakah sudah terjadi diskusi lebih lanjut dengan pihak perusahaan penyedia jasa ride hailing berbasis aplikasi atau aplikator terkait, Menaker mengatakan sejauh ini diskusi tersebut mengarah ke hal positif.

“Ini masih proses. Beberapa pengusaha responsnya siap. Beberapa kali kami diskusi, mencoba saling memahami untuk formulanya karena butuh waktu untuk melihat kompleksitasnya,” ujar Yassierli.

Jika pada akhirnya keputusan THR sudah final, Kemnaker pun mendorong aplikator untuk memberikannya dalam bentuk uang tunai.

Namun, mengenai tenggat waktu, Menaker masih belum memberikan jawaban pasti.

“Saya bayangkan finalisasi ini masih perlu untuk final meeting, final touch untuk mendapatkan win-win solution,” kata dia pula.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Tenaga Pendidik di 3T

Arsip - Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira (kanan). ANTARA/HO-Kiswanto

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mendorong pemerintah agar melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh daerah.

Menurut dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3), peningkatan kualitas tenaga pendidik di wilayah 3T penting untuk dilakukan karena tenaga pendidik menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat oleh peserta didik.

“Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar dia.

Selanjutnya, anggota komisi yang di antaranya membidangi bidang pendidikan itu juga menyoroti persoalan fasilitas pendidikan di wilayah 3T, seperti ruang belajar.

Dia menilai hal tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Nilam mencontohkan di daerah asalnya, yakni Sulawesi Tengah yang masih terdapat sekolah-sekolah yang fasilitas belajarnya membutuhkan dukungan anggaran untuk perbaikan.

Lalu, ada pula persoalan akses pendidikan yang terkendala masalah geografis bagi anak-anak di wilayah terpencil.

“Jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan harus segera dicarikan solusi, jangan sampai memperparah kondisi pendidikan kita,” kata dia.

Ke depannya, Nilam berharap tingkat literasi anak-anak daerah bisa menjadi lebih baik dan merata, termasuk bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman dan wilayah kepulauan. Dengan demikian, ujarnya melanjutkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah bisa bersaing dengan SDM daerah maju.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru, termasuk di wilayah 3T dengan memberikan kesempatan redistribusi guru ASN pada sekolah swasta melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Ia menyebutkan redistribusi mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan negeri dan swasta dan dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPRD Jakarta Minta Agar Pemerintah Keruk Sungai Guna Ataasi Banjir

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin saat dijumpai di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Rabu (5/2/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Jakarta, aktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.

“Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya. Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu (5/3).

Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur.

Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.

Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan.

“Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama,” katanya.

Khoirudin pun menyampaikan duka cita untuk korban yang terdampak banjir.

Pihak DPRD DKI Jakarta, katanya, juga turut melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.

Dia berharap, dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif menangani masalah banjir, Jakarta dapat segera teratasi dari musibah ini.

“Nanti prioritas anggaran tetap untuk banjir dan kemacetan,” kata Khoirudin.

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir pada 2025.

Anggaran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam APBD 2025 dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain