26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 1032

Wamendiktisaintek Dorong Upaya Hilirisasi Riset Kampus Bagi Masyarakat

Wakil Menteri Pendididikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie. ANTARA/HO-Kemdiktisaintek RI

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mendorong berbagai upaya hilirisasi riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi sehingga dapat lebih dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat.

Dia mengatakan hal itu dalam kunjungan kerja ke sejumlah perguruan tinggi di Surakarta, Jawa Tengah, termasuk di antaranya Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.

“UNS memiliki beberapa PUI (Pusat Unggulan Iptek) yang bisa dimanfaatkan secara optimal agar penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan industri dan masyarakat,” katanya melalui keterangan di Jakarta, Minggu (9/2).

Ia menekankan pentingnya jembatan antara akademisi dan industri.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan untuk mengadakan academic-industry meeting, sebuah forum yang mempertemukan para peneliti dengan dunia usaha guna mempercepat komersialisasi hasil penelitian.

Kemdiktisaintek juga berencana meluncurkan wadah baru yang lebih besar dari Science and Technology Index (SINTA), untuk dapat memperkenalkan hasil penelitian perguruan tinggi kepada industri, pemerintah, dan masyarakat luas.

“Dengan langkah ini, kita ingin memastikan bahwa inovasi tidak hanya berasal dari industri, tetapi justru dari perguruan tinggi,” ujar Stella.

Terkait hal tersebut, Rektor UNS Hartono menyambut baik gagasan ini dan mengungkapkan bahwa beberapa produk riset UNS telah dikatalogkan dan dipasarkan.

“Kami ingin memastikan bahwa penelitian yang dilakukan di UNS memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Komitmen serupa juga dinyatakan oleh Science Techno Park (STP) Surakarta.

Direktur STP Surakarta Yudit Cahyantoro menjelaskan bahwa institusinya aktif menjalin kerja sama dengan industri dalam dan luar negeri serta membina UMKM agar inovasi berbasis riset dapat berkembang secara komersial.

“Kami ingin memastikan bahwa hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar bisa diterapkan di dunia industri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Tentara Israel Mulai Menarik Diri dari Koridor Netzarim di Jalur Gaza

Tentara Israel menewaskan seorang remaja Palestina dan melukai dua orang lainnya dalam sebuah penggerebekan pada Minggu malam (19/1/2025) di Tepi Barat.
Tentara Israel menewaskan seorang remaja Palestina dan melukai dua orang lainnya dalam sebuah penggerebekan pada Minggu malam (19/1/2025) di Tepi Barat.

Ankara, Aktual.com – Tentara Israel mulai menarik diri dari Koridor Netzarim di Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Palestina Hamas, menurut laporan penyiar publik Israel pada Minggu (9/2).

Penarikan itu diharapkan selesai hari ini, menurut media Israel, KAN.

Koridor Netzarim dibuat oleh tentara Israel untuk memisahkan Jalur Gaza menjadi wilayah utara dan selatan serta mencegah warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

Hal tersebut terjadi setelah Israel dan Hamas menyelesaikan pertukaran kelima mereka pada Sabtu, di mana tiga sandera Israel dibebaskan sebagai imbalan atas 183 tahanan Palestina.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Pada tahap pertama, kesepakatan tersebut menetapkan pembebasan bertahap 33 warga Israel dari Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan imbalan pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Wakil Ketua DPR Tekankan Integritas Pers dan Prinsip Kesetiaan pada Publik

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Ist/Andri

Jakarta, Aktual.com – Dalam momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap jurnalis dan media massa terus menjaga integritas dan kompetensinya. Insan pers diingatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan profesinya.

“Kesetiaan kepada publik harus menjadi prinsip utama bagi media massa dan insan pers dalam bekerja. Jalankan tugas-tugas jurnalistik dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/2).

Menurut Cucun, penting bagi jurnalis untuk mengutamakan kredibilitasnya sehingga media dan insan pers dapat menjalankan peranannya sebagai penjaga kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

“Fungsi dan tugas pers sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Kita berharap pers dapat terus menjalankan fungsi-fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,” ungkapnya.

Cucun juga menekankan insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar jurnalis selalu memeriksa dan memverifikasi informasi yang diterima dari berbagai sumber.

“Sebagai penjaga kebenaran dan keadilan, jurnalis harus terus melakukan mekanisme checks and balances demi memastikan produk berita yang dihadirkan akurat dan obyektif untuk kepentingan publik,” tutur Cucun.

Menurut Cucun, prinsip checks and balances menjadi modal bagi insan pers dalam menyampaikan berita sehingga media massa dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Pers berperan dalam mencegah penyebaran berita palsu atau tidak akurat yang dapat merugikan semua pihak. Masyarakat menaruh harapan pada pers untuk tetap menjadi sumber informasi terpercaya,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Cucun pun mengingatkan bahwa berita harus disajikan secara adil dan seimbang. Ia juga meminta media dan insan pers memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan tidak memihak pada satu sudut pandang tertentu.

“Terutama dalam era informasi yang cepat dan beragam seperti sekarang ini, jurnalis harus tetap kritis terhadap informasi yang didapat. Insan pers memiliki tanggung jawab moral terhadap setiap berita yang dibuat,” jelas Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun menekankan pentingnya jurnalis mematuhi kode etik profesi dalam setiap aspek kerja-kerja jurnalistik. Cucun juga berharap media massa dan insan pers memainkan peran yang lebih aktif dalam mempromosikan inklusi sosial dan toleransi dalam masyarakat.

“Jurnalis empati juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Insan pers harus bisa memainkan perannya menciptakan Indonesia yang bermartabat dan adil bagi semua rakyat,” ujarnya.

Ditambahkan Cucun, jurnalis memiliki peran signifikan dalam menjaga demokrasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah, DPR dan institusi-institusi lainnya. Sebagai pihak yang memiliki fungsi kontrol sosial, media dan insan pers diharapkan bisa terus bekerja sama dengan semua stakeholder terutama pemangku kepentingan.

“Tentunya kami mengapresiasi atas segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh media dan insan pers, termasuk bagi DPR. Kami menyadari hal tersebut merupakan masukan agar DPR bisa bekerja dengan lebih baik lagi untuk kesejahteraan rakyat,” terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menyoroti tantangan media massa yang semakin berat di tengah arus kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi menyebar.

“Semoga pers bisa terus kuat di tengah gempuran media sosial dan gencarnya keterbukaan informasi. Pers harus bisa menjadi pihak yang memberikan kebenaran informasi dari maraknya berita-berita palsu atau hoax,” tukasnya.

Cucun berharap, pers Indonesia dapat semakin kokoh dan berkualitas. Ia mengajak insan pers dan media massa bersama-sama membangun Indonesia lewat perannya masing-masing.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025 untuk semua jurnalis dan pelaku media. Terima kasih atas dedikasinya selama ini. Semoga pers Indonesia semakin maju dan menjadi penerang untuk bangsa ini,” pungkas Cucun.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

KKP Beri Pemberdayaan ke Nelayan Terdampak Pagar Laut di Tangerang

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif saat meninjau kegiatan pemberdayaan nelayan di Kawasan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. (Azmi Samsul Maarif)

Tangerang, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan dukungan pemberdayaan kepada para nelayan yang terdampak pagar laut 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu (9/2).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif di Tangerang, mengatakan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah dalam program pemberdayaan ini dilakukan sebagai mendorong pembangunan ekosistem pengelolaan hasil laut dari hulu ke hilir perikanan.

“Jadi ini sebagai penguatan pemberdayaan kepada nelayan, yang pertama seperti pelatihan budidaya kerang ijo, kemudian ada pemberian bantuan yang sifatnya alat keselamatan laut dan ada juga pemberian pelatihan perbaikan kapal,” katanya.

Ia mengungkapkan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan di tiga lokasi yakni seperti di TPI Tanjung Pasir, TPI Kronjo dan TPI Cituis Pakuhaji. Selain itu, KKP juga menyerahkan bantuan kepada 17 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan setempat.

Adapun untuk bantuan yang diberikan, antara lain sarana keselamatan pelayaran berupa 300 unit life jacket, 600 paket perbekalan melaut, 200 unit cooler box, dan perlengkapan sanitasi TPI berupa pompa sebanyak 3 unit untuk tiga TPI.

“Sebenarnya ini kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta KKP, ada 53 KUB dan 36 sudah ditangani oleh provinsi dan 17 KUB dari kami melakukan akselerasi dan percepatan, ini semata-mata untuk melakukan kegiatan bahwa kita bekerja secara rutin, untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan nelayan kita,” terangnya.

Latif menyebutkan, dalam pemberdayaan peningkatan kapasitas nelayan ini, diberikan beberapa pembekalan program pelatihan terkait budi daya kerang hijau, perawatan mesin kapal perikanan, dan pengolahan ikan untuk istri nelayan yang diikuti oleh 90 nelayan.

“Dan KKP juga memberikan bantuan beasiswa pendidikan di Politeknik KKP kepada 10 Anak Pelaku Utama,” ucapnya.

Menurut dia, pemberian beasiswa atau pendidikan terhadap anak nelayan tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ahli, terutama pada sektor perikanan dan kelautan.

Sehingga, ke depan diharapkan kelompok nelayan di Indonesia bisa lebih baik dan unggul dalam mengelola sumber daya alam sekitar yang kemudian berdampak pada kesejahteraan mereka.

“Pada intinya kami hadir dalam rangka meningkatkan kapasitas pelatihan, menawarkan putra-putri mereka untuk masuk satuan pendidikan yang dikelola KKP dan dibiayai 100 persen oleh negara (4.44),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ketua DPR: Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pers terus melakukan perannya menjadi penjaga demokrasi. Di momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati hari ini, Puan juga mendorong masyarakat membantu eksistensi media massa yang kini tengah mengalami banyak tantangan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025. Media massa dan insan pers tidak boleh melupakan perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan sebagai penjaga kedaulatan rakyat,” kata Puan dalam keterangan persnya, Minggu (9/2).

Mantan Menko PMK itu pun mengapresiasi peran media dan insan pers yang turut serta menjaga dan mengawal proses pemilu  tahun 2024 lalu, baik Pilpres dan Pileg, maupun Pilkada serentak. Menurut Puan, pers menjadi salah satu faktor keberhasilan Pemilu 2024.

“Dan tugas pers tidak berhenti sampai selesainya Pemilu. Selain bertugas untuk mengawal kebijakan pemangku kepentingan negara, media dan pers juga harus bisa memberikan ruang bagi suara-suara yang kurang terwakili, termasuk minoritas, kelompok marginal, dan mereka yang sering tertinggal,” paparnya.

Adapun tema Hari Pers Nasional 2025 adalah ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa’. Tema ini sejalan dengan visi misi pemerintahan baru.

“Untuk itu, media massa dan insan pers harus bisa berpartisipasi secara positif dalam pembangunan bangsa. Apalagi kita semakin dekat dengan target Indonesia Emas 2045,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi kerja keras para jurnalis yang terus berjuang di tengah arus informasi yang cepat.

“Kemajuan era digital menuntut media dan insan pers untuk semakin hati-hati dalam memproduksi berita. Banyak informasi bebas berkeliaran sehingga verifikasi data sangat penting agar masyarakat terhindar dari berita-berita yang tidak benar,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

Di sisi lain, Puan menyoroti beratnya tantangan media saat ini. Seperti diketahui, banyak media massa yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja terhadap insan-insan pers andal beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung eksistensi pers nasional.

“Masyarakat berperan dalam mendukung hadirnya pers nasional yang kompeten dan berkualitas. Termasuk dengan ikut berlangganan pada produk media massa yang sudah terbukti memiliki tradisi jurnalisme yang baik,” kata Puan.

Puan menilai masyarakat perlu mendukung pers yang sehat dan bermutu dengan cara berlangganan dan membantu pendanaan di tengah situasi bisnis media yang sedang berat.

“Biaya berlangganan dari pembaca dapat menjadi modal bagi media untuk menghadirkan produk-produk jurnalistik berkualitas,” terangnya.

“Kontribusi masyarakat dapat membantu pers nasional untuk terus maju dan berkembang, khususnya di era digitalisasi yang membutuhkan keakuratan informasi,” imbuh Puan.

Puan berharap, HPN 2025 dapat menjadi momen peningkatan kualitas bagi media massa dan insan pers. Ia mengajak media dan jurnalis untuk menjadi partner yang sehat bagi pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, maupun stakeholder lainnya.

“Mari kita terus bermitra dengan baik, demi memastikan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

UEA Kecam Usulan Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Arab Saudi

Pengungsi terlihat dalam perjalanan pulang ke utara Jalur Gaza, dekat kamp pengungsi al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 27 Januari 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Abu Dhabi, Aktual.com – Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (8/2), mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi.

WAM, kantor berita resmi UEA, melaporkan negara tersebut mengeluarkan “kecaman dan kutukan keras” terhadap pernyataan Netanyahu yang “tidak dapat diterima dan provokatif,” serta menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”

Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Bin Shaheen Almarar menegaskan kembali solidaritas negaranya yang tak tergoyahkan dengan Arab Saudi, serta menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Arab Saudi.

Dia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap tindakan apa pun yang merongrong hak-hak rakyat Palestina atau memaksa relokasi mereka. Menteri tersebut menyerukan penghentian segera aktivitas pemukiman, seraya memperingatkan tindakan semacam itu membahayakan stabilitas regional dan menghalangi prospek perdamaian.

Almarar lebih lanjut mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang melanggar hukum internasional. Dia menekankan komitmen historis UEA dalam membela hak-hak rakyat Palestina serta menekankan perlunya solusi politik yang mengarah pada terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

“Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara,” tutur Almarar.

Komentar Netanyahu, yang disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, mengusulkan “orang-orang Saudi bisa mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana.”

Ketika ditanya apakah pembentukan negara Palestina merupakan prasyarat untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Netanyahu menjawab, “Saya tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan Israel.”

Pernyataan-pernyataan itu muncul saat Arab Saudi terus bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain