Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 1046

Kejagung Geledah Smelter Timah, Usut Dugaan Korupsi Korporasi

Kantor Kejaksaan Agung RI

Jakarta, aktual.com – Sejumlah media melaporkan bahwa kejagung telah melakukan penggeledahan terhadap smelter timah, sebagai bagian dari upaya penyidikan terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana tersebut, minggu (26/01),

Kejagung tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan – perusahaan besar yang terlibat dalam industri timah di Indonesia.

Menanggapi laporan tersebut, Harli Siregar, kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung, mengkonfirmasi bahwa pihaknya memang telah melakukan penggeledahan.

“Iya. Penyidik melakukan upaya upaya paksa berupa penggeledahan dan pemeriksaan lapangan untuk mempermudah penyidikan terhadap tersangka (tsk) korporasi,” jelas harli siregar dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi pada Senin (27/01/2025) sore.

Dari informasi yang diperoleh, dua smelter yang digeledah dalam operasi ini adalah BTI dan ATD. NAMUN, Harli Siregar menyatakan bahwa pihaknya masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut kepada penyidik mengenai apakah kedua smelter tersebut memang terlibat dalam penyegelan yang dilakukan.

Diduga pengusaha berinisial “AA” sebagai salah satu pemilik BTI dan pernah menjabat sebagai direktur perseroan, dimana saat itu perseroan juga aktif menjual ingot kepada PT Timah tbk, bahkan mencapai ribuan ton yang harganya diduga jauh di atas harga pasaran, sehingga penjualan tersebut terindikasi dapat menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah, kini diketahui saudara “AA” masih tercatat aktif sebagai salah satu pengurus di asosiasi pertambangan timah terbesar di Indonesia.

Maka patut diduga hal itulah yang menjadi salah satu penyebab smelter BTI bakal diperiksa oleh kejagung RI saat ini.

Terkait mana – mana smelter yang dilakukan penyegelan oleh penyidik, kami kurang tau namun terkait TSK Korporasi, apakah BTI dan ATD ikut di dalamnya coba cek ke penyidik,” ujar Harli Siregar.

Sebelumnya, kejagung telah menetapkan lima perusahaan smelter sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tbk di Bangka Belitung, pada periode 2015 – 2022.

Lima perusahaan tersebut adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti perkasa (VIP). Kelima perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara hingga mencapai 300 triliun.

Kejagung terus berupaya mengungkap lebih jauh keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Penggeledahan terhadap smelter BTI dan ATD menjadi langkah penting dalam penyidikan untuk mempermudah proses hukum yang tengah berjalan.

Pihak kejagung berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini, dengan harapan dapat membawa keadilan bagi negara yang telah dirugikan akibat praktik korupsi tata niaga timah.

Langkah kejagung dalam melakukan penggeledahan terhadap smelter ini menunjukan bahwa lembaga hukum tersebut tidak main-main dalam menangan kasus korupsi yang melibatkan korporasi besar. Penyidik lebih lanjut diharapkan akan mengungkap lebih banyak fakta terkait peran korporasi dalam kerugian negara yang sangat besar ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Astra, YDBA, Pama, dan PT SMM Resmikan LPB di Barito Utara

Peresmian Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Hadaduhup Itah Parajakian kolaborasi Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), PT Pamapersada Nusantara (PAMA) dan PT Suprabari Mapanindo Mineral (PT SMM) di Barito Utara, Kalimantan Tengah (5/2/2025). Untuk memperluas kontribusi Astra dalam pembinaan UMKM tersebut, Astra melalui YDBA, PAMA dan PT SMM LPB Hadaduhup Itah Parajakian yang berperan dalam menjalankan program pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran dan fasilitasi pembiayaan. Aktual/DOK YDBA

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Siti Fauziah Resmi Pimpin Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI 2025-2030

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Demi memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar Musyawarah IX Korpri untuk memilih ketua baru periode 2025-2030.

Acara Musyawarah IX Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) itu dihadiri oleh Dewan Pengurus anggota KORPRI Setjen MPR RI periode 2019-2024.

Musyawarah dimulai pada pukul 09.00 WIB ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M. Dalam sambutannya menyampaikan, semestinya musyawarah ini dilakukan pada 2024 lalu, namun karena kesibukan persidangan para anggota, maka musyawarah baru terlaksana hari ini.

Musyawarah ini juga dilaksanakan karena untuk lebih mengaktifkan kembali KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI periode 2019-2024, ditambah dengan ketua sebelumnya Tugiyana, S.IP, berhalangan tetap.

“Meski pengurus Korprinya sudah tidak ada, dan beberapa pengurus sudah pensiun, tapi Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita masih dapat jalankan dengan baik,” papar Siti Fauziah.

Kegiatan tersebut menjadi pencapaian selama 2019-2024 karena kerja keras seluruh pengurus dan anggota. Karenanya kata Ibu Titi -sapaan akrab Siti Fauziah-, Korpri menjadi satu-satunya organisasi dan menjadi wadah berhimpunnya seluruh anggota dalam membina dan meningkatkan jiwa korsa.

“Juga membangun solidaritas. Wadah ini, juga untuk peningkatan kesejahteraan dan penghargaan serta menjadi organisasi yang mengayomi, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” ujarnya dalam musyawarah yang dipimpin oleh Heri Herawan itu.

Ibu Titi juga mengingatkan kepada para anggota Korpri, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, sebab hal itu akan menghidupkan kembali ‘nyawa’ Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI yang sempat vakum.

Dalam musyawarah tersebut, disampaikan laporan kinerja pengurus Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI periode 2019-2024. Kemudian rapat diskors selama 15 menit dan dilanjutkan dengan penyampaian usulan calon ketua oleh perwakilan biro dan inspektorat.

Hasil pemungutan suara, Siti Fauziah terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI periode 2025-2030 dengan memperoleh suara terbanyak sebesar 13 suara. Rasa terima kasih disampaikannya kepada para anggota yang memilihnya, ia pun berpesan agar seluruh anggota dapat mengutamakan kejujuran dan mempererat kekompakan.

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan kerja Setjen MPR RI ini, karena memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Korpri tahun 2025-2030. Ke depan, kita akan bersama-sama berupaya meningkatkan kesejahteraan untuk anggota Korpri. Nanti kita akan bersama-sama melakukan upaya itu,” tuturnya.

Tantangan Dua Peran

Ibu Titi mengaku bahwa keterpilihannya sebagai ketua merupakan amanah atau kepercayaan yang harus dijaga. “Amanah ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi membangun Korpri Setjen MPR RI ke arah yang menjadi harapan bersama. Namun, hal itu bisa menjadi ringan jika kita semua bergerak dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesejahteraan, keterbukaan untuk seluruh pegawai,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal wanita pertama dalam sejarah lembaga MPR ini berkomitmen, dirinya juga akan bekerja keras dalam mengembalikan kepercayaan dari pegawai MPR terhadap Korpri MPR, terlebih ia sendiri pernah menjabat wakil ketua sehingga menjadi saksi perjuangan Korpri hingga saat ini. Ia juga mengaku akan membangkitkan kembali koperasi lebih maju di masa datang.

Menurutnya, keberadaan koperasi dapat membantu mensejahterakan karyawan, ia juga memiliki beberapa ide. Salah satunya, dengan memperbaiki alur koperasi sehingga dapat menunjang kebutuhan konsumsi yang ada di MPR. Dengan pengelolaan yang baik akan membantu para pegawai.

“Kalau ada pengelolanya yang baik, Insya Allah itu bisa jalan,” kata dia.

Selain koperasi, Siti juga akan menggeliatkan kembali Dharma Wanita Persatuan (DWP). Menurutnya, wadah tersebut sangat berpotensi memberdayakan perempuan, baik untuk para pegawai perempuan maupun istri-istri anggota, di mana mereka dapat berkontribusi memberikan aspirasi.

Tidak Bisa Sendiri

Siti Fauziah menekankan bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, ia membutuhkan kerjasama seluruh tim Korpri Sekretariat Jenderal MPR RI untuk membantu hingga terealisasi.

“Saya tidak bisa kerja sendiri dan ini juga merupakan kerja tim jadi gak mungkin saya ngerjain semua sendiri tidak mungkin. Kita adalah tim dan disini saya berharap kepada seluruh pegawai terutama yang dipercayakan sebagai pengurus, untuk saling bergandengan tangan saling mendukung,” paparnya.

Terlebih kata dia, seluruh anggota perlu bekerjasama untuk menghidupkan kembali hal-hal yang sudah lama tertinggal dan untuk kesejahteraan seluruh pegawai. “Jadinya saya minta dukungan dari semuanya supaya saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lewat Acara Ini, BRI Rancang Strategi Jangka Panjang untuk UMKM

Jakarta, aktual.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI sukses menggelar BRI Microfinance Outlook 2025. Ajang ini menjadi salah satu upaya BRI dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menuturkan, mengelola UMKM bukan hal mudah, tidak seperti yang digambarkan banyak orang bahwa mengelola UMKM itu bisa dilakukan secara autopilot.

Oleh sebab itu, BRI Microfinance Outlook 2025 itu menjadi bagian penting dari pengelolaan dan pengembangan UMKM.

“Ini event tahunan, tapi tidak hanya sekadar event, tapi banyak hal-hal yang kita inginkan dari event ini. Ini adalah event diskusi, kemasannya seminar, tapi mari kita lihat yang kita datangkan sebagai narasumber, itu betul-betul bisa memberikan insight kepada stakeholder juga, khususnya kepada BRI,” ujar Supari melalui keterangan persnya, Rabu, (4/2).

Dia menambahkan, pada hari pertama, BRI mengundang sejumlah ahli yang dijadikan narasumber dengan harapan mereka bisa memberikan pandangan terkait dengan isu-isu global
maupun domestik.

“Yang hari ini mungkin, terkait dengan adanya perang yang tidak berkesudahan, inflasi di negara-negara maju seperti ini, itu adalah isu global. Kemudian transmisi menjadi isu nasional, sekarang ini dengan teknologi yang semakin masif ini kan cepat. Sehingga suka-tidak suka, isu global itu akan mentransmisikan menjadi isu domestik,” jelasnya.

Lebih jauh, melalui gelaran BRI Microfinance Outlook 2025, seluruh pihak bisa mendapatkan respons kebijakannya dari stakeholder terkait. Misalnya, kebijakan terkait postur APBN.

“Tadi Pak Narso sampaikan. Nanti akan ada policy dalam bentuk mungkin jangka pendek, itu bentuknya pasti postur APBN. Maka tadi sangat bermanfaat sekali pada saat Bu Sri Mulyani
menyampaikan postur APBN 2025. Itu kan salah satu bentuk respon kebijakan terhadap isu-isu global dan isu-isu domestik terutama makronya,” imbuh dia.

Dari situ, BRI akan menyelaraskan serta merespons dalam bentuk strategi yang tentu akan diimplementasikan oleh perusahaan. Strategi ini tidak hanya berlaku untuk jangka pendek, melainkan juga jangka menengah dan jangka panjang.

“Supaya kita bisa mendapatkan strategi yang presisi untuk mengadress bagaimana dampaknya isu-isu global yang sudah direspons dalam kebijakan stakeholder, kemudian kita masuk
melakukan strategi yang baik, fit, untuk bagaimana UMKM ini tetap bisa terlayani oleh BRI,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Nilai Harun Masiku Punya Pengaruh Besar di MA

Arsip foto - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) beraksi teatrikal memperingati 4 tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai tersangka Harun Masiku (HM) mempunyai pengaruh di Mahkamah Agung (MA) terkait pengurusan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

“Diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” kata Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Terlebih, Harun merupakan orang dekat mantan Ketua MA periode 2012-2022 Hatta Ali.

Karena kuasa Harun di MA itu membuatnya dipilih Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk memenangkan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) 1 pada Pileg 2019.

“Hasto Kristiyanto tidak menempatkan Harun Masiku pada wilayah Toraja atau wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah asli Harun Masiku,” katanya.

Menurut Hasto, Sumatera Selatan merupakan basis massa pemilih PDI Perjuangan sehingga diharapkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil tersebut.

Kemudian, Hasto pada sekira bulan Mei 2019 mendatangi dan menemui Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI.

Dalam pertemuan tersebut Hasto meminta Wahyu Setiawan menetapkan sebagai caleg terpilih DPR RI atas nama Maria Lestari dari Dapil I Kalimantan Barat dan Harun Masiku dari Dapil I Sumatera Selatan.

Tim Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan uang Rp400 juta untuk mengurus PAW agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Menurut KPK, Hasto bersama Masiku menyuap Wahyu Setiawan untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis.

Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto. Lalu, Senin (10/2) giliran KPK menyampaikan bukti tertulis.

Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/2).

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Nilai Ketegasan Prabowo Soal Reshuffle Tunjukkan Orientasi Pada Masyarakat

Presiden RI Prabowo Subianto, saat menyampaikan arahan kepada para Menteri di Kabinet Merah Putih. Aktual/IST

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

“Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

“Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.

Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

“Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

“Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.

Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

“Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...1,0451,0461,047...43,120Halaman 1,046 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya