Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 1049

KemenPANRB Utamakan Program Penting untuk Jaga Kualitas Layanan Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap mengutamakan program dan layanan dan kegiatan penting agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan upaya efisiensi anggaran dilakukan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Namun kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/2).

Kementerian PANRB telah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional dan non-operasional yang mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Sejumlah hal yang mengalami penyesuaian antara lain perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat/seminar/sosialisasi, kegiatan seremonial, dan lain sebagainya.

Rini menjelaskan jajarannya sedang melakukan perhitungan efisiensi secara rinci. Program dan kegiatan dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran tetap optimal.

Optimalisasi transformasi digital pemerintah dinilai bisa menjawab tantangan ini. Dia berharap penerapan teknologi akan mengurangi biaya serta mempercepat kinerja pegawai.

“Sebagai bagian dari strategi efisiensi, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komisi I DPR Dorong Pembentukan RUU Keamanan Laut untuk Perkuat Bakamla

Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR RI ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2/2025). Foto : Wilga/Andri

Manado, Aktual.com – Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

“Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla,” katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR RI ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2).

Setelah hadir di Bakamla Zona Tengah untuk ‘belanja masalah’, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan pihaknya juga akan mengundang Bakamla RI, dan Bakamla dari tiga zona di Indonesia ke DPR untuk melakukan pendalam berikutnya terkait masalah-masalah yang dihadapi Bakamla dalam menjalankan tugasnya.

Terlebih saat ini, Anton pun menyoroti terkait efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah, yang juga secara tidak langsung berdampak pada kinerja Bakamla di Laut Indonesia.

“Kita tunggu Bakamla hadir, dan kita tanya mana yang bisa kita optimalisasi. Jadi intinya jangan sampai Bakamla ini udah dipotong (anggarannya) terus tidak bisa berjalan. Jadi tentu kita harus memberikan anggaran yang lebih, tetapi dengan fungsi yang tepat,” kata Legislator Dapil Jawa Barat V ini.

Senada dengan Anton, Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mengungkapkan pentingnya koordinasi antar instansi, efisiensi anggaran, serta penguatan Bakamla sebagai “Coast Guard” Indonesia yang profesional dan modern sehingga keamanan laut yang efisien, efektif, dan strategis dapat terwujud.

“Mendukung penuh upaya menjadikan Bakamla RI sebagai penjaga pantai modern dan profesional, yang mampu menjawab tantangan maritim global,” pungkas Politisi Fraksi PAN ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Raja Abdullah II Tolak Pemindahan Paksa Warga Gaza ke Yordania

Raja Yordania Abdullah II. (ANTARA/Anadolu/py)

Amman, Aktual.com – Raja Yordania Abdullah II pada Rabu (5/2), menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Istana Al-Husseiniya di Amman, Abdullah juga meminta agar perluasan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dihentikan.

Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya untuk “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain, yang kemudian menuai berbagai kecaman.

Abdullah menegaskan “pentingnya mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan Solusi Dua Negara, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka menurut (perjanjian) perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” menurut pernyataan dari istana kerajaan.

Dia menegaskan dukungan penuh Yordania pada rakyat Palestina dalam perjuangan untuk mendapatkan hak-hak sah mereka.

Abdullah juga menekankan “perlunya menghentikan semua aktivitas permukiman dan menolak segala upaya aneksasi wilayah atau pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat,” tulis pernyataan itu.

Dia menyerukan “kelanjutan gencatan senjata di Gaza dan peningkatan upaya internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memastikan distribusinya ke seluruh wilayah di Jalur Gaza.”

Sementara itu, Abbas memuji “dukungan kukuh” Yordania terhadap perjuangan Palestina dan keteguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan hak-hak mereka.

Dia juga mengapresiasi “upaya berkelanjutan Yordania memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk.”

Trump pertama kali menyulut kemarahan pada 25 Januari dengan usulannya agar warga Palestina di Gaza, yang disebutnya sebagai “lokasi penghancuran” akibat agresi Israel, dipindahkan ke Yordania dan Mesir.

Namun, usulan itu mendapat tentangan keras dari kedua negara tetangga Palestina itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bappenas Paparkan Tiga Strategi Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Plh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki.

Jakarta, Aktual.com – Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki paparkan tiga strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia.

“(Pertama), pengurangan beban pengeluaran melalui Kartu Kesejahteraan,” ujar Maliki di Jakarta, Kamis (6/2).

Dia menyatakan bahwa Kartu Kesejahteraan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Hal ini termasuk bantuan sosial dalam bentuk program seperti bantuan tunai langsung (BLT), subsidi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin.

Selain itu juga jaminan sosial yang memberikan akses universal ke layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja informal, dan bantuan lanjut usia atau penyandang disabilitas.

Subsidi layanan dasar seperti subsidi listrik, air bersih, dan bahan bakar minyak (BBM) juga diberikan melalui mekanisme Kartu Kesejahteraan, sehingga memastikan daya beli kelompok miskin tetap terjaga.

Strategi kedua ialah peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui beberapa cara. Mulai dari permodalan usaha mikro yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan melalui program pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan pasar dan pendampingan manajemen bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian, ekspansi pasar dengan memfasilitasi pelaku usaha memasarkan produk mereka melalui platform digital, koperasi, dan pasar lokal.

Pembebasan pajak atau insentif fiskal turut diberikan bagi usaha mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Adapun strategi terakhir ialah pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang menjadi fondasi penting mendukung peningkatan kualitas hidup dan akses ekonomi.

Tiga upaya yang disiapkan oleh pemerintah ialah peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dengan membangun sekolah, puskesmas, dan balai latihan kerja di daerah tertinggal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Berikutnya adalah layanan transportasi dan akses digital dengan memperluas jaringan jalan, listrik, serta internet guna membuka konektivitas terpencil.

“(Terakhir), penguatan kawasan ekonomi lokal (dengan) pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi,” kata Maliki.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menteri PKP: Data BPS Jadi Acuan Bantuan Perumahan Agar Tepat Sasaran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (ANTARA/HO - Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

“Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS,” kata Ara di Jakarta, Kamis (6/2).

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

“Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Gunung Semeru Kembali Erupsi dengan Letusan Setinggi 400 Meter

Gunung Semeru erupsi dengan letusan setinggi 400 meter di atas puncak pada Kamis (6/2/2025) pagi. (ANTARA/HO-PVMBG)

Lumajang, Aktual.com – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur erupsi dengan letusan setinggi 400 meter di atas puncak pada Kamis pagi.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 07.26 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak atau 4.076 meter di atas permukaan laut,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Ghufron Alwi dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (6/2).

Kolom abu Gunung Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 105 detik.

Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami erupsi sebanyak tujuh kali pada Kamis sejak pukul 00.16 WIB hingga 07.26 WIB, namun secara visual enam kali erupsi tersebut tak teramati dan satu kali teramati letusannya pada erupsi ketujuh.

Ia menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, lanjut dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

1...1,0481,0491,050...43,120Halaman 1,049 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya