Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
30 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 108

Pemerintah Kebut Perizinan MBG, 29 Kementerian Diminta Bergerak Bersama

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah pusat terus menggenjot koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat waktu. Dalam rangkaian rapat koordinasi terbaru, pemerintah menekankan percepatan perizinan di daerah, pembenahan tata kelola, serta penguatan ekosistem koperasi sebagai pemasok utama bahan baku bagi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merampungkan inventarisasi aset yang akan digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPBG). Selain itu, ia menegaskan perlunya percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat hygiene–sanitasi sebagai syarat keamanan pangan.

Tiga poin itu sudah kami sampaikan melalui surat resmi ke daerah,” ujarnya, Kamis (04/12/2025).

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh unsur 29 kementerian/lembaga wajib aktif dalam penyelenggaraan PMBG. Ia mengatakan pemerintah tengah merampungkan 15 regulasi turunan, termasuk revisi 13 aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

Tantangan lain yang masih dikejar mencakup pembangunan SPPG di wilayah 3T, pemenuhan ahli gizi, pelatihan keuangan untuk SPPI, hingga penguatan pengawasan mutu. Ia kembali menekankan agar pasokan pangan memprioritaskan koperasi, UMKM, BUMDes, dan usaha rakyat.

Dalam rapat sebelumnya, Tim Pelaksana Harian melaporkan lima pertemuan teknis terkait penyesuaian SKB tiga menteri, percepatan SMAS, pemenuhan tenaga penjamin keamanan pangan, serta mekanisme distribusi logistik di tingkat KMP dan SPPG. Menjelang Ramadan, Lebaran, dan Natal–Tahun Baru, pemerintah juga memantau ketat stabilitas pasokan ayam, telur, dan ikan.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan koperasi siap menjadi pemasok utama bahan baku SPPG. Ia mencontohkan Koperasi Ponpes Ittifaq di Ciwidey yang telah lama memasok ritel modern. Kemenkop UKM juga menyiapkan pembiayaan LPDB untuk memperkuat kapasitas produksi koperasi, termasuk bagi koperasi peternak yang siap menambah populasi ayam.

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan saat ini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat, dan jumlahnya ditargetkan mencapai 20 ribu unit pada akhir tahun. Pemerintah optimistis percepatan perizinan daerah, konsolidasi 29 K/L, dan penguatan koperasi dapat menyelesaikan seluruh fasilitas pendukung PMBG tepat waktu.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Tersandung Skandal Proyek Fiktif, Geber BUMN Minta Merger PT PP dan Adhi Karya Ditunda!

Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail
Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail

Jakarta, aktual.com – Rencana penggabungan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) dan PT Adhi Karya (ADHI) kembali menuai perhatian setelah mencuat isu proyek fiktif di PT PP. Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, Achmad Ismail atau Ais, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilewati begitu saja karena dapat mempengaruhi kelanjutan proses merger.

Ais menyoroti aspek tata kelola yang menurutnya masih menyisakan masalah. Ia menyebut adanya celah yang perlu dibenahi lebih dulu agar tidak menimbulkan keraguan dari pihak luar.

“Ini bisa mendorong ketidakpercayaan relasi bisnis,” kata Ais.

Ia menegaskan bahwa merger seharusnya berjalan atas dasar kebutuhan bisnis dan kondisi keuangan yang sehat dari kedua pihak. Ais meminta pengambil kebijakan tidak terburu-buru memutuskan sebelum ada pemeriksaan mendalam.

“Tunda saja, perbaiki tatakelolanya dan lakukan due delligence secara mendalam,” ucapnya.

Ais menjelaskan bahwa penggabungan BUMN biasanya dilakukan untuk menyederhanakan operasional dan memperkuat kapasitas perusahaan dalam menangani proyek besar. Namun, jika salah satu perusahaan justru membawa beban, maka proses tersebut dapat berbalik menjadi kendala bersama.

Karena itu, ia menilai rasio utang PT PP dan kondisi keuangannya harus dicermati.
Menurutnya, perusahaan yang digabung idealnya sama-sama berada dalam kondisi baik.

Bila tidak, perusahaan hasil merger berisiko lebih fokus menyelesaikan masalah lama daripada bergerak maju. Ais bahkan mengingatkan kemungkinan adanya pihak yang ingin memanfaatkan merger sebagai jalan keluar dari persoalan yang belum selesai.

“Jadi, bukan bertambah maju tapi bisa kedua-duanya terpuruk,” tegas Ais.

Ia mengatakan ada pejabat yang tampak berharap penggabungan dapat menutup masalah mereka, dengan ungkapan bahwa mereka ingin “Biar selesai ‘pesta’ lanjut plesir.”

Ais berharap proses ini dikaji lebih teliti agar merger tidak berubah menjadi beban baru bagi kedua BUMN tersebut.

Ia menilai keputusan yang diambil harus memperhatikan semua aspek agar hasilnya benar-benar menguatkan, bukan justru menambah masalah. “Yang dimerger harus BUMN yang sama-sama sehat sehingga bisa diandalkan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Rizky Zulkarnain

Bahlil Akan Sanksi Tegas Pertambangan Illegal Penyebab Bencana di Pulau Sumatera

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku industri pertambangan yang tidak mematuhi kaidah dan aturan, terutama yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat seperti bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Kamis (4/12/2025).

Ia menekankan pentingnya penerapan prosedur yang sesuai ketentuan. “Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas keberadaan tambang ilegal dan mencabut izin perusahaan yang tidak memenuhi standar. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan dan menindak tegas badan usaha yang bertindak di luar koridor.

“Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” serunya.

Ia kembali menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas. “Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan saya tidak segan-segan untuk mencabut,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bos BGN Tegaskan Semua Dapur PMBG Harus Ada Ahli Gizi

Jakarta, Aktual.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) wajib memiliki tenaga ahli gizi. Ketentuan ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang tengah digenjot pemerintah.

“Satu SPPG membutuhkan satu ahli gizi. Saat ini ada 16.630 SPPG, berarti kebutuhan ahli gizi sama dengan jumlah itu,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis 904/12/2025)

Ia optimistis kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, mengingat ketersediaan lulusan dari lima program studi gizi di berbagai perguruan tinggi. Dari total SPPG yang dibangun, sebanyak 8.200 berada di daerah terpencil, dengan 4.700 unit ditargetkan rampung pada Desember.

Menurutnya, penerima manfaat di wilayah terpencil tidak lebih dari tiga juta orang. “Sebagian besar penerima manfaat berada di wilayah aglomerasi,” jelasnya.

Dadan menargetkan seluruh SPPG beroperasi penuh pada Maret atau April, sehingga 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani. Untuk wilayah 3T, pelayanan makanan tetap dilakukan melalui SPPG lokal. “Pelayanan tidak lebih dari 30 menit karena SPPG berada di dekat penduduk atau sekolah,” katanya.

Terkait standar anggaran per porsi sebesar Rp16.000, Dadan menegaskan seluruh SPPG menggunakan formula yang sama. “Untuk wilayah bencana, pemberian makanan dilakukan satu kali per hari. Jika perlu tambahan, nanti disesuaikan,” imbuhnya.

Ia juga membenarkan terjadinya perebutan tenaga ahli gizi di lapangan. “Memang terjadi. Karena itu perekrutan dibuka untuk lulusan program studi lain agar kebutuhan segera terpenuhi,” kata dia.

Dadan menambahkan, penempatan ahli gizi penting untuk memastikan penyusunan menu berbasis potensi pangan lokal dan kesukaan masyarakat setempat. “Meski demikian, sebagian bahan baku masih harus disuplai dari luar daerah. Ke depan, kebutuhan bahan baku akan meningkat,” ungkapnya.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ganjar Desak Penetapan Bencana Nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan keterangan di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024). (ANTARA/Ananto Pradana)

Jakarta, aktual.com – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Ganjar Pranowo, mendorong agar bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menyebut ada kepala daerah yang sudah kewalahan dalam menangani situasi.

“Karena sudah ada bupati yang angkat tangan dan menyatakan tak sanggup, maka perlu segera dinyatakan bencana nasional. BNPB bisa mengambil alih untuk koordinasi. Peta bencana akan mudah diketahui sehingga distribusi akan lebih cepat. Tentu dengan dukungan tim infrastruktur, pangan dan medis,” kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Ganjar menegaskan perlunya koordinasi yang cepat dan terpadu. Menurutnya, penetapan status bencana nasional akan memudahkan pengerahan bantuan dan personel dari daerah lain.

“Jika itu tidak atau belum bisa menyelesaikan maka pernyataan bencana nasional perlu segera dikeluarkan. Agar ada dukungan penuh terkait dengan logistik pangan, kesehatan, hunian sementara, personel, anggaran, pemerintah daerah di wilayah terdekat atau pemda yang ada di Indonesia bisa memberikan dukungan,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membantu warga terdampak serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang diduga menyebabkan bencana.

“Kalau kondisi tanggap darurat sudah berhasil maka silakan evaluasi semua kebijakan yang diindikasi menyebabkan bencana,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) sore, jumlah korban terus meningkat. Total 770 orang meninggal dunia dan 463 orang masih hilang di tiga provinsi tersebut.

Di Aceh, tercatat 277 korban meninggal dan 193 masih hilang. Sementara di Sumatera Utara terdapat 299 korban meninggal dan 159 masih dalam pencarian. Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 194 orang dan 111 lainnya belum ditemukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Puan Minta Distribusi Bantuan Banjir di Sumut–Sumbar–Aceh Dievaluasi, Soroti Cara Lempar dari Helikopter

Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025). ANTARA

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat, dan Aceh dilakukan secara efektif. Pernyataan ini disampaikan Puan merespons aksi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang membagikan bantuan kepada korban banjir dan longsor dengan cara dilempar dari helikopter.

“Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya terputus, jadi dilakukan melalui udara. Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya,” kata Puan, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, video bantuan yang dilempar dari udara viral di media sosial dan menuai kritik. Sejumlah warga mengaku kecewa karena bantuan yang diterima rusak. Bahkan, beberapa korban terpaksa memunguti butiran beras yang tumpah dari karung.

Puan menegaskan bahwa pendistribusian bantuan harus dilakukan dengan standar yang memastikan barang tetap layak digunakan oleh warga yang membutuhkan.

“Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Bobby Nasution menjelaskan bahwa distribusi logistik melalui udara menjadi pilihan karena banyak wilayah, terutama di Tapanuli Tengah (Tapteng), terisolir akibat terputusnya akses darat.

Menurutnya, helikopter tidak hanya digunakan untuk mengirimkan bantuan, tetapi juga untuk memantau kondisi wilayah dari atas guna memastikan daerah yang terputus dapat segera disuplai.

Aksi Bobby itu memicu perdebatan publik mengenai standar penyaluran bantuan ketika daerah terdampak bencana sulit dijangkau. Pemerintah pusat dan daerah kini didorong mengevaluasi metode penyaluran agar lebih aman serta tepat sasaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...107108109...43,128Halaman 108 dari 43,128

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya