26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 118

Kaitkan Banjir di Sumatera dengan Kebijakan Zulhas saat Menhut Dinilai Tak Berdasar dan Hoaks

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan (kedua dari kanan) mendampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli (kedua dari kiri) melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan satu kargo pesawat berisi makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya akan disalurkan ke wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Politisi PAN Ahmad Yohan menyampaikan tudingan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di media sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, adalah tidak berdasar, hoaks, dan mengarah fitnah.

Karena, menurutnya, sangat tidak relevan bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan pada 2009-2014. Secara logika, katanya, ada rentang waktu yang panjang sehingga sangat tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini akibat kebijakan yang dibuat Zulhas pada periode 2009-2014.

“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009-2014,” papar Yohan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/11/2025.

Sebelumnya, beredar di media sosial tudingan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai akibat dari kebijakan Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan. Selain itu, beredar juga potongan video dokumentar tahun 2013 yang menayangkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas saat menjabat sebagai Menhut soal kerusakan hutan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menambahkan, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut, Zulhas sukses membuat program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer.

“Beliau pada tahun yang sama mengeluarkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Moratorium ini mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia,” papar Yohan.

Yohan juga menjelaskan, Zulhas mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Menurutnya, data memperlihatkan, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare rata-rata per tahun dari tahun 1996 sampai dengan 2003.

“Tetapi di era beliau menjadi 450 hektare saja. Artinya, deforestasi tinggal 15%. Ini bukti tudingan banjir yang mengaitkan akibat kebijakan Pak Zulkifli Hasan saat menjabat Menhut, tidak benar, tidak berdasar, hoaks, dan cenderung fitnah,” ungkap Yohan.

Terkait video dokumentar Harrison Ford, Yohan menyampaikan, apa yang disampaikan pemeran James Bond itu tidak berimbang. Ford, katanya, tidak memberikan kesempatan waktu yang luas bagi Zulhas menjelaskan kebijakan pemerintah berhasil menekan laju deforestasi.

“Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli, dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan,” ucapnya.

Yohan pun melihat adanya tudingan dan beredarnya video yang menyudutkan Zulhas sebagai sebab bencana banjir dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan citra politik Zulhas sebagai Menko Pangan.

“Tudingan yang hoax ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sekarang ini sedang dipercaya Presiden untuk mengkoordinasikan program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, MBG dan lainnya,” pungkas Yohan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPR RI Kirim Satu Kargo Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI dari berbagai fraksi melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan satu kargo pesawat berisi makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya akan disalurkan ke wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Tolak Pemberhentian, Gus Yahya: Saya Tetap Ketum PBNU

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, Aktual.com – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak pemberhentian terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Yahya menegaskan, ia masih sah menjabat hingga akhir periode kepengurusan PBNU pada 2026-2027.

“Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” kata Gus Yahya, dikutip dari situs NU Online, seperti dilihat Minggu (30/11/2025).

Gus Yahya menyampaikan, secara de facto posisinya sebagai Mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021-2026/2027 tetap berlaku. Dia pun menyebutkan agenda program serta pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Secara de facto saya tetap menjalankan tugas saya sebagai Mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung hingga tahun 2026/2027. Saya masih terus mengupayakan untuk menjalankan agenda dan khidmah PBNU demi kepentingan dan kemaslahatan jamaah dan jam’iyyah NU,” ujarnya.

Gus Yahya juga mengatakan surat edaran yang memberhentikannya adalah inkonstitusional. Tegasnya, surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan dirinya dari Ketum PBNU.

“Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya pun menjelaskan, hingga saat ini terus mengusahakan penanganan atas dinamika internal dan turbulensi yang muncul dalam tubuh PBNU dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, upaya penyelesaian dilakukan dengan bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi.

“Selain itu, saya juga terus mengupayakan penanganan permasalahan dan turbulensi yang terjadi di tubuh organisasi PBNU saat ini, dengan bimbingan dan arahan para masyayikh, termasuk mengikhtiarkan islah demi persatuan jamaah dan jam’iyyah NU,” jelasnya.

Muktamar Dipercepat

Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menegaskan sejak 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketum PBNU. Miftachul mengatakan kepemimpinan PBNU kini berada di tangan Rais Aam.

Pernyataan tegas Rais Aam ini disampaikan setelah silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11). Miftachul menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.

“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Kiai Miftachul dalam keterangannya.

Ia juga mengeklaim organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat untuk melakukan pemilihan Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya.

“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Kiai Miftachul.

Di samping itu, ia juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait organisasinya yang beredar di media sosial. “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Kiai Miftachul.

Ia menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir pengarah tim pencari fakta tersebut. Agar tim tersebut berjalan optimal, Rais Aam menegaskan, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.

Sedangkan implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal. Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah NU dan mengedepankan kepentingan bersama.

“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ucapnya.

Gus Yahya Ganti Sekjen dan Bendum

Sebelumnya, sejak dinamika permintaan mundur sebagai Ketu PBNU mengemuka, Gus Yahya mengambil langkah politisi dengan mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU. Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.

“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU. Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.

Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program. Gus Yahya sapaannya, menegaskan, turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” paparnya.

Gus Yahya juga menambahkan transformasi dalam NU tersebut juga untuk memperbaiki dan meningkatkan level khidmah agar mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depan.

“Visinya didasarkan pada wawasan tentang peradaban tahun ke depan. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan begitu banyak dan akseleratif, serta menyangkut aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat,” ujar Gus Yahya.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Ditjen Bina Adwil Konsolidasikan Pemda Siapkan Infrastruktur PSEL sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Nasional

Jakarta, aktual.com – Sebagai bagian dari upaya nasional mempercepat transformasi pengelolaan sampah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Fasilitasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Kamis (27/11/2025) di Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai transformasi tata kelola sampah menuju energi terbarukan.

Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan pesan Presiden agar pemerintah daerah melakukan langkah besar dalam penanganan sampah.

“Presiden telah memberikan wake-up call bahwa persoalan sampah bukan lagi masalah operasional semata, tetapi sudah menjadi persoalan strategis nasional. Kita butuh loncatan transformasi, bukan sekadar langkah kecil,” ujarnya.

Rakornas menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, BPI Danantara, KLHK, Kementerian ESDM, PLN, dan ahli tata ruang. Mereka memaparkan penyederhanaan proses bisnis PSEL, urgensi penyediaan lahan dan infrastruktur dasar, peran PSEL dalam NZE 2060, hingga pentingnya kolaborasi kawasan metropolitan untuk mencapai skala ekonomi pengelolaan sampah. Empat wilayah, Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya dipaparkan tingkat kesiapan serta tantangan teknis yang masih harus dituntaskan.

Meski kerangka regulasi sudah lengkap, Sri menyoroti beberapa catatan kritis dari hasil verifikasi lapangan yang harus segera dituntaskan oleh Pemda dan lintas sektor. “Masih ada lokasi yang status lahannya belum selesai, ada daerah yang belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) khusus PSEL, serta akses jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa PSEL memerlukan kolaborasi lintas batas administratif karena wilayah aglomerasi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, terutama untuk memenuhi kuota pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari. Kemendagri mendorong percepatan penyusunan PKS antar-daerah serta memastikan kesiapan lahan berstatus clean and clear agar proyek strategis ini dapat segera tereksekusi.

“Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan dan implementasi, bukan tahun penundaan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, kita yakin pembangunan PSEL ini akan menjadi awal transformasi besar pengelolaan sampah di Indonesia,” tutup Sri Purwaningsih.

Dalam Rakornas ini juga dilakukan sesi Coaching Clinic sebagai bentuk monitoring evaluasi dan asistensi Perjanjian Kerja Sama untuk program PSEL.

Peserta Rakornas terdiri dari kepala Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah terkait dari wilayah aglomerasi prioritas seperti Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya, Denpasar Raya, Medan Raya, Semarang Raya, dan Yogyakarta Raya. Daerah calon batch kedua seperti Lampung Raya, Serang Raya, Surabaya Raya, Makassar, dan Pekanbaru juga mengikuti kegiatan baik secara luring maupun daring.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Pajak, Kejagung Cabut Pencekalan Dirut PT Djarum Victor Rachmat Hartono

Ilustrasi suap pajak. Pengurangan kewajiban pembayaran pajak.

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencabut pencekalan ke luar negeri terhadap VRH terkait kasus dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum Ditjen Pajak.

“Benar, terhadap yang bersangkutan (VRH) telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Ia mengungkapkan, alasan pencabutan itu lantaran penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menilai bahwa VRH kooperatif.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mencekal ke luar negeri Direktur Utama sekaligus pewaris konglomerasi raksasa PT Djarum Victor Rachmat Hartono, mulai dari 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

Baca juga:

PT Djarum Diduga Akali Kewajiban Bayar Pajak, Berbuntut Pencekalan Sang Dirut

Kejagung mencegah anak sulung dari orang terkaya di Indonesia ke luar negeri karena diduga mengakali kewajiban pembayaran pajak korporasi pada periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, kasus tersebut juga diduga melibatkan pegawai dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Itu bukan terkait tax amnesty. Ini hanya memang pengurangan kewajiban pajak. Saya tegaskan bukan tax amnesty, ya,” ujar, di Jakarta, Jumat (21/11/2025),

Anang menjelaskan, penyidikan ini bermula dari laporan masyarakat yang identitasnya dirahasiakan sejak Oktober 2025. Tim penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah lima lokasi berbeda. Mulai dari kantor hingga rumah pribadi, untuk mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus ini.

Kejagung tidak hanya mencegah Victor. Berdasarkan surat rujukan Kejagung, pencegahan ke luar negeri yang berlaku selama enam bulan juga berlaku terhadap empat orang lainnya.

Baca juga:

Kongkalikong Dugaan Suap Pajak PT Djarum Dinilai Terstruktur dan Sistemik

Yaitu, Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2016–2017), Karl Layman (Pemeriksa Pajak Muda di DJP), Bernadette Ning Dijah Prananingrum (Kepala KPP Madya Dua Semarang), dan Heru Budijanto Prabowo (Konsultan Pajak).

Kejagung beralasan, pencekalan ini dilakukan karena kekhawatiran mereka ini bakal berpergian ke luar negeri yang bisa menghambat proses penyidikan. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk membongkar teka-teki pengurangan pajak ini.

Kekhawatiran dari penyidik, seandainya nanti bepergian ke luar negeri, itu akan menghambat proses penyidikan. Itu saja,” katanya.

Anang juga mengatakan, kelima orang tersebut saat ini masih berstatus saksi. Kendati demikian, ia menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya (naik sidik),” ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi kelima orang tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejagung.

“Alasan: korupsi,” demikian dinukil dari dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Denny JA Soroti Pentingnya Suara Asia–Afrika di Ajang BRICS Award

Penulis dan inovator sastra Indonesia, Denny JA. Aktual/DOK PRIBADI

Jakarta, aktual.com – Berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki suara sastra yang mampu menyeimbangkan dominasi Barat. Di tengah kuatnya arus wacana sastra yang berakar pada Amerika Serikat dan Eropa, BRICS Literature Award menegaskan pentingnya suara alternatif dari Global South—termasuk Indonesia—yang menawarkan perspektif sejarah, luka sosial, dan imajinasi yang berbeda.

Demikian disampaikan Denny JA ketika membenarkan bahwa ia menerima surat konfirmasi perolehan BRICS Award for Literary Innovation, yang akan diberikan di Khabarovsk, Rusia, pada akhir November 2025.

BRICS Literature Award, yang dibentuk pada Forum Traditional Values 2024, menyeleksi para penulis melalui proses longlist, shortlist, hingga penentuan pemenang oleh dewan juri lintas negara yang menilai kontribusi karya terhadap nilai dan jiwa bangsa.

Denny menerima surat dari panitia BRICS Award sebanyak dua kali: pertama melalui Sastri Bakry, Koordinator BRICS Indonesia; kedua, surat resmi berstempel dari Kepala Direksi Festival Seni Internasional BRICS, Ostroverkh–Kvanchiani Aleksandr Igorevich.

Sebelumnya, Denny JA telah beberapa kali diwawancarai panitia mengenai puisi esai, pandangan kesusastraan, serta pemikirannya tentang pentingnya budaya yang tumbuh dari Global South.

“Sejauh yang saya pahami,” ujar Denny, “ada dua penghargaan sastra dari BRICS. Namun saya tidak mengetahui siapa pemenang penghargaan lainnya, dan berasal dari negara mana.”

Penghargaan ini diberikan kepada Denny JA atas kontribusinya dalam melahirkan dan mengembangkan genre puisi esai—sebuah inovasi sastra yang memadukan unsur liris, naratif, dan data faktual dalam satu tubuh karya. Genre yang diperkenalkan pada 2012 ini kini berkembang menjadi gerakan literasi lintas negara, dibahas di ruang akademik, serta dirayakan melalui festival dan penghargaan regional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain