Pemerintah Kerahkan 28 Helikopter Tangani Bencana Sumatera dan Pacu Modifikasi Cuaca Untuk Evakuasi Warga

1 Desember 2025, 07:00

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menerbangkan 28 helikopter untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera yang masih terisolasi.

“Sampai hari ini, 30 November 2025, pemerintah telah mengirimkan total 28 helikopter ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujar Teddy dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (01/12/2025).

Ia menjelaskan, helikopter yang dikerahkan berasal dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Polri, BNPB, serta Basarnas. Selain itu, pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan intensitas hujan di wilayah terdampak.

“Modifikasi cuaca dilakukan dalam tiga hari terakhir dan telah berhasil mengurangi curah hujan di seluruh provinsi terdampak, sehingga evakuasi dan pengiriman bantuan logistik dari udara dapat dilakukan dengan cepat,” ungkapnya.

Teddy memastikan seluruh upaya penanganan berjalan cepat, mulai dari proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pembukaan kembali akses yang terputus.

Sebelumnya, BNPB melaporkan total 303 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan angka tersebut masih bisa bertambah.

“Data ini sangat dinamis. Tim gabungan terus melakukan pencarian,” kata Suharyanto.

Sumatera Utara menjadi wilayah dengan dampak paling parah, mencatat 166 korban meninggal dan 143 orang hilang. Jalur vital seperti Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung putus total, sementara ribuan warga masih terisolasi. Dari Bandara Silangit, BNPB mengerahkan lima helikopter untuk distribusi logistik.

Di Aceh, tercatat 47 korban meninggal dan 51 orang hilang, sedangkan Sumatera Barat melaporkan 90 korban meninggal dan 85 orang hilang. Total lebih dari 126 ribu warga mengungsi di tiga provinsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Beri Restu Pemerintah Gunakan Dana Darurat Tangani Bencana Sumatera

1 Desember 2025, 06:00

Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI memberi sinyal kuat kepada pemerintah untuk bergerak cepat. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah dipersilakan langsung membuka dan menggunakan dana darurat BA99 demi mempercepat penanganan bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Kami sudah memberikan izin sepenuhnya kepada Kementerian PUPR. Jika anggaran APBN belum tersedia, silakan gunakan dana BA99. Yang penting penanganan banjir segera dilakukan,” ujar Lasarus, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (01/12/2025).

Ia menegaskan bahwa dana BA99 telah tersedia dan dapat dipakai kapan saja untuk kondisi darurat.

“Tidak ada alasan untuk menunda. Komisi V akan mengawasi agar penanganan bencana di Sumatera benar-benar efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Meski mendukung penuh pemerintah pusat, Lasarus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak abai dan wajib menyampaikan laporan kerusakan secara rinci.

“Kami minta pemerintah daerah proaktif. Sampaikan seluruh data kerusakan dengan lengkap agar penggunaan dana BA99 tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan teknis,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh lembaga teknis memperkuat koordinasi, terutama untuk mempercepat evakuasi di wilayah yang masih terisolasi.

“BMKG harus memberikan data cuaca yang lebih up to date. Basarnas dan BNPB juga harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemerintah Diminta Hentikan Pembaruan HGU PT Socfindo di Kab Batu Bara Sumut

30 November 2025, 21:39

Kebun Tanah Gabus PT Socfindo — Sebanyak 500 kepala keluarga warga Dusun III Penampungan, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara tuntut PT Socfindo kembalikan tanah masyarakat seluas 472 ha. Karena tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh PT Socfindo sejak tahun 1970. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah diminta untuk menghentikan proses pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo di perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi, menilai proses rekomendasi pembaruan HGU PT Socfin Indonesia (Socfindo) yang sedang berjalan di Kementerian ATR/BPN mengandung banyak persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam pernyataannya, Alwi meminta Presiden RI turun tangan untuk memastikan proses perizinan tidak mengabaikan kepastian hukum dan hak masyarakat.

“Kami meminta Presiden menunda dan mengevaluasi seluruh rekomendasi pembaruan HGU PT Socfindo. Situasinya sudah sangat serius dan menyangkut keadilan masyarakat,” ujar Alwi, dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Alwi menjelaskan, batas HGU di Tanah Gambus dan Lima Puluh yang direkomendasikan oleh Kanwil BPN Sumut tidak sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batubara. Ia menegaskan, RTRW adalah produk hukum resmi yang wajib menjadi dasar dalam setiap perizinan lahan.

“Kalau batas HGU tidak sesuai RTRW, itu artinya proses perizinannya bermasalah. Ini melemahkan kepastian hukum dan jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan tata ruang, PB HMI juga menyoroti adanya dugaan kelebihan lahan sekitar kurang lebih 600 hektare (ha) yang muncul pada rekomendasi pembaruan HGU. Selisih ini lebih besar dibandingkan sertifikat HGU tahun 1998, dan hingga kini tidak jelas apakah perusahaan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kelebihan lahan tersebut selama 25 tahun terakhir.

“Kami mempertanyakan apakah perusahaan sudah membayar PBB atas kelebihan 600 hektare itu sejak 1998 hingga 2023. Ini harus diaudit secara terbuka,” kata Alwi.

Karena itu, PB HMI meminta BPKP melakukan audit pajak secara menyeluruh sejak awal HGU diberikan kepada PT Socfindo. Mereka juga meminta Kejaksaan bersama BPKP memeriksa seluruh lahan perusahaan di Sumut dan Aceh, karena potensi selisih luas lahan sangat mungkin terjadi di kebun lain dan bahkan berpotensi ada areal yang dikelola tanpa izin.

Alwi juga menyoroti konflik antara masyarakat Desa Simpang Gambus dan perusahaan yang tidak pernah diselesaikan secara adil sejak tahun 1998. Ia menilai perusahaan tidak memberikan solusi atas klaim lahan masyarakat, padahal telah ditemukan kelebihan luas lahan dibandingkan sertifikat resmi.

“Persoalan masyarakat tidak pernah diselesaikan. Padahal kelebihan luas lahan seharusnya menjadi dasar penyelesaian. Tapi sampai hari ini tidak ada langkah nyata,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap direksi perusahaan. “Direksi Socfindo selama ini tidak kooperatif dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i juga meminta agar pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfin Indonesia (Socfindo) Tanah Gambus ditinjau ulang hingga konflik agraria antara perusahaan dan Kelompok Tani (Koptan) Perjuangan Desa Simpang Gambus terselesaikan.

Menurutnya, konflik yang sudah berlangsung lama antara masyarakat dan perusahaan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kami harap Kementerian ATR/BPN menunda pembaruan HGU PT Socfindo Tanah Gambus hingga sengketa agraria dengan Koptan Perjuangan dapat diselesaikan,” tuturnya.

Safi’i menambahkan, DPRD Batu Bara akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendorong penyelesaian yang adil bagi masyarakat yang merasa terdampak.

Masih menurut Safi’i, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyurati Kementerian ATR/BPN melalui surat Bupati Batu Bara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Putin Sampaikan Belasungkawa untuk Indonesia atas Bencana di Sumatera

30 November 2025, 21:03

Jakarta, Aktual.com – Tragedi banjir besar yang meluluhlantakkan wilayah utara Sumatera mendapat perhatian dunia. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang sudah menewaskan ratusan orang dan memutus akses di sejumlah wilayah di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto..

“Terimalah belasungkawa mendalam atas banyaknya korban jiwa serta kerusakan berskala besar akibat banjir di utara Pulau Sumatera,” ujar Putin melalui akun Instagram @rusemb_indonesia, Minggu (30/11/2025).

Putin menegaskan Rusia berdiri bersama para korban.
“Kami turut berduka bersama keluarga yang kehilangan. Semoga daerah terdampak segera pulih ke kehidupan normal, aman, dan sejahtera,” tambahnya.

BNPB melaporkan total 303 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan jumlah tersebut masih bisa bertambah.
“Data ini sangat dinamis. Tim gabungan terus melakukan pencarian,” kata Suharyanto.

Sumatera Utara menjadi wilayah paling parah dengan 166 korban meninggal dan 143 orang hilang. Akses vital seperti jalur Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung putus total, sementara ribuan warga terisolasi. BNPB mengerahkan lima helikopter dari Bandara Silangit untuk distribusi logistik.

Di Aceh tercatat 47 korban meninggal dan 51 orang hilang, sedangkan Sumatera Barat mencatat 90 korban meninggal dan 85 orang hilang. Total lebih dari 126 ribu warga mengungsi di tiga provinsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kaitkan Banjir di Sumatera dengan Kebijakan Zulhas saat Menhut Dinilai Tak Berdasar dan Hoaks

30 November 2025, 20:56

yohan dan putri zulkifli — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan (kedua dari kanan) mendampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli (kedua dari kiri) melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan satu kargo pesawat berisi makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya akan disalurkan ke wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Politisi PAN Ahmad Yohan menyampaikan tudingan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di media sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, adalah tidak berdasar, hoaks, dan mengarah fitnah.

Karena, menurutnya, sangat tidak relevan bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan pada 2009-2014. Secara logika, katanya, ada rentang waktu yang panjang sehingga sangat tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini akibat kebijakan yang dibuat Zulhas pada periode 2009-2014.

“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009-2014,” papar Yohan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/11/2025.

Sebelumnya, beredar di media sosial tudingan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai akibat dari kebijakan Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan. Selain itu, beredar juga potongan video dokumentar tahun 2013 yang menayangkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas saat menjabat sebagai Menhut soal kerusakan hutan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menambahkan, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut, Zulhas sukses membuat program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer.

“Beliau pada tahun yang sama mengeluarkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Moratorium ini mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia,” papar Yohan.

Yohan juga menjelaskan, Zulhas mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Menurutnya, data memperlihatkan, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare rata-rata per tahun dari tahun 1996 sampai dengan 2003.

“Tetapi di era beliau menjadi 450 hektare saja. Artinya, deforestasi tinggal 15%. Ini bukti tudingan banjir yang mengaitkan akibat kebijakan Pak Zulkifli Hasan saat menjabat Menhut, tidak benar, tidak berdasar, hoaks, dan cenderung fitnah,” ungkap Yohan.

Terkait video dokumentar Harrison Ford, Yohan menyampaikan, apa yang disampaikan pemeran James Bond itu tidak berimbang. Ford, katanya, tidak memberikan kesempatan waktu yang luas bagi Zulhas menjelaskan kebijakan pemerintah berhasil menekan laju deforestasi.

“Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli, dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan,” ucapnya.

Yohan pun melihat adanya tudingan dan beredarnya video yang menyudutkan Zulhas sebagai sebab bencana banjir dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan citra politik Zulhas sebagai Menko Pangan.

“Tudingan yang hoax ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sekarang ini sedang dipercaya Presiden untuk mengkoordinasikan program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, MBG dan lainnya,” pungkas Yohan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi