Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 121

Syuriyah PBNU: Ketua Umum Berubah dan Tim Pencari Fakta Dibentuk

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, aktual.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan perubahan kepemimpinan organisasi setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 29 Jumadal Ula 1447 H atau bertepatan dengan 20 November 2025 M. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang hadir menyatakan dukungan penuh kepada Rais Aam untuk menindaklanjuti keputusan rapat.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik, PBNU menegaskan bahwa terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. “Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” bunyi pernyataan tersebut.

PBNU juga menegaskan bahwa latar belakang serta dasar pertimbangan yang tercantum dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya. “Tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain yang tercantum di dalam risalah rapat,” tegas pernyataan itu.

Untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi, PBNU menyatakan akan segera melaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar. Langkah ini dinilai penting agar proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai opini di media arus utama dan media sosial, PBNU menyatakan akan membentuk Tim Pencari Fakta PBNU. Tim ini akan melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi yang beredar. “Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar, dan KH Afifuddin Muhajir akan menjadi pengarah dalam Tim Pencari Fakta tersebut,” ungkap pernyataan resmi.

Sebagai bagian dari proses investigasi, PBNU memutuskan menangguhkan sementara implementasi Digdaya Persuratan tingkat PBNU. “Sedangkan implementasi Digdaya Persuratan di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas PBNU.

PBNU juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama. “Menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta meluhurkan kemuliaan moral dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” tegas pernyataan itu.

Sebagai bagian dari ikhtiar batiniah, PBNU mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk bermunajat kepada Allah SWT. “Kami berharap agar segera diberikan jalan keluar yang terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” demikian ajakan dalam pernyataan resmi.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh organisasi.

(Yassir Fuady)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

PBB Peringati Hari Solidaritas Internasional, HNW Tekankan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina

HNW menyerukan aksi dunia yang lebih konkret dalam memperingati Hari Solidaritas Internasional bagi rakyat Palestina. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai hari solidaritas internasional bersama rakyat Palestina yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, HNW mengingatkan agar peringatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk membela rakyat Palestina dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Palestina.

“Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina yang diperingati pada hari ini, 29 November, sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk dilaksanakan aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola ‘two state solution’ pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di Jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/11).

Hak Rakyat Palestina dan Peringatan PBB

HNW, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres harus terus digaungkan untuk mengingatkan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas martabat, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Namun, terutama dalam dua tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan hukum internasional.

“Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB harusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina tidak berhenti meski telah ada kesepakatan gencatan senjata. Bahkan kejahatan tersebut semakin parah dan memakan banyak korban sipil.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih dari 280 warga sipil Palestina dibunuh, dan sedikitnya 67 di antaranya adalah anak-anak pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

“PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas internasional bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” tukasnya.

HNW juga menyoroti ribuan warga Palestina—termasuk anak-anak—yang ditahan secara semena-mena tanpa dasar hukum oleh Israel.

“Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar bisa diselesaikan masalah Palestina dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Timwas Bencana DPR RI Ajak Semua Pihak Perkuat Mitigasi dan Respons Cepat Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com — Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan respons cepat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat hujan ekstrem yang dipicu Siklon Senyar.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Ia menilai rangkaian bencana ini tidak semata-mata disebabkan fenomena alam, melainkan diperparah oleh kerusakan ekosistem dan tata kelola lingkungan yang lemah.

“Bencana berulang seperti ini adalah peringatan keras bahwa tata kelola alam kita berada dalam kondisi kritis. Kerusakan ekosistem, industri ekstraktif yang tak terkendali, hingga pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah memperparah situasi,” ujar Maman, Sabtu (29/11/2025).

Data menunjukkan dampak signifikan di sejumlah provinsi. Di Aceh, sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 20 dari 23 kabupaten/kota terendam banjir. Ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan telekomunikasi terputus, serta lahan pertanian mengalami kerusakan berat. Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat mulai 28 November hingga 11 Desember 2025.

Di Sumatera Utara, 43 orang meninggal dunia, 88 orang masih hilang, dan 1.168 warga mengungsi akibat banjir, tanah longsor, dan puting beliung yang melanda 12 kabupaten/kota. Status tanggap darurat diberlakukan hingga 8 Desember 2025.

Maman, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB, menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan.

“Mitigasi tidak boleh lagi ditunda. Revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, dan penataan ulang ruang berbasis mitigasi risiko merupakan keharusan,” tegasnya.

Dalam situasi darurat, ia meminta BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan dunia usaha memperkuat koordinasi untuk mempercepat evakuasi, pencarian korban hilang, pembukaan akses, dan pemulihan jaringan komunikasi.

Maman juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Ia meminta pendataan kerusakan dilakukan secara akurat sebagai dasar rehabilitasi jangka panjang.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis agar bencana serupa tidak terus berulang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BNPB Prioritaskan Tiga Langkah Darurat untuk Tangani Bencana di Sumatra

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan percepatan penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dari Tapanuli Utara, Sabtu (29/11), bersama seluruh tim BNPB yang telah berada di wilayah terdampak.

Suharyanto menegaskan bahwa upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring cuaca yang mulai membaik. Ia menetapkan tiga prioritas utama dalam respons darurat, yakni operasi pencarian dan penyelamatan warga yang hilang, pemulihan akses komunikasi, serta percepatan distribusi logistik kepada masyarakat.

“Operasi pencarian dan pertolongan harus dilakukan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan,” ujar Suharyanto.

Sumatra Utara: Akses Terputus, SAR Digenjot

Di Sumatra Utara, operasi pencarian terfokus pada Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tiga orang masih dicari di Sibolga, sementara laporan warga hilang juga datang dari dua kabupaten lainnya.
Akses darat dari Tarutung menuju Sibolga masih terputus akibat longsor di sejumlah titik.

Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB menyiagakan helikopter MI-17 dan dua heli tambahan untuk mengangkut logistik dan peralatan. Distribusi bantuan ke Sibolga juga akan diarahkan melalui jalur laut dari Pelabuhan Jago-jago menggunakan kapal TNI AL.

BNPB mendistribusikan unit starlink ke kabupaten terdampak guna mempercepat pemulihan komunikasi.

Aceh: Logistik Udara dan Dapur Umum Dikerahkan

Di Aceh, upaya penanganan darurat dipimpin Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah. Akses darat lima kabupaten—Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya—telah pulih dan distribusi bantuan segera dilakukan.

Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan dan enam helikopter dari TNI dan BNPB. Kapal cepat turut disiagakan untuk distribusi logistik di kawasan Lhokseumawe.

Pemulihan komunikasi dilakukan melalui alokasi 28 unit starlink dan 33 genset. Pemerintah juga membuka empat dapur umum di bawah koordinasi Kementerian Sosial serta bekerja sama dengan Pertamina untuk menangani kelangkaan BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bupati Sampang Serukan Sinergi Madura untuk Mewujudkan KEK Tembakau

Sampang, aktual.com — Komunitas Muda Madura (KAMURA) kembali melanjutkan inisiatif besar penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura melalui penyelenggaraan Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) di Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang. Acara ini merupakan titik penutup rangkaian FGD di Madura setelah sebelumnya digelar di Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Seminar menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Anggota DPR RI Eric Hermawan, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, S.TP., M.Sc., M.P, Dinas Pertanian Sampang, HIPMI, ulama, perwakilan petani, BEM se-Sampang, serta ratusan mahasiswa POLTERA.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif KAMURA untuk mendorong lahirnya KEK Tembakau Madura.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya hadir karena ingin mengetahui konsep KEK lebih dalam. KEK ini membutuhkan syarat-syarat yang panjang—lahan, infrastruktur, dan kesiapan banyak hal. Tetapi cita-cita bersama untuk menjadikan Madura mandiri secara ekonomi harus kita wujudkan,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti kondisi aktual tembakau di Sampang. “Lahan tembakau kita tahun 2024 sekitar 8.700 hektare, dan di 2025 turun menjadi sekitar 3.800 hektare. Ini tantangan besar yang harus kita pikirkan bersama, mungkin melalui inovasi teknologi dan konsep baru,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan paradigma tentang Madura semakin menunjukkan betapa besar potensi industri tembakau rakyat.

“Dulu Madura dikenal sebagai Pulau Garam. Sekarang masyarakat luas mengenalnya sebagai Pulau Rokok Madura. Artinya, industri ini sudah menguatkan identitas ekonomi kita,” katanya.

Namun ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial.

“Jangan sampai ada borjuis dan proletar terpisah jurang. Hulu-hilir harus sejahtera bersama. Tidak boleh ada ketimpangan. Semua harus menikmati hasilnya kalau Madura dijadikan KEK,” tegasnya.

Pada akhir sambutannya, ia menyampaikan komitmennya, “Saya akan menyertai perjuangan ini. Saya dan pemerintah siap mendukung. Insyaallah kabupaten lain juga akan mendukung, karena ekonomi Madura banyak ditopang industri rokok,” tutupnya.

Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzakki, menegaskan bahwa momentum untuk Madura bangkit sedang berada pada titik terbaiknya.

“Hari ini kita melihat energi luar biasa. Ada bupati, anggota DPR RI, kampus, HIPMI, ulama, petani, mahasiswa—semua elemen Madura hadir. Ini bukti bahwa Madura ingin bergerak bersama,” ujar Subairi.

Menurutnya, Madura tidak boleh lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia menambahkan bahwa industri tembakau rakyat adalah sektor yang terbukti nyata menopang perekonomian masyarakat.

“Di banyak titik, tumbuhnya pabrik rokok rakyat membuat kemiskinan ekstrem turun dan perputaran uang membaik. Ini bukan teori, tetapi bukti lapangan. Tembakau adalah kekuatan yang harus kita letakkan di pusat perencanaan,” ungkapnya.

Subairi menutup dengan penegasan yang lebih emosional, “Dukungan semua elemen Madura sangat dibutuhkan. Ini saatnya Madura bangkit lewat KEK Tembakau. Ini saatnya kita menuliskan sejarah baru ekonomi Madura,” pungkasnya.

Rangkaian FGD KAMURA di seluruh Madura menjadi fondasi utama penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang akan diseminarkan di Jakarta pertengan Desember 2025.

KAMURA berharap dukungan lintas sektor yang menguat di Sampang menjadi pijakan konkret menuju terwujudnya KEK Tembakau Madura sebagai kawasan yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR RI Pastikan Terus Dampingi Korban Bencana Sumatera

Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril
Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril

Jakarta, Aktual.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI, M. Husni, menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih perlu ditingkatkan, meski berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

Husni menegaskan DPR RI akan terus mengawasi proses penanganan bencana di Sumatera agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Politikus partai Gerindra ini menyampaikan, banjir kali ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga banyaknya warga yang terpaksa mengungsi.

“Banjir kali ini tentunya amat sangat luar biasa. Menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, banyaknya pengungsian, sekolah yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan lain sebagainya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia mengapresiasi respon cepat berbagai pihak seperti BNPB, Kementerian Sosial, Baznas, Kementerian PUPR, Polri, TNI, serta relawan yang telah turun langsung memberikan bantuan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah yang ada masih belum cukup untuk menjawab besarnya dampak bencana.

“Kami telah melakukan tindakan-tindakan nyata. Namun kami juga merasa apa yang kami lakukan masih sangat kurang. Insyaallah ke depan kami akan lebih memaksimalkan harta, tenaga, jiwa, dan waktu supaya selalu berada bersama masyarakat yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Husni menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi, percepatan distribusi logistik, serta kehadiran aktif para pemangku kebijakan di lapangan. Ia menambahkan bahwa DPR RI tidak hanya hadir untuk memberikan dukungan moral, tetapi juga memastikan pemerintah bekerja maksimal dalam proses penanganan bencana.

“Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Bapak/Ibu tidak sendirian. Ada kami, perwakilan Bapak/Ibu di DPR RI, yang turut serta membantu dan turun ke lapangan untuk meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...120121122...43,119Halaman 121 dari 43,119

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya