Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 122

BNPB Prioritaskan Tiga Langkah Darurat untuk Tangani Bencana di Sumatra

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan percepatan penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dari Tapanuli Utara, Sabtu (29/11), bersama seluruh tim BNPB yang telah berada di wilayah terdampak.

Suharyanto menegaskan bahwa upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring cuaca yang mulai membaik. Ia menetapkan tiga prioritas utama dalam respons darurat, yakni operasi pencarian dan penyelamatan warga yang hilang, pemulihan akses komunikasi, serta percepatan distribusi logistik kepada masyarakat.

“Operasi pencarian dan pertolongan harus dilakukan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan,” ujar Suharyanto.

Sumatra Utara: Akses Terputus, SAR Digenjot

Di Sumatra Utara, operasi pencarian terfokus pada Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tiga orang masih dicari di Sibolga, sementara laporan warga hilang juga datang dari dua kabupaten lainnya.
Akses darat dari Tarutung menuju Sibolga masih terputus akibat longsor di sejumlah titik.

Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB menyiagakan helikopter MI-17 dan dua heli tambahan untuk mengangkut logistik dan peralatan. Distribusi bantuan ke Sibolga juga akan diarahkan melalui jalur laut dari Pelabuhan Jago-jago menggunakan kapal TNI AL.

BNPB mendistribusikan unit starlink ke kabupaten terdampak guna mempercepat pemulihan komunikasi.

Aceh: Logistik Udara dan Dapur Umum Dikerahkan

Di Aceh, upaya penanganan darurat dipimpin Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah. Akses darat lima kabupaten—Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya—telah pulih dan distribusi bantuan segera dilakukan.

Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan dan enam helikopter dari TNI dan BNPB. Kapal cepat turut disiagakan untuk distribusi logistik di kawasan Lhokseumawe.

Pemulihan komunikasi dilakukan melalui alokasi 28 unit starlink dan 33 genset. Pemerintah juga membuka empat dapur umum di bawah koordinasi Kementerian Sosial serta bekerja sama dengan Pertamina untuk menangani kelangkaan BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bupati Sampang Serukan Sinergi Madura untuk Mewujudkan KEK Tembakau

Sampang, aktual.com — Komunitas Muda Madura (KAMURA) kembali melanjutkan inisiatif besar penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura melalui penyelenggaraan Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) di Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang. Acara ini merupakan titik penutup rangkaian FGD di Madura setelah sebelumnya digelar di Surabaya, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Seminar menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Anggota DPR RI Eric Hermawan, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, S.TP., M.Sc., M.P, Dinas Pertanian Sampang, HIPMI, ulama, perwakilan petani, BEM se-Sampang, serta ratusan mahasiswa POLTERA.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif KAMURA untuk mendorong lahirnya KEK Tembakau Madura.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya hadir karena ingin mengetahui konsep KEK lebih dalam. KEK ini membutuhkan syarat-syarat yang panjang—lahan, infrastruktur, dan kesiapan banyak hal. Tetapi cita-cita bersama untuk menjadikan Madura mandiri secara ekonomi harus kita wujudkan,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti kondisi aktual tembakau di Sampang. “Lahan tembakau kita tahun 2024 sekitar 8.700 hektare, dan di 2025 turun menjadi sekitar 3.800 hektare. Ini tantangan besar yang harus kita pikirkan bersama, mungkin melalui inovasi teknologi dan konsep baru,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan paradigma tentang Madura semakin menunjukkan betapa besar potensi industri tembakau rakyat.

“Dulu Madura dikenal sebagai Pulau Garam. Sekarang masyarakat luas mengenalnya sebagai Pulau Rokok Madura. Artinya, industri ini sudah menguatkan identitas ekonomi kita,” katanya.

Namun ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial.

“Jangan sampai ada borjuis dan proletar terpisah jurang. Hulu-hilir harus sejahtera bersama. Tidak boleh ada ketimpangan. Semua harus menikmati hasilnya kalau Madura dijadikan KEK,” tegasnya.

Pada akhir sambutannya, ia menyampaikan komitmennya, “Saya akan menyertai perjuangan ini. Saya dan pemerintah siap mendukung. Insyaallah kabupaten lain juga akan mendukung, karena ekonomi Madura banyak ditopang industri rokok,” tutupnya.

Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzakki, menegaskan bahwa momentum untuk Madura bangkit sedang berada pada titik terbaiknya.

“Hari ini kita melihat energi luar biasa. Ada bupati, anggota DPR RI, kampus, HIPMI, ulama, petani, mahasiswa—semua elemen Madura hadir. Ini bukti bahwa Madura ingin bergerak bersama,” ujar Subairi.

Menurutnya, Madura tidak boleh lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia menambahkan bahwa industri tembakau rakyat adalah sektor yang terbukti nyata menopang perekonomian masyarakat.

“Di banyak titik, tumbuhnya pabrik rokok rakyat membuat kemiskinan ekstrem turun dan perputaran uang membaik. Ini bukan teori, tetapi bukti lapangan. Tembakau adalah kekuatan yang harus kita letakkan di pusat perencanaan,” ungkapnya.

Subairi menutup dengan penegasan yang lebih emosional, “Dukungan semua elemen Madura sangat dibutuhkan. Ini saatnya Madura bangkit lewat KEK Tembakau. Ini saatnya kita menuliskan sejarah baru ekonomi Madura,” pungkasnya.

Rangkaian FGD KAMURA di seluruh Madura menjadi fondasi utama penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang akan diseminarkan di Jakarta pertengan Desember 2025.

KAMURA berharap dukungan lintas sektor yang menguat di Sampang menjadi pijakan konkret menuju terwujudnya KEK Tembakau Madura sebagai kawasan yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR RI Pastikan Terus Dampingi Korban Bencana Sumatera

Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril
Banjir bandang di Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Isril

Jakarta, Aktual.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI, M. Husni, menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih perlu ditingkatkan, meski berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

Husni menegaskan DPR RI akan terus mengawasi proses penanganan bencana di Sumatera agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Politikus partai Gerindra ini menyampaikan, banjir kali ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga banyaknya warga yang terpaksa mengungsi.

“Banjir kali ini tentunya amat sangat luar biasa. Menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, banyaknya pengungsian, sekolah yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan lain sebagainya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia mengapresiasi respon cepat berbagai pihak seperti BNPB, Kementerian Sosial, Baznas, Kementerian PUPR, Polri, TNI, serta relawan yang telah turun langsung memberikan bantuan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah yang ada masih belum cukup untuk menjawab besarnya dampak bencana.

“Kami telah melakukan tindakan-tindakan nyata. Namun kami juga merasa apa yang kami lakukan masih sangat kurang. Insyaallah ke depan kami akan lebih memaksimalkan harta, tenaga, jiwa, dan waktu supaya selalu berada bersama masyarakat yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Husni menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi, percepatan distribusi logistik, serta kehadiran aktif para pemangku kebijakan di lapangan. Ia menambahkan bahwa DPR RI tidak hanya hadir untuk memberikan dukungan moral, tetapi juga memastikan pemerintah bekerja maksimal dalam proses penanganan bencana.

“Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Bapak/Ibu tidak sendirian. Ada kami, perwakilan Bapak/Ibu di DPR RI, yang turut serta membantu dan turun ke lapangan untuk meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Jimly: Mandat Presiden untuk Reformasi Polri Tak Bisa Ditawar

Presiden Prabowo Subianto telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Dalam keterangannya, Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan bahwa komisi akan segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri. Aktual/BPMI-SETNEG

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pembentukan komisi percepatan reformasi merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan.

“Komisi ini dibentuk karena reformasi Polri sudah berjalan, tetapi perlu dipacu. Presiden memberikan mandat langsung, dan mandat itu tidak bisa dinegosiasikan,” ujar Jimly dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Jimly menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion Reformasi Polri yang digelar GREAT Institute.

Jimly menjelaskan komisi hanya memiliki waktu tiga bulan untuk merumuskan rekomendasi komprehensif kepada Presiden. Pada bulan pertama, tim menuntaskan tahap penyerapan aspirasi dengan menghimpun masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga riset, serta internal Polri.

“Hingga saat ini, puluhan ribu masukan telah diterima melalui berbagai kanal resmi,” katanya.

Tahap kedua difokuskan pada penyusunan keputusan dan rekomendasi berbasis data oleh 10 anggota komisi. Jimly menekankan bahwa setiap keputusan harus menggunakan pendekatan rasional dan berbasis fakta.

“Semua keputusan harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, bukan reaksi emosional,” tegasnya.

Sementara itu, tahap ketiga merupakan fase finalisasi berupa penyusunan laporan akhir, termasuk kemungkinan revisi aturan, penyempurnaan kode etik, dan usulan perubahan regulasi Polri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan bahwa reformasi Polri diarahkan pada tiga aspek utama: struktural, instrumental, dan kultural. Aspek struktural terkait organisasi dan tata kewenangan, aspek instrumental menyangkut penyempurnaan regulasi dan SOP, sementara aspek kultural berfokus pada pembenahan mentalitas dan budaya kerja.

“Tiga sektor ini tidak boleh dipisahkan. Pendekatan budaya penting, tetapi hasilnya jangka panjang. Karena itu, pembenahan struktural dan aturan harus dilakukan sekarang,” ujarnya.

Jimly menegaskan komisi tetap independen meskipun lima anggotanya berasal dari unsur internal Polri. Komisi juga berkoordinasi langsung dengan Presiden untuk memastikan objektivitas.

“Komisi ini bekerja untuk kepentingan bangsa. Dengan dialog publik yang luas dan kerja berbasis data, kami berharap dapat melahirkan rekomendasi reformasi Polri yang substantif,” tutupnya.

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Mendagri : Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Dampak Banjir Bandang Aceh

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kerusakan infrastruktur publik, termasuk jembatan nasional yang terputus dan perbaikan jaringan listrik.

Mendagri menyampaikan duka atas bencana yang menimpa masyarakat setempat dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Kita melihat jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dalam keadaan roboh dan terputus. Kiri-kanannya juga terjadi longsor,” ujar Tito.

Ia menambahkan, kerusakan tersebut mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi barang di jalur utama Aceh–Medan. “Kita berharap semua kekuatan yang ada, dari kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, bergerak cepat memulihkan situasi dan membantu para korban,” katanya.

Tito juga meminta kepala daerah mendata jembatan-jembatan yang rusak, terutama yang menjadi akses siswa menuju sekolah. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap infrastruktur pendidikan.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mengapresiasi kunjungan Mendagri dan menekankan perlunya percepatan perbaikan Jembatan Meureudu yang termasuk jalur lintas nasional. “Ini perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena akan memengaruhi perekonomian masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri juga menyerahkan bantuan berupa air mineral, susu bayi, pakaian, dan perlengkapan salat kepada para pengungsi sambil berdialog untuk menyerap aspirasi warga terdampak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Konflik PBNU Berlanjut, Cak Imin: Warga NU Pasti Sedih

cak imin
cak imin

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin, mengaku prihatin atas konflik yang berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kami prihatin ada peristiwa semacam ini,” kata Cak Imin seusai pembukaan Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Cak Imin, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut telah membuat sejumlah warga NU merasa sedih. “Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih,” ujarnya.

Cak Imin berharap konflik internal PBNU segera selesai. Ia meminta seluruh warga NU dan semua pihak menunggu proses penyelesaian yang sedang berjalan. “Jadi, kita tunggu saja,” katanya.

Konflik internal organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu bermula dari hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut dinyatakan bahwa Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dianggap mencemarkan nama baik organisasi karena menghadirkan tokoh zionis, Peter Berkowitz, dalam pelatihan kepemimpinan kader NU tertinggi, yakni Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Atas dasar itu, Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatannya dalam waktu tiga hari atau akan diberhentikan. Namun, Gus Yahya tidak menerima putusan tersebut dan melakukan perlawanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...121122123...43,119Halaman 122 dari 43,119

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya