Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 126

Pastikan Akurasi Data, Ditjen Bina Adwil Tinjau Pengelolaan Mangrove dan Konservasi Laut di Kepri

Jakarta, aktual.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan atas program rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari penilaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau pada 23 s.d. 25 November 2025.

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa data dan capaian yang diusulkan benar-benar mencerminkan dampak nyata di lapangan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Verifikasi difokuskan di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat penting bagi biota dilindungi seperti dugong dan penyu.

Tim meninjau pengelolaan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan (TWP TPB), kawasan strategis yang menghadapi tekanan tinggi akibat kedekatannya dengan kawasan industri, jalur perdagangan internasional, serta aktivitas wisata dan penangkapan ikan.

Meskipun menghadapi tantangan ekologis, kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan biota laut bernilai konservasi tinggi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperkuat tata kelola kawasan melalui pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024.

UPTD ini sedang berproses menuju pengelolaan berbasis BLUD untuk meningkatkan efektivitas layanan.

Rencana pengelolaan jangka panjang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1889/KPTS-21/XI/2022 menekankan strategi penguatan kelembagaan, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal.

Dalam pengelolaan kawasan, peran masyarakat menjadi komponen penting. Terdapat tujuh kelompok POKMASWAS yang aktif melakukan pengawasan sumber daya pesisir dan pelaporan keberadaan biota dilindungi.

Di sisi lain, pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan melalui KUEP yang memperoleh pelatihan bisnis digital, pengolahan kuliner berbahan ikan, dan pembuatan produk kreatif berbasis ecoprint.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UMRAH turut memperkuat basis riset melalui studi ekosistem lamun dan pemetaan habitat dugong.

Kontribusi organisasi masyarakat sipil juga terlihat kuat melalui berbagai program pendampingan dan konservasi.

YKCI mendukung penyusunan dokumen pengelolaan kawasan dan penguatan kapasitas POKMASWAS, sementara YEKR berperan dalam rehabilitasi mangrove, konservasi penyu, serta edukasi masyarakat pesisir.

Seven Clean Seas Indonesia berkontribusi melalui program pembersihan pantai, edukasi pengurangan sampah plastik, dan pengembangan produk daur ulang untuk mengurangi limbah laut.

Beragam inisiatif tersebut menunjukkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan.

Kesadaran warga dalam menjaga pantai, melindungi terumbu karang, serta memulihkan padang lamun semakin meningkat. Partisipasi aktif POKMASWAS dalam pengawasan dan pelaporan juga memperkuat upaya konservasi.

Melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Riau semakin menunjukkan dampak nyata dan menjadi dasar kuat dalam usulan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ditjen Bina Adwil Kaji Dampak Program Unggulan Perikanan di Pangkep sebagai Bagian Verifikasi Satyalancana Wira Karya

Jakarta, aktual.com – Dalam upaya memastikan bahwa usulan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya benar-benar didasarkan pada capaian kinerja, inovasi, dan kontribusi nyata di bidang kelautan dan perikanan, tim penilai dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan survei lapangan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan pada pada 17 – 19 November 2025.

Peninjauan lapangan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran langsung atas program yang diusulkan oleh calon penerima, yaitu Bupati Pangkep Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, sekaligus menjalankan amanat Pasal 8 Permendagri Nomor 17 Tahun 2024. Kab. Pangkep yang sebagian besar berupa wilayah perairan memiliki masyarakat yang didominasi oleh nelayan dan petani tambak, sehingga program kelautan dan perikanan menjadi sektor strategis daerah.

Salah satu program unggulan yang diverifikasi adalah penguatan perikanan budidaya, khususnya peningkatan mutu produksi melalui pengembangan dan penyaluran benih udang vanamei.

Program ini berdampak pada meningkatnya aksesibilitas benih bagi petambak, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan.

Proses hatchery vanamei dipusatkan di Pulau Sabutung untuk memastikan kualitas benih melalui sistem pengairan laut, merupakan inovasi baru dalam pengembangan perikanan budidaya nasional.

Selain itu, tim juga meninjau pusat pengembangan dan pembenihan ikan nila di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci. Sentra pembenihan ini melibatkan lima kelompok pembudidaya ikan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penjualan benih, sekaligus membuka lapangan kerja baru. PAD dari sektor ini meningkat dari Rp21 juta pada tahun 2022, menjadi Rp134 juta pada tahun 2023, dan melonjak menjadi Rp261,2 juta pada tahun 2024.

Kenaikan produksi udang vanamei dan ikan nila pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa kebijakan dan program unggulan Pemkab Pangkep telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan sektor kelautan dan perikanan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Presiden Prabowo Peringati Hari Guru Nasional 2025 dan Tegaskan Komitmen Penguatan Profesi Pendidikan

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025. Acara yang mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” ini menjadi momentum penghormatan terhadap peran dan pengabdian para pendidik dalam membangun generasi masa depan bangsa.

Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Suasana khidmat terasa sejak awal rangkaian acara yang dihadiri sekitar sembilan ribu guru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Setelahnya, Kepala Negara menyaksikan persembahan kesenian lagu dan tari Bali oleh guru dan murid bertalenta Indonesia, serta penayangan video yang menampilkan pesan-pesan para guru dan harapan mereka untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Tayangan tersebut diikuti pembawaan lagu “Terima Kasih Guruku” yang menambah suasana haru dan apresiasi bagi seluruh tenaga pendidik.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyerahkan Anugerah Guru Indonesia 2025 kepada sejumlah guru berprestasi dari berbagai provinsi. Penganugerahan ini menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi, inovasi, dan keteladanan para pendidik.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas profesi guru serta sarana pendidikan. Kepala Negara menyampaikan bahwa guru adalah pilar utama dalam mencetak generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju negara maju.

“Anggaran yang demikian besar, kita harus pastikan, harus yakinkan, sampai benar-benar ke ujung sasaran kita yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana gedung-gedung, buku-buku. Semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan perkembangan serta agenda prioritas pemerintah dalam peningkatan kualitas guru. Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak dalam membangun generasi penerus bangsa.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah telah melakukan berbagai program yang pada tahun 2024 disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah Bapak Presiden, program-program Bapak sudah kami terjemahkan dan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Abdul Mu’ti.

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menjadi ruang apresiasi bagi para guru dan tenaga kependidikan yang terus berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran. Peran strategis guru sejalan dengan salah satu Asta Cita Kabinet Merah Putih untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Siti Fauziah Resmi Dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama di MPR RI

Sekjen MPR RI, Siti Fauziah berbincang dengan etua MPR RI, Ahmad Muzani, usai resmi dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Siti Fauziah, S.E., M.M., resmi dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat dan dipandu oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini, Siti Fauziah mengucap sumpah.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ucapnya

Usai mengucap sumpah dan menandatangani berita acara pelantikan, Siti Fauziah resmi menjabat sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama. Beliau merupakan orang pertama di Indonesia yang menduduki jabatan tersebut, sekaligus menandai langkah strategis MPR dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan.

Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah menyampaikan, bahwa posisi ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN di lingkungan MPR.

“Saya ingin mengembangkan ASN yang ada di MPR agar bisa lebih berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibu Titi menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memahami lebih mendalam potret sumber daya manusia di MPR. Salah satu fokus utamanya adalah penyelesaian talent pool yaitu wadah yang menempatkan ASN para grade sesuai kompetensi dan kemampuan masing-masing.

“Dengan talent pool yang terkelola dengan baik, proses pengisian jabatan dapat dilakukan tanpa perlu open bidding. Sehingga pemanfaatan kompetensi ASN menjadi lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Sebelum menjabat sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, Siti Fauziah pernah menduduki beberapa posisi strategis, antara lain; Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Biro Sekretariat Pimpinan, lalu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, kemudian Deputi Bidang Administrasi, serta Sekretaris Jenderal MPR RI.

Dengan pengangkatannya sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama, Siti Fauziah berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia MPR dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih optimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Jokowi Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP di Morowali: Semua Hal Gak Baik Ditarik ke Saya

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (3/12/2024). (KOMPAS.COM/FRISTIN INTAN SULISTYOWATI)

Solo, aktual.com – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Presiden Ketujuh RI Joko Widodo memberikan klarifikasi tegas terkait keterlibatannya. Ia memastikan tidak pernah meresmikan fasilitas penerbangan yang dikelola perusahaan kawasan industri nikel tersebut.

“Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Enggak pernah,” kata Jokowi, Jumat (28/11).

Ia menjelaskan bahwa satu-satunya bandara di Morowali yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo—juga dikenal sebagai Bandara Morowali—yang merupakan proyek Pemerintah sejak 2007 dan diresmikannya pada Desember 2018.

“Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun Pemerintah,” ujarnya.

Polemik mengenai bandara khusus PT IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti ketiadaan perangkat negara seperti imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut. Situasi ini kemudian memicu anggapan bahwa bandara swasta itu pernah diresmikan oleh Jokowi, yang dibantah olehnya. Ia merespons tudingan tersebut dengan santai dan menyebut sudah terbiasa menjadi sasaran berbagai pemberitaan miring.

“Ya, semua hal yang enggak baik, kan, ditariknya ke saya,” ujar Jokowi sambil tersenyum.

Sorotan terhadap Bandara IMIP kembali menguat setelah Sjafrie mengomentari keberadaan fasilitas tersebut seusai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali pada Kamis (20/11). Ia menilai absennya peran negara di bandara yang berada di area strategis jalur ALKI II dan III sebagai kondisi yang mengundang kerawanan.

Menurut Sjafrie, situasi tersebut bukan hanya janggal, namun juga berpotensi mengancam kepentingan ekonomi nasional.

“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie.

Ia juga menegaskan pentingnya menghilangkan celah hukum yang memungkinkan munculnya kondisi yang ia sebut sebagai “republik dalam republik.”

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegasnya.

Menanggapi isu tersebut, Head of Media Relations PT IMIP, Dedi Kurniawan, memastikan bahwa bandara khusus itu memiliki legalitas formal. “Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Dedy, Rabu (26/11).

Polemik bandara IMIP pun terus menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek regulasi, kedaulatan, serta keterlibatan negara dalam pengawasan fasilitas strategis yang beroperasi di kawasan industri pertambangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gus Yahya Melawan, Rotasi Gus Ipul dari Sekjen PBNU

Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Jakarta, aktual.com – Di tengah dinamika internal yang berkembang di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) melakukan pergantian pada posisi Sekretaris Jenderal. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) digeser dari jabatan tersebut dan kini posisinya diisi oleh Amin Said Husni.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (28/11/2025), keputusan mengenai perubahan sejumlah posisi strategis ini ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang berlangsung siang hari. Setelah rotasi tersebut, Gus Ipul dialihkan ke jabatan Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

Amin Said Husni, yang kini menjabat Sekjen, sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Sementara kursi Waketum OKK yang ditinggalkannya kini ditempati oleh Masyhuri Malik.

Perubahan juga terjadi pada posisi Bendahara Umum. Jabatan yang sebelumnya dipegang Gudfan Arif Ghofur kini diambil alih oleh Sumantri Suwarno. Gudfan selanjutnya mengisi posisi Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan.

“Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian isi keterangan tertulis PBNU.

PBNU juga menegaskan bahwa rotasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Pasal 94 serta Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025 dan Nomor 13 Tahun 2025. Karena itu, perpindahan jabatan sepenuhnya berada dalam kewenangan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah PBNU.

Selain rotasi jabatan, rapat tersebut turut merumuskan perlunya penyempurnaan draf Roadmap NU 2025–2050, penataan ulang penggunaan ruangan di gedung PBNU, serta pendalaman sejumlah masukan dari Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia terkait persiapan Harlah NU. Seluruh keputusan rapat akan disampaikan ke Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk proses pembahasan lanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...125126127...43,120Halaman 126 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya