11 Januari 2026
Beranda blog Halaman 175

DPR Beri Restu Pemerintah Gunakan Dana Darurat Tangani Bencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI memberi sinyal kuat kepada pemerintah untuk bergerak cepat. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah dipersilakan langsung membuka dan menggunakan dana darurat BA99 demi mempercepat penanganan bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Kami sudah memberikan izin sepenuhnya kepada Kementerian PUPR. Jika anggaran APBN belum tersedia, silakan gunakan dana BA99. Yang penting penanganan banjir segera dilakukan,” ujar Lasarus, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (01/12/2025).

Ia menegaskan bahwa dana BA99 telah tersedia dan dapat dipakai kapan saja untuk kondisi darurat.

“Tidak ada alasan untuk menunda. Komisi V akan mengawasi agar penanganan bencana di Sumatera benar-benar efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Meski mendukung penuh pemerintah pusat, Lasarus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak abai dan wajib menyampaikan laporan kerusakan secara rinci.

“Kami minta pemerintah daerah proaktif. Sampaikan seluruh data kerusakan dengan lengkap agar penggunaan dana BA99 tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan teknis,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh lembaga teknis memperkuat koordinasi, terutama untuk mempercepat evakuasi di wilayah yang masih terisolasi.

“BMKG harus memberikan data cuaca yang lebih up to date. Basarnas dan BNPB juga harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemerintah Diminta Hentikan Pembaruan HGU PT Socfindo di Kab Batu Bara Sumut

Sebanyak 500 kepala keluarga warga Dusun III Penampungan, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara tuntut PT Socfindo kembalikan tanah masyarakat seluas 472 ha. Karena tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh PT Socfindo sejak tahun 1970. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah diminta untuk menghentikan proses pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo di perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi, menilai proses rekomendasi pembaruan HGU PT Socfin Indonesia (Socfindo) yang sedang berjalan di Kementerian ATR/BPN mengandung banyak persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam pernyataannya, Alwi meminta Presiden RI turun tangan untuk memastikan proses perizinan tidak mengabaikan kepastian hukum dan hak masyarakat.

“Kami meminta Presiden menunda dan mengevaluasi seluruh rekomendasi pembaruan HGU PT Socfindo. Situasinya sudah sangat serius dan menyangkut keadilan masyarakat,” ujar Alwi, dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Alwi menjelaskan, batas HGU di Tanah Gambus dan Lima Puluh yang direkomendasikan oleh Kanwil BPN Sumut tidak sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batubara. Ia menegaskan, RTRW adalah produk hukum resmi yang wajib menjadi dasar dalam setiap perizinan lahan.

“Kalau batas HGU tidak sesuai RTRW, itu artinya proses perizinannya bermasalah. Ini melemahkan kepastian hukum dan jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan tata ruang, PB HMI juga menyoroti adanya dugaan kelebihan lahan sekitar kurang lebih 600 hektare (ha) yang muncul pada rekomendasi pembaruan HGU. Selisih ini lebih besar dibandingkan sertifikat HGU tahun 1998, dan hingga kini tidak jelas apakah perusahaan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kelebihan lahan tersebut selama 25 tahun terakhir.

“Kami mempertanyakan apakah perusahaan sudah membayar PBB atas kelebihan 600 hektare itu sejak 1998 hingga 2023. Ini harus diaudit secara terbuka,” kata Alwi.

Karena itu, PB HMI meminta BPKP melakukan audit pajak secara menyeluruh sejak awal HGU diberikan kepada PT Socfindo. Mereka juga meminta Kejaksaan bersama BPKP memeriksa seluruh lahan perusahaan di Sumut dan Aceh, karena potensi selisih luas lahan sangat mungkin terjadi di kebun lain dan bahkan berpotensi ada areal yang dikelola tanpa izin.

Alwi juga menyoroti konflik antara masyarakat Desa Simpang Gambus dan perusahaan yang tidak pernah diselesaikan secara adil sejak tahun 1998. Ia menilai perusahaan tidak memberikan solusi atas klaim lahan masyarakat, padahal telah ditemukan kelebihan luas lahan dibandingkan sertifikat resmi.

“Persoalan masyarakat tidak pernah diselesaikan. Padahal kelebihan luas lahan seharusnya menjadi dasar penyelesaian. Tapi sampai hari ini tidak ada langkah nyata,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap direksi perusahaan. “Direksi Socfindo selama ini tidak kooperatif dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i juga meminta agar pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfin Indonesia (Socfindo) Tanah Gambus ditinjau ulang hingga konflik agraria antara perusahaan dan Kelompok Tani (Koptan) Perjuangan Desa Simpang Gambus terselesaikan.

Menurutnya, konflik yang sudah berlangsung lama antara masyarakat dan perusahaan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kami harap Kementerian ATR/BPN menunda pembaruan HGU PT Socfindo Tanah Gambus hingga sengketa agraria dengan Koptan Perjuangan dapat diselesaikan,” tuturnya.

Safi’i menambahkan, DPRD Batu Bara akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendorong penyelesaian yang adil bagi masyarakat yang merasa terdampak.

Masih menurut Safi’i, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyurati Kementerian ATR/BPN melalui surat Bupati Batu Bara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Putin Sampaikan Belasungkawa untuk Indonesia atas Bencana di Sumatera

Jakarta, Aktual.com – Tragedi banjir besar yang meluluhlantakkan wilayah utara Sumatera mendapat perhatian dunia. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang sudah menewaskan ratusan orang dan memutus akses di sejumlah wilayah di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto..

“Terimalah belasungkawa mendalam atas banyaknya korban jiwa serta kerusakan berskala besar akibat banjir di utara Pulau Sumatera,” ujar Putin melalui akun Instagram @rusemb_indonesia, Minggu (30/11/2025).

Putin menegaskan Rusia berdiri bersama para korban.
“Kami turut berduka bersama keluarga yang kehilangan. Semoga daerah terdampak segera pulih ke kehidupan normal, aman, dan sejahtera,” tambahnya.

BNPB melaporkan total 303 korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan jumlah tersebut masih bisa bertambah.
“Data ini sangat dinamis. Tim gabungan terus melakukan pencarian,” kata Suharyanto.

Sumatera Utara menjadi wilayah paling parah dengan 166 korban meninggal dan 143 orang hilang. Akses vital seperti jalur Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung putus total, sementara ribuan warga terisolasi. BNPB mengerahkan lima helikopter dari Bandara Silangit untuk distribusi logistik.

Di Aceh tercatat 47 korban meninggal dan 51 orang hilang, sedangkan Sumatera Barat mencatat 90 korban meninggal dan 85 orang hilang. Total lebih dari 126 ribu warga mengungsi di tiga provinsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kaitkan Banjir di Sumatera dengan Kebijakan Zulhas saat Menhut Dinilai Tak Berdasar dan Hoaks

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan (kedua dari kanan) mendampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli (kedua dari kiri) melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan satu kargo pesawat berisi makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya akan disalurkan ke wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Politisi PAN Ahmad Yohan menyampaikan tudingan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di media sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, adalah tidak berdasar, hoaks, dan mengarah fitnah.

Karena, menurutnya, sangat tidak relevan bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan pada 2009-2014. Secara logika, katanya, ada rentang waktu yang panjang sehingga sangat tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini akibat kebijakan yang dibuat Zulhas pada periode 2009-2014.

“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009-2014,” papar Yohan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (30/11/2025.

Sebelumnya, beredar di media sosial tudingan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai akibat dari kebijakan Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan. Selain itu, beredar juga potongan video dokumentar tahun 2013 yang menayangkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas saat menjabat sebagai Menhut soal kerusakan hutan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menambahkan, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut, Zulhas sukses membuat program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer.

“Beliau pada tahun yang sama mengeluarkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Moratorium ini mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia,” papar Yohan.

Yohan juga menjelaskan, Zulhas mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Menurutnya, data memperlihatkan, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare rata-rata per tahun dari tahun 1996 sampai dengan 2003.

“Tetapi di era beliau menjadi 450 hektare saja. Artinya, deforestasi tinggal 15%. Ini bukti tudingan banjir yang mengaitkan akibat kebijakan Pak Zulkifli Hasan saat menjabat Menhut, tidak benar, tidak berdasar, hoaks, dan cenderung fitnah,” ungkap Yohan.

Terkait video dokumentar Harrison Ford, Yohan menyampaikan, apa yang disampaikan pemeran James Bond itu tidak berimbang. Ford, katanya, tidak memberikan kesempatan waktu yang luas bagi Zulhas menjelaskan kebijakan pemerintah berhasil menekan laju deforestasi.

“Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli, dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan,” ucapnya.

Yohan pun melihat adanya tudingan dan beredarnya video yang menyudutkan Zulhas sebagai sebab bencana banjir dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan citra politik Zulhas sebagai Menko Pangan.

“Tudingan yang hoax ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sekarang ini sedang dipercaya Presiden untuk mengkoordinasikan program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, MBG dan lainnya,” pungkas Yohan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPR RI Kirim Satu Kargo Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI dari berbagai fraksi melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11/2025). Bantuan satu kargo pesawat berisi makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya akan disalurkan ke wilayah terdampak di Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Tolak Pemberhentian, Gus Yahya: Saya Tetap Ketum PBNU

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, Aktual.com – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak pemberhentian terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Yahya menegaskan, ia masih sah menjabat hingga akhir periode kepengurusan PBNU pada 2026-2027.

“Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” kata Gus Yahya, dikutip dari situs NU Online, seperti dilihat Minggu (30/11/2025).

Gus Yahya menyampaikan, secara de facto posisinya sebagai Mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021-2026/2027 tetap berlaku. Dia pun menyebutkan agenda program serta pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Secara de facto saya tetap menjalankan tugas saya sebagai Mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung hingga tahun 2026/2027. Saya masih terus mengupayakan untuk menjalankan agenda dan khidmah PBNU demi kepentingan dan kemaslahatan jamaah dan jam’iyyah NU,” ujarnya.

Gus Yahya juga mengatakan surat edaran yang memberhentikannya adalah inkonstitusional. Tegasnya, surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan dirinya dari Ketum PBNU.

“Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya pun menjelaskan, hingga saat ini terus mengusahakan penanganan atas dinamika internal dan turbulensi yang muncul dalam tubuh PBNU dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, upaya penyelesaian dilakukan dengan bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi.

“Selain itu, saya juga terus mengupayakan penanganan permasalahan dan turbulensi yang terjadi di tubuh organisasi PBNU saat ini, dengan bimbingan dan arahan para masyayikh, termasuk mengikhtiarkan islah demi persatuan jamaah dan jam’iyyah NU,” jelasnya.

Muktamar Dipercepat

Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menegaskan sejak 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketum PBNU. Miftachul mengatakan kepemimpinan PBNU kini berada di tangan Rais Aam.

Pernyataan tegas Rais Aam ini disampaikan setelah silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11). Miftachul menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.

“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Kiai Miftachul dalam keterangannya.

Ia juga mengeklaim organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat untuk melakukan pemilihan Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya.

“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Kiai Miftachul.

Di samping itu, ia juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait organisasinya yang beredar di media sosial. “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Kiai Miftachul.

Ia menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir pengarah tim pencari fakta tersebut. Agar tim tersebut berjalan optimal, Rais Aam menegaskan, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.

Sedangkan implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal. Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah NU dan mengedepankan kepentingan bersama.

“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ucapnya.

Gus Yahya Ganti Sekjen dan Bendum

Sebelumnya, sejak dinamika permintaan mundur sebagai Ketu PBNU mengemuka, Gus Yahya mengambil langkah politisi dengan mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU. Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.

“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU. Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.

Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program. Gus Yahya sapaannya, menegaskan, turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” paparnya.

Gus Yahya juga menambahkan transformasi dalam NU tersebut juga untuk memperbaiki dan meningkatkan level khidmah agar mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depan.

“Visinya didasarkan pada wawasan tentang peradaban tahun ke depan. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan begitu banyak dan akseleratif, serta menyangkut aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat,” ujar Gus Yahya.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain