Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 176

Ditjen Bina Adwil Konsolidasikan Pemda Siapkan Infrastruktur PSEL sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Nasional

Jakarta, aktual.com – Sebagai bagian dari upaya nasional mempercepat transformasi pengelolaan sampah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Fasilitasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Kamis (27/11/2025) di Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai transformasi tata kelola sampah menuju energi terbarukan.

Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan pesan Presiden agar pemerintah daerah melakukan langkah besar dalam penanganan sampah.

“Presiden telah memberikan wake-up call bahwa persoalan sampah bukan lagi masalah operasional semata, tetapi sudah menjadi persoalan strategis nasional. Kita butuh loncatan transformasi, bukan sekadar langkah kecil,” ujarnya.

Rakornas menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, BPI Danantara, KLHK, Kementerian ESDM, PLN, dan ahli tata ruang. Mereka memaparkan penyederhanaan proses bisnis PSEL, urgensi penyediaan lahan dan infrastruktur dasar, peran PSEL dalam NZE 2060, hingga pentingnya kolaborasi kawasan metropolitan untuk mencapai skala ekonomi pengelolaan sampah. Empat wilayah, Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya dipaparkan tingkat kesiapan serta tantangan teknis yang masih harus dituntaskan.

Meski kerangka regulasi sudah lengkap, Sri menyoroti beberapa catatan kritis dari hasil verifikasi lapangan yang harus segera dituntaskan oleh Pemda dan lintas sektor. “Masih ada lokasi yang status lahannya belum selesai, ada daerah yang belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) khusus PSEL, serta akses jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa PSEL memerlukan kolaborasi lintas batas administratif karena wilayah aglomerasi tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, terutama untuk memenuhi kuota pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari. Kemendagri mendorong percepatan penyusunan PKS antar-daerah serta memastikan kesiapan lahan berstatus clean and clear agar proyek strategis ini dapat segera tereksekusi.

“Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan dan implementasi, bukan tahun penundaan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, kita yakin pembangunan PSEL ini akan menjadi awal transformasi besar pengelolaan sampah di Indonesia,” tutup Sri Purwaningsih.

Dalam Rakornas ini juga dilakukan sesi Coaching Clinic sebagai bentuk monitoring evaluasi dan asistensi Perjanjian Kerja Sama untuk program PSEL.

Peserta Rakornas terdiri dari kepala Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah terkait dari wilayah aglomerasi prioritas seperti Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya, Denpasar Raya, Medan Raya, Semarang Raya, dan Yogyakarta Raya. Daerah calon batch kedua seperti Lampung Raya, Serang Raya, Surabaya Raya, Makassar, dan Pekanbaru juga mengikuti kegiatan baik secara luring maupun daring.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Pajak, Kejagung Cabut Pencekalan Dirut PT Djarum Victor Rachmat Hartono

Ilustrasi suap pajak. Pengurangan kewajiban pembayaran pajak.

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencabut pencekalan ke luar negeri terhadap VRH terkait kasus dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum Ditjen Pajak.

“Benar, terhadap yang bersangkutan (VRH) telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Ia mengungkapkan, alasan pencabutan itu lantaran penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menilai bahwa VRH kooperatif.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mencekal ke luar negeri Direktur Utama sekaligus pewaris konglomerasi raksasa PT Djarum Victor Rachmat Hartono, mulai dari 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

Baca juga:

PT Djarum Diduga Akali Kewajiban Bayar Pajak, Berbuntut Pencekalan Sang Dirut

Kejagung mencegah anak sulung dari orang terkaya di Indonesia ke luar negeri karena diduga mengakali kewajiban pembayaran pajak korporasi pada periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, kasus tersebut juga diduga melibatkan pegawai dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Itu bukan terkait tax amnesty. Ini hanya memang pengurangan kewajiban pajak. Saya tegaskan bukan tax amnesty, ya,” ujar, di Jakarta, Jumat (21/11/2025),

Anang menjelaskan, penyidikan ini bermula dari laporan masyarakat yang identitasnya dirahasiakan sejak Oktober 2025. Tim penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah lima lokasi berbeda. Mulai dari kantor hingga rumah pribadi, untuk mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus ini.

Kejagung tidak hanya mencegah Victor. Berdasarkan surat rujukan Kejagung, pencegahan ke luar negeri yang berlaku selama enam bulan juga berlaku terhadap empat orang lainnya.

Baca juga:

Kongkalikong Dugaan Suap Pajak PT Djarum Dinilai Terstruktur dan Sistemik

Yaitu, Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2016–2017), Karl Layman (Pemeriksa Pajak Muda di DJP), Bernadette Ning Dijah Prananingrum (Kepala KPP Madya Dua Semarang), dan Heru Budijanto Prabowo (Konsultan Pajak).

Kejagung beralasan, pencekalan ini dilakukan karena kekhawatiran mereka ini bakal berpergian ke luar negeri yang bisa menghambat proses penyidikan. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk membongkar teka-teki pengurangan pajak ini.

Kekhawatiran dari penyidik, seandainya nanti bepergian ke luar negeri, itu akan menghambat proses penyidikan. Itu saja,” katanya.

Anang juga mengatakan, kelima orang tersebut saat ini masih berstatus saksi. Kendati demikian, ia menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya (naik sidik),” ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengonfirmasi kelima orang tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejagung.

“Alasan: korupsi,” demikian dinukil dari dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Denny JA Soroti Pentingnya Suara Asia–Afrika di Ajang BRICS Award

Penulis dan inovator sastra Indonesia, Denny JA. Aktual/DOK PRIBADI

Jakarta, aktual.com – Berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki suara sastra yang mampu menyeimbangkan dominasi Barat. Di tengah kuatnya arus wacana sastra yang berakar pada Amerika Serikat dan Eropa, BRICS Literature Award menegaskan pentingnya suara alternatif dari Global South—termasuk Indonesia—yang menawarkan perspektif sejarah, luka sosial, dan imajinasi yang berbeda.

Demikian disampaikan Denny JA ketika membenarkan bahwa ia menerima surat konfirmasi perolehan BRICS Award for Literary Innovation, yang akan diberikan di Khabarovsk, Rusia, pada akhir November 2025.

BRICS Literature Award, yang dibentuk pada Forum Traditional Values 2024, menyeleksi para penulis melalui proses longlist, shortlist, hingga penentuan pemenang oleh dewan juri lintas negara yang menilai kontribusi karya terhadap nilai dan jiwa bangsa.

Denny menerima surat dari panitia BRICS Award sebanyak dua kali: pertama melalui Sastri Bakry, Koordinator BRICS Indonesia; kedua, surat resmi berstempel dari Kepala Direksi Festival Seni Internasional BRICS, Ostroverkh–Kvanchiani Aleksandr Igorevich.

Sebelumnya, Denny JA telah beberapa kali diwawancarai panitia mengenai puisi esai, pandangan kesusastraan, serta pemikirannya tentang pentingnya budaya yang tumbuh dari Global South.

“Sejauh yang saya pahami,” ujar Denny, “ada dua penghargaan sastra dari BRICS. Namun saya tidak mengetahui siapa pemenang penghargaan lainnya, dan berasal dari negara mana.”

Penghargaan ini diberikan kepada Denny JA atas kontribusinya dalam melahirkan dan mengembangkan genre puisi esai—sebuah inovasi sastra yang memadukan unsur liris, naratif, dan data faktual dalam satu tubuh karya. Genre yang diperkenalkan pada 2012 ini kini berkembang menjadi gerakan literasi lintas negara, dibahas di ruang akademik, serta dirayakan melalui festival dan penghargaan regional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Eddy Soeparno: Bencana di Aceh dan Sumbar-Sumut Alarm Krisis Iklim

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera merupakan tanda nyata bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

“Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy kepada awak media nasional usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room, The Kasablanka, Jakarta, Sabtu (29/11).

Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

“Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” ujar Waketum Partai Amanat Nasional itu.

Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

“Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

“Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ribuan Warga Terisolir Akibat Bencana Hidrometeorologi, BNPB Genjot Operasi Udara

SILANGIT, Aktual.com – Gelombang bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera, seperti Sumatera  Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka, sementara tim gabungan BNPB, TNI, Polri, dan relawan berpacu dengan waktu menembus wilayah yang terisolir untuk mencari korban dan menyalurkan bantuan. BNPB hingga kemarin sore mencatat 303 warga meningeal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama seluruh unsur pemerintah daerah terus memperkuat penanganan darurat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Fokus utama penanganan meliputi pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah yang terputus, serta percepatan distribusi logistik melalui darat dan udara.

Sejumlah armada udara telah dikerahkan, termasuk helikopter BNPB, Heli TNI AD Bell 412EPI, MI-17V5, serta helikopter bantuan dari mitra swasta. Pesawat Cessna Caravan juga dimanfaatkan untuk pengiriman logistik dan mobilisasi personel, terutama ke daerah yang belum dapat ditembus kendaraan darat.

“Seperti Sibolga, sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus lewat darat, tetapi sudah dapat dicapai melalui udara untuk pendistribusian logistik,” ujar Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

Di Sumatera Utara, ribuan warga mengungsi akibat rumah rusak dan akses transportasi yang terputus. Pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

“Untuk transportasi Sibolga–Padang Sidempuan, pengerjaan pembukaan akses sudah kita lakukan hingga sore hari ini dan akan terus dilanjutkan,” ucap Kepala BNPB.

Sementara itu, di Sumatera Barat, data sementara mencatat 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah jalur provinsi dan nasional terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Meski demikian, logistik dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba di wilayah terdampak, sementara delapan titik tambahan masih dalam proses pengiriman.

Situasi serupa terjadi di Aceh, di mana kerusakan jembatan dan jalan nasional menyebabkan terputusnya jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta akses perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah hingga kini belum dapat dijangkau melalui jalur darat.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB dan kementerian/lembaga mengerahkan lima helikopter perbantuan yang ditempatkan di Bandara Silangit guna mendukung distribusi logistik ke Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang terisolasi. Alat berat dari berbagai instansi juga terus bekerja membuka akses yang tertutup material longsor.

Dalam hal logistik, tahap pertama pengiriman bantuan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah terpenuhi 100 persen. Sementara pengiriman ke Mandailing Natal masih terkendala karena akses darat belum sepenuhnya pulih. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, tenda, dan bahan pangan telah diterima di lapangan dan mulai disalurkan secara bertahap.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BNPB: Korban Meninggal Bencana Hidrometeorologi Sumatera Naik Jadi 303 Jiwa

SILANGIT, Aktual.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan total korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 303 jiwa. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan data tersebut berpotensi bertambah karena operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung intensif di tiga provinsi itu.

Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih hilang, dengan dampak terbesar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

“Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian oleh tim gabungan. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” ujar Suharyanto, Sabtu (29/11).

Ribuan warga mengungsi akibat kerusakan permukiman dan terputusnya akses. Sejumlah jalur nasional seperti Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung putus total, sementara beberapa jembatan di Pandan dan Manduamas juga terputus. BNPB mengerahkan lima helikopter untuk distribusi logistik dari Bandara Silangit ke wilayah yang terisolasi.

Di Aceh, BNPB mencatat 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Sebanyak 48.887 kepala keluarga mengungsi, terutama di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. “Untuk Aceh ada 47 meninggal dunia, 51 masih hilang, dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya,” jelas Suharyanto.

Akses Banda Aceh–Lhokseumawe dan jalur perbatasan Aceh–Sumut masih terputus. BNPB mengaktifkan komunikasi darurat menggunakan Starlink serta mengirim logistik melalui udara karena banyak wilayah belum bisa ditembus lewat darat.

Sementara itu, di Sumatera Barat, BNPB mencatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban terbanyak. Sebanyak 77.918 warga mengungsi di berbagai titik, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Helikopter dan pesawat Caravan telah dikerahkan untuk mempercepat distribusi bantuan.

BNPB memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan relawan terus diperkuat untuk membuka akses, memperbarui data korban, dan memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...175176177...43,175Halaman 176 dari 43,175

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya