Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 2

Klik Sekali Rekening Bisa Terkuras, OJK Bongkar Maraknya SMS Scam dan Lowongan Kerja Palsu

Jakarta, Aktual.com — Maraknya penipuan digital melalui pesan singkat dan lowongan kerja daring palsu kian meresahkan masyarakat. Dalam sehari, seseorang bahkan bisa menerima hingga 10 pesan penipuan berisi tautan berbahaya yang berpotensi menguras data pribadi dan dana di rekening korban.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai masifnya SMS scam dan penipuan digital menjadi ancaman serius bagi keamanan ekonomi masyarakat, terutama anak muda dan perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan intensitas SMS penipuan saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

“Saya sendiri bisa menerima lima sampai sepuluh SMS penipuan dalam sehari. Kalau tautannya diklik, rekening bisa langsung terkuras,” ujar Friderica dalam kegiatan Edukasi Keuangan bagi Segmen Perempuan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiky itu, pelaku memanfaatkan berbagai modus dengan mengaku sebagai aparat penegak hukum, penyedia layanan publik, hingga penyelenggara undian berhadiah. Salah satu modus yang paling marak belakangan ini adalah e-tilang palsu.

“Yang terbaru dan sangat marak itu e-tilang palsu. Orang panik, lalu tanpa sadar memberikan informasi pribadinya,” katanya.

Selain SMS scam, OJK juga menyoroti meningkatnya penipuan berkedok lowongan kerja online yang banyak menyasar generasi muda. Modus ini biasanya menawarkan pekerjaan ringan, seperti klik berbayar, sebelum korban diminta menyetor sejumlah uang.

“Anak-anak muda ditawari pekerjaan mudah, cukup klik lalu dapat uang, padahal itu bagian dari skema scam,” ujar Kiky.

Ia menambahkan, perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga juga menjadi sasaran empuk penipuan digital, mulai dari diskon belanja daring palsu hingga hadiah akhir tahun fiktif. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, tidak mudah tergiur tawaran keuntungan cepat, serta segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komnas HAM Ingatkan Penanganan Bencana di Sumatera Harus Berbasis Hak Asasi Korban

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengingatkan kepada seluruh pihak agar penanganan korban bencana di berbagai wilayah Sumatera harus berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut dia, hak-hak dasar yang harus dipenuhi adalah pangan sehari-hari, air bersih, hingga listrik. Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penanganan bencana itu harus berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi mulai dari (perlindungan) kelompok rentan, hak-hak dasar ya,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (22/12).

Menurut dia, Komnas HAM juga sudah turun ke wilayahnya bencana di Sumatera untuk melakukan pengamatan situasi dan melakukan aksi kemanusiaan.

Namun terkait usulan penaikan status menjadi Bencana Nasional, menurut dia, hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Dia mengatakan Komnas HAM akan lebih fokus kepada penyebab bencana tersebut terjadi. Dia menilai harus ada investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab tragedi itu.

“Kami juga sedang melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan informasi terkait itu,” kata dia.

Di samping itu, dia pun menilai bahwa gerakan solidaritas masyarakat untuk korban bencana sangat luar biasa.

Menurut dia, para relawan yang menjadi garda terdepan harus diapresiasi dengan besar.

“Karena itu menjadi kekuatan besar gitu ya dari masyarakat kita dan bagi para korban untuk bisa membangun resiliensi yang lebih baik gitu sampai hari ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Libur Nataru Bukan Sekadar Wisata, Pemerintah Dorong Ekonomi Kreatif Daerah Naik Kelas

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menilai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi kreatif daerah. Peningkatan mobilitas wisatawan selama periode tersebut memberikan dampak langsung terhadap subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, seni pertunjukan, hingga produk kreatif berbasis kearifan lokal.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Nataru merupakan etalase strategis bagi industri kreatif daerah untuk menampilkan produk terbaiknya kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Daerah tujuan wisata, menurutnya, memiliki peluang besar memanfaatkan momen ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Selama Nataru ini kami meyakini momentum tersebut menjadi ajang menampilkan industri kreatif dari berbagai daerah, terutama daerah yang dikunjungi wisatawan nusantara maupun mancanegara,” ujar Teuku Riefky dalam acara Ekraf Annual Report (EAR) 2025 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, pergerakan wisatawan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi kreatif di daerah. Pelaku usaha mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan omzet sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas.

“Momentum ini penting untuk mengangkat kualitas produk daerah, bukan hanya nama wilayahnya, tetapi juga daya saing produknya,” katanya.

Pemerintah berharap dampak ekonomi selama Nataru tidak bersifat sementara. Industri kreatif daerah didorong agar mampu naik kelas, memperkuat posisi di pasar nasional, dan dalam jangka panjang menembus pasar global.

“Ke depan, kami berharap industri kreatif daerah ini bisa masuk pasar nasional dan pada saatnya mampu go global,” ujar Teuku Riefky.

Sejalan dengan itu, pemerintah menilai penguatan kelembagaan di daerah menjadi faktor kunci pengembangan ekonomi kreatif nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Dalam Negeri memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif atau menggabungkannya dengan dinas lain, seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kebijakan ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran karena tidak menambah jumlah aparatur maupun infrastruktur. Penguatan dilakukan pada nomenklatur dan fokus kebijakan, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku ekonomi kreatif daerah.

Dengan sinergi antara momentum Nataru dan penguatan struktur kelembagaan, pemerintah optimistis kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional akan semakin kuat dan berkelanjutan.

(RACHMA PUTRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemkot Tangerang dan PT OISN Sepakati Pengakhiran PSEL, Sachrudin Pastikan Program Pengelolaan Sampah Berlanjut

Tangerang, aktual.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama PT Oligo Infra Swarna Nusantara (PT OISN) menyepakati pengakhiran kerja sama Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang.

Pengakhiran kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan, yang sekaligus mencabut Perpres Nomor 35 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan PSEL sebelumnya.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menjelaskan bahwa kesepakatan pengakhiran kerja sama ini merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat dalam rangka percepatan pengembangan energi bersih.

“Pada hari ini, Senin, 22 Desember 2025, Pemkot Tangerang dan PT OISN telah menyepakati penyelesaian kerja sama. Perpres 109 Tahun 2025 mengatur transformasi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dan mewajibkan seluruh perjanjian kerja sama lama yang berbasis Perpres 35 Tahun 2018 untuk diakhiri, agar dapat beralih ke ketentuan regulasi yang baru,” ujar Sachrudin usai penandatanganan kesepakatan di Ruang Rapat Wali Kota Tangerang.

Meski demikian, Sachrudin menegaskan bahwa pengakhiran kerja sama ini tidak berdampak pada komitmen Pemkot Tangerang dalam pengelolaan persampahan. Pemerintah daerah tetap menjalankan tanggung jawab penuh melalui penguatan berbagai infrastruktur dan program persampahan.

“Pengelolaan sampah di Kota Tangerang tetap berjalan optimal melalui pengembangan TPS 3R, pemanfaatan RDF (Refuse Derived Fuel), penguatan bank sampah, serta mendorong pengurangan sampah dari sumbernya di tingkat masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengakhiran kerja sama ini bukanlah penghentian proyek PSEL secara permanen, melainkan menjadi awal baru agar implementasi PSEL di Kota Tangerang ke depan dapat lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menyampaikan bahwa proses pengakhiran kerja sama telah disepakati secara clean and clear oleh kedua belah pihak.

“Kedua belah pihak sepakat untuk menerima seluruh proses yang telah berjalan tanpa adanya tuntutan ganti rugi di kemudian hari. Hal ini dilakukan agar kita dapat melangkah ke implementasi Perpres 109 Tahun 2025 dengan lebih mantap dan lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, pengelolaan persampahan akan dilanjutkan melalui skema aglomerasi atau kerja sama regional Tangerang Raya sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kapolri Wanti-Wanti Potensi Bencana di Banten saat Libur Nataru 2025–2026

Jakarta, aktual.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan jajaran personel Polri dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mewaspadai potensi bencana di Banten saat masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.

Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau Pelabuhan Merak, Banten, Jawa Barat, pada Senin (22/12), bersama Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Basarnas, TNI, Kemenko Polkam, BNPB, dan pejabat Mabes Polri.

Dalam pemaparannya yang dilansir dari keterangan dikonfirmasi, Kapolri mengatakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menginformasikan bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang diramalkan masuk dalam kriteria curah hujan tinggi.

Berangkat dari pengalaman dampak siklon senyar yang terjadi di wilayah Sumatera, pemimpin Korps Bhayangkara itu menekankan jajaran untuk mengantisipasi prakiraan cuaca ataupun segala informasi dari pihak BMKG.

“Jadi, beberapa hal kami tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate (remehkan). Ikuti terus perkembangan BMKG sehingga kita bisa segera informasikan ke masyarakat,” ucapnya.

Kapolri juga mengingatkan jajaran untuk mengoptimalkan kesiapan dan antisipasi mulai dari curah hujan hingga gelombang atau ombak tinggi ketika momen mudik dan arus balik Nataru.

“Tentunya harus betul-betul menjadi perhatian, mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, komunikasinya juga harus kuat. Kemudian, peralatan dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan agenda dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain memerlukan personel melaksanakan kegiatan penyelamatan,” tuturnya.

Kapolri juga menyampaikan pesan ataupun atensi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto bagi jajaran selama momen arus mudik maupun balik Nataru 2025.

“Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan intensif untuk kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Nataru dan memberikan pelayanan maksimal agar Nataru berjalan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya harus betul-betul kita siapkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meninjau sarana dan prasarana yang digelar saat momen Nataru, di antaranya dua unit tenda posko bencana, satu unit tenda pasukan, satu unit mobil SAR dan perlengkapannya, satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil derek, satu unit mobil ambulans, hingga dua unit mobil SAR Ditsamapta dan Ditpolairud Polda Banten dan perlengkapannya.

Tak hanya itu, Listyo Sigit juga berkesempatan untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada para pemudik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Evaluasi Pilkada 2024: Bawaslu Akui Keterbatasan, BRIN Tawarkan Alternatif Lewat DPRD

Jakarta, Aktual.com – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan, penanganan pelanggaran Pilkada 2024 menghadapi tantangan signifikan, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi dan keterbatasan kewenangan pengawas. Ia menjelaskan, penanganan pelanggaran banyak bergantung pada laporan dan temuan jajaran Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Pada awal tahapan, pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) belum berjalan optimal karena keterlibatan instansi terkait belum maksimal. Awalnya agak sulit, tapi setelah BKN aktif, prosesnya bisa berjalan lebih baik,” ujar Bagja, saat talk Show
“Merajut Keadilan Potret Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024”, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan, kepala desa tetap dilarang melakukan kampanye meskipun diperbolehkan menjadi anggota partai politik. Namun, batasan aktivitas politik tersebut kerap menyulitkan pembuktian di lapangan. Rahmat juga menyoroti krusialnya peran pengawas dalam mengelola laporan dan temuan, termasuk dari pemantau pemilu.

“Kalau pengawas dihilangkan, itu jadi persoalan,” katanya.

Menurut Rahmat, fungsi pencegahan dan pendidikan politik tidak boleh dilepaskan dari peran Bawaslu. Ia menilai tidak logis jika lembaga pengawas hanya difokuskan pada urusan administrasi. “Pencegahan dan pendidikan itu penting,” tegasnya.

Bawaslu, lanjut dia, telah menyampaikan rekomendasi penguatan kelembagaan kepada DPR dan pemerintah, termasuk terkait perubahan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ia mengingatkan, pengurangan fungsi pengawasan akan berdampak langsung pada pengawasan di TPS, rekapitulasi suara, hingga penggalian informasi.

“Keterangan Bawaslu dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) itu penting,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Puadi menyampaikan refleksi penanganan pelanggaran Pilkada 2024 melalui peluncuran buku Merajut Keadilan. Buku tersebut menghimpun 32 tulisan terpilih dari 155 naskah yang dikirim Bawaslu daerah.

“Ini memotret penanganan pelanggaran,” kata Puadi.

Ia mengakui masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam penanganan politik uang karena Bawaslu tidak memiliki upaya paksa terhadap pihak yang mangkir dari panggilan.

Di sisi lain, Peneliti Utama Badan Riset Inovasi dan Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai wacana Pilkada melalui DPRD masih relevan dengan sejumlah perbaikan mendasar. Menurutnya, mekanisme tersebut harus melibatkan tokoh masyarakat dan civil society sebagai panelis seleksi.

“Masyarakat tidak ditinggalkan,” ujarnya.

Siti menilai, orientasi Pilkada perlu digeser dari popularitas menuju integritas dan kualitas. Ia menyoroti maraknya politik uang dan praktik transaksional yang terus berulang sejak Pilkada langsung digelar.

“Integritas dan kualitas itu yang utama,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

123...43,105Halaman 2 dari 43,105

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya