2 April 2026
Beranda blog Halaman 3

Jepang Dukung kemerdekaan Negara Palestina

Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemerdekaan negara Palestina. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, aktual.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyatakan sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemerdekaan negara Palestina.

Hal itu disampaikan PM Sanae dalam akun Instagram resminya, dilihat Kamis (2/4/2026).

“Kami membicarakan situasi di Timur Tengah, dan saya rasa itu pencapaian yang luar biasa bahwa kami bisa sepakat dengan Presiden Prabowo untuk ‘berkolaborasi dan menanggapi ketenangan awal situasi’. Saya juga akan mendukung negara Palestina,” ujar PM Sanae.

Diketahui Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi perdana ke Jepang selama 29-31 Maret 2026. Presiden Prabowo mengawali kunjungan dengan menemui Kaisar Naruhito di Imperial Palace, Tokyo, pada 30 Maret. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan PM Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka pada 31 Maret.

Selain membicarakan situasi konflik di kawasan Timur Tengah memanas imbas perang AS-Israel dan Iran, PM Sanae juga menjelaskan pertemuan dengan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan bilateral untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keamanan.

“Secara khusus, kami mengonfirmasikan bahwa kami akan lebih mempromosikan kerja sama ekonomi menggunakan kekuatan Jepang seperti perdagangan dan investasi, AZEC (Masyarakat Asia Zero Emission), energi, Al, pencegahan bencana, perikanan, mineral kritis, dll,” ujar PM Sanae.

“Kerja sama keamanan termasuk OSA (dukungan untuk penguatan kapasitas keamanan pemerintah), kerja sama keamanan dan pertahanan maritim, dan kerja sama dalam pengembangan bakat industri,” sambungnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia dan Jepang mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, pada Selasa, 31 Maret 2026.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” ujar Presiden Prabowo.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan ini, dan di tengah ketidakpastian itu hubungan baik kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita,” ungkap Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Ombudsman Minta Dukungan DPR, Anggaran Pengawasan Program Prioritas Nasional Didorong Segera Cair

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-Ombudsman RI
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-Ombudsman RI

Jakarta, aktual.com – Ombudsman RI (ORI) meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk turut mendorong agar usulan anggaran Pengawasan Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dapat segera direalisasikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan usulan tersebut sudah dituangkan dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prioritas Nasional.

“Sudah kami sampaikan usulannya ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini kami juga minta dukungan Komisi II,” kata Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menyampaikan program kerja Ombudsman RI disusun dengan rincian target laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI sebanyak 725 laporan, laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Perwakilan 7.100 laporan, serta laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik 17 laporan.

Kemudian, laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang yang bersifat tematik dan selektif khusus program prioritas presiden 34 laporan, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga 85 kementerian/lembaga, serta opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah 552 pemerintah daerah.

Najih mengungkapkan realisasi anggaran yang telah dicapai Ombudsman RI sebesar Rp251,98 miliar atau sebesar 20,62 persen. Dari nilai tersebut, sampai dengan 27 Maret 2026, ORI telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan sudah menyelesaikan 1.567 laporan.

Ombudsman juga melakukan melaksanakan program pencegahan malaadministrasi pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 dan penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2026.

Dia meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Update BNPB: Gempa 7,6 SR Guncang Bitung, 1 Warga Meninggal

Jakarta, Aktual.com – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, mengonfirmasi satu warga meninggal dunia akibat tertimpa puing bangunan dalam gempa bumi magnitudo 7,6 di Kota Bitung, pagi tadi.

“Seorang warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung KONI, lapangan olahraga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi pada Kamis (2/4) pukul 05.48 WIB. Korban segera dievakuasi oleh tim gabungan bersama masyarakat sekitar,” kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan laporan perkembangan kaji cepat di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, kerusakan infrastruktur juga teridentifikasi, meliputi satu unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

Guncangan gempa bumi dirasakan sangat kuat di wilayah Kota Bitung dan Kota Ternate dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik. Kondisi tersebut menimbulkan kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait di berbagai daerah saat ini terus melakukan pemantauan, asesmen, serta koordinasi penanganan darurat.

“Fenomena gempa bumi ini juga telah memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian bervariasi di beberapa wilayah. Adapun ketinggian tsunami di Halmahera Barat tercatat mencapai 0,3 meter, Bitung 0,2 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, dan Belang 0,68 meter,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menegaskan bahwa waktu tiba gelombang dapat berbeda dan gelombang pertama tidak selalu menjadi yang terbesar. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan menjauhi area berisiko.

Hasil pemantauan lanjutan BMKG mencatat 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) hingga pukul 06.50 WIB, dengan magnitudo terbesar mencapai 5,5. Dua gempa susulan signifikan terjadi pada pukul 06.07 WIB (M 5,5) dan pukul 06.12 WIB (M 5,2) yang tidak berpotensi tsunami.

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap tenang namun waspada, segera menjauhi pantai dan muara sungai, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi apabila merasakan gempa kuat atau menerima peringatan resmi.

Masyarakat juga diminta membantu kelompok rentan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi mengenai dampak gempa bumi ini akan diperbarui secara berkala.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komisi XIII DPR Soroti Kasus Andrie Yunus, Sugiat Dorong Peradilan Koneksitas hingga Opsi TGPF

Foto dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus ditampilkan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar/aa.
Foto dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus ditampilkan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar/aa.

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ia mengusulkan agar proses hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan koneksitas.

Menurut Sugiat, skema peradilan koneksitas dapat diterapkan apabila terdapat keterlibatan unsur militer dan sipil dalam satu perkara. Ia menilai pendekatan ini masih menjadi opsi yang proporsional.

“Peradilan koneksitas ini masih bagus, karena polisi tetap melakukan penyelidikan untuk pelaku yang berasal dari sipil, sementara peradilan militer tetap berjalan untuk pelaku dari unsur militer,” kata Sugiat kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Ia juga menegaskan agar penanganan perkara tidak sepenuhnya diserahkan ke peradilan militer. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan memicu reaksi publik.

“Jika hanya melalui peradilan militer, ini akan berlangsung tertutup. Dugaan saya, akan ada gelombang protes dari masyarakat sipil jika transparansi tidak dikedepankan,” ujar Sugiat.

Selain opsi tersebut, Sugiat menyebutkan adanya alternatif lain dalam mengusut kasus ini, yakni dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ia menilai langkah ini dapat menjadi solusi atas keterbatasan penanganan lintas institusi.

“Sesuai arahan Presiden, sebaiknya dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini akan mampu melampaui kesulitan institusional kepolisian untuk menyentuh oknum TNI. Ini adalah skenario paling baik,” ujar Sugiat.

Lebih lanjut, ia juga mengusulkan agar kasus tersebut dapat diproses melalui peradilan umum. Menurutnya, hal itu penting karena korban merupakan warga sipil sehingga penanganan perkara harus berlanjut hingga proses pengadilan.

“Alasannya jelas, korbannya adalah warga sipil. Polisi harus meneruskan penyelidikan dan segera melimpahkannya ke kejaksaan agar diproses di peradilan umum,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

AS Bidik Tiga Pangkalan Militer di Greenland, Perluas Kehadiran Strategis di Arktik

Arsip foto - Pemandangan udara jalanan Nuuk, ibu kota Greenland, yang tampak tenang setelah badai pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai niatnya untuk mengambil alih wilayah Denmark tersebut mereda pada 27 Januari 2026. Terlepas dari ketenangan diplomatik, penduduk Greenland bersikeras bahwa mereka tidak menginginkan kendali AS atas pulau itu, maupun penerapan kebijakan anti-imigran AS. ANTARA/Ahmet Abbasi/Anadolu/pri.
Arsip foto - Pemandangan udara jalanan Nuuk, ibu kota Greenland, yang tampak tenang setelah badai pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai niatnya untuk mengambil alih wilayah Denmark tersebut mereda pada 27 Januari 2026. Terlepas dari ketenangan diplomatik, penduduk Greenland bersikeras bahwa mereka tidak menginginkan kendali AS atas pulau itu, maupun penerapan kebijakan anti-imigran AS. ANTARA/Ahmet Abbasi/Anadolu/pri.

Washington, aktual.com – Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan dengan Denmark untuk mendapatkan akses ke tiga pangkalan militer tambahan di Greenland, termasuk dua yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh pasukan AS beberapa dekade lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Pentagon Gregory Guillot, sebagaimana dilaporkan The New York Times pada Rabu (1/4). Kesepakatan potensial ini dilaporkan akan menjadi ekspansi signifikan pertama kehadiran militer AS di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Negosiasi tersebut mencakup lokasi yang pernah digunakan sebagai pangkalan AS selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, tetapi kemudian dikembalikan kepada otoritas Denmark dan Greenland setelah penarikan pasukan AS. Lokasi pangkalan itu adalah Narsarsuaq yang dikembalikan pada 1950-an dan Kangerlussuaq pada 1990-an.

Kendati demikian, pejabat Pentagon menolak merinci jumlah pasukan yang mungkin akan ditempatkan di pulau tersebut. Namun, Jenderal Guillot dilaporkan menyatakan bahwa fasilitas tersebut akan mendukung pasukan operasi khusus dan unit angkatan laut.

Sebagian besar infrastruktur militer di lokasi tersebut telah dibongkar, sebut laporan NYT tersebut, meskipun kedua lokasi masih memiliki bandara operasional kecil. Narsarsuaq juga memiliki pelabuhan laut dalam, sementara Kangerlussuaq memiliki landasan pacu panjang yang mampu menampung pesawat besar.

Para ahli yang dikutip oleh surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Denmark memiliki kemampuan terbatas untuk memblokir rencana AS.

Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Namun, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa wilayah tersebut seharusnya bergabung dengan AS, dengan alasan pentingnya posisi strategis pulau itu bagi keamanan nasional.

Otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Washington agar tidak mengambil alih pulau tersebut, serta menegaskan bahwa mereka mengharapkan integritas wilayah mereka dihormati.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemprov Sumut Usulkan Desa Bawomataluo Jadi Warisan Dunia UNESCO, Siapkan Dokumen Nominasi

Pelompat batu melompati tumpukan batu setinggi 2,1 meter untuk difoto bersama para turis mengunjungi desa cagar budaya nasional Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (9/3/2019). Hombo (lompat) batu dalam bahasa suku Nias merupakan salah satu ciri khas budaya dari Nias Selatan yang berasal dari tradisi latihan perang pada masa kerajaan. ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Pelompat batu melompati tumpukan batu setinggi 2,1 meter untuk difoto bersama para turis mengunjungi desa cagar budaya nasional Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (9/3/2019). Hombo (lompat) batu dalam bahasa suku Nias merupakan salah satu ciri khas budaya dari Nias Selatan yang berasal dari tradisi latihan perang pada masa kerajaan. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Medan, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan Desa Bawomataluo yang merupakan desa adat di Kabupaten Nias Selatan menjadi situs warisan dunia UNESCO.

“Saat ini kami sedang memproses Desa Bawomataluo agar dapat menjadi situs warisan UNESCO. Kita sudah melakukan sosialisasi di Nias dan nanti kita melanjutkan penyusunan dossier (dokumen) Bawomataluo,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut Yuda Pratiwi Setiawan dalam temu pers di Medan, Rabu (1/4).

Desa ini, lanjut dia, memiliki tradisi lompat batu dan Rumah Adat Omo Sebua yang dinilai punya keunikan budaya megalitik dan masih lestari hingga kini.

Menurutnya, Bawomataluo yang memiliki arti Bukit Matahari karena terletak di atas bukit di Kepulauan Nias ini telah masuk dalam tentative list UNESCO sejak 2009.

“Pemprov Sumut terus berupaya mendorong pengakuan dunia internasional atas destinasi wisata di Kepulauan Nias ini,” tegas Yuda.

Ia mengatakan Desa Bawomataluo memiliki nilai budaya tinggi tercermin dari kondisi geografis maupun kehidupan masyarakatnya.

Desa Bawomataluo berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut (mdpl) menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk omo sebua atau rumah raja berusia lebih dari 200 tahun.

“Desa ini juga memiliki tradisi lompat batu atau tradisi Fahombo yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Selama ini menjadi daya tarik tersendiri wisatawan berkunjung ke Sumatera Utara,” katanya.

Setelah tahap sosialisasi ini, lanjutnya, maka proses pengusulan dilanjutkan dengan penyusunan preliminary assessment atau penilaian pendahuluan sebagai syarat UNESCO.

“Sesuai prosedur UNESCO, tahapan ini menjadi syarat sebelum pengajuan nominasi penuh secara resmi,” tutur Yuda.

Selain itu Pemprov Sumut terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya, antara lain Masjid Azizi di Kabupaten Langkat.

“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi administrasi yang disyaratkan agar dapat mengusulkan cagar budaya daerah menjadi cagar budaya provinsi,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain