16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 213

Mendukbangga Soroti Pentingnya Tanggung Jawab Orang Tua Tangani Kasus Bullying Anak

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Jakarta, aktual.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua untuk menangani maraknya kasus perundungan atau bullying anak.

“Kesehatan mental hari ini penting, kasus bullying itu tidak hanya anak-anak, mereka jangan pernah kita salahkan. Saya berpendapat anak tidak pernah bersalah karena itu kesalahan orang tua, ke mana orang tuanya? Apakah mencari duit terus? Apakah mencari duit untuk keluarga kah? Padahal kadang-kadang tidak untuk keluarga,” katanya dalam Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025 di Jakarta, Rabu (26/11).

Wihaji menyebutkan, saat ini ada 74.092.313 keluarga yang terdata, di mana keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum pernah kawin tercatat sebanyak 46.739.887.

“Isu yang sekarang lagi ramai adalah kesehatan mental. Hati-hati, meski ini terlihat sederhana, tetapi hari ini lumayan, mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun itu kesepian, ada orang tua seperti tidak ada, punya bapak tetapi seperti tidak punya bapak,” paparnya.

Mendukbangga juga mengemukakan, usia remaja yang produktif berdasarkan hasil kajian di pendataan keluarga tersebut memiliki keluarga baru, yakni ponsel atau handphone.

“Apa hasil riset kita? Mereka punya keluarga baru. Umur 10 sampai 24 tahun itu punya keluarga baru. Apa keluarga baru itu? Handphone, sekarang sudah menjadi orang tua mereka, sudah menjadi bapak mereka, hati-hati, ini sederhana tetapi penting,” tuturnya.

Wihaji menegaskan, untuk mencegah perundungan hingga kekerasan terhadap anak, Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran penting untuk mengubah perilaku keluarga melalui berbagai program, termasuk bina keluarga remaja.

“Ini urusan saya, karena urusan kita di Kemendukbangga/BKKBN adalah mengubah perilaku dan menggerakkan, memang terlihat sederhana, tetapi ini sangat penting,” kata Wihaji.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBNU Umumkan Pemberhentian Gus Yahya dan Instruksikan Rapat Pleno Segera

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya

Jakarta, aktual.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan bahwa Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum sejak 26 November 2025. Dalam penjelasannya, PBNU menegaskan bahwa Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan ataupun hak terkait posisi tersebut.

Penegasan itu tercantum dalam surat edaran PBNU mengenai tindak lanjut keputusan rapat harian syuriyah, yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Aam Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” tertulis dalam surat tersebut.

Surat itu juga menyebut, “Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.”

Dalam edaran tersebut, PBNU diperintahkan untuk segera menyelenggarakan rapat pleno. Agenda rapat itu ditujukan untuk membahas pemberhentian serta penggantian para fungsionaris di tubuh PBNU.

“Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat, Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera menggelar rapat pleno,” demikian keterangan yang dimuat dalam surat itu.

Selain itu, selama posisi Ketua Umum PBNU belum terisi, kewenangan penuh organisasi berada pada Rais Aam sebagai pucuk pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

Katib Aam Tajul Mafakhir membenarkan keaslian surat tersebut. Ia menegaskan bahwa dokumen itu merupakan risalah keputusan rapat. “Demikian bunyi keputusannya dalam risalah rapat itu,” ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rosan Ajak Purbaya Ikut Negosiasi Utang Whoosh di China Nanti

(Tengah) CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Perkasa Roeslani di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira
(Tengah) CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Perkasa Roeslani di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

Tangerang Selatan, aktual.com – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Perkasa Roeslani memberikan sinyal mengajak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh di China pada Desember 2025 ini.

“Secepatnya, insya Allah (pada Desember),” kata Rosan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (26/11).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi intens dengan Menkeu Purbaya dan mempersiapkan proposal matang terkait restrukturisasi utang Whoosh kepada China.

“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal ke China-nya,” ujar dia.

Pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut mengatakan Indonesia akan mengirimkan tim khusus lebih awal sebelum ia dan Purbaya bertolak ke Negeri Tirai Bambu.

“Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China. Tapi nanti gong-nya (negosiasi utang Whoosh), mungkin saya dengan Pak Purbaya,” kata Rosan pula.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan pihaknya mengajak Menkeu Purbaya dalam upaya negosiasi utang kereta cepat Whoosh dengan China.

“Iya, dong (diajak). Pak Purbaya kan Menteri Keuangan. Dia tentu akan masuk di sana,” ujar Pandu di sela-sela Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11).

Sementara, Menkeu Purbaya menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek Whoosh.

Menurut Purbaya, di Jakarta, Jumat (14/11), pembahasan saat ini cenderung mengarah pada pembagian peran bersama antara pemerintah dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam konteks itu, Kemenkeu bakal menanggung bagian proyek infrastruktur, seperti jalan maupun rel. Sedangkan bagian lain, seperti urusan rolling stock, bukan menjadi tanggungan Kemenkeu.

Namun, Purbaya mengatakan, belum ada keputusan final terhadap pembahasan itu.

Selain itu, dalam rencana penyelesaian ini, Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mendikdasmen Paparkan Hasil Monitoring TKA, Temukan Aktivitas Pelanggaran

Tangkapan layar-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan hasil monitoring Tes Kemampuan Akademik (TKA) saat sesi Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disiarkan secara daring melalui YouTube di Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025). ANTARA/Hana Kinarina
Tangkapan layar-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan hasil monitoring Tes Kemampuan Akademik (TKA) saat sesi Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disiarkan secara daring melalui YouTube di Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025). ANTARA/Hana Kinarina

Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan hasil monitoring Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menemukan beberapa aktivitas pelanggaran, mulai dari live streaming saat pengerjaan hingga aktivitas menjual soal.

Mu’ti memaparkan hasil monitoring tersebut saat sesi Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disiarkan secara daring melalui YouTube di Jakarta Pusat pada Rabu (26/11).

“Pelaksanaan tahun ini juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta tes maupun pengawas atau teknisi,” kata Mendikdasmen Mu’ti.

Dalam paparannya, pihaknya menemukan sebanyak 4 kasus terkait penggunaan gawai saat pelaksanaan TKA, 8 kasus terkait live streaming pada saat pengerjaan TKA, dan 3 kasus terkait kegiatan menjual soal TKA.

Sementara terkait pelanggaran pembocoran soal TKA melalui media sosial, Mu’ti memaparkan sebanyak 11 kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui platform Tiktok, 28 kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui WhatsApp group, dan 1 kasus terkait usaha pembocoran soal TKA melalui platform X.

Ia menambahkan keseluruhan aktivitas pelanggaran tersebut dilakukan oleh murid yang menjadi peserta TKA.

“Untuk itu, Kemendikdasmen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktek-praktek kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Kami akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sekecil apapun guna menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan TKA,” tegas Mu’ti.

Ia berharap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan TKA tahun ini dapat memperbaiki pelaksanaan TKA pada tahun berikutnya sehingga pelaksanaan tes tersebut semakin efektif dan akuntabel.

“Kami terus berupaya secara maksimal untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar pelaksanaan TKA ke depan semakin lancar, efektif, dan akuntabel bagi seluruh peserta di seluruh daerah,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menhan Sjafrie Ungkap Kebocoran Timah Capai 80 Persen

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamseoddin (kiri) bertemu dengan Chief of the General Staff and First Deputy Minister of Defence of the Republic of Belarus H.E. Major General Pavel Nikolaevich Muraveyko di Belarusia, Senin (28/7/2025) Aktual/Ho-Humas Kemhan

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin hadir sebagai narasumber utama dalam Leaders’ Strategic Forum dan Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung di Hotel Inter Continental Jakarta pada Selasa, 25 November 2025. Acara ini mengangkat tema mengenai penguatan stabilitas sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sjafrie menegaskan perlunya sinergi antara sektor stabilitas dan ekonomi untuk menghadapi tantangan global maupun domestik yang semakin kompleks. Ia menyoroti sejumlah persoalan sistemik yang dinilai berdampak langsung pada kerugian negara serta membuka ruang bagi praktik ilegal, terutama di sektor sumber daya alam seperti timah dan sawit.

Sjafrie menyebut kerugian negara akibat penyelundupan timah mencapai angka yang sangat besar. Ia mengatakan kerugian itu bisa mencapai 80 persen dari potensi pendapatan PT Timah.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Sjafrie menilai bahwa pembenahan sistem harus dilakukan secara komprehensif agar potensi kebocoran pendapatan negara dapat diatasi.

Di saat yang sama, ia menekankan pentingnya membangun kemandirian industri pertahanan sebagai bagian strategis dari penguatan ketahanan ekonomi nasional. Ia juga menyinggung tantangan global di bidang keamanan siber, yang menurutnya memerlukan respons serius dan terkoordinasi agar tidak menjadi celah yang melemahkan stabilitas negara.

Sjafrie mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Ia mengatakan pentingnya langkah bersama untuk menertibkan sistem dan mendukung terbentuknya National Safety Net yang dapat menopang pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jalan Ditutup & Tak Beri Solusi, Warga Penjaringan Bakal Geruduk Kantor CMNP!

Jakarta, aktual.com – Warga RW 013 Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdampak proyek pembangunan Tol Harbour Road II Ancol mengaku kecewa setelah pihak dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) tidak hadir dalam pertemuan lanjutan yang telah disepakati sebelumnya. Padahal, pihak CMNP sudah berjanji akan hadir menemui warga siang ini, Selasa (25/11/2025).

Adapun, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut mediasi warga dengan CMNP yang digelar kemarin Senin (24/11).

Kemarahan warga kian tak terbendung hingga akan geruduk kantor CMNP.

Dalam pertemuan sebelumnya, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya permintaan agar akses Jalan Utama Rawa Bebek Selatan yang kini ditutup total akibat pembangunan Tol Harbour Road II dibuka kembali.

“Nah ini yang saya sesalkan itu, pihak dari CMNP ini nggak hadir, kemarin bilang siap hadir, tapi hari ini nggak hadir. Ini saya kecewa sebagai warga, senagai tokoh masyarakat yang ada di RW 13, saya kecewa,” kata Tokoh Masyarakat RW 013 Rochimmanto alias Rohim kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

“Hingga hari ini, belum ada solusi untuk penutupan akses jalan warga oleh CMNP,” sambungnya.

Lebih rinci, Rohim menjelaskan selain pembukaan akses jalan utama yang mematikan mata pencaharian warga, warga juga mempertanyakan apakah CMNP tidak memikirkan apabila terjadi keadaan darurat untuk ambulans hingga pemadam kebakaran.

Sebab, Jalan Rawa Bebek Selatan kini hanya bisa dilalui satu motor setelah ditutup CMNP.

Selain itu, warga meminta CMNP memikirkan dampak ekonomi bagi warga. Pasalnya, para pelaku UMKM di Jalan Rawa Bebek Selatan lumpuh atau tutup total pasca jalan tersebut ditutup.

“Bagaimana aksesnya kalau ada masyarakat yang lahiran, sakit, ada kebakaran, jangankan buat mobil, motor aja masih susah untuk kita mengambil aksesnya. Sementara diskusi kemarin aspirasinya itu, infonya deadline-deadline segala macem. Jadi, hari ini saya kecewa lah. Ini saya kecewa diskusinya tidak ada eksekusi, itu saja,” katanya.

Sementara itu, LMK RW 013 Endang Wijaya Diharja menegaskan bahwa agenda hari ini seharusnya menindaklanjuti aspirasi warga kemarin soal pembukaan akses jalan utama.

“Padahal kesepakatan kemarin, pertemuan kemarin itu membahas tentang akses. Akses mana yang kita buka, akses mana yang kita tutup, dan buka mana yang kita buat lewati ambulan, pemadam kebakaran, orang sakit, dan lain-lain tetapi hal itu tidak disampaikan, dan menurut saya pertemuan tadi pagi itu mentah, dan omon-omon aja, tidak ada hasilnya,” ucap dia.

“Kita disini ada pelaku usaha, kita ada dampak ekonomi, ada dampak sosial, itu zalim tidak dipikirkan CMNP. Tidak ada solusinya,” ucap Endang.

Dia mendesak CMNP agar secepat mungkin menemui warga dan memberikan solusi terbaik. Sebab, jika aspirasi ini terus diabaikan, maka warga akan menggelar aksi.

“Ya kalau aspirasi tidak ditindaklanjuti, warga akan turun aksi, kita geruduk. Kita akan demo ke kantor CMNP, dan kita ke Istana Presiden, dan bahkan ke Balai Kota,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Cakas selaku tim pembebasan Tanah atau land acquisition Proyek Harbour II dari CMNP menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim perwakilan untuk menemui warga hari ini. Dia menegaskan bahwa CMNP akan terus berkomunikasi dengan tim untuk memantau perkembangan di lapangan.

“Untuk survei CMNP sudah diwakili oleh Konsultan MK dan Tim Satgas Kolong Tol yang ikut juga dalam dialog kemarin. Saya sendiri ada tugas yang harus saya selesaikan koordinasi dengan BPN,” ucap Cakas saat dihubungi wartawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain