Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
16 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 216

Mendes Yandri: Program Prioritas Presiden Kini Fokus Memperkuat Desa

Jakarta, Aktual.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menegaskan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini semakin diarahkan ke wilayah pedesaan. Ia menyebut desa sebagai pusat percepatan pembangunan nasional.

“Ini bagian dari kolaborasi BNBES untuk memastikan semua program Bapak Presiden Prabowo, yang sekarang banyak masuk desa,” ujarnya dalam kegiatan pelantikan Abdesi Merah Putih, Selasa (25/11).

Yandri menyampaikan bahwa sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, KKP, dan Kementerian Sosial kini terlibat memperkuat pembangunan desa.

Ia menjelaskan, bahwa Abdesi Merah Putih diharapkan menjadi pelatih utama dalam menjalankan berbagai program lintas kementerian. Menurutnya, setelah pelantikan, para pengurus harus bekerja maksimal untuk mengangkat potensi desa dan menghadirkan hasil nyata di lapangan.

Yandri menilai pembangunan nasional harus dimulai dari desa sebagai fondasi penurunan kemiskinan dan penggerak ekonomi. Ia menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat.

“Desa itu fondasi. Organisasi ini harus bekerja di seluruh desa agar persoalan desa cepat selesai,” ujarnya.

Yandri menyampaikan bahwa pemerintah menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan yang dijadwalkan keluar akhir November sebelum menetapkan Permendes mengenai prioritas penggunaan dana desa dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

“Secara detail, Pak Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa) janji akhir November ini akan keluar,” ungkapnya.

Terkait tata kelola dana desa, Yandri memaparkan perkembangan sistem digitalisasi pelaporan melalui Jaksa Jagadesa. “Di Jakarta ada Jaksa Jagadesa, sistem digitalisasi untuk laporan dana desa, termasuk jika ada persoalan,” katanya. Ia menegaskan bahwa sebagian besar masalah dana desa merupakan warisan periode sebelumnya. “Periode lalu banyak persoalan, itu yang mau kita selesaikan. Kalau sekarang sudah mulai bagus,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Zulhas Dorong Desa Jadi Motor Ekonomi Nasional dan  Tekankan Kemandirian Pangan 

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus fondasi utama kemandirian pangan nasional. Ia menilai kebijakan pangan tidak boleh lagi bergantung pada perusahaan besar maupun impor, karena hal itu membuat desa kehilangan nilai tambah ekonominya.

“Jawabannya harus berawal dari desa,” tegas Zulkifli Hasan dalam Pelantikan Pengurus DPP APDESI Merah Putih periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

“Desa itu penggerak utama untuk membangun, mengawasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.”

Zulkifli menyebut konsumsi produk multinasional, termasuk makanan cepat saji, masih membuat arus ekonomi global lebih diuntungkan dibandingkan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah mendorong desa memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal sebagai strategi mengalihkan perputaran uang kembali ke ekonomi desa.

Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi pendorong utama rantai nilai baru di desa, dengan target produksi lebih dari 82 juta porsi pangan per hari. Suplai kebutuhan program tersebut, kata Zulhas, akan digerakkan oleh Kopdes Merah Putih, UMKM, dan BUMDes.

“Ekonomi desa harus tumbuh dari ekosistem pangan yang terintegrasi,” ujar Ketua Umum PAN ini.

Dari sisi politik kebijakan, Zulkifli menekankan bahwa arah pembangunan pangan yang menitikberatkan pada desa merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan model closed loop economy untuk memastikan desa mendapatkan porsi manfaat terbesar dari rantai pasok pangan nasional.

Dalam paparannya, Zulkifli membeberkan capaian produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,7 juta ton—naik 13,47 persen dan tanpa impor beras sepanjang tahun ini. Produksi jagung juga meningkat 9,34 persen menjadi 16,55 juta ton. Ia menilai kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani, disertai meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 124.

Namun, ia mengakui pemulihan ekonomi nelayan dan peternak masih belum optimal, sehingga pemenuhan protein nasional masih menjadi tantangan. Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 kampung nelayan, tambak ikan per kabupaten, serta distribusi pakan dan ayam GPS berharga terjangkau di 20 provinsi.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa seluruh program ekonomi desa membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah moral hazard. “Integritas itu wajib. Program pangan dan gizi tidak akan berhasil kalau di lapangan masih ada penyimpangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Redenominasi Rupiah Syaratkan Disiplin Makro dan Reformasi Kelembagaan

Jakarta, Aktual.com – Perdebatan publik terkait rencana penerapan redenominasi dinilai hanya terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional, dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.

“Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu ‘menghapus tiga nol’, tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya,” ujar Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi, dalam keterangannya kepada aktual.com, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, perdebatan publik mengenai rencana redenominasi rupiah perlu ditempatkan dalam kerangka strategis, bukan sebatas perubahan kosmetik ‘menghapus tiga nol.

Kusfiardi juga menambahkan, aspek perilaku (behavioral risks) merupakan elemen penting yang sering luput dari perdebatan publik. Mengacu pada studi ECB mengenai transisi euro, terdapat risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, hingga bias psikologis masyarakat yang dapat memperburuk kegagalan apabila komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berbasis data.

“Kajian ECB tentang euro mengingatkan risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten,” tegasnya.

Fondasi Makro, Institusional, dan Kapasitas Transisi sebagai Penentu

Kusfiardi menjelaskan, pengalaman internasional menunjukkan pola yang konsisten, yakni redenominasi hanya sukses apabila menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif (reform package) yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi.

“Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi,” tambahnya.

Kusfiardi merujuk pada studi IMF dan Bank Dunia yang memperlihatkan redenominasi hanya efektif di tengah stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel. Ia juga mencontohkan Turki (2005) dan Polandia, yang menghimpun keberhasilan setelah membenahi disiplin makro dan reformasi lembaga serta memperkuat kapasitas bank sentralnya.

Ia juga menjelaskan, literatur mengenai credibility of central banks—salah satunya dibahas oleh Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St. Louis Review—menunjukkan kepercayaan publik merupakan prasyarat krusial agar perubahan angka nominal tidak dipersepsikan sebagai sinyal ketidakstabilan atau krisis.

Lebih lanjut, katanya, berbagai studi kasus Ghana dan Meksiko, serta laporan sistem pembayaran dari BIS–CPMI, memperlihatkan, kapasitas transisi—mulai dari kesiapan infrastruktur IT, integrasi digital, hingga koordinasi pelaku ritel—sering kali menjadi faktor pembeda antara redenominasi yang berjalan mulus dan yang memicu disrupsi harga.

“Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan,” jelas Kusfiardi.

Seluruh rujukan tersebut, menurut Kusfiardi, membentuk pola yang jelas, redenominasi hanya memberikan nilai ekonomi apabila dijalankan berdasarkan fondasi strategis yang kuat, bukan karena motif administratif atau simbolik.

“Redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat,” tutup Kusfiardi.

BRIN Kaji Redenominasi

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan kesiapan BRIN mengkaji wacana redenominasi rupiah. Bahkan, ia menyebut segera memanggil peneliti bidang ekonomi BRIN.

“Kita akan, tim peneliti kita dalam bidang ekonomi, ya kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian,” kata Arif, Selasa, (25/11/2025)

Arif mengatakan kajian yang dilakukan peneliti BRIN akan menjadi rekomendasi kepada Bank Indonesia. “Rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi suatu bahan bagi Bank Indonesia,” sebut dia.

Dia mengaku sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Dalam pertemuan itu, ketiganya turut membicarakan soal redenominasi rupiah.

“Insyaallah hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu bisa kita kaji,” ujar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah. Draft RUU ini akan rampung pada 2026 atau 2027.

Menurut Purbaya, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli masyarakat, misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1.

Dengan redenominasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memperkuat stabilitas dan kredibilitas rupiah di mata publik maupun dunia internasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Buruan! Diskon 30% Kereta Ekonomi dan Angkutan Motor Gratis selama Libur Nataru 2025/2026

Penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Jatinegara, Jakarta. ANTARA/HO-PT KAI Daop 1 Jakarta.

Jakarta, Aktual.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan pemberian diskon 30% untuk perjalanan 156 KA reguler dan 26 KA kelas ekonomi komersial selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan, diskon ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi kereta api bagi masyarakat dengan total kuota hingga 1.509.080 pelanggan. Kebijakan ini juga bagian dari upaya KAI untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat yang akan bepergian selama liburan panjang.

“Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk merayakan liburan dengan keluarga, sekaligus membantu menggerakkan perekonomian lokal dengan tarif yang lebih terjangkau,” ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, untuk menghadapi lonjakan permintaan, KAI telah menyiapkan kapasitas angkut sebesar 49.635.448 tempat duduk, yang meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami menambah 54 perjalanan KA Antarkota per hari sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat selama masa libur,” lanjut Bobby.

KAI juga kembali menyelenggarakan program angkutan motor gratis (Motis) dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Program ini diadakan pada 23-30 Desember 2025 dan 2-5 Januari 2026, dengan pendaftaran dibuka mulai 1 Desember 2025 di 14 stasiun yang telah ditentukan.

“Lokasinya itu ada 14 stasiun Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cireben, Rujakan, Tegal, dan Pekalongan. Abis itu ada Semarang Tawang, Purwokerto, Kebumen, Kutuarjo, Lempuyangan, dan Purwosari,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran operasional, KAI juga melakukan penguatan teknis dan operasional secara menyeluruh. Dirut KAI tersebut menambahkan bahwa KAI telah menyiapkan 2.483 petugas tambahan dan mengerahkan 19 lokomotif serta 3 crane di lokasi strategis untuk mengantisipasi gangguan.

Minat masyarakat terhadap perjalanan kereta api juga tercatat meningkat, dengan 595.798 tiket terjual hingga 25 November 2025.

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memanfaatkan aplikasi Access by KAI untuk memantau ketersediaan tiket secara real-time,” tutur Bobby.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Parlemen Khawatir Perusahaan China Menang Tender Data Dasar Geospasial dan Peta Dasar

Gedung DPR RI. DOK

Jakarta, Aktual.com – Kalangan Parlemen khawatir perusahaan asal China memenangi tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dan Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menyampaikan hal tersebut kepada aktual.com, di Jakarta.

Dave menilai proyek ini memerlukan pengawasan ketat karena menyangkut data strategis nasional yang tak boleh jatuh ke tangan pihak asing.

“Kami memahami ini proyek kerja sama Bank Dunia, jadi tendernya internasional. Tapi dominasi peserta dari Tiongkok menunjukkan lemahnya daya saing industri nasional di sektor geospasial,” ujar Dave.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, korporasi dari China yang mendominasi tender tersebut merupakan tanda bahaya bagi kedaulatan Indonesia. “Ini alarm bagi pemerintah, kalau kita sendiri tidak punya kapasitas memetakan negeri kita, maka kedaulatan digital kita rentan,” paparnya.

Dave menegaskan, Komisi I DPR akan memanggil BIG untuk meminta penjelasan tentang proses tender, terutama terkait sistem keamanan dan penyimpanan data.

Ia juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut memastikan bahwa seluruh hasil pemetaan disimpan dan dikelola di server dalam negeri, di bawah pengawasan negara.

“Data geospasial itu bukan data teknis, tapi aset pertahanan. Kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen atau ekonomi negara lain,” tambahnya.

Baca juga;

4 Perusahaan China Ikuti Tender Data Dasar Geospasial Ancam Kedaulatan Peta Data, Teritorial, dan SDA

Adapun TB Hasanuddin, mengingatkan, sistem pengamanan data geospasial sebenarnya sudah diatur secara jelas oleh BIG.

“Ada Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dan Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi,” ujarnya.

Namun, kata politisi PDIP ini, masalahnya bukan di regulasi, tapi pelaksanaan. “Apakah benar semua data disimpan di server nasional, dan tidak ada transfer lintas negara? Itu yang harus dipastikan,” ucapnya.

Menurutnya, dalam konteks pertahanan, kredibilitas keamanan data sangat bergantung pada disiplin lembaga pelaksana. Ia juga mendorong agar proyek-proyek geospasial ke depan lebih banyak melibatkan perusahaan dalam negeri agar kemandirian data bisa terbangun.

“Kita tidak boleh tergantung terus pada vendor asing. Kalau data strategis bangsa ini kita serahkan ke luar, itu sama saja dengan kehilangan sebagian kedaulatan,” ujarnya.

Diketahui, BIG tengah melakukan proses tender sebuah proyek penting dan strategis nasional sejak Juli, 2025 lalu, yakni penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.

Proyek pertama, pengumpulan data spasial wilayah urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan meliputi wilayah Kalimantan- Yogyakarta (lot I), Sumatera (lot 2), Jawa (lot 3) Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua (lot 4).

Proyek kedua, yakni pengumpulan data spasial dan peta wilayah non urban yang terdiri dari 7 paket pekerjaan. Meliputi Kalimantan (lot 1),  Sumatera (lot 2), Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 1 (lot 3), Papua 2 (lot 4), Sulawesi (lot 5), quality control and mapping production (lot 6) dan project management consulting for ILAPS (lot 7).

Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Target utamanya, produksi data geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban.

Proyek ini merupakan bagian dari program pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia dengan anggaran mencapai 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.

Dari kedua proyek tersebut ada 8 perusahaan yang lolos persyaratan dan kualifikasi untuk memenangkan tender tersebut. 8 perusahaan itu antara lain

Pertama, PT Raya Konsult JV, PT Kwarsa Hexagon, dan PT Hilmy Anugerah. Kedua, PT Wolpert JV Map Tiga Internasional. Ketiga, PT Intermap Technologies Corporation. Keempat, PT Exsa Internasional JV Asia Air Survey Co., L.td. Kelima, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, JV dan PT Phibetha Kalamwijaya (PKW). Keenam, PT Buana Multi Techindo. Ketujuh, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd. Kedelapan, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd, (Honeycomb Aerospace Technologies (Beijing) Co., Ltd, dan PT Earth View Image Inc.

Proyek ILASP bukan hanya proyek infrastruktur data, melainkan proyek peradaban. Ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, maka untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi.

Namun, seperti dua sisi mata uang, ambisi besar itu membawa risiko besar pula. Keterlibatan perusahaan asing terlebih dari negara dengan kepentingan geopolitik kuat seperti Tiongkok menempatkan Indonesia pada persimpangan antara modernisasi dan kedaulatan.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

KPK Tahan Dua Pihak Terkait Dugaan Pengadaan Fiktif di Divisi EPC PT PP

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemanggilan terhadap dua pihak terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction PT Pembangunan Perumahan atau PP (Persero) tahun 2022–2023. Penahanan dan pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut ditujukan kepada dua mantan pejabat di perusahaan BUMN tersebut. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DM selaku mantan SVP Head of EPC Division PT PP, dan HNN selaku mantan Manajer Keuangan Senior Divisi EPC PT PP,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

Usai diperiksa, keduanya langsung ditahan oleh KPK. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu mengatakan sektor konstruksi merupakan pilar strategis pembangunan nasional. Menurutnya, sektor ini seharusnya menjadi contoh penerapan tata kelola yang bersih.

“Pada malam ini izinkan kami menyampaikan penahanan tersangka dugaan pidana kasus korupsi pengadaan proyek fiktif di PT PP,” kata Asep.

Berdasarkan catatan lembaga antirasuah itu, keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.53 WIB. Pemeriksaan ini menjadi rangkaian lanjutan dari penyidikan yang telah dibuka sejak 9 Desember 2024.

Tidak lama setelah penyidikan dimulai, pada 11 Desember 2024 KPK mengeluarkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang berinisial DM dan HNN. Kemudian, pada 20 Desember 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus yang berdasarkan penghitungan sementara diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp80 miliar.

Perkembangan terbaru disampaikan KPK pada 16 Oktober 2025. Saat itu, lembaga ini membeberkan dugaan modus pengadaan fiktif tersebut, yaitu penyalahgunaan identitas pegawai harian lepas untuk mencairkan anggaran proyek yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi dilakukan secara sistematis melalui pemanfaatan data internal perusahaan. Kasus ini menjadi salah satu penyidikan besar KPK terkait dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek di lingkungan BUMN konstruksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...215216217...43,195Halaman 216 dari 43,195

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya