Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
1 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 237

Kinerja Industri Jasa Keuangan Kuartal III 2025: Pinjol Salurkan Kredit hingga Rp90,99 Triliun, Himbara Rp3,6 Triliun

Ilustrasi suasana aktivitas Otoritas Jasa Keuangan. Antara (Ist)

Jakarta, Aktual.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kinerja industri jasa keuangan pada Kuartal III tahun 2025. Industri pinjaman online (pinjol) fintech lending menunjukkan tren ekspansi yang cepat. Hingga Kuartal III 2025, industri Pinjol menyalurkan kredit hingga Rp90,99 triliun, naik 22,16%.

Meski tumbuh pesat, OJK mencatat, tingkat risiko pinjaman (TWP90) Pinjol masih terkendali di angka 2,82%.

Adapun kinerja bank-bank di Himpunan Bank Milik Negra (Himbara) pada kuartal III, OJK menilai kondisinya masih sangat positif.

Hingga September 2025, total penyaluran kredit Himbara tumbuh 8,62% menjadi Rp3.649,3 triliun, melampaui pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat 7,7%.

Dana pihak ketiga (DPK) Himbara juga tumbuh 12,89%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 11,18%. Sementara itu, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level aman, yaitu 21,2%.

OJK menilai langkah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara menjadi kebijakan yang efektif.

Selain memperkuat likuiditas, kebijakan tersebut juga membantu menurunkan suku bunga dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan.

Selain dua industri jasa keuangan di atas, OJK juga mencatat kinerja industri asuransi komersial masih solid dengan rasio Risk Based Capital (RBC) yang jauh di atas batas minimal.

RBC asuransi jiwa tercatat sebesar 4.081,94%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi berada di level 336,38%.

Angka ini memperlihatkan kekuatan modal yang sangat baik di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Pertumbuhan serupa terjadi pada perusahaan penjaminan yang mencatat kenaikan aset 1,37% menjadi Rp48,24 triliun.

Industri pembiayaan pun tak kalah positif. Total pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp507,14 triliun atau tumbuh 1%, didorong peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 10,61%. Profil risiko juga tetap terjaga dengan rasio NPF gross 2,37% dan NPF net 0,85%.

Dari sektor dana pensiun, total aset naik 8,18% menjadi Rp1.622,78 triliun. Aset program sukarela juga meningkat 4,37% menjadi Rp397,88 triliun.

Terkait rencana restrukturisasi industri dana pensiun, OJK menilai langkah konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya penataan agar industri lebih efisien dan tahan terhadap gejolak ekonomi.

OJK memastikan seluruh proses konsolidasi tetap mengutamakan perlindungan peserta dan penerapan tata kelola yang baik.

Tak hanya sektor konvensional, aset kripto juga terus menunjukkan geliat. Hingga September 2025, tercatat 1.419 aset kripto aktif diperdagangkan di Indonesia dengan total pengguna mencapai 18,6 juta. Nilai transaksi pun menyentuh Rp38,64 triliun, menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital.

Dengan sederet capaian dan kebijakan tersebut, OJK optimistis industri jasa keuangan Indonesia akan terus tumbuh sehat, tangguh, dan berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Perlindungan Konsumen

OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat perlindungan konsumen. Sejumlah kebijakan strategis pun diterbitkan.

Pertama, OJK mengeluarkan peraturan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses kredit secara cepat, murah, dan inklusif namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kedua, OJK menertibkan pengelolaan rekening di bank umum guna mencegah penipuan dan penyalahgunaan rekening tidak aktif. Kebijakan ini sekaligus memperkuat tata kelola dan transparansi sistem perbankan.

Ketiga, OJK memperkuat fungsi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar tetap menjadi sumber data netral dan tidak dijadikan satu-satunya acuan dalam penilaian kredit oleh lembaga keuangan.

Selain itu, dalam upaya memberantas praktik judi daring, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 25.912 rekening bank yang terindikasi terkait aktivitas ilegal tersebut.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Banggar DPR Bantah Dana Daerah Mengendap, Justru Defisit!

Jakarta, Aktual.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, membantah dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap di bank. Menurutnya, anggaran Pemda pada dasarnya selalu terserap habis setiap tahun. Bahkan, banyak Pemda justru mengalami defisit anggaran.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya meminta maaf kepada Pemda terkait dana kas daerah mengendap di bank daerah karena belum terserap.

Said menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan cenderung menimbulkan persepsi keliru.

“Saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis. Kalau sekarang diindikasikan ada dana yang ‘nongkrong’ di bank, itu bagian dari proses pelaksanaan program. Jadi ada yang sudah, sedang, dan akan dijalankan. Tidak mungkin daerah sengaja menyimpan anggarannya,” ujar Said usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kondisi fiskal daerah saat ini justru tengah defisit dan sangat membutuhkan dana tambahan. Karena itu, menurutnya, tidak logis jika ada daerah yang sengaja menahan atau tidak menggunakan anggaran yang sudah disetujui.

“Daerah lagi minus anggaran, lagi butuh dana. Masa disimpan? Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Kereta Cepat Whoosh

Said juga menyoroti persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan, proyek tersebut pada awalnya merupakan kerja sama business to business (B2B), sebelum kemudian diambil alih oleh pemerintah.

“Awalnya B2B, setelah diambil pemerintah, tentu risiko dan pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama. Sahamnya 60 persen kita, 40 persen Tiongkok, berarti beban modal dan utang juga dibagi sesuai porsi,” jelas Said.

Menurutnya, setelah proyek kereta cepat berada di bawah Danantara (Holding BUMN), tanggung jawab keuangan termasuk liabilitas dan utang KCIC tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

“Ketika BUMN itu tidak lagi di bawah bendahara umum negara, maka kewajiban penyelesaian seluruh proses, termasuk hutang KCIC, ada pada Danantara. Itu wajar dan logis,” ujarnya.

Namun, Said menegaskan, jika Presiden Prabowo nantinya memutuskan untuk membebankan sebagian utang KCIC kepada APBN, hal itu merupakan keputusan kebijakan yang perlu dilihat lebih lanjut.

“Kita tunggu bagaimana kebijakan Bapak Presiden. Kalau nanti hutangnya dibebankan ke APBN, tentu harus ada dasar kebijakan yang kuat,” imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan soal kemampuan fiskal Indonesia menanggung berbagai program besar di bawah pemerintahan mendatang, termasuk program Presiden Prabowo, Said menyebut kondisi keuangan negara masih tergolong aman.

“Ini bukan soal sanggup atau tidak. Fiskal kita masih oke, masih baik. Cadangan anggaran dan DBA (Dana Bagi Hasil) juga ada,” katanya.

Meski demikian, Said mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola fiskal dan fokus memperkuat sektor riil.

“Cadangan itu harus digunakan untuk sektor riil agar prioritas ekonomi terus meningkat,” ujarnya.

Politisi asal Madura itu juga mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek-proyek strategis nasional, termasuk KCIC.

Namun, ia mengingatkan agar upaya pengawasan dan penegakan hukum tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi perekonomian nasional.

“KPK segera melakukan penyelidikan, itu baik. Tapi jangan sampai menghilangkan program yang dalam tanda kutip sangat berharga,” tuturnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Uang OTT Abdul Wahid Total Rp1,6 Miliar, Wakil Gubernur Segera Diperiksa

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp1,6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat. Uang itu ditemukan dalam berbagai mata uang, termasuk dolar Amerika Serikat dan poundsterling.

“Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan total uang yang diamankan setara Rp1,6 miliar. Uang dalam bentuk rupiah disita penyidik di wilayah Riau. Sementara uang asing diamankan di salah satu rumah pribadi Abdul Wahid di Jakarta. Barang bukti itu kini disimpan dan dihitung secara rinci oleh penyidik KPK.

“Untuk uang rupiah diamankan di Riau, sedangkan dolar dan poundsterling diamankan di Jakarta,” ujarnya.

Budi menuturkan, uang tersebut diduga merupakan bagian dari penyerahan kepada kepala daerah terkait proyek di Dinas PUPR Riau.

“Uang ini bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya,” katanya.

Lembaga antirasuah masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam aliran dana tersebut.

Budi menambahkan, KPK telah melakukan ekspose di tingkat pimpinan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

“Kami sudah menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka,” ucapnya.

Namun, identitas para tersangka akan diumumkan secara resmi pada konferensi pers berikutnya.

“Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok akan kami sampaikan,” kata Budi.

Ia menyebut proses penyelidikan masih berlangsung intensif terhadap sepuluh orang yang diamankan, termasuk Abdul Wahid dan dua orang kepercayaannya.

“Pemeriksaan terhadap sepuluh orang ini masih berjalan dan bisa berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan setiap pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara akan dipanggil sesuai kebutuhan penyidikan.

Budi menegaskan, pemeriksaan tidak menutup kemungkinan menyentuh pejabat lain, termasuk Wakil Gubernur SF Hariyanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR.

“Jika nantinya dibutuhkan pengetahuannya atau diduga mengetahui perkara ini, pasti akan dipanggil,” katanya.

Ia menambahkan, OTT yang dilakukan di Riau menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dugaan korupsi lain.

“Kegiatan tangkap tangan ini biasanya menjadi awal bagi KPK melacak praktik korupsi di lokus-lokus lainnya,” tutur Budi.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas, lima Kepala UPT, dan dua tenaga ahli.

“Terhadap sembilan orang diamankan di Riau, sementara satu orang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih,” ujar Budi.

Laporan: Muhammad Hamidan Multazam

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Partai Perindo Usung “Energi Baru Indonesia”, Angela: Saatnya Politik yang Bertanggung Jawab

Jakarta, aktual.com – Dalam peringatan HUT ke-11 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Partai Perindo mengusung tema “Energi Baru Indonesia.” Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa konsep tersebut mencerminkan semangat untuk menghadirkan cara baru dalam berpolitik.

Angela menegaskan bahwa politik seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Makna dari energi baru ini adalah ini cara berpolitik yang baru. Ini momentum partai politik harus bertanggung jawab, ya,” ujarnya seusai kegiatan Rakernas.

Lebih lanjut, Angela menyampaikan bahwa Partai Perindo membuka ruang bagi siapa pun yang ingin memberikan kontribusi positif melalui jalur politik. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal partai melalui pendidikan politik.

“Bagaimana kita sama-sama bertumbuh, berkembang. Ya, kita akan meluncurkan segera, Akademi Perindo, ya. Ini kaitannya untuk peningkatan kapasitas terkait politik di tanah air,” tutur Angela.

Selain itu, Partai Perindo menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dalam berpolitik. Salah satu wujudnya ialah peluncuran Laporan Publik Kinerja DPRD dari para kader partai. Angela juga menambahkan bahwa langkah serupa akan diterapkan untuk para kepala daerah yang berasal dari Partai Perindo.

“Lanjutan yang kami akan lakukan laporan publik terhadap kepala-kepala daerah dari Partai Perindo. Ini akan kami lakukan juga,” kata Angela.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bela Negara Bukan Sekadar Tugas, tapi Hak yang Mulia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat peluncuran buku berjudul Untold Story: Bawa Mereka Pulang karya Fenty Effendy mengangkat kisah pembebasan 10 ABK Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di kawasan konflik Mindanao, Filipina pada 2016.di Kompas Institute, Jakarta, Selasa (4/11). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Membela negara bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada peluncuran buku berjudul Untold Story: Bawa Mereka Pulang di Kompas Institute, Jakarta, Selasa (4/11).

Buku karya Fenty Effendy itu mengangkat kisah pembebasan 10 ABK Indonesia yang disandera
kelompok Abu Sayyaf di kawasan konflik Mindanao, Filipina pada 2016.

Lestari yang di masa itu merupakan eksekutif di Media Group menjadi bagian dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh dalam upaya pembebasan sandera.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di masa itu untuk menjadi bagian pembebasan sandera ABK Indonesia di Mindanao harus mendapat restu dari negara.

“Ketika restu negara belum didapat, tetapi semangat untuk membebaskan anak bangsa sudah bulat, kita harus mengedepankan hak kita untuk membela bangsa ini,” ujar Rerie.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai, Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang terdiri dari unsur media, partai politik, bisnis, dan institusi pendidikan, merupakan contoh kolaborasi pentahelix yang baik dalam mengatasi sebuah permasalahan.

Rerie mengungkapkan, dalam pembebasan sandera tersebut tidak hanya melalui upaya politik, tetapi juga melibatkan institusi pendidikan di bawah Yayasan Sukma Bangsa.

Karena, jelas Rerie, salah satu kesepakatan dalam pembebasan sandera itu adalah 10 sandera itu dibebaskan, tetapi 40 anak Mindanao bisa bersekolah gratis di Sekolah Sukma Bangsa di Aceh yang dikelola Yayasan Sukma Bangsa.*

Rakernas dan Bimtek 2025 Resmi Ditutup, Partai Perindo Rumuskan 11 Langkah Strategis Dukung Pemerintahan Prabowo

Jakarta, aktual.com – Rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo tahun 2025 resmi berakhir pada Selasa (4/11/2025) malam.

Acara penutupan yang berlangsung meriah di kawasan Ancol, Jakarta, turut dihadiri sejumlah elite partai politik nasional. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya agenda besar yang memiliki arti penting bagi Partai Perindo dalam memasuki usia ke-11 tahun.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa Rakernas tahun ini bukan sekadar forum internal partai, tetapi juga ruang untuk memperkuat kolaborasi lintas partai politik dan sinergi dengan pemerintah.

“Hari ini merupakan hari terakhir rapat kerja nasional dari partai Perindo. Di usia partai Perindo yang ke 11 tahun ini, kami bukan hanya menggelar rakernas bukan untuk internal saja, tapi meningkatkan sinergitas dengan pemerintah dan dengan partai politik yang jauh lebih senior dari kami, karena pada akhirnya untuk membangun Indonesia diperlukan kolaborasi,” ujar Angela.

Angela juga menekankan bahwa hasil Rakernas kali ini melahirkan arah strategis partai dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa Partai Perindo telah merumuskan 11 langkah strategis sebagai panduan perjuangan partai ke depan.

“Dan pada kesempatan kali ini kami merumuskan 11 langkah strategis Partai Perindo untuk mendukung pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk program-program strategisnya seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih hingga sekolah rakyat,” pungkasnya.

Penutupan Rakernas dan Bimtek 2025 ini juga menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk menegaskan komitmennya sebagai partai modern yang berpihak pada rakyat. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi lintas kekuatan politik, Perindo bertekad menghadirkan program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memberi energi baru bagi pembangunan nasional.

Berikut 11 langkah strategis Partai Perindo untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:

  1. Mendukung ekonomi kerakyatan melalui koperasi merah putih.
  2. Mendukung program prioritas dan Perpres tata kelola MBG.
  3. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan memperkuat Sekolah Rakyat.
  4. Mendorong pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif naik kelas.
  5. Melindungi kelas menengah, masyarakat rentan, dan penyandang disabilitas.
  6. Memperkuat struktur partai.
  7. Menegakkan etika politik.
  8. Membangun sistem informasi partai yang terintegrasi.
  9. Menggerakkan program “Rakyat Naik Kelas.”
  10. Mendorong revisi UU Pemilu untuk memperkuat keterwakilan bermakna.
  11. Mengusulkan revisi UU Partai Politik guna memperkuat kelembagaan partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...236237238...43,136Halaman 237 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya