Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
31 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 243

Dukung Asta Cita Presiden, Ditjen Bina Adwil Gencarkan Program Bersih Nasional

Ditjen Bina Adwil Galang Gerakan Nasional Wujudkan Indonesia Bersih, Sehat, dan Tertib

Bogor, Aktual.com – Guna mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis sesuai semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Rencana Pengelolaan Perkotaan Terkait Persampahan dalam Mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) di Bogor.

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Amran dan menjadi momentum penting dalam pembahasan Program Bersih Nasional (PROBERNAS), sebuah inisiatif pemerintah untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Amran menegaskan bahwa penanganan persoalan kebersihan dan persampahan nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat.

“Kebersihan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan merupakan elemen dasar dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Ini menjadi pijakan penting menuju Visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya ditulis Senin (3/11).

Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional pada tahun 2024 mencapai 35,31 juta ton, dengan lebih dari separuhnya (53,8%) berasal dari rumah tangga. Sisa makanan tercatat sebagai jenis sampah terbesar, mencapai 39,26%, yang menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan sistem pemilahan sejak dari sumber. Langkah ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan.

Guna memastikan gerakan ini berjalan menyeluruh, PROBERNAS dirancang melalui pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan pengelolaan lingkungan, perbaikan sanitasi publik, serta penataan visual kota. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membangun wajah Indonesia yang bersih, tertib, dan layak huni, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi, pembinaan, dan penerapan teknologi informasi untuk pemantauan terukur.

Sebagai bagian dari mekanisme pembinaan, rapat ini juga membahas rencana pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi dalam pelaksanaan program kebersihan dan inovasi lingkungan. Langkah tersebut diharapkan menjadi dorongan positif bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan praktik terbaik dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Melalui PROBERNAS, pemerintah berkomitmen menghadirkan gerakan nasional yang tidak hanya simbolik, tetapi menjadi bagian dari perubahan perilaku kolektif menuju Indonesia yang bersih, sehat, dan harmonis dengan lingkungan.

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan daring ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unit di lingkungan Kemendagri, termasuk Pusat Penerangan, Direktorat Pol PP, dan Subdirektorat Wilayah I Ditjen Bangda. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH turut hadir jajaran pejabat teknis, penyuluh lingkungan hidup, serta perwakilan dari pusat data dan humas yang berperan dalam penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Joget di DPR, Ahli: Itu Bentuk Ekspresi Lagu Daerah, Era Jokowi Juga Ada

Jakarta, Aktual.com – Ahli Hukum Satya Adianto menilai aksi joget peserta dan tamu Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025 merupakan bentuk ekspresi terhadap lagu daerah di Tanah Air. Penghormatan atas lagu daerah itu bahkan sudah dilakukan sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Sebenarnya kan enggak masalah itu, karena juga di upacara peringatan proklamasi ya, pada masa Pak Jokowi itu ada yang lagu Ojo Dibandingke, itu semua ikut menari. Yang kemarin juga ada lagu Tabola Bale itu semua menari juga itu, ya. Jadi itu biasa sebagai ekspresi, kalau menurut saya,” kata Satya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus lima Anggota DPR RI nonaktif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11).

Satya juga menyinggung soal banyaknya video penggalan beberapa anggota DPR RI, yang viral di media sosial. Menurutnya, pemantik emosi publik terhadap DPR RI ialah karena adanya konten-konten negatif yang diunggah beberapa pihak tak bertanggung jawab di media sosial.

“Nah cuma itu tadi, yang diputar-putar itu, apa, diputar-putar video yang lama, diputar-putar,” katanya. “Yang Uya Kuya ini memang secara khusus kalau video aslinya bahwa dia tidak mengatakan seperti itu masih ada di akun TikToknya. Gitu. Jadi bisa ditelusuri, Yang Mulia. Ya, ini saya bicara tentang semua ya. Jadi saya kira harusnya tidak jadi masalah,” timpal dia.

Kendati begitu, Satya mengamini bila kondisi psikologi masyarakat pada saat itu sulit dikendalikan. Apalagi, informasi yang berkembang di media sosial cukup liar, parahnya hanya sedikiti yang berupaya keras mencari kebenaran dari isu-isu tersebut.

“Cuma ya mungkin bagaimana psikologi massa waktu itu, ya seharusnya itu dikendalikan lah begitu, oleh media sosial susah mengontrolnya, mungkin media massa,” tegasnya.

MKD DPR RI mulai menggelar sidang atas kasus lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan masing-masing partainya. Sidang beragendakan permintaan keterangan saksi-saksi.

Sejumlah saksi yang diundang untuk menjalani pemeriksaan MKD itu, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu digelar untuk mencari titik terang terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik pada 15 Agustus sampai 3 September 2025, yang berujung penonaktifan lima anggota DPR itu.

“Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Perdagangan Karbon

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Foto: Muhammad Hamidan

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi inti pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Menurutnya, pelibatan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan efektivitas pasar karbon nasional.

“Ini merupakan pertemuan penting karena kita hadirkan pelaku usaha, aset emisi, dan berbagai pihak yang berkepentingan. Keberhasilan regulasi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Eddy dalam diskusi publik bertema Penguatan Ekosistem Pasar Karbon Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).

Eddy menjelaskan, Perpres 110/2025 membuka peluang besar bagi Indonesia dalam perdagangan karbon, sekaligus memperkuat posisi negara di kancah global. Ia menilai, kebijakan ini bukan sekadar langkah lingkungan, tetapi juga sumber pendapatan baru bagi negara.

“Bagaimana menciptakan pasar karbon yang berintegritas dan bernilai tinggi, itu menjadi target kita,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi hijau tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan dengan kolaborasi terbuka dan transparan.

“Jangan bekerja secara silo, tapi bersama-sama dan terbuka agar integritas serta nilai karbon bisa terjaga,” tegasnya.

Ia menyebut, pendekatan kolaboratif akan membantu memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan masyarakat luas, bukan hanya korporasi besar.

Eddy juga menyinggung potensi kontribusi sektor karbon terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi perdagangan karbon PDB Indonesia, katanya, bisa mencapai antara 0,7 sampai 1,2 persen.

“Dengan pengelolaan yang baik, pasar karbon dapat menjadi tulang punggung ekonomi hijau Indonesia,” pungkasnya.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Media Luar Prediksi IKN Jadi ‘Kota Hantu’, Purbaya Bilang Begini

Potongan layar rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pemberitaan media asing ‘The Guardian’ yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi kota hantu. Ia menegaskan bahwa IKN tidak akan menjadi ‘ghost city’, meskipun ada pemberitaan yang meragukan.

“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti,” ucap Purbaya saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya, The Guardian menulis laporan yang menggambarkan kekhawatiran mengenai masa depan IKN. Artikel berjudul Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’, menyoroti penurunan jumlah pekerja di IKN. The Guardian juga menyebutkan banyak bangunan di sana tampak kosong serta belum digunakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, The Guardian juga mencatat adanya penurunan anggaran yang sempat diproyeksikan lebih besar pada tahun 2024. Anggaran yang awalnya diperkirakan mencapai 2 miliar poundsterling pada 2024, kini turun menjadi 700 juta poundsterling pada 2025, yang menjadi perhatian publik.

Menanggapi hal ini, Purbaya menjelaskan bahwa pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dari sektor pemerintah dan swasta.

“Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya, nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” lanjutnya.

Menteri Keuangan ini juga menegaskan, meskipun pembangunan berlangsung lebih hati-hati, proyek ini tidak akan terhenti. “Pembangunan ini tidak berhenti, meskipun tidak secepat yang diprediksi, kami akan mengikuti arahan Presiden,” jelas Purbaya.

Purbaya mengingatkan agar publik tidak terlalu terpengaruh oleh prediksi media asing yang menurutnya sering kali tidak akurat.

“Jangan dengar prediksi orang luar, itu sering salah,” ujarnya.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Lestari Moerdijat: Upaya Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Harus Jadi Kepedulian Bersama

Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Sejumlah kendala untuk menciptakan ruang aman bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian semua pihak untuk segera diatasi.

“Ancaman tindak kekerasan yang dihadapi perempuan dengan disabilitas harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dengan berbagai upaya perlindungan yang menyeluruh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11).

Catatan Komnas Perempuan pada 2024 menyebutkan terjadi 330.097 kasus kekerasan berbasis gender dan 98,5% di antaranya terjadi pada ranah domestik. Selain itu, perempuan dengan disabilitas berisiko dua hingga lima kali lebih tinggi mengalami kekerasan.

Menurut Lestari, sejumlah instrumen hukum yang ada dalam upaya menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dengan disabilitas, harus mampu direalisasikan dengan baik.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, penegakan hukum dalam kasus-kasus tindak kekerasan harus secara konsisten ditingkatkan melalui penguatan komitmen para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum.

Selain itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, akses terhadap perempuan disabilitas, seperti di shelter untuk korban kekerasan, harus dipermudah dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti kursi roda bagi yang memerlukan.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya membangun ruang aman bagi perempuan disabilitas tidak hanya melalui kebijakan, lebih dari itu harus dilakukan pemahaman terkait penyandang disabilitas, sejak di lingkungan sosial terdekat seperti keluarga.

Penyandang disabilitas, tambah Rerie, harus dipandang sebagai individu yang setara dan memiliki hak yang sama dengan orang lain, bukan sebagai objek belas kasihan atau beban.

UAS Klarifikasi Isu OTT: Gubernur Riau Abdul Wahid Hanya Dimintai Keterangan

Pekanbaru, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Di antaranya ada Gubernur Riau Abdul Wahid.

Menanggapi informasi Gubri Abdul Wahid terjaring OTT, Ustaz Abdul Somad menyebut bukan Abdul Wahid yang terjaring OTT lembaga anti rasua itu.

“Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Ka UPT OTT, Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul,” kata Ustaz Abdul Somad.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi, membenarkan soal OTT tersebut. “Sampai saat ini ada sejumlah 10 orang (diamankan),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dikonfirmasi, Senin malam.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dari pejabat yang diamankan tersebut, di antaranya ada Gubernur Riau, Abdul Wahid. “Ya (ada Gubernur Riau, red),” kata Fitroh.

Sejauh ini, KPK belum memberikan informasi detail terkait OTT tersebut. Juga belum diketahui, ke mana para pejabat yang diamankan dibawa oleh KPK.

Sebelumnya, diinformasikan OTT dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB di Dinas PUPR Riau, Jalan SM Amin Pekanbaru. Pantauan di lapangan pada Senin petang, sekitar enam unit mobil meninggalkan lokasi, tapi belum diketahui tujuannya.

Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arif Setiawan, ikut dibawa oleh penyidik KPK. Bahkan ia sempat melemparkan senyum kepada wartawan yang telah menunggu di lokasi tersebut.

“Tidak ada, aman,” kata Arif menyiratkan kalau dirinya baik-baik saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...242243244...43,135Halaman 243 dari 43,135

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya