Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik usai gaya komunikasinya yang blak-blakan. Dengan daya tanpa tedeng aling-aling, dan gaya koboinya, Purbaya kerap mengkritik kebijakan kementerian, dan pemerintah provinsi.

Bahkan, tak segan Purbaya berdebat dengan sejumlah tokoh. Berikut kompilasi sorotan Purbaya yang mendapat perhatian dari para tokoh.

1. Hasan Nasbi: “Saling Tikam Melemahkan Pemerintah”

Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai gaya bicara Purbaya yang kerap menyinggung menteri dan kepala daerah sebagai bentuk “saling tikam” di depan publik.

Ia menyebut hal itu tidak baik bagi soliditas kabinet dan dapat melemahkan citra pemerintah di mata rakyat.  “Sesama anggota kabinet tidak bisa saling baku tikam di depan umum, karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan.

Purbaya membantah tudingan itu dengan menegaskan ucapannya justru berdampak positif terhadap kepercayaan publik. Ia menunjukkan data survei KPS pada Oktober 2025 yang memperlihatkan kenaikan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Saya bukan melemahkan pemerintah. Yang saya lakukan justru mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

2. Bahlil Lahadalia: “Data Subsidi LPG Belum Valid”

Ketegangan antara Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul setelah Purbaya membeberkan data harga ekonomi LPG 3 kilogram. Ia menyebut harga asli per tabung mencapai Rp42.750 sebelum subsidi, dan setelah disubsidi menjadi Rp12.750.

Bahlil dengan cepat merespons bahwa data tersebut belum valid, dan berpotensi keliru. Bahli, bahkan meminta Purbaya untuk belajar data lagi karena akan menimbulkan salah tafsir.

Mendapat respons balik dari Bahli, Purbaya menyatakan akan melakukan verifikasi ulang terhadap apa yang ia sampaikan. “Kami akan cek ulang agar tidak ada perbedaan tafsir, tapi prinsipnya, publik harus tahu berapa besarnya subsidi yang kita keluarkan,” katanya.

3. Luhut Binsar Pandjaitan: “Family Office Harus Jalan”

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap mendorong pendirian family office di Indonesia sebagai strategi menarik investasi global.

Ia menilai proyek ini penting untuk menampung dana investor besar agar dikelola secara profesional di dalam negeri. “Kita sedang finalisasi dan menunggu keputusan Presiden. Proyek ini harus segera jalan,” tegas Luhut.

Purbaya dengan tegas menolak penggunaan APBN untuk mendanai family office. Menurutnya, APBN harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan fasilitas investasi kalangan kaya.

“Kalau DEN mau bangun sendiri, silakan. Tapi saya tidak akan alihkan anggaran ke sana,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, prioritas fiskal pemerintah adalah memastikan program tepat sasaran dan menekan kebocoran anggaran.

4. Sejulmah Gubernur Bantah Purbaya

Purbaya pun berselisih paham dengan sejumlah gubernur usai mengungkap dana pemerintah provinsi yang mengendap senilai Rp234 triliun. Ia mencatat 15 pemprov dengan simpanan dana terbesar, salah satunya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi angkat suara soal singgungan Purbaya yang menyampaikan pihaknya menyimpan dana deposito sekitar Rp4 triliun. Menurutnya, tidak ada uang Pemprov yang mengendap sebesar itu.

“Enggak ada duit ngendap gini, Itu kan laporan keuangannya gini, BI itu tidak punya data harian, BI itu menghimpun data setiap akhir bulan, jadi datanya dikumpulin bank-bank pemda. Maka laporannya dibuat akhir tanggal 30, duit pasti banyak, Karena apa? Karena dana dari pusat,” kata Dedi.

Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, juga menyangkal Purbaya. Khofifah menyebut, dana yang tampak mengendap di bank pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan cash-flow APBD, seperti belanja rutin, pegawai, dan bantuan tak terduga.

Menantu Joko Widodo, Gubernur Sumut, Bobby Nasution juga menyangkal tudingan Purbaya soal dana yang mengendap mencapai Rp3,1 triliun. Bobby menyatakan jumlah saldo saat ini hanya sekitar Rp 990 miliar. Ia juga menekankan, dana tersebut sedang dialihkan untuk program pembangunan.

Meski mendapat kritik dari berbagai pihak, Purbaya tetap kukuh dengan pendekatan komunikasinya yang terbuka dan langsung. Ia menilai transparansi dan keberanian menyampaikan data apa adanya merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya juga menegaskan, apa yang ia lakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan memastikan kebijakan fiskal berjalan.

Namun, di sisi lain, gaya komunikasinya yang keras juga menimbulkan ketegangan internal yang bisa menjadi ujian bagi soliditas kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan: Rachma Putri dan Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi