30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 257

Menkeu Purbaya Alokasikan 13T Hasil Sitaan Kasus Ekspor CPO ke LPDP

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun telah dimasukkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Keputusan ini diambil sebagai langkah pemerintah memanfaatkan hasil sitaan untuk sektor pendidikan.

Purbaya juga mengatakan pemerintah menambah total alokasi dana abadi LPDP menjadi Rp25 triliun pada tahun ini. “Sudah dimasukin ke LPDP, kita kasih malah Rp25 triliun ke LPDP, Rp13 triliun dari sana,” kata Purbaya usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Lanjutnya, penambahan ini bertujuan agar program beasiswa dan riset strategis dapat dijalankan dengan cakupan lebih luas. Ia menambahkan, dana LPDP juga digunakan untuk memperkuat kapasitas riset nasional dan mendukung kolaborasi akademik internasional.

Sebelumnya, dana sitaan senilai Rp13,2 triliun sudah diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada 20 Oktober lalu. Uang tersebut berasal dari kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan tiga korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar hasil sitaan korupsi dimanfaatkan untuk pendidikan. “Uang yang kita dapat dari koruptor, sebagian besar akan kita investasikan ke LPDP,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Prabowo menekankan pentingnya dana ini untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu. Ia menyebut pemerataan pendidikan yang berkualitas menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan.

“Saya minta Mendikdasmen, Wamen, dibantu Mendikti dan Mensos, dibantu Panglima TNI dan Kapolri, serta yayasan dan ormas untuk mencari mereka ini. Kita didik mereka dengan beasiswa penuh,” ucap Presiden ke-8 RI.

Dengan tambahan alokasi ini, dana yang dikelola LPDP akan digunakan untuk pembiayaan program beasiswa dan penelitian strategis. Purbaya menegaskan, pengelolaan dana mengikuti arahan pemerintah dan tidak akan dialihkan ke penggunaan lain di luar pendidikan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hamas Bantah Tuduhan Netanyahu Soal Serang Pasukan Israel

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

Istanbul, aktual.com – Kelompok Hamas menyangkal penembakan terhadap pasukan Israel di Rafah, Jalur Gaza, dan menuding Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

Dalam pernyataannya pada Selasa (28/10), kelompok perlawanan Palestina itu memastikan komitmen mereka terhadap perjanjian tersebut, yang telah ditandatangani di Mesir dengan dukungan Amerika Serikat.

“Pengeboman kriminal yang dilakukan oleh tentara pendudukan fasis (Israel) di sebagian wilayah Jalur Gaza merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas.

Tentara Israel melancarkan rentetan serangan udara dan artileri di Jalur Gaza pada Selasa setelah pemimpin Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan ke wilayah kantong itu karena dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas.

Media Israel mengatakan eskalasi terjadi setelah pasukan mereka diserang penembak jitu dan peluru anti-tank di Rafah.

Hamas meminta para mediator perjanjian untuk “segera bertindak menekan Israel, mencegah eskalasi brutal terhadap warga sipil, menghentikan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap segala ketentuannya.”

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diberlakukan di Gaza sejak 10 Oktober berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.

Fase pertama kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan. Fase berikutnya adalah rekonstruksi Gaza dan pembentukan pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas.

Israel telah menewaskan lebih dari 68.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.000 lainnya dalam gelombang serangan mematikan di Gaza sejak Oktober 2023.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berkas Kasus Dugaan Penghasutan Delpedro Marhaen Cs Dinyatakan Lengkap, Siap Dilimpahkan ke Kejati

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ilham Kausar
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ilham Kausar

Jakarta, aktual.com – Kasus dugaan penghasutan yang berujung pada aksi demonstrasi ricuh dengan tersangka Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah dan kawan-kawan kini memasuki babak baru. Berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan.

“Betul,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Ade Ary menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lengkap, kepolisian akan segera melaksanakan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Betul, hari ini akan kami tahap 2 ke Kejati DKI Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Empat tersangka tersebut antara lain Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen, Khariq Anwar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein. Keempatnya saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Delpedro dan rekan-rekannya sempat mengajukan permohonan praperadilan dengan tujuan agar hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dan memastikan bahwa status tersangka mereka dalam kasus ini tetap sah secara hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Dukung Diplomasi Aktif Pemerintah RI Terkait Pasukan Perdamaian Gaza

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Jakarta, aktual.com — Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan bahwa pihaknya berwenang menentukan negara asing mana yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian di Gaza, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional.

“Kami mendukung langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk koordinasi lintas kementerian dan komunikasi intensif dengan mitra internasional, agar pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza benar-benar menjadi bagian dari solusi damai yang legitimate dan diterima secara global,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Dave menegaskan bahwa pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza harus tetap berada dalam kerangka hukum internasional. Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan mengirim pasukan ke Gaza menunjukkan komitmen tulus untuk berkontribusi dalam meredakan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Ia menekankan bahwa mekanisme internasional merupakan dasar utama dalam pelaksanaan misi tersebut.

“Pasukan perdamaian tidak dikirim secara sepihak, melainkan melalui mandat dan koordinasi dengan lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujarnya.

“Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan kerangka hukum internasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar itu juga menambahkan bahwa Indonesia selalu berpegang pada amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, namun partisipasi dalam misi kemanusiaan harus dilaksanakan secara sah dan transparan.

“Jika mandat diberikan oleh lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka kehadiran pasukan Indonesia bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menempatkan pasukan di Gaza sebagai bagian dari upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri KTT ASEAN–Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober 2025.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan, terutama setelah Israel menegaskan kontrol penuh atas keterlibatan negara asing dalam pasukan perdamaian Gaza.

“Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Israel sebelumnya juga telah menolak partisipasi Turki dalam pasukan perdamaian tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Harga Emas di Pegadaian Alami Penurunan Kembali

Arsip Foto: Pramuniaga menunjukan emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU.

Manado, aktual.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (29/10), menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 yang mengalami penurunan harga dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 merosot menjadi Rp2.403.000 dari awalnya Rp2.428.000 per gram, begitu pula emas UBS yang turut turun menjadi Rp2.399.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.437.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.297.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.399.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.761.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp11.762.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp23.400.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp58.386.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp116.530.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp232.968.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp582.246.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.163.120.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.260.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.403.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.735.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.751.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.439.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp58.454.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp116.816.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp233.516.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp580.077.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.160.152.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.320.302.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pengamat Nilai Sanksi DKPP untuk KPU Terlalu Lunak dan Tak Beri Efek Jera

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/5/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/5/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Jakarta, aktual.com – Pengamat politik Yusak Farchan menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap kasus sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.

“Sanksi DKPP terkait sewa private jet KPU menurut saya terlalu lunak. Tidak akan ada efek jera kalau sanksinya hanya peringatan keras,” ucap Yusak Farchan, Selasa (28/10).

Ia menyebut tindakan penyewaan jet pribadi tersebut merupakan bentuk pemborosan yang tidak pantas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

“Sewa private jet itu jelas bentuk pemborosan anggaran. Gaya hidup mewah pejabat KPU sangat kurang tepat di tengah ruang fiskal negara yang sempit,” katanya.

Menurut Yusak, KPU seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang efisien, bukan justru memperlihatkan gaya hidup berlebihan.

“KPU harusnya menjadi teladan yang baik dalam penggunaan dana pemilu secara efektif dan efisien. Kalau polanya aji mumpung, ya repot ke depan, berapapun anggaran pemilu akan habis,” ucapnya.

Ia menilai masyarakat merasa kecewa karena keputusan DKPP tidak mencerminkan keadilan dan ketegasan hukum.

“Saya kira masyarakat banyak yang kecewa dengan putusan DKPP karena putusannya tidak mencerminkan keadilan hukum,” ungkapnya.

Yusak juga menyoroti lemahnya penegakan akuntabilitas moral dan etika penyelenggara pemilu.

“DKPP seperti masuk angin dalam menegakkan akuntabilitas moral dan etik penyelenggara pemilu. Kalau hanya sanksi peringatan keras, ke depan potensi pemborosan anggaran pemilu akan berulang bahkan bisa menjalar ke KPU-KPU daerah,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap keputusan DKPP tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran keuangan dalam kasus tersebut.

“Dengan putusan DKPP yang cukup lunak, saya kira masyarakat berharap agar putusan DKPP bisa menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar dugaan mark up atas pengadaan private jet yang diduga bermasalah,” katanya.

Yusak juga menilai sanksi moral seharusnya diwujudkan dengan tidak mengizinkan kembali kelima anggota KPU yang terlibat untuk menjabat pada periode berikutnya.

“Sanksi moral bagi ke 5 Anggota KPU yang mendapatkan sanksi peringatan keras tersebut, menurut saya yang paling tepat adalah dengan tidak memilih lagi mereka sebagai Komisioner pada periode selanjutnya,” ucapnya.

Ia menegaskan, perilaku hedonisme dan kemewahan pejabat publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Sebaiknya ke 5 Anggota KPU tersebut tidak maju lagi ke depan karena perilakunya yang hedon dan bermewah-mewahan sangat merugikan keuangan negara dan menciderai rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain