8 April 2026
Beranda blog Halaman 259

Kejagung Geledah Rumah Mantan Menteri LHK Siti Nurbaya Terkait Kasus Sawit

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. ANTARA/HO-Kementerian LHK

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan kasus korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015–2024. Dalam rangka penyidikan tersebut, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

“Saya benarkan bahwa memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu. Itu dilakukan di beberapa tempat, dan salah satunya di rumah yang disebutkan tadi,” kata Syarief di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Syarief meluruskan informasi yang beredar sebelumnya yang mengaitkan penggeledahan tersebut dengan kasus tata kelola pertambangan.

“Ada yang menanyakan kepada saya apakah ini terkait tata kelola tambang. Itu bukan. Ini adalah penyidikan tata kelola perkebunan dan industri sawit,” ujarnya.

Terkait penggeledahan tersebut, penyidik Kejagung berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap Siti Nurbaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, untuk sementara, penyidik masih fokus mendalami barang bukti yang telah diamankan.

“Dalam penyidikan, kami bisa memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti. Salah satu caranya melalui penggeledahan. Setelah itu, barang bukti yang diperoleh akan kami teliti dan pelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan,” jelas Syarief.

Ia menambahkan, perkara dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak tahun lalu. Hingga kini, Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi.

Lokasi penggeledahan tersebut antara lain di Rawamangun, Jakarta Timur; Bogor, Jawa Barat; serta Kemang, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam rentang waktu 28–29 Januari 2026.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Suap KPP Madya Rp4 Miliar, Aset Pejabat Cuma Rp4,8 Miliar? IWPI Buka Sayembara Bongkar Ketidaksesuaian LHKPN Pegawai Pajak

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

Jakarta, aktual.com — Kasus dugaan suap pengurangan pajak senilai Rp4 miliar yang menyeret Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu, kembali memantik tanda tanya publik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dwi tercatat hanya memiliki total kekayaan sekitar Rp4,8 miliar, dengan mayoritas berupa tanah dan bangunan senilai Rp4,745 miliar.

Angka tersebut dinilai janggal jika dibandingkan dengan nilai suap yang disangkakan. Benar atau tidaknya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyerahkan penilaiannya kepada publik.

Merespons kondisi ini, IWPI secara resmi membuka sayembara nasional bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian antara LHKPN pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan harta riil yang dimiliki.

“Misalnya di LHKPN tercatat hanya satu mobil, satu motor, dan satu rumah, tetapi di lapangan ternyata memiliki lima mobil, tiga motor, beberapa rumah, vila, atau aset lain atas nama keluarga,” ujar Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP.

IWPI menyediakan hadiah Rp3 juta per orang bagi 10 pelapor pertama yang dapat memberikan laporan disertai bukti awal yang layak diverifikasi. Dana sayembara ini bersumber dari sumbangan donatur dan anggota IWPI, bukan dari anggaran negara.

Menurut Rinto, sayembara ini bukan untuk menggantikan peran aparat penegak hukum, melainkan membantu upaya bersih-bersih yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Menkeu memang memiliki akses ke rekening pejabat, tetapi praktik manipulasi aset sering dilakukan dengan menyembunyikan harta atas nama istri, anak, atau kerabat. Di sinilah partisipasi rakyat menjadi penting,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan memiliki akses untuk memantau rekening pejabat Kementerian Keuangan hingga tingkat eselon III sebagai langkah pencegahan penyelewengan. Pemeriksaan tersebut juga mencakup LHKPN serta data pembanding dari tahun ke tahun.

IWPI menilai, langkah pengawasan internal tersebut perlu didukung kontrol sosial dari publik, mengingat korupsi perpajakan bersifat sistemik dan kerap melibatkan pola penyamaran aset yang kompleks.

Selain membantu Kementerian Keuangan, IWPI menegaskan bahwa sayembara ini juga menjadi alat pemantauan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan persoalan korupsi sistemik di sektor perpajakan.

“Kalau aparat negara serius, maka partisipasi rakyat tidak boleh dianggap gangguan, tetapi justru energi tambahan. Pajak adalah uang rakyat, dan rakyat berhak mengawasi,” pungkas Rinto.

IWPI memastikan identitas pelapor akan dijaga dan setiap laporan akan diverifikasi secara internal sebelum diteruskan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tak Temukan Unsur Pidana, Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Guru SD di Tangsel

Ilustrasi Laporan Polisi (net)

Tangerang Selatan, aktual.com – Kepolisian Resor Tangerang Selatan resmi menghentikan penyelidikan laporan terhadap seorang guru sekolah dasar (SD) yang sebelumnya dilaporkan oleh orang tua murid. Penghentian dilakukan lantaran kasus tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Kapolres Tangsel Boy Jumalolo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah penyidik menggelar perkara pada Kamis, (29/1).

“Terkait perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan proses penyelidikan secara mendalam terhadap dugaan peristiwa yang dilaporkan. Dari hasil penyelidikan tersebut, selanjutnya telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 29 Januari 2026,” ujar AKBP Boy Jumalolo dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan demikian, penyidik Polres Tangerang Selatan memutuskan menghentikan penyelidikan atas laporan tersebut,” imbuhnya.

Meski penyelidikan dihentikan, Boy menegaskan komitmen Polres Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas. Pihaknya memastikan setiap penanganan perkara akan terus mengedepankan upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

GEN Prime Link: Solusi Proteksi Finansial Serbabisa dari Generali Indonesia

President Director and CEO Generali Indonesia, Rebecca Tan (tengah), Director and Chief Agency Officer Generali Indonesia, Jutany Japit (kanan) dan Chief Product Management & Marketing Officer Generali Indonesia, Jong Wie Siu (kiri) saat acara peluncuran produk terbaru, GEN Prime Link di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Generali Indonesia luncurkan GEN Prime Link, produk asuransi jiwa unit link atau PAYDI yang memiliki fitur inovatif yang dapat memberikan kepastian proteksi dan mengoptimalkan nilai investasi nasabah untuk akumulasi dana, yang berbeda dari konsep produk serupa yang ada di pasaran. GEN Prime Link juga memberikan proteksi hingga usia 99 tahun dengan masa bayar singkat, dan alokasi dana diinvestasikan seluruhnya tanpa potongan biaya asuransi serta tanpa memengaruhi nilai perlindungan. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Trump Pertimbangkan Opsi Militer ke Iran, Targetkan Pemimpin dan Komandan Kunci

Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py
Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

Washington DC, aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengkaji sejumlah opsi dalam menyikapi situasi di Iran. Salah satu skenario yang dipertimbangkan mencakup serangan terarah terhadap aparat keamanan serta figur-figur pimpinan Iran, dengan tujuan memicu keberanian demonstran.

Pertimbangan tersebut, seperti dilaporkan Reuters dan Al Arabiya pada Jumat (30/1/2026), diungkapkan oleh sejumlah sumber yang dikutip Reuters dalam laporan Kamis (29/1) waktu setempat.

Sejumlah pejabat regional di Timur Tengah, secara terpisah, menilai kekuatan udara semata tidak cukup untuk menggulingkan pemerintahan ulama yang telah lama berkuasa di Iran.

Dua sumber pemerintah AS yang mengetahui pembahasan internal mengatakan kepada Reuters bahwa Trump ingin menciptakan kondisi bagi “perubahan rezim”, menyusul penindakan keras terhadap gelombang demonstrasi yang menewaskan ribuan orang di berbagai wilayah Iran pada awal bulan ini.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurut kedua sumber itu, Trump menimbang opsi menyerang komandan serta institusi Iran yang dinilai AS paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap para demonstran. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan publik bahwa gedung-gedung pemerintahan dan keamanan dapat dikuasai.

Trump, kata salah satu sumber dan seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, belum mengambil keputusan final terkait langkah yang akan ditempuh terhadap Iran, termasuk kemungkinan jalur militer.

Sumber lain dari kalangan pemerintahan AS yang dikutip Reuters menyebut, opsi yang dibahas para penasihat Trump juga mencakup serangan berskala lebih besar untuk memberi dampak jangka panjang, termasuk terhadap kemampuan rudal Teheran yang mampu menjangkau sekutu AS di Timur Tengah atau terhadap program pengayaan nuklir Iran.

Hingga kini, Iran enggan bernegosiasi soal pembatasan rudal, yang dipandang negara itu sebagai satu-satunya alat pencegah terhadap Israel.

Kehadiran kapal induk AS beserta kapal-kapal pendukung di Timur Tengah pekan ini memperluas opsi Trump untuk melakukan tindakan militer, setelah berulang kali melontarkan ancaman intervensi menyusul tindakan keras Iran terhadap demonstran.

Namun, sejumlah pejabat regional dan Barat—yang pemerintahannya telah menerima pengarahan mengenai diskusi di Gedung Putih—mengkhawatirkan serangan AS justru tidak mendorong warga Iran kembali turun ke jalan, melainkan melemahkan gerakan protes yang menguat pascapenindasan berdarah.

Direktur Program Iran pada Middle East Institute, Alex Vatanka, menilai tanpa pembelotan militer berskala besar, unjuk rasa di Iran tetap “heroik tetapi kalah persenjataan”.

Sementara itu, seorang sumber Barat meyakini tujuan Trump lebih mengarah pada pemicu perubahan kepemimpinan ketimbang “menggulingkan rezim” secara menyeluruh. Situasi ini disamakan dengan Venezuela, ketika intervensi AS mengganti presiden tanpa merombak keseluruhan pemerintahan.

Dalam sidang Senat AS yang membahas Venezuela pada Rabu (28/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan “harapan” terjadinya transisi serupa jika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, lengser—seraya mengakui kompleksitas situasi di Iran. Rubio juga mengakui belum mengetahui secara pasti siapa yang akan mengambil alih jika Khamenei kehilangan kekuasaan.

Terlepas dari itu, para pejabat AS berpendapat transisi di Iran berpotensi memecah kebuntuan nuklir dan membuka peluang kerja sama yang lebih erat dengan Barat. Namun, terdapat peringatan mengenai ketiadaan penerus yang jelas bagi Khamenei.

Jika terjadi kekosongan kekuasaan, Garda Revolusi Iran diyakini dapat mengambil alih, memperkuat pemerintahan garis keras, serta memperdalam kebuntuan nuklir dan ketegangan kawasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Dorong Peran Aktif Perguruan Tinggi Tingkatkan Daya Saing SDM Nasional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dorong peran aktif perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) nasional agar memiliki daya saing di kancah global.

“Daya saing SDM nasional harus konsisten ditingkatkan agar setiap anak bangsa mampu berkompetisi di tingkat global. Peran aktif perguruan tinggi sangat diharapkan dalam mewujudkan peningkatan daya saing nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/1).

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 795,3 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) ditempatkan di luar negeri sepanjang 2022–2024.

Namun, sebagian masih bekerja pada sektor berisiko yang rendah keterampilan, seperti asisten rumah tangga, caregiver, pekerja kasar, perkebunan, dan operator produksi.

Data Direktorat Kependudukan dan Catatam Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) pada semester I 2025 menyebutkan dari total penduduk Indonesia sekitar 286,69 juta jiwa, lulusan perguruan tinggi (Diploma-Sarjana) mencapai 11% dari penduduk.

Menurut Lestari, berdasarkan data tersebut masih banyak potensi SDM nasional yang bisa mengisi kebutuhan pekerjaan di tingkat global pada jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa peran aktif perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM yang siap mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam skala global sangat dibutuhkan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, para lulusan perguruan tinggi di Indonesia secara pemahaman ilmu tidak kalah dengan lulusan luar negeri.

Namun, tambah Rerie, dalam mempraktekan ilmu tersebut secara nyata dalam dunia kerja kerap kali menghadapi kendala.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja, serta penerapan kurikulum yang adaptif untuk mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, harus direalisasikan secara sistematis sejak masa pendidikan.

Rerie berharap, dengan langkah yang sistematis dan melibatkan pihak-pihak terkait secara konsisten, upaya peningkatkan daya saing SDM nasional dapat diwujudkan secara merata di tanah air.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain