Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 260

Energi Bersih Jadi Prioritas, ESDM Percepat Ekosistem Hidrogen

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memberikan sambutan dalam gelaran "4th Indonesia-Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum" di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Aktual/Humas Kementerian ESDM

Jakarta, aktual.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pembentukan ekosistem hidrogen di Indonesia agar berjalan seiring dengan Strategi Hidrogen Nasional dan Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan langkah tersebut juga sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Langkah ini juga sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto,” kata Eniya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Eniya menjelaskan, pengembangan hidrogen tidak hanya menjadi instrumen dekarbonisasi, tetapi juga pilar penting dalam transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang. Pengembangan tersebut dinilai krusial bagi sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, serta sektor-sektor yang berorientasi ekspor.

Menurutnya, ekosistem hidrogen akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi rendah karbon yang memiliki daya saing di pasar global.

“Menurut saya, pada tahun ini, yang merupakan KPI saya, hidrogen hijau harus tersedia di pasar hampir 200 ton per tahun. Kita harus mencapainya dan kita ingin menciptakan lebih banyak,” ujar Eniya saat menjadi pembicara dalam 4th Indonesia–Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum.

Eniya menambahkan, implementasi ekosistem hidrogen akan dilakukan secara bertahap untuk membangun kesiapan regulasi, infrastruktur, permintaan pasar, serta kemampuan domestik. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap menjaga fleksibilitas kebijakan dan evaluasi secara berkala.

Ia merinci, implementasi dibagi dalam tiga tahap, yakni fase inisiasi pada periode 2025–2034, fase pengembangan dan integrasi pada 2035–2045, serta fase akselerasi dan keberlanjutan pada periode 2045–2060.

Eniya juga menekankan pentingnya kolaborasi strategis dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerja sama tersebut menggabungkan keahlian teknologi, pengalaman pengembangan proyek, serta instrumen pembiayaan Jepang dengan potensi energi terbarukan, skala pasar, dan prospek permintaan jangka panjang di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DKI Fokus Bangun Ekosistem Industri Film lewat Regulasi dan Fasilitasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya memperkuat regulasi serta memfasilitasi industri film agar ekosistem perfilman di Jakarta tumbuh lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, pengembangan industri film menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan ibu kota.

“Karena itu, Jakarta Kota Sinema bukan sekadar slogan, melainkan agenda pembangunan kota,” kata Rano di Jakarta, Selasa.

Rano menjelaskan, penguatan ekosistem perfilman dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain kemudahan produksi film, tata kelola lokasi syuting, penataan ruang publik, integrasi perizinan, perlindungan karya dan pelaku industri, serta dukungan terhadap penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026.

Menurutnya, JYFF merupakan langkah strategis untuk memperkuat subsektor perfilman dan konten audiovisual di Jakarta. Ia optimistis, dalam dua tahun ke depan, ajang tersebut dapat berkembang menjadi festival film anak muda berskala internasional.

“Kami berharap lahir karya-karya yang menyuarakan Jakarta dengan segala keberagaman dan dinamika. Saya sangat yakin dalam waktu dua tahun ini Jakarta Youth Film Festival akan menjadi festival anak muda bertaraf internasional,” ujar Rano.

Jakarta Youth Film Festival 2026 mengusung tema “Jakarta Kota Kita”. Festival ini menjadi ruang kreatif bagi generasi muda untuk berproses dalam ekosistem perfilman, sekaligus wadah aktualisasi talenta muda Jakarta yang sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di DKI Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan JYFF 2026 merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Creative Festival yang akan berlangsung hingga awal Juli 2026.

“Jakarta Youth Film Festival merupakan ide orisinil dari Pak Wakil Gubernur. Kami mengeksekusi karena Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Iwan.

Ia meyakini, sektor film tidak hanya berperan dalam membangun industri kreatif, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari kita dukung bersama visi menjadikan Jakarta sebagai Kota Sinema dunia,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Survei Jobstreet: Kebahagiaan Karyawan Indonesia Tertinggi di Asia Pasifik

????????????????????????????????????

Jakarta, Aktual.com — Tingkat kebahagiaan karyawan Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan survei Jobstreet by SEEK Workplace Happiness Index Indonesia 2025–2026, Indonesia meraih skor kebahagiaan kerja sebesar 82 persen, melampaui sejumlah negara dengan pasar kerja yang lebih kompetitif seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.000 responden usia produktif pada periode Oktober hingga November 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kebahagiaan kerja di Indonesia tidak semata ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau tingkat persaingan pasar tenaga kerja.

Acting Managing Director Jobstreet by SEEK Indonesia, Wisnu Dharmawan, menilai kebahagiaan kerja tidak hanya bergantung pada besaran gaji. Menurutnya, gaji kompetitif memang penting untuk menarik kandidat, namun tidak cukup untuk menciptakan kepuasan jangka panjang.
“Makna pekerjaan dan keseimbangan hidup justru menjadi faktor kunci kebahagiaan karyawan,” ujar Wisnu dalam Konferensi Pers Laporan Eksklusif Workplace Happiness Index Indonesia 2025–2026 di Gedung RDTX Place, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, faktor work-life balance secara konsisten muncul sebagai pendorong utama kebahagiaan lintas generasi pekerja. Namun, konsep tersebut lebih dimaknai sebagai fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, bukan sekadar pengurangan jam kerja.

Laporan ini juga mencatat adanya perbedaan preferensi kebahagiaan kerja antar generasi. Gen X lebih menekankan kecocokan peran dan tanggung jawab, milenial mengutamakan stabilitas kerja, sementara Gen Z menaruh perhatian besar pada fleksibilitas dan opsi kerja jarak jauh.

Meski indeks kebahagiaan tergolong tinggi, survei ini menyoroti tantangan serius berupa kelelahan mental serta kekhawatiran terhadap dampak kecerdasan buatan. Sebagian responden menilai perkembangan AI berpotensi mengancam keamanan pekerjaan di sektor tertentu.

Wisnu menegaskan peran pimpinan perusahaan menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan kebahagiaan kerja. “Produktivitas tidak bisa dibangun dengan tekanan berlebihan. Karyawan yang bahagia justru lebih termotivasi berkontribusi,” katanya.

Melalui laporan ini, Jobstreet by SEEK mendorong perusahaan menyusun kebijakan kerja yang adaptif, sejalan dengan kebutuhan demografi tenaga kerja dan dinamika ekonomi nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komisi XIII DPR Kawal Kasus Nenek Saudah, Tambang Ilegal Jadi Perhatian

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara serius penanganan kasus dugaan pelanggaran pidana dan hak asasi manusia (HAM) yang dialami Nenek Saudah di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Willy menekankan negara tidak boleh abai dan harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas serta perlindungan menyeluruh bagi korban.

“Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas sesuai KUHP terhadap siapapun yang terlibat atas pelanggaran pidana dan HAM yang dialami Nenek Saudah yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat,” ujar Willy dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Willy saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Nenek Saudah selaku korban, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin.

Willy menegaskan, praktik tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Rao tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi akar persoalan terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga setempat.

Untuk itu, Komisi XIII DPR RI meminta agar penertiban tambang ilegal dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan regulasi yang berlaku.

“Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Willy menekankan pentingnya pengawalan terhadap perlindungan saksi dan korban. Ia meminta Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk bekerja secara aktif dan terkoordinasi dalam memastikan pemulihan hak-hak korban berjalan secara komprehensif.

“Komisi XIII DPR RI meminta kepada Kementerian HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk mengawal secara bersama-sama proses penegakan hukum dan perlindungan saksi dan korban serta pemulihan komprehensif hak asasi korban, termasuk memastikan keadilan hukum,” kata Willy.

Ia juga menyoroti perlunya penyelesaian lintas sektor dan lintas komisi agar persoalan yang terjadi tidak ditangani secara parsial. Menurutnya, kompleksitas kasus tambang ilegal dan dampaknya terhadap HAM membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

“Komisi XIII DPR RI mendorong penyelesaian yang komprehensif lintas komisi terkait penyelesaian masalah secara tuntas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Willy menegaskan Komisi XIII DPR RI akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh tindak lanjut penanganan kasus Nenek Saudah. Ia juga meminta Komnas HAM untuk mengambil langkah konkret guna memastikan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Komisi XII Dukung Penguatan Kerja Sama Nuklir RI dan Amerika Serikat

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengembangan energi nuklir melalui skema government to government (G to G).

Kerja sama tersebut dijajaki dalam kerangka Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST). Bambang menilai program tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.

“Komisi XII DPR RI mendukung peluang kerja sama nuklir melalui Program FIRST,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bambang mengungkapkan, dirinya baru saja menerima pertemuan dengan Konselor untuk Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jonathan Habjan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kedubes AS menyampaikan penjelasan awal mengenai Program FIRST sebagai bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir secara aman, bertahap, dan bertanggung jawab.

Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Program FIRST bukan merupakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Program tersebut merupakan tahapan kesiapan awal yang berfokus pada penguatan kebijakan, kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kajian keselamatan, keamanan, dan non-proliferasi, khususnya untuk teknologi Small Modular Reactor (SMR).

Menurut Bambang, Komisi XII DPR RI memandang kerja sama ini sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, dapat direalisasikan secara konkret.

“Kami berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dapat dipenuhi sehingga pengembangan SMR yang telah diakomodasi dalam RUPTL dapat diwujudkan secara bertahap, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Bambang menegaskan, pengembangan teknologi SMR telah diakomodasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan demikian, penjajakan kerja sama internasional di bidang nuklir memiliki landasan perencanaan nasional yang jelas dan berada dalam koridor kebijakan ketenagalistrikan Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini tengah dilakukan feasibility study (FS) pengembangan SMR di Kalimantan Barat oleh NuScale. Kajian tersebut merupakan bagian dari proses teknis yang sedang berlangsung dan disampaikan sebagai informasi terkini.

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan terus mendorong agar seluruh proses pengembangan energi nuklir dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan keselamatan publik, perlindungan lingkungan, serta penerimaan masyarakat, sejalan dengan kerangka perencanaan nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Jabodetabek Dinilai Lebih Bahagia, Peluang Kerja dan Upah Minimum Jadi Faktor Pembeda

Sejumlah pencari kerja mencari informasi saat mendatangi Spectacular Job Fair 2016 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/5). Ajang pencarian kerja yang menawarkan karier di perusahaan BUMN, BUMD, Nasional dan Multinasional itu berlangsung hingga 11 Mei 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/16.

Jakarta, Aktual.com — Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dinilai memiliki tingkat kebahagiaan pekerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi tersebut terutama ditopang oleh besarnya peluang kerja serta tingkat upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan daerah.

Acting Managing Director Jobstreet by SEEK Indonesia Wisnu Dharmawan, menyebut perbedaan paling mencolok antara Jabodetabek dan wilayah lain terletak pada ketersediaan lapangan kerja. Kawasan ini masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional sehingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Kalau dilihat perbedaannya, yang paling kelihatan adalah job opportunity-nya. Di Jakarta dan Jabodetabek, peluang kerja memang jauh lebih besar,” kata Wisnu saat ditemui di Kantor Jobstreet by SEEK, Gedung RDTX Place, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Selain peluang kerja, Wisnu menyoroti besaran Upah Minimum Regional (UMR) di Jabodetabek yang relatif lebih tinggi. Faktor tersebut dinilai memberi bantalan ekonomi yang lebih kuat bagi pekerja, sehingga meningkatkan rasa aman finansial dibandingkan wilayah dengan standar upah lebih rendah.

Meski demikian, Wisnu menegaskan temuan tersebut belum didukung analisis hubungan sebab-akibat secara langsung. “Dalam laporan ini kami belum menganalisis korelasi secara spesifik. Ini lebih pada pembacaan kondisi pasar kerja yang ada,” ujarnya.

Berdasarkan survei Jobstreet by SEEK Workplace Happiness Index Indonesia 2025–2026, selisih tingkat kebahagiaan antarwilayah sebenarnya tidak terlalu lebar. Seluruh wilayah masih berada dalam rentang skor yang berdekatan dan tidak menunjukkan jurang perbedaan ekstrem.

Namun, Wisnu menilai tantangan utama di luar Jabodetabek adalah keterbatasan pilihan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat ruang tawar pekerja di daerah lebih sempit, baik dari sisi karier maupun kesejahteraan.

Konsentrasi pasar kerja ini juga tercermin dari pola perekrutan. Ia menyebut sekitar satu juta lowongan kerja yang muncul di Jobstreet setiap tahun masih didominasi wilayah perkotaan besar, terutama Jakarta dan sekitarnya.

Ke depan, Jobstreet by SEEK berharap pemerataan investasi dan pertumbuhan industri di daerah dapat mengurangi kesenjangan kesempatan kerja antardaerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...259260261...43,529Halaman 260 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya