13 April 2026
Beranda blog Halaman 261

Anggaran MBG Berpotensi Dialihkan, Purbaya Sebut Gentengisasi Tak Sampai Rp1 Triliun

Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung kebijakan baru penggantian atap rumah dari seng ke genteng atau gentengisasi dalam APBN 2026. Wacana tersebut langsung menarik perhatian publik karena menyentuh program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Purbaya menyatakan opsi pengalihan anggaran masih bersifat terbuka dan tidak terbatas pada satu pos belanja tertentu. “Ada kemungkinan dari situ (MBG), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah, nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Bendahara Negara, besaran anggaran gentengisasi selama ini kerap disalahpahami publik karena menggunakan asumsi yang terlalu luas. Perhitungan tersebut seolah menganggap seluruh rumah harus mengganti atap, padahal program hanya menyasar hunian tertentu yang masih menggunakan seng.

Dengan cakupan terbatas tersebut, Purbaya meyakini kebutuhan anggaran relatif kecil dan masih dalam kendali fiskal pemerintah. “Gentengisasi enggak sampai Rp1 triliun,” tegasnya.

Namun, pernyataan mengenai potensi pengalihan anggaran MBG dinilai sensitif secara politik. MBG merupakan salah satu program prioritas Prabowo yang sejak awal diposisikan sebagai simbol keberpihakan negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Setiap sinyal penyesuaian anggaran berpotensi memicu perdebatan publik, terutama terkait konsistensi janji kampanye.

Purbaya menegaskan perhitungan anggaran gentengisasi masih bersifat awal dan belum diputuskan secara final. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk mengatur skema pembiayaan agar tetap efisien tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggagas gentengisasi sebagai gerakan nasional dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Sentul. Ia menekankan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperbaiki wajah permukiman di berbagai daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Target 62,95 Persen Lulusan Langsung Kerja di 2026, DPR Pertanyakan Realisasi di Lapangan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menargetkan sebanyak 62,95 persen lulusan perguruan tinggi dapat langsung bekerja dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan pada 2026.

Target tersebut disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (3/2/2026). Menurutnya, target itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kemendiktisaintek periode 2025–2029.

Dalam paparannya, Brian menyebutkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi pada 2025 mencapai 96,91 persen atau terealisasi sebesar 32,89 persen dari target 33,94 persen. Sementara pada 2026, target angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ditetapkan mencapai 34,92 persen.

“Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan pada 2025 melebihi 62,16 persen, dengan realisasi mencapai 62,57 persen,” kata Brian.

Ia juga menjelaskan, lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja sebagai karyawan atau wirausaha dalam waktu satu tahun setelah kelulusan pada 2025 mencapai 93,97 persen dari target 83 persen. Untuk 2026, Kemendiktisaintek menargetkan angka tersebut mencapai 84,22 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang bekerja di bidang sesuai dengan pendidikan dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan pada 2025 tercatat mencapai 127,03 persen dari target 44,88 persen. Pada 2026, target lulusan vokasi yang bekerja sesuai bidang ditetapkan sebesar 46,38 persen.

Menanggapi paparan tersebut, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menilai terdapat ketimpangan antara data yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masih banyak anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Ini terlalu indah jika disandingkan dengan kondisi di lapangan. Padahal, jika kita melihat keseharian, termasuk dari media sosial, banyak keluhan anak-anak muda yang sangat sulit mencari lapangan pekerjaan,” ujar Ratih.

Oleh karena itu, Ratih meminta Mendiktisaintek menjelaskan secara rinci strategi dan langkah konkret agar target tersebut dapat tercapai. Ia juga menyoroti data lulusan pendidikan vokasi yang dinilai perlu menjadi perhatian serius.

Menurutnya, akan menjadi peringatan bagi Kemendiktisaintek apabila lulusan vokasi justru tidak bekerja sesuai dengan bidang yang ditempuh selama masa perkuliahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ramai Isu Reshuffle Prabowo, Istana Pastikan Tak Ada Orang Jokowi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara cegat dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Pradanna Putra Tampi.

Jakarta, aktual.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh serta pimpinan organisasi Islam dan pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menanggapi pertanyaan awak media terkait kemungkinan reshuffle kabinet, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada pembahasan ke arah tersebut.
“Belum ada, belum, belum ada,” ujar Prasetyo singkat.

Prasetyo menjelaskan, saat ini Presiden Prabowo masih fokus pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintah akan menyampaikan informasi secara resmi kepada publik apabila terdapat keputusan strategis, termasuk terkait perubahan susunan kabinet.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan perombakan terhadap menteri-menteri yang merupakan representasi dari pemerintahan sebelumnya, Prasetyo kembali menegaskan hal yang sama.
“Belum ada,” kata Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pengamat Nilai Komunikasi Politik Menkeu Purbaya Picu Skeptisisme Publik

Jakarta, Aktual.com — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi memicu skeptisisme publik di tengah situasi ekonomi yang masih sensitif. Pernyataan-pernyataan optimistis terkait target pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai persoalan utama bukan semata pada kebijakan ekonomi, melainkan pada cara pesan disampaikan ke ruang publik. Dalam konteks pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, komunikasi ekonomi disebut menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Ketika masyarakat belum merasakan perbaikan signifikan, narasi ekonomi yang terlalu optimistis justru berisiko menimbulkan resistensi,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis kepada Aktual.com, Selasa (3/1/2026).

Hendri menyoroti pernyataan Purbaya mengenai dorongan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen yang kembali menuai keraguan. Menurutnya, target tersebut sah secara teknokratik, namun menjadi problematik secara politik ketika dikomunikasikan tanpa narasi pendukung yang membumi.

Ia menilai publik saat ini semakin kritis dan sensitif terhadap pesan elite. Janji atau target ekonomi yang tidak diiringi dengan penjelasan tahapan konkret mudah dibaca sebagai klaim elitis yang berjarak dari realitas.

Di saat yang sama, Hendri membandingkan persepsi publik terhadap pejabat lain di kabinet yang dinilai lebih berhasil membangun kepercayaan melalui simbol kerja yang kasatmata. Perbandingan tersebut, menurutnya, mempertegas bahwa publik kini menilai pejabat bukan hanya dari jabatan, tetapi dari kemampuan membaca psikologi sosial.

“Komunikasi politik hari ini bukan soal benar atau salah secara angka, tapi soal timing, empati, dan konteks,” kata Hendri.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa beban komunikasi ekonomi tidak hanya berdampak pada citra pribadi menteri, tetapi juga pada legitimasi politik pemerintah secara keseluruhan. Jika tidak dikelola dengan cermat, skeptisisme publik berpotensi melebar menjadi ketidakpercayaan terhadap agenda ekonomi nasional.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

PM Inggris Desak Pangeran Andrew Hadapi Kongres AS soal Hubungan dengan Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, adik Raja Inggris Charles III (dok. REUTERS/Toby Melville)
Andrew Mountbatten-Windsor, adik Raja Inggris Charles III (dok. REUTERS/Toby Melville)

London, aktual.com – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa mantan Pangeran Prince Andrew seharusnya hadir dan memberikan keterangan di hadapan komite Kongres Amerika Serikat (AS). Desakan itu muncul menyusul terbukanya dokumen terbaru yang mengungkap relasi Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Dokumen kasus Epstein yang dirilis ke publik oleh Departemen Kehakiman AS pada Jumat (30/1) memuat sejumlah email yang menunjukkan Andrew masih menjalin komunikasi rutin dengan Epstein selama lebih dari dua tahun setelah Epstein dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam dokumen tersebut juga tercantum foto-foto yang diduga memperlihatkan Andrew tengah berjongkok dan menyentuh pinggang seorang perempuan tak dikenal yang terbaring di lantai. Identitas perempuan itu disamarkan dengan sensor pada wajahnya.

Menanggapi rilis dokumen itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (3/2/2026), Starmer menilai Andrew perlu tampil langsung di hadapan anggota Kongres AS untuk menjelaskan semua pengetahuannya tentang Epstein, demi kepentingan para korban.

“Siapa pun yang memiliki informasi harus siap untuk membagikan informasi tersebut dalam bentuk apa pun yang diminta,” kata Starmer saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat yang membawanya ke Jepang usai kunjungan empat hari ke China.

“Anda tidak bisa berpusat pada korban jika Anda tidak siap untuk melakukan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada November tahun lalu, sejumlah anggota komite Kongres AS yang menyelidiki kasus Epstein juga telah menyerukan agar Andrew memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan terkait hubungannya dengan Epstein.

Raja Charles III dilaporkan telah mencabut gelar pangeran Andrew dan memintanya meninggalkan kediaman resmi di Kastil Windsor pada November lalu, setelah kembali mencuatnya relasi Andrew dengan Epstein.

Mantan pangeran berusia 65 tahun itu kini menggunakan nama Andrew Mountbatten-Windsor. Ia membantah melakukan pelanggaran hukum terkait Epstein dan sebelumnya mengklaim tidak lagi berhubungan dengannya setelah vonis tahun 2008, kecuali kunjungan ke New York pada 2010 yang disebut sebagai upaya mengakhiri relasi.

Namun, dokumen yang baru dirilis menunjukkan Andrew masih berkomunikasi dengan Epstein setelah vonis tersebut, termasuk membahas kemungkinan kerja sama bisnis dan pertemuan sosial.

Hingga kini, Andrew belum memberikan tanggapan atas rilis dokumen terbaru itu. Istana Buckingham juga menolak berkomentar.

Sejumlah email dalam berkas perkara bahkan memperlihatkan Epstein dan Andrew mendiskusikan perempuan-perempuan yang diusulkan Epstein untuk diperkenalkan kepada Andrew. Dalam salah satu korespondensi, Epstein disebut menawarkan untuk membawa tiga perempuan ke Istana Buckingham.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Tembus Rp1.700 Triliun sejak 2020

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, aktual.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran dana yang terkait Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan. Berdasarkan riset internal PPATK, nilai perputaran uang dari praktik kejahatan lingkungan sejak 2020 mencapai Rp1.700 triliun.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan riset tersebut telah dilakukan secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir.

“Terkait dengan GFC, kami sudah melalukan riset terkait green financial crime itu sejak tahun 2020. Data kami perputaran GFC sejak tahun 2020 itu bukan Rp 992 triliun tapi Rp 1.700 triliun,” kata Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, angka Rp992 triliun merupakan nilai perputaran dana kejahatan lingkungan yang tercatat hanya dalam kurun waktu 2025. Dengan kata lain, angka tersebut merupakan bagian dari total perputaran sejak 2020.

“Rp 992 triliun itu hanyalah yang kita laporkan di tahun 2025 yang lalu. Kita sudah punya hasil risetnya, bahkan kita sudah punya GFC wilayahnya mana, termasuk wilayah Sumatera, dan segala macem kita sudah punya,” tuturnya.

Ivan menambahkan, PPATK juga telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan praktik kejahatan lingkungan, sehingga temuan tersebut tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga menjadi dasar analisis spasial.

Menurutnya, hasil riset GFC tersebut dapat dimanfaatkan untuk membaca potensi risiko yang lebih luas, termasuk kemungkinan terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan.

“Artinya yang kita, hasil riset ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi, khusususnya bencana alam dan segala macam. Rekomendasi banyak di dalam situ,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hasil analisis dan rekomendasi PPATK terkait kejahatan lingkungan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah instansi terkait sebagai bahan tindak lanjut kebijakan dan penegakan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain