30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 262

Waketum MUI Ajak Pemuda Hidupkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. ANTARA/HO-Muhammadiyah
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. ANTARA/HO-Muhammadiyah

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan semangat para pemuda pada tahun 1928 harus terus dihidupkan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan zaman.

“Sebagai bangsa yang beragama, berakhlak, dan berbudaya, kita tidak boleh melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulu. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya,” ujar Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (28/10).

Anwar Abbas mengingatkan bahwa tanggal 28 Oktober merupakan momen penting yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia karena menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda.

Ia menjelaskan para pemuda yang berkumpul di Jakarta saat itu merasa tertindas oleh kekuasaan kolonial Belanda yang mengekang kebebasan rakyat di tanah air sendiri.

Dorongan untuk bebas dan mandiri kemudian melahirkan ikrar bersama yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang berisi tiga butir pernyataan: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Menurut Anwar, ikrar tersebut mengguncang seluruh nusantara karena memberikan kejelasan arah perjuangan bangsa menuju kemerdekaan.

“Lewat sumpah itu, anak-anak negeri ini menyadari bahwa tanah yang mereka pijak bukan milik Belanda, melainkan milik mereka sendiri. Mereka juga menyadari bahwa mereka bersaudara sebagai sesama bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa persatuan menjadi perekat utama bagi kebersamaan antarwarga bangsa yang memiliki latar belakang suku dan daerah berbeda.

“Tiga butir sumpah tersebut menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya persatuan dan kesatuan nasional,” kata Anwar.

Anwar mengajak seluruh elemen bangsa untuk berbuat dan mengabdi sesuai kemampuan masing-masing tanpa merusak persatuan. Pasalnya, apabila persatuan dan kesatuan terkoyak, sangat sulit untuk mengatasinya.

Di samping itu, ia berpesan kepada masyarakat untuk terus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, seluruh anak bangsa dapat hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia,” kata Anwar Abbas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPP DEM dan KPU Gelar Anugerah Jurnalistik KPU 2025, Angkat Tema “21 Tahun Perjalanan Pilkada di Indonesia”

Jakarta, aktual.com – Dalam rangka memperingati dua dekade pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia, Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan Anugerah Jurnalistik KPU 2025 dengan mengusung tema besar “21 Tahun Perjalanan Pilkada di Indonesia.

Ketua Umum KPP-DEM, Achmad Satryo Yudhantoko menjelaskan, Anugerah Jurnalistik KPU 2025 secara resmi telah dibuka pada hari ini, Senin, 27 Oktober 2025.

“Jurnalis di seluruh Indonesia dapat menjadi peserta untuk dapat mengikuti Anugerah Jurnalistik KPU 2025, dengan mendaftar selama 2 minggu ke depan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya.

Satryo menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap insan pers yang selama dua dekade terakhir telah menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

“Media memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi kita. Jurnalis bukan hanya melaporkan fakta dan data, tapi juga penjaga moral dan transparansi pemilu,” ucapnya.

“Melalui Anugerah Jurnalistik KPU 2025 ini, kami ingin mengapresiasi dedikasi para pewarta yang selama ini ikut mengawal jalannya Pilkada dari Sabang sampai Merauke,” sambung Satryo.

Lebih lanjut, Pewarta Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL itu mengajak seluruh jurnalis di Indonesia, baik dari media nasional maupun daerah, untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi ini.

Menurutnya, ajang ini tidak hanya sekadar lomba, tetapi juga wadah untuk merefleksikan kiprah panjang demokrasi lokal Indonesia yang telah berkembang pesat sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada tahun 2005.

“Kami mengundang seluruh jurnalis untuk ikut ambil bagian. Setiap karya jurnalistik adalah potongan sejarah yang berharga. Inilah momentum untuk bersama-sama merekam dan menarasikan perjalanan demokrasi bangsa kita,” tambahnya.

Lomba Anugerah Jurnalistik KPU 2025 terbagi dalam tiga kategori utama, yakni:
1. Karya Jurnalistik Tulis, yang mencakup liputan mendalam, Straigh News tentang perjalanan Pilkada dan demokrasi lokal;
2. Karya Jurnalistik Foto, yang merekam momen-momen penting demokrasi dari sudut pandang visual; dan
3. Karya Jurnalistik Video, yang menampilkan dokumentasi kreatif dan informatif terkait pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah.

Setiap kategori akan dipilih tiga orang pemenang, dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap karya terbaik dari insan pers.

Dede Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Anugerah Jurnalistik KPU 2025 menuturkan, pengumpulan karya dibuka sejak 27 Oktober hingga 10 November 2025, dan pemenang akan diumumkan pada 24 November 2025.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh jurnalis, baik dari media cetak, daring, maupun penyiaran, untuk mengirimkan karya terbaiknya. Lomba ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bersama menjaga semangat demokrasi melalui karya jurnalistik,” tutur Dede.

Dede menambahkan, calon peserta dapat mendaftarkan diri dan karya jurnalistiknya melalui formulir yang telah disediakan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur sesuai dengan standarisasi lomba jurnalistik.

‘Jurnalis di seluruh Indonesia dapat mengakses https://bit.ly/anugerahjurnalistikkpu2025, untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Anugerah Jurnalistik KPU 2025,” urainya.

“Segala hal yang terkait dengan ketentuan umum maupun per kategori lomba, dapat diakses melalui kanal resmi KPP DEM,” demikian Dede menambahkan.

Anugerah Jurnalistik KPU 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga ruang refleksi dan pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Melalui karya jurnalistik yang berintegritas, diharapkan semangat partisipasi publik dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu semakin menguat.

Melalui kegiatan ini, KPP DEM dan KPU berharap dapat memperkuat sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan insan pers, serta menegaskan pentingnya peran jurnalisme dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pagi Ini Rupiah Menguat Sementara IHSG Melemah

Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ilustrasi - Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (28/10) pagi dibuka melemah 34,33 poin atau 0,42 persen ke posisi 8.082.82.

Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,74 poin atau 0,45 persen ke posisi 820,79.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa di Jakarta menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.618 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.621 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Minta Sampah Bantargebang Dipangkas, Wakil Ketua MPR: Presiden Prihatin

Jakarta, aktual.com — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar gunungan sampah di Bantargebang, Bekasi, segera dipangkas. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, instruksi itu mencerminkan keprihatinan Presiden terhadap persoalan sampah nasional yang volumenya sangat besar setiap tahunnya.

“Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden sangat prihatin melihat sampah yang jumlahnya jutaan ton setiap tahun, yaitu 56 juta ton diproduksi tiap tahun tapi yang terkelola hanya 40 persen,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Eddy menyoroti bahwa tingginya tumpukan sampah di Bantargebang kini setara dengan gedung 16 lantai. Ia menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo selaras dengan kebijakan terbaru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

“Oleh karena itu, Bapak Presiden dalam menginstruksikan menteri itu sejalan dengan Perpres yang beliau keluarkan, Perpres 109 Tahun 2025 untuk melakukan pembakaran sampah melalui pembangkit sampah energi listrik dan menghasilkan listrik ke energi bersih dan terbarukan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia menilai instruksi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah yang sudah sangat akut.

“Nah ini saya kira merupakan instruksi lanjutan dari Bapak Presiden menyusul keluarnya Perpres tersebut. Kami sepenuhnya mendukung upaya Bapak Presiden untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan sampah yang sangat akut,” ujar Eddy.

“Dan kami dalam kesempatan ini juga sangat mengapresiasi Bapak Presiden mengeluarkan Perpres 109 tersebut di saat yang tepat, yaitu ketika Indonesia memang membutuhkan solusi terhadap penanganan sampah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menyoroti tingginya gunungan sampah di Bantargebang dan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar tumpukan tersebut segera dikikis.

“Kita bisa melihat seberapa tinggi gunungan sampah di Bantargebang, tapi ke depan insyaallah gunungan-gunungan sampah seperti di Bantargebang pelan-pelan kita akan kikis, dengan kita buat budaya baru dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari kita sendiri, untuk memilih-milih sampah, sebelum kita buang ke tempat pembuangan sampah,” katanya, dikutip dari Antara, Senin (27/10).

Dody juga mengimbau agar budaya memilah dan memilih sampah menjadi kebiasaan nasional karena volume sampah di perkotaan sudah tidak terbendung lagi. Ia berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di TPS Bantargebang melalui edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.

“Kita memulai mengedukasi masyarakat. Dari mulai anak-anak kita, kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Harga Emas Pegadaian Kompak Turun

Ilustrasi - Warga mencari informasi ketersediaan emas ANTAM di Butik Emas Logam Mulia ANTAM kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Ilustrasi - Warga mencari informasi ketersediaan emas ANTAM di Butik Emas Logam Mulia ANTAM kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

Jakarta, aktual.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (28/10), menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 yang mengalami penurunan harga.

Sedangkan untuk harga emas Antam, hingga berita diturunkan, tetap tidak ditampilkan dalam laman resmi Sahabat Pegadaian.

‎Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp2.428.000 dari awalnya Rp2.443.000 per gram, begitu pula emas UBS yang ikut turun menjadi Rp2.437.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.452.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.318.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.437.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.835.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp11.949.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp23.771.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp59.312.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp118.379.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp236.664.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp591.484.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.181.574.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.274.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.428.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.782.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.868.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.672.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp59.033.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp117.973.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp235.828.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp589.280.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.177.979.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.355.956.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Walhi Sebut Perpres 109 2025 “Jurus Mabuk” Pemerintah Atasi Darurat Sampah

Kepala Perencanaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tubagus Soleh Ahmad saat diskusi aktual forum bertajuk “Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Menakar Kebijakan Ekonomi, Hukum, Politik, dan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh aktual.com, di Café Hartaka, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – 10 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan (PSEL). Tubagus Soleh Ahmadi Kepala Divisi Perencanaan Walhi menilai ini adalah langkah yang keliru dan paradoks besar dari Presiden.

“Pertama: Perpres ini akan melanggengkan sampah untuk terus dihasilkan, alih-alih mengurangi sampah mulai dari hulu sesuai dengan amanah UU 18 tahun 2008 dengan Perpres ini justru akan terus dihasilkan,” kata Tubagus kepada aktual.com, Selasa (28/10).

Tubagus menjelaskan, Perpres ini juga membuat peraturan-peraturan yang telah ada dan cukup baik terutama dalam pembatasan sampah di level sumber justru mengalami kemunduran. PSEL akan “memaksa” kabupaten/kota untuk terus menghasilkan sampah.

Kedua, Perpres ini secara sadar ditujukan untuk mengatasi situasi kedaruratan sampah di Indonesia yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Namun pemerintah lupa problem lingkungan hidup dimulai ketika sampah itu sudah dihasilkan atau sumber sampah yang merupakan asal timbulan sampah.

“Sementara yang dimaksud teknologi ramah lingkungan dalam UU 18 tahun 2008 adalah merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi. Selanjutnya ini tidak bisa dipisahkan dengan pasal 15 UU tersebut yakni ‘Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam’ yang artinya pemerintah melepas tanggang jawab produsen,” paparnya.

Ketiga, pelepasan tanggung jawab produsen berkonsekuensi pada pembebanan biaya pembangunan PSEL kepada anggaran pemerintah daerah. hal yang sama di dalam Perpres yang menyatakan kriteria PSEL berdasarkan ketersediaan APBD.

“APBD yang seharusnya bertanggang jawab pada pemenuhan hak dasar rakyat justru dibebankan untuk ‘mencuci dosa’ para produsen sampah.” tegasnya.

Tubagus menambahkan terdapat kekeliruan presiden dalam menurunkan perintah UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Perpres ini harus dicabut karena akan menjadi rujukan tidak tepat kepada pemerintah daerah dalam mengatasi kondisi darurat sampah, yang penyebab utamanya adalah pemerintah pusat yang tidak tegas kepada para produsen sampah,” tegasnya.

Ia juga mengkritik pernyataan Perpres ini yang mengatakan bahwa situasi kedaruratan sampah akibat timbunan sampah dalam jumlah besar disebabkan oleh mekanisme pengelolaan sampah yang tidak berjalan memadai tidak benar sepenuhnya, dan merupakan upaya pengaburan tanggung Jawab.

“Sebab problem utamanya adalah pemerintah tidak berani tegas menjalankan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, terutama kepada para produsen. Sehingga Tubagus berharap pemerintah daerah tidak begitu saja mengikuti solusi pemerintah pusat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain