Jakarta, aktual.com — Berbagai kritik yang dialamatkan pada keputusan Indonesia bergabung dalam “Board of Peace” yang diumumkan di sela pertemuan World Economy Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, merupakan apresiasi dari masyarakat luas pada kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Artinya masyarakat Indonesia peduli pada garis lurus foreign policy kita,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis (29/1).

“Kebijakan Presiden ternyata diapresiasi oleh publik. Apalagi untuk urusan Palestina yang merupakan agenda lama yang kita simpan di playbook foreign policy kita,” sambungnya.

Namun bagaimana pun juga Teguh mengatakan bahwa “Board of Peace” adalah produk PBB yang dilahirkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diterbitkan pada bulan November 2025.

Dalam Resolusi DK PBB itu disebutkan bahwa DK PBB menerima Comprehensive Plan perdamaian di Gaza yang disampaikan Donald Trump. DK PBB juga memberikan pengakuan pada kontribusi sejumlah negara seperti AS, Qatar, Mesir dan Turkiye yang ikut memfasilitasi upaya perdamaian di Gaza.

Sementara pada poin berikutnya, DK PBB menerima pembentukan “Board of Peace”.

“Jadi kalau kita melihat Board of Peace dilahirkan melalui Resolusi DK PBB, maka tidak perlu meragukan itikad kehadiran Board of Peace,” sambungnya.

Teguh yang juga mendorong semua pihak untuk mempelajari kembali Resolusi DK PBB 2803 tentang perdamaian di Gaza yang mencakup pembentukan “Board of Peace” dan mekanisme kerja umumnya. Juga 20 poin “Comprehensive Plan” yang ditawarkan Trump yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Resolusi DK PBB 2803 itu.

Poin pertama dalam Comprehensive Plan itu aqdalah melakukan deradikalisasi di Gaza dan menjauhkan Gaza dari segala bentuk teror.

Rencana Komprehensif Trump itu juga menyatakan bahwa Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus menghentikan aksi saling serang.

Pelucutan senjata pihak-pihak yang bertikai adalah suatu keharus untuk mancapai fase pertama dari perdamaian, yaitu negative peace sebagai situasi di mana tidak ada kekerasan, untuk menuju positive peace.

“Untuk Hamas istilah yang digunakan meletakkan senjata, sementara untuk Israel menarik diri. Kenapa? Karena Gaza bukan punya Israel,” kata Teguh lagi.

Teguh juga mengatakan, di dalam Rencana Komprehensif itu juga disebutkan bahwa warga Gaza tidak akan diusir keluar secara paksa dari tanah mereka.

“Karena itu semua saya menilai apa yang diputuskan Presiden Prabowo ini konsisten dengan perjuangan kita untuk menciptakan perdamaian di Palestina,” kata Teguh lagi.

Pada bagian lain, mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu juga mengatakan bahwa isu perdamaian di Gaza ini bukan isu penentuan nasib sendiri atau self determination.

“Isu self determination bagi Palestina sudah selesai. Palestina ini adalah negara yang berdaulat, maka ia punya bendera di Markas PBB dan statusnya observer state,” masih kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dia menambahkan isu Palestina tidak pernah dibahas di Komisi IV PBB tentang Politik Khusus dan Dekolonisasi yang membahas wilayah-wilayah di muka bumi yang belum memerintah dirinya sendiri atau non-self governing territories.

Teguh memahami hal ini karena dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat yang dibahas di Komisi IV tersebut.

“Saya melihat Board of Peace ini sebagai suatu ikhtiar. Bukan ikhtiar Donald Trump. Setelah proposal Donald Trump diadopsi DK PBB, maka ini menjadi ikhtiar kita bersama, masyarakat internasional,” demikian Teguh Santosa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jakarta, aktual.com – Dukungan terhadap pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sangat tinggi di kalangan petani tembakau dan civitas akademika Madura.

Hal tersebut terungkap dalam paparan hasil survei Komunitas Muda Madura (KAMURA) pada Seminar Nasional bertajuk “KEK Tembakau: Instrumen Pemerataan dan Transformasi Ekonomi Madura” yang digelar oleh LP3ES di Hotel Diradja, Kamis (29/1/2026).

Data tersebut disampaikan oleh Mohamad Nabil mewakili Tim Perumus Naskah Akademik KEK Tembakau Madura. Survei ini menjadi bagian dari proses penyusunan naskah akademik sebagai landasan pengajuan KEK Tembakau Madura kepada pemerintah pusat.

Dalam pemaparannya, Nabil menegaskan bahwa perumusan KEK Tembakau Madura berangkat dari kerangka berpikir yang menempatkan petani sebagai subjek utama kebijakan.

“Kerangka berpikir kami adalah memuliakan petani. Tembakau menjadi napas ekonomi rakyat.”

“Urgensi pembentukan KEK Tembakau Madura semakin tak terelakkan mengingat komoditas ini tengah mengalami fenomena backwash effect, di mana nilai tambah ekonomi tersedot ke luar wilayah tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan daerah asalnya,” imbuhnya.

Kondisi ini memperparah realitas ketimpangan wilayah yang ekstrem, di mana kontribusi ekonomi Madura tertinggal jauh di angka kisaran 4% dibandingkan dengan wilayah daratan utama Jawa Timur.

“Oleh karena itu, KEK Tembakau diperlukan sebagai instrumen transformasi yang melampaui kebijakan biasa (beyond business as usual) untuk menghentikan kebocoran ekonomi tersebut dan mewujudkan pemerataan yang nyata,” demikian menurut Nabil.

Dukungan Mutlak dari Akar Rumput

Urgensi kebijakan ini selaras dengan aspirasi arus bawah, di mana gagasan KEK Tembakau mendapatkan legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat.

Hal ini terkonfirmasi melalui temuan survei terbaru yang mencatat adanya dukungan mutlak, baik dari kalangan petani di ladang maupun mahasiswa di mimbar akademik.

Data survei terhadap 502 petani tembakau di Sumenep, Pamekasan, dan Sampang menunjukkan angka dukungan yang signifikan.

Sebanyak 71,7% responden menyatakan “sangat setuju” dan 24,5% “setuju” terhadap pembentukan KEK Tembakau. Hanya segelintir kecil yang menyatakan netral (2,2%), tidak setuju (1,0%), atau sangat tidak setuju (0,6%).

Dukungan serupa datang dari sektor pendidikan. Dari 560 responden mahasiswa dan sivitas akademika di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep), 48,8% menyatakan “sangat setuju” dan 33,1% “setuju”.

Harapan dan Tantangan

Survei juga memotret harapan utama masyarakat: stabilitas harga. Sebanyak 29,7% petani dan 25,7% mahasiswa berharap KEK Tembakau mampu menjamin harga jual yang stabil dan menguntungkan petani.

Meski demikian, Nabil tidak menampik adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab. Di kalangan petani, ketakutan terbesar adalah potensi alih fungsi lahan (48,8%). Sementara itu, 48,5% mahasiswa khawatir KEK hanya akan menguntungkan korporasi besar tanpa dampak menetes ke bawah (trickle-down effect).

Menanggapi hal itu, Nabil menjelaskan bahwa instrumen kebijakan yang ada saat ini, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) maupun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), belum cukup kuat untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

“Petani Madura tidak menikmati DBH secara langsung, sehingga mereka tetap miskin. Tata niaga yang panjang—dari petani, tengkulak basah, tengkulak kering, hingga korporasi—membuat posisi tawar petani lemah. Di sinilah KEK Tembakau hadir sebagai jalan keluar atas kebekuan ekonomi tersebut,” tegasnya.

Nabil menekankan bahwa keberhasilan KEK Tembakau mensyaratkan kolaborasi terintegrasi antar-daerah di Madura. “Setiap kabupaten harus memiliki peran spesifik dalam rantai pasok ini agar kita tidak mengulangi kegagalan kebijakan parsial sebelumnya,” pungkasnya.

Seminar nasional ini terselenggara atas kerja sama Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan KAMURA.

Kolaborasi ini bertujuan mendorong kebijakan pembangunan yang berbasis pada karakteristik ekologis dan sosiologis masyarakat setempat, demi Madura yang lebih sejahtera.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain