26 Desember 2025

AktualTV
Lensa Aktual
- MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Peringati Hari Disabilitas Internasional, Generali Indonesia Tegaskan Komitmen DEI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Kabar Baik, BPJS Kesehatan Siapkan Kebijakan Pemutihan Tunggakan

22 Oktober 2025, 21:20

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. Foto: Rachma Putri/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah bersama BPJS Kesehatan tengah mempersiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran bagi peserta yang sebelumnya membayar secara mandiri, namun kini telah beralih ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memastikan masyarakat tidak mampu tetap memperoleh perlindungan sosial.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akurasi data peserta dan menghapus beban administratif yang tidak relevan.

“Langkah ini penting untuk memperbaiki akurasi data kepesertaan agar tidak terjadi beban administratif ganda,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, pemutihan ini akan membantu peserta yang telah menjadi PBI agar tidak lagi terbebani tunggakan lama yang seharusnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

“Pemutihan ini akan membantu peserta agar tidak lagi terbebani kewajiban yang seharusnya sudah ditanggung pemerintah,” jelas Ghufron.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi. Pemerintah ingin memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang telah terdaftar dalam data sensus kemiskinan.

Terkait kondisi keuangan, Ghufron memastikan, langkah pemutihan tidak akan memengaruhi arus kas BPJS Kesehatan. “Tunggakan yang akan dihapus bersifat administratif dan tidak lagi diperhitungkan dalam anggaran aktif lembaga,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron juga menanggapi isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian iuran belum dilakukan dan kemungkinan baru akan dibahas kembali pada 2026. “Untuk tahun 2025 belum ada rencana kenaikan iuran,” ujarnya.

Ghufron menutup dengan menegaskan bahwa fokus utama BPJS Kesehatan saat ini adalah menjaga keberlanjutan dan keadilan program JKN. Ia memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal dan inklusif bagi seluruh peserta.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Hari Santri, Momentum Bangkitkan Spirit Nasionalisme dari Pesantren

22 Oktober 2025, 20:39

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.50.43_ad474460 — Ketua MPR Ahmad Muzani. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com — Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani mengatakan peringatan Hari Santri bukan hanya sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran besar para santri dan ulama dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Muzani menegaskan, tradisi pembelajaran santri sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Para santri bukan hanya mempelajari ilmu agama, melainkan juga turut membangun kesadaran masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil.

“Dari sanalah lahir nasionalisme dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Para santri telah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran bangsa untuk merdeka,” ujar Muzani.

Ia menambahkan, pola pembelajaran santri adalah tradisi ilmu yang tidak pernah berhenti. Pesantren telah melahirkan peradaban, adab, dan kemandirian yang terus diwariskan lintas generasi.

“Santri adalah tradisi ilmu dan peradaban. Kemandirian yang tidak pernah berhenti. Dari pesantren kita belajar adab, keadaban, dan membangun peradaban bangsa,” lanjutnya.

Ketua MPR menilai, Hari Santri merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur tersebut. Lebih dari itu, semangat Hari Santri harus menjadi energi baru untuk kebangkitan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

“Hari Santri adalah momentum untuk merenung, sekaligus menjadi energi kebangkitan bangsa Indonesia. Dengan menghormati para kiai, menjaga adab, dan melestarikan tradisi ilmu, kita memperkuat fondasi peradaban bangsa,” tegas Muzani.

Ahmad Muzani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Hari Santri sebagai sarana memperkuat rasa syukur, penghormatan kepada para ulama dan kiai, sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan.

BI Yakin Rupiah Tetap Perkasa, Komitmen Stabilisasi Jadi Kuncinya

22 Oktober 2025, 20:28

Gudang-Uang-4-7-2017 (302) — Petugas menata uang rupiah di Cash Center Bank BNI 46, Jakarta Selatan. Nilai tukar rupiah melemah 22 poin atau 0,16% ke Rp13.390 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (4/7/2017). Nilai tukar rupiah melemah 22 poin atau 0,16% ke Rp13.390 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini. AKTUAL/Munzir

Jakarta, aktual.com – Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah akan tetap stabil ke depan. Keyakinan ini ditopang oleh komitmen kuat bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, stabilitas rupiah tidak hanya didukung oleh langkah intervensi yang konsisten, tetapi juga oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid — mulai dari inflasi yang terkendali, prospek pertumbuhan yang positif, hingga imbal hasil aset domestik yang menarik bagi investor.

“Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi di tengah tingginya ketidakpastian global, termasuk melalui intervensi terukur di pasar spot, off-shore NDF, dan Domestic NDF (Non-Deliverable Forward), serta pembelian SBN di pasar sekunder,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025, Rabu (22/10).

BI mencatat, hingga 21 Oktober 2025, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.585 per dolar AS, atau menguat 0,45 persen secara point-to-point (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir September.

Sebelumnya, pada September 2025, rupiah sempat melemah sebesar 1,05 persen (ptp) dibandingkan Agustus akibat ketidakpastian pasar global dan tekanan dari pergerakan dolar AS. Namun, Perry menegaskan, kebijakan stabilisasi yang dilakukan BI berhasil menahan pelemahan dan mendorong penguatan kembali di bulan berikutnya.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI melakukan serangkaian intervensi strategis, antara laiin seperti Transaksi di pasar spot, Intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) baik off-shore maupun domestic (DNDF) dan Serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kebijakan tersebut, kata Perry, menunjukkan hasil yang positif. Selain menstabilkan rupiah, langkah-langkah BI juga menjaga likuiditas di pasar keuangan tetap memadai dan mendukung kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.

BI juga mencatat bahwa peningkatan konversi valuta asing (valas) ke rupiah oleh eksportir turut memperkuat stabilitas nilai tukar. Kondisi ini terjadi berkat penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diperkuat oleh pemerintah.

“Kebijakan DHE SDA ini membantu menjaga suplai valas di dalam negeri dan mendukung stabilitas rupiah,” jelas Perry.

Dengan kombinasi kebijakan moneter yang adaptif, koordinasi erat dengan pemerintah, serta fundamental ekonomi yang kuat, BI meyakini rupiah akan tetap stabil di sisa tahun 2025, meski risiko global masih tinggi.

Ada Nama Mahfud MD di Komite Reformasi Polri, Istana Siap Umumkan Pekan Ini

22 Oktober 2025, 19:58

presidenri.go.id-15102025093608-68ef08983ba827.40999359 — Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Aktual/BPMI.SETNEG

Jakarta, aktual.com – Pemerintah memastikan akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10).

“InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang. Komite ini dibentuk untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di tubuh Polri — langkah yang disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat reformasi kelembagaan penegak hukum.

Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prasetyo memastikan bahwa nama Mahfud tetap tercantum dalam struktur komite tersebut.

“Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

Dengan demikian, isu yang sempat beredar mengenai perubahan susunan anggota resmi terbantahkan. Prasetyo menyebut saat ini pemerintah hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pengumuman publik secara resmi.

“Tinggal diumumkan aja,” pungkasnya.

Komite Reformasi Polri disebut akan berperan strategis dalam menata sistem kelembagaan, meningkatkan pengawasan internal, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Tim ini juga diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat sipil dengan lembaga penegak hukum.

Langkah pembentukan komite ini menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan agenda reformasi Polri, terutama di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan integritas aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir.

Meski belum diumumkan secara resmi, kabar keikutsertaan sejumlah tokoh dalam komite—termasuk Mahfud MD—telah menarik perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, kehadiran Mahfud dapat memperkuat legitimasi dan arah moral komite tersebut, mengingat rekam jejaknya sebagai akademisi hukum dan mantan pejabat tinggi negara yang dikenal berintegritas.

Istana memastikan, pengumuman resmi Komite Reformasi Polri akan dilakukan pekan ini, menandai babak baru upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola kepolisian yang lebih transparan dan profesional.