Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 271

Ahmad Muzani : NU Berusia 100 Tahun, Pilar Persatuan dan Penjaga Republik

Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran historis dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia, sejak masa penjajahan hingga mengisi kemerdekaan.

Muzani menyampaikan bahwa NU genap berusia satu abad dan bahkan lebih tua dibanding Republik Indonesia yang baru akan memasuki usia 100 tahun pada 2045 mendatang.

“Hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, usia NU tepat 100 tahun. NU lebih tua dari Republik Indonesia yang baru akan berusia 100 tahun pada 2045, 19 tahun lagi,” ujar Ahmad Muzani dalam peringatan 100 tahun NU, Sabtu, 31/1/2026.

Ia mengingatkan bahwa saat NU didirikan pada 1926, kondisi bangsa Indonesia masih sangat memprihatinkan. Rakyat hidup dalam kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan tekanan penjajahan. Namun para ulama dan kiai memiliki kesadaran tinggi terhadap nasib bangsa, rakyat, dan umat.

“Pada saat NU berdiri, kondisi rakyat kita miskin, tidak berpendidikan, dan serba kekurangan. Tapi para ulama dan kiai memiliki kesadaran yang tinggi akan bangsanya, akan rakyatnya, akan umatnya, kemudian mendirikan NU,” kata Muzani.

Menurutnya, sejak awal NU telah menanamkan kesadaran untuk melawan penjajahan melalui pendidikan pesantren dan pengajaran agama. Semangat menegakkan keadilan dan mengusir penjajah terus tumbuh seiring perjalanan NU.

“Kontribusi NU terhadap Republik Indonesia sejak berdiri sampai sekarang begitu besar,” tegasnya.

Ia mencontohkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan NU seperti Ansor pada 1934 dan Banser pada 1936, bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya NU memperkuat basis perlawanan terhadap penjajah.

Ahmad Muzani juga menyinggung peran besar NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat peristiwa November 1945 di Surabaya.

“Ketika Belanda dan Inggris ingin kembali menguasai Indonesia pada November 1945, generasi muda NU, para santri, dan seluruh rakyat Surabaya bersatu melawan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fatwa jihad kala itu menjadi pemantik persatuan santri dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Tanpa diminta, fatwa jihad keluar. Seluruh santri NU, laki-laki dan perempuan, di desa dan di kota, mengangkat bambu runcing untuk mempertahankan Republik Indonesia,” katanya.

Dalam perjalanan sejarah berikutnya, NU juga disebut berperan besar dalam menjaga ideologi negara saat Indonesia menghadapi ancaman komunisme. Banyak pesantren dan santri menjadi korban demi keselamatan bangsa.

Tak hanya dalam perjuangan politik dan ideologi, NU juga selalu hadir di tengah rakyat termasuk saat bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.

“NU hadir menenangkan umatnya, menenangkan rakyatnya, bahwa bencana adalah ujian dari Allah, ujian kesabaran dan kekuatan,” ujar Muzani.

Ia menyebut doa-doa yang dipanjatkan melalui yasinan, tahlilan, zikir, dan selawat menjadi bagian dari ikhtiar NU menjaga ketenangan dan persatuan bangsa.

“Barangkali itulah yang menyebabkan kita masih kuat dan tetap bersatu sampai sekarang. Bangsa ini berutang kepada NU,” ucapnya.

Karena itu, Ahmad Muzani menegaskan negara membutuhkan NU yang kuat. Menurutnya, NU yang kuat akan melahirkan Indonesia yang kuat.

“Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. NU kuat apabila jamaahnya sehat, kenyang, bekerja, dan hidup layak. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya sehat jasmani dan rohani, cerdas pikirannya, dan memiliki pekerjaan,” katanya.

Menutup sambutannya, Ketua MPR RI menekankan bahwa NU tidak mengejar pujian ataupun takut terhadap celaan.

“Pimpinan NU, santri NU, pengurus NU, dan para nyai NU tidak perlu pujian dan tidak perlu makian. Yang penting bagi NU adalah ridho Allah SWT,” pungkas Ahmad Muzani.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pelabuhan, Logistik, dan Arah Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Setiap hari ribuan kapal melintasi perairan Indonesia, dari Selat Malaka hingga Selat Lombok. Namun, meski berada di jalur utama perdagangan dunia, Indonesia kerap hanya menjadi penonton. Di tengah pembangunan pelabuhan dan reformasi logistik yang terus digencarkan, muncul satu pertanyaan krusial: apakah Indonesia benar-benar siap naik kelas menjadi pusat perdagangan global, atau kembali melewatkan peluang emasnya?

Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna
(IEPR/Institute of Economic and Political Resources)

Jakarta, Aktual.com — Indonesia berada tepat di jantung jalur perdagangan dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan nadi utama arus barang global. Namun, selama puluhan tahun keunggulan geografis ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keunggulan ekonomi. Indonesia lebih sering menjadi “penonton” arus logistik internasional, sementara nilai tambah justru dinikmati oleh negara-negara hub pelabuhan di kawasan.

Situasi ini mulai berubah ketika pengembangan Tanjung Priok Tahap II, operasional Pelabuhan Patimban, serta percepatan digitalisasi logistik menandai keseriusan Indonesia untuk naik kelas, dari sekadar negara transit menjadi hub pelabuhan internasional. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mungkin, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Dari sudut pandang ekonomi makro, dampaknya signifikan. Saat ini sektor perdagangan dan transportasi menyumbang sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau sekitar 210 miliar dolar AS dari total PDB Indonesia yang berada di kisaran 1,4 triliun dolar AS. Jika Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai hub pelabuhan global, peningkatan aktivitas bongkar muat, transshipment, pergudangan, dan jasa logistik bernilai tambah dapat mendorong lonjakan kontribusi sektor ini secara substansial.

Dalam skenario realistis, tambahan nilai ekonomi dari sektor perdagangan dan transportasi diperkirakan mencapai sekitar 63 miliar dolar AS. Estimasi ini merupakan simulasi penulis yang didasarkan pada data PDB Indonesia serta struktur kontribusi sektor perdagangan dan transportasi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk asumsi peningkatan aktivitas logistik yang lazim digunakan dalam sejumlah studi, baik oleh World Bank maupun OECD, terkait pengembangan hub pelabuhan.

Dengan tambahan tersebut, PDB nasional berpotensi meningkat menjadi sekitar 1,46 triliun dolar AS hanya dari satu klaster sektor. Dalam skenario optimistis, dengan efisiensi logistik tinggi dan arus perdagangan internasional yang masif, tambahan PDB dapat mencapai sekitar 95 miliar dolar AS. Sementara dalam skenario pesimistis, potensi tambahan tetap berada di atas 30 miliar dolar AS. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan dan transportasi terhadap PDB nasional dapat meningkat dari sekitar 15 persen menjadi 17 hingga 21 persen.

Lebih dari sekadar kenaikan angka makroekonomi, pergeseran ini akan memperkuat daya tarik investasi asing, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama daya saing industri. Kota-kota pelabuhan berpotensi berkembang menjadi pusat ekonomi regional baru, tempat bertemunya aktivitas manufaktur, jasa, dan perdagangan bernilai tambah tinggi. Dalam kerangka ini, penguatan sektor pelabuhan tidak hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga memicu multiplier effect yang menyebar ke ekonomi lokal dan nasional sehingga memperkuat struktur pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peluang besar ini tidak akan terwujud secara otomatis. Pemerintah memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Pertama, peningkatan kapasitas pelabuhan harus diiringi konektivitas darat dan laut yang andal dengan dukungan pembiayaan kreatif melalui skema Public–Private Partnership (PPP). Kedua, reformasi birokrasi kepabeanan dan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah mutlak diperlukan agar arus barang bergerak cepat dan pasti. Ketiga, insentif fiskal serta pengembangan kawasan perdagangan bebas di sekitar pelabuhan akan menentukan daya tarik Indonesia dalam peta logistik global.

Tidak kalah penting, pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan dampak lingkungan harus menjadi bagian dari strategi. Hub pelabuhan modern menuntut tenaga kerja terampil, sistem digital canggih, serta praktik berkelanjutan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat pesisir.

Singkatnya, menjadikan Indonesia sebagai hub pelabuhan global bukan semata proyek infrastruktur, melainkan strategi transformasi ekonomi. Jika dikelola dengan visi kebijakan yang tepat, pelabuhan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang mendorong Indonesia tidak hanya sebagai produsen barang, tetapi juga sebagai simpul logistik strategis dalam perdagangan dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Gatot Kritik Keras Kapolri, Tuding Ada Pembangkangan terhadap Negara

Jakarta, aktual.com – Mantan Panglima TNI periode 2015–2017 Gatot Nurmantyo melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025). Dalam forum tersebut, Listyo menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menyatakan lebih memilih mundur menjadi petani jika Polri tidak lagi berada di bawah presiden.

Menurut Gatot, pernyataan Kapolri yang menegaskan akan mempertahankan posisi institusinya hingga titik darah penghabisan patut dipandang sebagai bentuk ancaman. Terlebih, Gatot menyoroti adanya instruksi kepada jajaran Polri untuk berjuang mempertahankan marwah institusi.

Gatot menilai situasi itu sebagai tanda bahaya serius bagi demokrasi. “Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebjakan terhadap negara oleh Kapolri,” kata Gatot dalam video viral yang dikutip di Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Ia kemudian merinci tiga kekeliruan Kapolri dalam merespons tuntutan publik terkait pembenahan internal Polri dalam waktu berdekatan. “Pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10, dan mengunci ruang koreksi, walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi,” ucap Gatot saat mengisi kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Yang membuatnya kian heran, lanjut Gatot, Kapolri justru melontarkan pernyataan bernada tantangan ke ruang publik. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, termasuk ketentuan bahwa anggota Polri yang berdinas di kementerian atau lembaga harus mundur atau pensiun dini.

“Kini nantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi esktrem, ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pernyataan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih?” kata mantan KSAD itu, yang hadir bersama pegiat politik Rocky Gerung.

Gatot pun mempertanyakan arah dan sasaran pernyataan Kapolri tersebut. “Iya dong, dia menantang kan, tantangannya itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak perlu dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri? Artinya kapolri menguji batas kewenangan presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi,” ujar Gatot.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PDIP Ungkap Perombakan Kabinet Kewenangan Presiden

Jakarta, aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan perombakan susunan Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI P, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (31/1).

Saat ditanya mengenai sudah adanya komunikasi maupun tindak lanjut mengenai perombakan tersebut antara Presiden dengan PD IP, Hasto pun tak menjawab.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan dari susunan Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan Prasetyo, menjelang agenda pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1), untuk merespons berbagai pertanyaan terkait dinamika kabinet, termasuk isu pengisian sejumlah jabatan kabinet.

“Enggak ada,” katanya menjawab pertanyaan awak media Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar beredarnya informasi terkait perombakan kabinet.

Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam arti perombakan kabinet. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya berkaitan dengan beralihnya penugasan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang saat ini tengah menjalani proses untuk menjabat sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Terkait kekosongan jabatan di posisi itu, Prasetyo menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk mengisi posisi tersebut.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu rampungnya seluruh proses pengangkatan Deputi Gubernur BI yang tengah berjalan.

Ia juga menepis adanya pembahasan mengenai kandidat calon Wamenkeu, termasuk soal jumlah wakil menteri yang akan mengisi pos tersebut.

Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.

Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana reshuffle di pos-pos kementerian lain. Ia juga menegaskan bahwa isu perombakan kabinet belum dibahas di internal Istana.

“Belum ada. Belum dibicarakan,” katanya menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Migrasi Kader Partai Mapan ke PSI Dinilai Cerminkan Pengaruh Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Jakarta, Aktual.com — Perpindahan sejumlah kader dari partai-partai mapan seperti Partai NasDem dan Partai Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar fenomena migrasi politik biasa. Pergerakan tersebut disebut mencerminkan kuatnya pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membentuk arah baru peta kepartaian nasional.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, sulit bagi partai kecil seperti PSI untuk menarik kader potensial dari partai besar tanpa adanya dukungan figur politik dengan daya tarik elektoral yang kuat. Dalam konteks ini, keberadaan Jokowi di sekitar PSI dipandang sebagai faktor penentu.

“Perpindahan kader dari partai mapan ke partai kecil tidak lazim jika tidak ditopang figur besar. Kehadiran Jokowi membuat posisi tawar PSI meningkat secara signifikan,” ujar Arifki kepada Aktual.com, Sabtu (31/1/2026).

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu menjelaskan, secara historis partai kecil kerap menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan, dan kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai berpotensi melompati hambatan struktural tersebut karena diasosiasikan dengan figur presiden dua periode.

Menurut Arifki, fenomena migrasi kader ke PSI lebih didorong oleh kalkulasi rasional elite politik ketimbang kesamaan ideologi. Para kader disebut melihat PSI sebagai kendaraan politik alternatif yang memiliki prospek kekuasaan ke depan.

“Banyak kader bukan sekadar pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka membaca arah politik dan melihat PSI sebagai jalur yang memiliki mesin serta pengemudi yang jelas,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu menjadi jangkar elektoral partai. PDI Perjuangan bertumpu pada Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB tidak lepas dari warisan Abdurrahman Wahid.

“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun kekuatan politik melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sangat strategis,” ujarnya.

Arifki menilai, apabila Jokowi mengambil peran strategis penuh di PSI, partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI dituntut naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu agar memiliki daya saing kekuasaan yang nyata.

Ia juga menilai PSI berpotensi menjadi kendaraan politik bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029. Di tengah munculnya partai baru dan dinamika dukungan elite, migrasi kader ke PSI dinilai sebagai sinyal pergeseran politik nasional menuju realisme kekuasaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

IHSG Anjlok, Komisi XI Nilai Mundurnya Dirut BEI Sikap Negarawan

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid mengapresiasi sikap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang mengundurkan diri di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan sikap negarawan dan bentuk tanggung jawab pimpinan lembaga.

“Itulah wujud tanggung jawab. Saya betul-betul hormat dengan sikap gentle Pak Dirut Iman dalam menyikapi gejolak pasar yang terjadi,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan bahwa IHSG merupakan tolok ukur utama kondisi pasar dan perekonomian nasional. Pergerakan indeks tidak hanya berdampak pada investor domestik, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia. Karena itu, stabilitas dan kredibilitas BEI harus dijaga secara serius.

Hasanuddin berharap, siapa pun yang nantinya ditunjuk menggantikan Iman Rachman sebagai orang nomor satu di BEI merupakan sosok profesional, berintegritas, dan mampu menjaga stabilitas bursa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami berharap pengganti Pak Iman adalah figur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga stabilitas BEI di mata nasional maupun internasional,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai BEI perlu dipimpin oleh sosok yang kuat, komunikatif, serta mampu membaca dinamika global agar kejadian penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang berkepanjangan tidak kembali terulang dan tidak menggerus kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

“Bursa efek adalah wajah perekonomian kita di hadapan dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Iman menyatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

“Walaupun kondisi pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan pernyataan dan ini tidak ada tanya jawab, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,” ujar Iman kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...270271272...43,527Halaman 271 dari 43,527

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya