29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 272

ICJ Putuskan Israel Wajib Fasilitasi Program Bantuan PBB

Arsip foto - Gedung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. ANTARA/Anadolu/py/pri.
Arsip foto - Gedung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Moscow, aktual.com – Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel berkewajiban memfasilitasi program bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), kata Presiden ICJ Yuji Iwasawa, Rabu (22/10).

“Israel berkewajiban menyetujui dan memfasilitasi program bantuan yang disediakan oleh PBB dan lembaga-lembaganya, termasuk UNRWA,” ujar Iwasawa.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 105 Piagam PBB, Israel wajib menghormati sepenuhnya hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada PBB, termasuk lembaga, entitas, dan pejabatnya di Palestina.

Meskipun Israel mengklaim bahwa UNRWA telah disusupi, Iwasawa menegaskan bahwa Israel belum memberikan bukti bahwa sebagian besar pegawai UNRWA adalah anggota Gerakan Palestina Hamas atau kelompok bersenjata lainnya.

Isawa menegaskan bahwa Israel selanjutnya berkewajiban untuk memastikan semua fasilitas PBB di Palestina, termasuk UNRWA, tidak dapat diganggu gugat sepenuhnya, serta kekebalan properti dan aset mereka dari segala bentuk campur tangan.

ICJ mengadakan sidang tentang kewajiban Israel terkait keberadaan organisasi internasional di Jalur Gaza dari 28 April hingga 2 Mei.

Pada Desember 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendesak Mahkamah Internasional untuk mengeluarkan pendapat penasihat tentang kewajiban Israel terkait aliran bantuan ke Jalur Gaza. Resolusi tersebut didukung oleh 137 negara termasuk Rusia, sementara 12 negara menentang, dan 22 negara abstain.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Perpres Makan Bergizi Gratis Resmi Ditandatangani, BGN Tegaskan Aturan Ketat Tata Kelola Dapur

Sejumlah siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 162 Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (14/10/2025). Berdasarkan data dari BGN Sumatera Selatan, per 6 Oktober 2025 realisasi penerima manfaat MBG di Provinsi tersebut mencapai 1.174.645 orang penerima manfaat dari target yang ditetapkan sebear 2.402.446 orang potensi penerima manfaat dengan total jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri sebanyak 390 dapur dari target yang ditetapkan sebanyak 808 dapur SPPG dan ditargetkan dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU
Sejumlah siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 162 Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (14/10/2025). Berdasarkan data dari BGN Sumatera Selatan, per 6 Oktober 2025 realisasi penerima manfaat MBG di Provinsi tersebut mencapai 1.174.645 orang penerima manfaat dari target yang ditetapkan sebear 2.402.446 orang potensi penerima manfaat dengan total jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri sebanyak 390 dapur dari target yang ditetapkan sebanyak 808 dapur SPPG dan ditargetkan dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

Jakarta, aktual.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

“(Perpres MBG) sudah ditandatangani,” kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/10/2025).

Dadan menjelaskan bahwa penandatanganan perpres tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP). “Saat sebelum SKP. Persisnya ke Mensesneg,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program MBG akan segera disosialisasikan dalam waktu dekat. Dalam peraturan tersebut, salah satu poin penting adalah larangan bagi dapur untuk mulai memasak sebelum pukul 00.00 atau 12 malam.

“Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi,” kata Nanik saat ditemui seusai acara town hall meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dilansir Antara, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa SPPG diwajibkan memasak sesuai urutan pembagian penerima manfaat di sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA.

“Misalnya dikirim pagi untuk anak-anak TK, itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang, nanti dimasak sendiri, itu contoh yang masuk dalam Perpres Tata Kelola MBG,” ujarnya.

BGN juga menegaskan telah mengambil langkah tegas terhadap para mitra yang tidak mematuhi standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Penutupan sementara terhadap dapur yang melanggar dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola program.

“Kemudian kepada para mitra juga kita tegas, kita katakan kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang atau kemarin-kemarin, ya kan kita tindak, kita tutup dapurnya untuk jangka waktu yang sampai selesai kami melakukan evaluasi, barusan berdasarkan data kami, sudah ada 112 SPPG yang ditutup,” paparnya.

Hasil investigasi BGN menemukan masih banyak dapur yang belum memenuhi standar kelayakan, khususnya dalam hal fasilitas pendingin ruangan di ruang pemorsian makanan, yang berpotensi membuat makanan cepat basi. Karena itu, Nanik meminta agar seluruh SPPG segera memperbaiki fasilitas tersebut.

Selain itu, setiap dapur diwajibkan untuk melakukan epoksi atau pelapisan lantai agar lebih kuat, tahan air, tidak licin, serta mudah dibersihkan.

“Kemudian lantai harus diepoksi, kenapa harus diepoksi? Supaya kuman-kuman dari bawah ini tidak naik. Kemudian, tempat pencucian ompreng harus terpisah dengan pencucian sayur dan sebagainya, itu sekarang yang kita tegakkan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

ILUNI FKUI Tolak Pertemuan dengan Bahlil Lahadalia, Soroti Integritas Akademik dan Etika Universitas

Pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Aktual/Instagram @bahlillahadalia

Jakarta, aktual.com – Polemik akademik yang melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali memicu gelombang protes. Kali ini, suara penolakan datang dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) yang secara resmi melayangkan surat keberatan bernomor 030/ILUNI/FKUI/X/2025 kepada Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya Oktavinanda.

Surat yang ditandatangani dan dikirimkan pada 22 Oktober 2025 itu menegaskan bahwa ILUNI FKUI menolak keras pertemuan dan silaturahmi antara pengurus ILUNI UI dengan Menteri Bahlil Lahadalia yang sebelumnya dipublikasikan melalui akun resmi ILUNI UI.

“Pertemuan itu dilakukan saat status akademik Bapak Bahlil masih dalam penangguhan dan disertasinya dinyatakan bermasalah. Hal tersebut mencederai upaya penegakan integritas akademik UI,” tulis pengurus ILUNI FKUI dalam surat terbuka tersebut.

Sumber keberatan ini berakar pada kasus kelulusan program doktor (S3) Bahlil Lahadalia di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang menuai sorotan publik sejak akhir 2024.

Bahlil dinyatakan lulus dengan predikat cum laude pada 16 Oktober 2024 setelah menempuh studi hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan—sesuatu yang dianggap tidak wajar untuk jenjang doktoral.

Namun, Majelis Wali Amanat (MWA) UI kemudian menangguhkan kelulusan tersebut dan memerintahkan sidang etik, disusul pembentukan Tim Investigasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melibatkan unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar (DGB).

Hasil audit yang diumumkan pada 10 Januari 2025 menyebutkan adanya pelanggaran serius dalam disertasi Bahlil, diantaranya ketidakjujuran dalam pengambilan data, penggunaan data tanpa izin narasumber, konflik kepentingan antara promotor dan mahasiswa, serta masa studi yang terlalu singkat.

DGB UI secara tegas merekomendasikan pembatalan disertasi, namun Rektor UI Prof. Heri Hermansyah hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa “pembinaan” dan revisi disertasi, bukan pembatalan.
Keputusan ini menimbulkan gelombang kritik luas dari kalangan akademisi dan alumni UI.

Dalam surat keberatannya, ILUNI FKUI menyebut pertemuan antara ILUNI UI dan Bahlil sebagai tindakan yang berpotensi melemahkan otoritas rektor dan organ etik UI.

“Keputusan Rektor UI untuk menangguhkan kelulusan Bahlil adalah langkah tegas menjaga integritas akademik. Pertemuan ILUNI UI dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap proses etik yang masih berjalan,” tulis ILUNI FKUI.

Selain itu, ILUNI FKUI menilai langkah tersebut memperkuat persepsi adanya standar ganda di lingkungan akademik UI.

“Mahasiswa S1 yang melakukan plagiarisme langsung di-drop out, sementara pelanggaran berat di tingkat doktoral justru ditoleransi,” tulis mereka.

ILUNI FKUI juga menilai bahwa tindakan tersebut merusak citra almamater, mengirim pesan keliru kepada generasi muda, dan mengabaikan rekomendasi Dewan Guru Besar UI sebagai otoritas akademik tertinggi.

Dalam bagian akhir suratnya, ILUNI FKUI mengajukan lima tuntutan utama, antara lain meminta Ketua Umum ILUNI UI meminta maaf kepada sivitas akademika UI, ILUNI UI memberikan klarifikasi publik atas maksud dan tujuan pertemuan dengan Bahlil. Mendukung rekomendasi Dewan Guru Besar UI untuk membatalkan disertasi yang bermasalah. Menghentikan semua bentuk kegiatan yang bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap pelanggaran etika akademik dan mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan komitmen ILUNI UI terhadap penegakan integritas akademik tanpa pandang jabatan.

Kasus ini menjadi cermin krisis etika di perguruan tinggi yang berhadapan dengan kekuasaan politik.
Universitas Indonesia—yang selama ini dianggap mercusuar intelektual nasional—tengah diuji kemampuannya menjaga independensi moral di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan status sosial pejabat negara.

Surat keberatan ILUNI FKUI ini memperlihatkan bahwa alumni tidak lagi pasif, dan berani mengingatkan kampus serta organisasinya sendiri untuk tidak terjebak dalam kompromi moral.
Lebih jauh, sikap ini dapat menjadi preseden baru dalam gerakan moral akademisi Indonesia yang menuntut agar integritas ilmiah tidak tunduk pada kekuasaan.

“Universitas tanpa keberanian etika bukan lagi menara ilmu, melainkan menara gading yang rapuh,” tulis salah satu alumni senior FKUI dalam catatan pendamping surat tersebut.

Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Tinjau Program Makan Bergizi Gratis

residen Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 17.45 WIB. Kedatangan Presiden Lula da Silva menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebuah momen penting yang mempererat hubungan persahabatan antara dua negara. Aktual/BPMI.SETNEG

Jakarta, aktual.com – Presiden Brasil Luis Inacio Lula da Silva tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (22/10) malam, menandai kunjungan kenegaraan yang dinilai sarat makna bagi hubungan bilateral Indonesia–Brasil.

Kedatangan Lula disambut dengan upacara kehormatan sederhana oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Dalam agendanya, Lula dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (23/10), untuk membahas kerja sama di bidang pangan, lingkungan, dan sosial.

Menariknya, usai pertemuan bilateral, Presiden Lula akan meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo yang tengah mendapat sorotan dunia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut kunjungan tersebut menjadi simbol kuat perhatian dunia terhadap komitmen Indonesia dalam membangun ketahanan pangan dan pemerataan gizi masyarakat.

“Presiden Lula secara khusus ingin melihat implementasi program MBG di lapangan, karena Brasil juga memiliki pengalaman panjang dalam program pangan berkelanjutan dan pemberantasan kelaparan,” ujar Prasetyo.

Lula dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Brasil melalui program “Fome Zero” (Zero Hunger) pada awal 2000-an. Karena itu, pengamat menilai kunjungannya ke Indonesia tak sekadar diplomatik, tetapi juga pertukaran visi pembangunan sosial.

Selain meninjau MBG, Presiden Lula dan Presiden Prabowo juga dijadwalkan membahas kerja sama pertanian tropis, perdagangan komoditas strategis, serta transisi energi berbasis biofuel—bidang yang menjadi unggulan kedua negara.

Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Lula ke Indonesia sejak menjabat kembali sebagai Presiden Brasil pada 2023, sekaligus momentum memperkuat jejaring solidaritas Global Selatan yang kini kembali menguat di panggung dunia.

Palestina Kecam RUU Aneksasi Tepi Barat Dibuat oleh Parlemen Israel

Anggota pasukan Israel terlihat selama operasi militer di Ramallah, Tepi Barat tengah, 16 September 2025. (Ayman Nobani/Xinhua)
Anggota pasukan Israel terlihat selama operasi militer di Ramallah, Tepi Barat tengah, 16 September 2025. (Ayman Nobani/Xinhua)

Ramallah, aktual.com – Kementerian Luar Negeri Palestina pada Rabu (22/10) mengecam persetujuan awal Israel atas sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk memperluas kedaulatan atas Tepi Barat yang diduduki, seraya mengatakan Israel tidak memiliki otoritas atas bagian mana pun dari wilayah Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan bahwa Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza membentuk sebuah “unit geografis yang tidak terpisahkan dari Negara Palestina” di bawah kedaulatan rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka, yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Kementerian itu memperingatkan “upaya Israel untuk memaksakan realitas baru di lapangan merupakan “hal yang sia-sia dan tidak sah,” serta bersumpah akan menentangnya melalui sarana politik, diplomatik, dan hukum.

Kementerian tersebut juga mendesak negara-negara dan badan internasional untuk menolak “kebijakan sistematis perampasan lahan dan aneksasi” Israel.

Sebelumnya pada Rabu yang sama, parlemen Israel memberikan suara 25 berbanding 24 untuk mendukung sebuah RUU untuk menerapkan hukum dan administrasi Israel ke semua permukiman di Tepi Barat, yang oleh Israel disebut sebagai Yudea dan Samaria. RUU itu, yang diperkenalkan oleh anggota parlemen sayap kanan Avi Maoz dari Partai Noam, kini dilimpahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut.

Channel 12 Israel melaporkan bahwa beberapa anggota koalisi yang berkuasa mendukung RUU yang disponsori oleh oposisi tersebut, meskipun pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyerukan untuk abstain. Hal itu menggarisbawahi perpecahan di dalam pemerintahan terkait kebijakan aneksasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hasto Ungkap: Semangat Keislaman Bung Karno Jadi Fondasi Persatuan Bangsa

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Aktual/HO/PDIP

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap kembali keputusan penting Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) tahun 1965 yang mengukuhkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam.
Menurutnya, gelar tersebut merupakan bukti pengakuan dunia Islam atas peran Bung Karno dalam membela bangsa-bangsa tertindas dan memperjuangkan kemerdekaan umat.

“Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/10), dalam peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengisahkan hubungan ideologis Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.
“Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa,” jelasnya.

Menariknya, semangat jihad ini juga menginspirasi gerakan Islam di luar negeri. Pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, disebut mengeluarkan resolusi serupa setelah mendengar kabar dari Indonesia.
“Akibatnya, sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka gugur sebagai syuhada,” kata Hasto.

Sebagai penghormatan, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada di Yogyakarta—sebuah simbol penghargaan bagi mereka yang berkorban demi kemerdekaan bangsa.
“Bahkan sopir Bung Karno saat ditangkap Belanda pun bernama Syuhada. Semua ini melambangkan pertemuan agung antara Islam dan nasionalisme,” imbuhnya.

Hasto menekankan, keislaman Bung Karno bersifat universal dan progresif. Sang proklamator banyak berguru dari pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, hingga Muhammad Abduh.
“Dari sanalah lahir keberpihakan Bung Karno terhadap bangsa-bangsa tertindas,” ujar Hasto.

Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, Bung Karno aktif membantu perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam seperti Aljazair, Maroko, dan Sudan.
“Bung Karno bahkan menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, untuk para pejuang Aljazair, dan menyelundupkan senjata yang semula untuk Irian Barat demi membantu mereka,” tutur Hasto.

Atas kontribusi itu, Konferensi Islam Asia Afrika 1965 menobatkan Bung Karno sebagai Pendekar dan Pembebas Bangsa Islam — sebuah pengakuan internasional yang kini jarang disinggung dalam buku sejarah Indonesia.

Hasto menegaskan bahwa komitmen Bung Karno terhadap keadilan dan pembelaan umat tertindas menjadi fondasi ideologis PDI Perjuangan hingga kini.
“Kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kesinambungan nilai antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri.
“Ketika menyusun kabinet tahun 2014, Ibu Mega mengingatkan presiden terpilih agar memahami kesadaran historis itu—mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat dari Muhammadiyah, NU, dan seluruh umat,” jelas Hasto.

Menurutnya, semangat Islam kebangsaan ala Bung Karno harus dihidupkan kembali, terutama dalam menghadapi tantangan global yang menguji kedaulatan dan kepribadian bangsa.

Pernyataan Hasto membuka kembali diskursus penting yang lama tenggelam dalam sejarah: hubungan antara nasionalisme dan Islam dalam visi politik Bung Karno.
Bung Karno bukan hanya tokoh sekuler dalam arti politik, tetapi juga seorang mujahid pemikiran yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber moral perjuangan kebangsaan.

Bagi analis politik dan sejarah, langkah PDIP menampilkan Bung Karno dalam bingkai Islam bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan juga strategi ideologis. Di tengah menguatnya politik identitas dan pergeseran geopolitik dunia Islam, narasi “Bung Karno sebagai Pendekar Islam” menjadi upaya reaktualisasi nasionalisme religius Indonesia—suatu sintesis antara iman, ilmu, dan kebangsaan.

Berita Lain