Jakarta, aktual.com – Pemerintah memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perhatian negara terhadap dunia pesantren di Indonesia.

Kebijakan ini, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah ingin mengucapkan selamat Hari Santri 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10).

Prasetyo menjelaskan, gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren muncul setelah peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Dari insiden itu, Presiden menilai perlunya perhatian lebih terhadap keamanan bangunan dan keselamatan santri di seluruh Indonesia.

“Saat ini ada sekitar 42.000 pesantren di Indonesia. Presiden sangat konsen terhadap keamanan bangunan, karena banyak yang belum memenuhi prosedur teknis. Beliau sudah memberi arahan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan asesmen kondisi pesantren,” jelas Prasetyo.

Selain aspek fisik, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan pesantren. Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, pesantren memiliki peran vital dalam pembangunan karakter bangsa.

“Presiden menghendaki agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tapi juga dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Santri harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akhlak,” tambahnya.

Melalui Ditjen baru ini, pemerintah juga ingin memperkuat pengawasan dan pengembangan kapasitas pesantren, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.

“Presiden memberi petunjuk agar ada program pelatihan bagi santri. Kementerian PUPR sudah menyiapkan pelatihan dasar di bidang bangunan dan konstruksi, supaya santri bisa terlibat langsung dan memahami aspek teknis pembangunan di pesantren,” tutur Prasetyo.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong santri menjadi agen perubahan yang tidak hanya religius, tetapi juga produktif dan terampil secara profesional.

Terkait pendanaan, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan program ini dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti akan dihitung dan diinventarisasi bersama, melihat status dan kemampuan keuangan negara. Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dibebankan ke APBN,” katanya.

Tahap awal, pemerintah akan melakukan verifikasi dan pemetaan pesantren yang akan menjadi prioritas penerima program. Beberapa pesantren juga disebut sudah terintegrasi dalam program nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo menambahkan, banyak pesantren di Indonesia telah menunjukkan kemandirian ekonomi dengan membangun unit usaha yang memberdayakan masyarakat sekitar.

“Banyak pesantren yang sukses menggerakkan ekonomi pesantren dan masyarakat. Itu bisa jadi role model untuk pesantren lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren bukan hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada pendidikan, ekonomi, dan ketahanan sosial.

“Bangunannya harus aman, pendidikannya adaptif terhadap zaman, dan SDM-nya sehat serta produktif. Itu arah kebijakan Presiden,” tegasnya.