Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 283

Premi Asuransi Kendaraan Turun, OJK Lihat Peluang Pulih di 2026

Ilustrasi suasana aktivitas Otoritas Jasa Keuangan. Antara (Ist)

Jakarta, Aktual.com – Kinerja asuransi kendaraan bermotor masih menghadapi tekanan hingga akhir 2025, sejalan dengan moderasi penjualan kendaraan dan melemahnya daya beli masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi dari lini usaha kendaraan bermotor belum menunjukkan pemulihan penuh, meskipun prospeknya dinilai tetap terbuka pada 2026 seiring perbaikan ekonomi.

“Berdasarkan data industri posisi November 2025, pendapatan premi asuransi umum dari lini usaha kendaraan bermotor tercatat sebesar Rp18,47 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Angka tersebut turun 4,03 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sejalan dengan itu, nilai klaim tercatat sebesar Rp7,19 triliun atau menurun 3,22 persen secara tahunan. Pada sisi reasuransi, premi kendaraan bermotor tercatat Rp0,33 triliun dengan klaim reasuransi sebesar Rp0,17 triliun, yang relatif stabil.

OJK menilai kinerja asuransi kendaraan sangat dipengaruhi perkembangan penjualan kendaraan bermotor. Pada umumnya, kendaraan baru yang dibiayai perbankan maupun perusahaan pembiayaan disertai perlindungan asuransi. Dengan demikian, pemulihan lini usaha ini berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi perbaikan kondisi ekonomi dan pembiayaan kendaraan, OJK memandang peluang pemulihan pada 2026 tetap terbuka. Namun, pemulihan tersebut perlu didukung penguatan kualitas underwriting, pengelolaan klaim yang prudent, serta disiplin manajemen risiko agar pertumbuhan berjalan sehat dan berkelanjutan.

Secara lebih luas, OJK memproyeksikan pendapatan premi industri asuransi tumbuh stabil dan terukur. Hingga November 2025, pendapatan premi asuransi jiwa tercatat sebesar Rp163,88 triliun, dengan penurunan tipis 0,75 persen secara tahunan. Sementara itu, premi asuransi umum mencapai Rp109,83 triliun dan tumbuh 3,03 persen secara tahunan.

Di sisi lain, pertumbuhan premi asuransi jiwa diperkirakan berada pada kisaran stabil hingga moderat, seiring fokus industri pada keberlanjutan produk, perlindungan konsumen, dan penguatan fundamental. Adapun asuransi umum diproyeksikan tetap tumbuh dengan memperhatikan dinamika risiko dan kondisi ekonomi.

Dari sisi investasi, total investasi industri asuransi jiwa per November 2025 mencapai Rp585,45 triliun atau tumbuh 8,05 persen secara tahunan, dengan penempatan terbesar pada Surat Berharga Negara (SBN). Investasi industri asuransi umum tercatat sebesar Rp139,27 triliun, meningkat 9,28 persen secara tahunan, dan juga didominasi SBN, mencerminkan pendekatan investasi yang prudent dan berorientasi stabilitas.

OJK mengimbau perusahaan asuransi terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas dan relevansi produk, penguatan tata kelola serta manajemen risiko, serta inovasi yang bertanggung jawab. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan perlindungan konsumen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Waktu Fleksibel! Ini 12 Ide Usaha Sampingan Untuk Karyawan

Waktu Fleksibel! Ini 12 Ide Usaha Sampingan Untuk Karyawan
Waktu Fleksibel! Ini 12 Ide Usaha Sampingan Untuk Karyawan

Aktual.com – Banyak karyawan yang memiliki keinginan untuk memulai usaha sampingan, namun seringkali terhalang oleh keterbatasan waktu dan energi setelah seharian bekerja. Memulai ide usaha sampingan dari rumah bisa menjadi solusi ideal karena memberikan fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk mengatur waktu antara pekerjaan utama dan bisnis sampingan.

Jika Anda membutuhkan dukungan finansial untuk mewujudkan impian ini, Tunaiku by Amar Bank menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan limit besar. Selain itu, pinjaman online ini legal, berizin, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menawarkan bunga pinjaman online yang ringan, jadi Anda tidak perlu khawatir.

Pembayaran cicilan yang beragam metode serta layanan pelanggan yang responsif melalui Live Chat akan membantu Anda. Apabila Anda memerlukan bantuan atau membatalkan pinjaman di Tunaiku, jangan ragu untuk menghubungi call center Tunaiku melalui WhatsApp di 081132266859, telepon di (021) 40005859, atau email di [email protected].

Inspirasi Usaha Sampingan Fleksibel dari Rumah

Membangun usaha sampingan tidak selalu berarti harus meninggalkan pekerjaan utama Anda. Dengan memilih jenis usaha yang tepat, Anda bisa mengelola keduanya secara seimbang. Berikut adalah beberapa ide usaha sampingan yang bisa Anda jalankan dari rumah dengan fleksibilitas yang tinggi:

1. Menjual Produk Handmade

Membuat dan menjual produk handmade seperti aksesori, tas, atau perhiasan bisa menjadi peluang usaha yang menarik. Anda bisa menyalurkan kreativitas sambil menghasilkan uang dari hobi.

Produk-produk ini dapat Anda pasarkan melalui berbagai platform, mulai dari Instagram, Etsy, hingga marketplacelokal. Ini memungkinkan Anda menjangkau banyak calon pembeli tanpa perlu toko fisik.

2. Freelance Writing

Jika Anda memiliki bakat dalam menulis, menjadi seorang freelance writer bisa jadi pilihan. Anda dapat menulis artikel, konten untuk blog, website, atau media sosial sesuai permintaan klien.

Pekerjaan ini sangat fleksibel dan bisa dikerjakan di rumah, kapan pun Anda memiliki waktu luang. Ini adalah cara yang baik untuk memanfaatkan keahlian menulis Anda.

3. Desain Grafis

Membuka jasa desain grafis bisa jadi peluang bagi Anda yang mahir menggunakan software desain. Anda dapat menawarkan layanan pembuatan logo, poster, atau materi pemasaran lainnya.

Dengan peralatan yang mudah diakses dari rumah, Anda bisa melayani berbagai klien dan mengembangkan portofolio desain Anda.

4. Pembuatan Kursus Online

Apabila Anda memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu, Anda bisa membuat dan menjual kursus online. Ini memungkinkan Anda berbagi ilmu dan mendapatkan penghasilan.

Platform seperti Udemy atau Teachable mendukung pengajaran jarak jauh, sehingga Anda dapat menjangkau siswa dari mana saja.

5. Dropshipping

Dropshipping adalah model bisnis yang memungkinkan Anda memulai toko online tanpa harus menyimpan stok barang. Produk akan langsung dikirim dari pemasok ke pembeli.

Anda cukup fokus pada pengaturan toko dan pemasaran dari rumah, menjadikannya pilihan yang minim risiko dan modal awal.

6. Jasa Virtual Assistant

Menawarkan layanan sebagai asisten virtual bisa sangat membantu para profesional atau bisnis yang sibuk. Anda bisa membantu mengelola email, mengatur jadwal, hingga tugas administratif lainnya.

Pekerjaan ini cocok bagi karyawan yang memiliki keterampilan organisasi dan manajemen, serta membutuhkan fleksibilitas waktu.

7. Blogging atau Vlogging

Membuat blog atau vlog mengenai topik yang Anda kuasai, misalnya gaya hidup, teknologi, atau pendidikan, adalah cara untuk berbagi minat sekaligus membangun audiens.

Anda dapat memonetisasi konten Anda melalui iklan atau sponsorship seiring dengan berkembangnya popularitas blog atau vlog Anda.

8. Pembuatan Konten Media Sosial

Bisnis dan individu membutuhkan kehadiran online yang kuat, dan di sinilah jasa pembuatan konten media sosial berperan. Anda bisa menyediakan postingan yang menarik dan kreatif untuk klien.

Ide usaha sampingan karyawan ini dapat dilakukan sepenuhnya dari rumah dengan pengaturan waktu yang fleksibel, sesuai dengan jadwal Anda.

9. Affiliate Marketing

Menjadi affiliate marketer berarti Anda mempromosikan produk atau layanan milik orang lain melalui blog atau media sosial Anda. Anda akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil.

Bisnis ini tidak memerlukan modal besar, cukup koneksi internet dan waktu luang untuk mengembangkan strategi promosi.

10. Layanan Editing Video

Dengan semakin populernya konten video, jasa editing video sangat dibutuhkan. Anda bisa menawarkan layanan ini untuk YouTuber, perusahaan, atau individu yang memerlukan video menarik.

Modifikasi video bisa Anda lakukan di rumah menggunakan perangkat lunak editing, memberikan fleksibilitas penuh.

11. Jasa Penerjemahan

Bagi Anda yang menguasai bahasa asing, jasa penerjemahan dokumen atau konten lainnya bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Ada banyak permintaan untuk penerjemah berkualitas.

Ide usaha sampingan ini dapat dilakukan di rumah dengan fleksibilitas waktu, sehingga sangat cocok untuk karyawan yang sibuk.

12. Jasa Pembuatan dan Penjualan Desain Digital

Membuat dan menjual desain digital, seperti undangan pernikahan online atau template media sosial, adalah cara modern untuk berbisnis. Anda bisa menjualnya melalui platform seperti Etsy atau Canva.

Ini memungkinkan Anda bekerja dari rumah dengan software desain, dan desain Anda dapat diakses oleh pelanggan di seluruh dunia.

Usaha sampingan yang dapat dilakukan dari rumah menawarkan fleksibilitas waktu dan ruang yang sangat berarti bagi karyawan yang memiliki kesibukan. Anda bisa mewujudkan mimpi memiliki bisnis sendiri tanpa mengorbankan pekerjaan utama Anda.

Jika Anda membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha sampingan ini, Tunaiku by Amar Bank menawarkan limit hingga 30 juta rupiah, bunga ringan mulai dari 0,1% per hari, proses cepat dalam waktu 3 menit, dan tanpa jaminan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengembangkan usaha sampingan yang sudah lama Anda impikan. Wujudkan semua rencana Anda bersama solusi keuangan digital terpercaya, Tunaiku!

Jika Anda sedang berada di Makassar dan membutuhkan dana mendesak untuk mengembangkan usaha, atau bahkan untuk kebutuhan seperti pembelian gadget, smartphone, atau perangkat elektronik, jangan ragu untuk mencari solusi pendanaan yang tepat. Proses pengajuan 100% online tanpa jaminan dengan limit jutaan rupiah serta tenor fleksibel bisa membuat cicilan terasa ringan dan terjangkau. Unduh aplikasi Tunaiku sekarang dan ajukan pinjaman Anda untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Raker dengan Menag, HNW Dorong Penguatan Pesantren dengan Segera Realisasikan Dirjen Pesantren dan Dana Abadi Pesantren

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama segera direalisasikan dan pengelolaan Dana Abadi Pesantren segera diwujudkan sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas Pesantren. HNW sapaan akrabnya telah menerima banyak aspirasi dari para Kyai, Pimpinan Pesantren, hingga tokoh masyarakat, yang berharap kehadiran Ditjen Pesantren nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan Pesantren yang dampak positifnya akan menjadi peningkatan kualitas beragama di masyarakat menghadirkan Islam Rahmatan lil alamin.

“Menteri Agama dalam raker tadi menyampaikan bahwa terkait pembentukan Ditjen Pesantren, secara administrasi di Kemenag sudah selesai dan kini menunggu penerbitan Perpres. Sekalipun demikian kami di Fraksi PKS maupun Komisi VIII secara umum tetap meminta agar Kemenag meningkatkan koordinasi dan upaya dengan kementerian terkait, agar Perpres pembentukan Direktorat Jendral Pesantren itu segera terbit dan Ditjen Pesantren dapat segera diresmikan,” disampaikan Hidayat setelah Raker antara Komisi VIII DPR RI dan Kemenag, Rabu (28/1).

Dirinya menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren dan melalui Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan surat instruksi pendirian Ditjen Pesantren kepada Kementerian Agama sejak 21 Oktober 2025.

Masyarakat khususnya dari kalangan Pesantren menyambut antusias terbitnya Surat instruksi tersebut, namun hingga kini 3 bulan berselang, Ditjen Pesantren belum juga terbentuk.

“Aspirasi tersebut kami kawal langsung kepada Menteri Agama, dan usulan agar Kemenag mempercepat pembentukan Ditjen Pesantren bisa menjadi kesimpulan rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kemenag. Keputusan bersama itu mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh Menag beserta jajarannya,” sambungnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengusulkan agar ketika nanti Ditjen Pesantren terbentuk, salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan Dana Abadi Pesantren dan pemisahan Dana Abadi Pesantren dari Dana Abadi Pendidikan, seperti yang sudah terjadi pada Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Hal itu agar Dana Abadi Pesantren dapat dikelola lebih maksimal, dan agar Pesantren dan para Santri mendapatkan manfaat langsung dari Dana Abadi Pesantren untuk meningkatkan kualitas mereka, sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Presiden Prabowo juga sangat mendukung realisasi Dana Abadi Pesantren ini.

Apalagi urusan Pesantren sangat banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan, dengan perkembangan Pesantren yang masif, semenjak disahkannya UU Pesantren Nomor 18/2019 sekarang terdapat 341.565 lembaga di ekosistem pesantren, lebih dari 12,6 juta santri, serta lebih dari 2 juta Ustadz dan tenaga pendidik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah usulan kami ini juga disepakati menjadi kesimpulan rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kemenag, agar Kemenag mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mengupayakan Dana Abadi Pesantren yang terpisah dari Dana Abadi Pendidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas Santri dan pendidikan di Pesantren, agar dampak positifnya makin bisa dihadirkan sebagai kontribusi Santri/Pesantren menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Data Dukcapil Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran dan Keuangan Digital

Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.

Penjelasan itu disampaikan Mendagri dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” tersebut berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Mendagri menekankan data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Basis data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia menerangkan data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan aparat penegak hukum.

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil sehingga penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat.

“KTP-nya boleh hilang, tetapi datanya ada di server kami,” tegasnya.

Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, Kemendagri telah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID untuk mempercepat proses pembukaan rekening.

“Kalau menggunakan IKD atau digital ID, proses pembukaan rekening hanya membutuhkan waktu sekitar 3–4 menit,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.

“Karena itu, sistem keuangan kita harus diperkuat, termasuk aspek cyber security-nya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

IPPW Menilai Pengajuan Adies Kadir ke MK sebagai Sinyal Konsolidasi Politik Terkait Agenda Pilkada DPRD

Jakarta, aktual.com — Indonesian Political Party Watch (IPPW) menilai pengajuan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Partai Golkar tidak bisa dibaca sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri.

Di tengah menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, langkah ini justru memunculkan kekhawatiran serius mengenai arah konsolidasi kekuasaan politik dan masa depan independensi lembaga konstitusi.

Direktur Eksekutif IPPW, Ikhsan Tualeka, menyebut bahwa penempatan figur aktif partai politik ke kursi hakim MK patut dibaca sebagai political warming up—sebuah kuda-kuda politik untuk mengantisipasi dinamika konstitusional ke depan, khususnya jika skema pilkada lewat DPRD benar-benar disahkan DPR dan kemudian diuji melalui mekanisme judicial review.

“Kecurigaan ini makin relevan jika melihat fakta bahwa Golkar adalah partai pertama dan paling getol mewacanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Artinya, ada benang merah yang jelas antara agenda legislasi, kepentingan politik partai, dan upaya memperkuat posisi di lembaga pengawal konstitusi,” ujar Ikhsan.

Menurut IPPW, Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah benteng terakhir demokrasi konstitusional—terutama dalam menjaga hak politik warga negara. Namun ketika komposisi hakim MK semakin kental dengan latar belakang elite partai, maka risiko konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan, baik secara faktual maupun dalam persepsi publik.

Ikhsan menegaskan, meskipun secara formal Adies Kadir kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan partai, hubungan ideologis, historis, dan loyalitas politik tidak serta-merta hilang.

Dalam praktik demokrasi modern, independensi peradilan bukan hanya soal status administratif, tetapi juga soal jarak yang tegas dari kekuasaan politik yang berkepentingan langsung terhadap produk legislasi.

IPPW menilai bahwa wacana pilkada melalui DPRD bukan sekadar perubahan teknis tata kelola pemilu, melainkan pergeseran besar dalam relasi antara rakyat dan kekuasaan.
Pemilihan tidak langsung berpotensi memusatkan kembali kekuasaan pada elite partai di parlemen daerah, sekaligus menghilangkan ruang partisipasi langsung rakyat yang selama ini menjadi ciri utama demokrasi elektoral pascareformasi.

“Jika undang-undang pilkada DPRD disahkan, hampir pasti akan diajukan uji materi ke MK. Di titik inilah komposisi hakim menjadi krusial. Publik wajar mempertanyakan apakah MK masih sepenuhnya berdiri sebagai wasit konstitusi atau justru telah menjadi bagian dari arena politik itu sendiri,” lanjut Ikhsan.

IPPW mengingatkan bahwa pelemahan independensi MK akan berdampak luas, bukan hanya pada isu pilkada, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap demokrasi dan supremasi hukum secara keseluruhan. Ketika lembaga pengawal konstitusi dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu, legitimasi putusan-putusan MK berpotensi terus dipersoalkan.

Atas dasar itu, IPPW menyerukan agar DPR dan partai politik menghentikan normalisasi politisasi lembaga peradilan. Proses pengisian hakim MK harus benar-benar menjunjung prinsip independensi, integritas, dan kepentingan konstitusi—bukan semata kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

“Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan melalui keputusan-keputusan yang tampak sah secara prosedural, tetapi bermasalah secara etika dan konstitusional. Pengajuan Adies Kadir ke MK harus dibaca sebagai alarm dini bagi masa depan demokrasi Indonesia,” pungkas Ikhsan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Thomas Djiwandono Terpilih Deputi Gubernur, Ekonom: Jadi Ujian Kredibilitas BI

DPR Setujui, Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jakarta, aktual.com – Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 27 Januari 2026 melalui sidang paripurna DPR RI menjadi perhatian luas pelaku pasar, investor, dan publik.

Terpilihnya Thomas menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026 pun disebut sebagai ujian kredibilitas bagi bank sentral Indonesia.

Analis ekonomi politik Kusfiardi menyampaikan, usai pengangkatan Thomas, respons pasar dalam jangka sangat pendek terpantau relatif stabil. Rupiah menguat tipis ke kisaran Rp16.768–16.780 per dolar AS pada 26–27 Januari 2026, sementara IHSG menunjukkan pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas (dibuka di 8.967,73 dan sempat menyentuh level 9.028 pada perdagangan siang).

“Namun, penguatan ini bersifat temporer dan spekulatif, lebih mencerminkan ekspektasi umum terhadap komitmen stabilisasi BI, termasuk sinyal intervensi dari Gubernur BI Perry Warjiyo, serta pengaruh faktor global. Respons pasar tersebut bukan reaksi fundamental terhadap pengangkatan Thomas itu sendiri,” paparnya.

Co-Founder FINE Institute ini menjelaskan, pada titik inilah risiko utama muncul, yakni persepsi independensi BI. Menurutnya, dalam sistem keuangan modern, pasar bekerja berbasis ekspektasi. Nah, ketika jarak institusional antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif dipersepsikan menyempit, respons pasar tidak selalu hadir dalam bentuk gejolak instan.

“Respons pasar akan seperti “bola liar” yang dapat memicu volatilitas jangka menengah, baik melalui tekanan nilai tukar, kenaikan premi risiko surat utang negara, maupun perubahan arah arus modal asing,” ucap Kusfiardi.

Dalam konteks ini, katanya, risiko fiscal dominance tidak selalu hadir sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi pasar yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional.

“Bahkan ketika independensi BI secara hukum tetap terjaga, persepsi negatif yang dibiarkan tumbuh dapat menimbulkan biaya kredibilitas yang mahal,” jelasnya.

Menurut Kusfiardi, risiko ini menjadi semakin relevan apabila stabilisasi jangka pendek bergantung pada intervensi agresif di pasar valas yang berpotensi menggerus cadangan devisa, yang per akhir Desember 2025 berada di kisaran USD156 miliar.

“Karenanya, pengangkatan ini seharusnya dipahami bukan sebagai penutup polemik, melainkan sebagai awal pengujian kredibilitas institusional BI,” kata Kusfiardi.

Kusfiardi pun menyampaikan, diperlukan langkah-langkah konkrit dan terukur untuk memitigasi risiko tersebut. Ia menyebut ada lima langkah yang harus dilakukan. Pertama, komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

“Gubernur BI dan Deputi Gubernur yang baru perlu menyampaikan forward guidance yang jelas dan berbasis data, dengan penekanan bahwa sinergi fiskal–moneter tidak mengorbankan independensi operasional dan instrumen moneter BI,” jelasnya.

Kedua, pembuktian melalui kinerja awal yang disiplin. Menurutnya, sikap kebijakan yang prudent, termasuk respons tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan cadangan devisa, akan menjadi ujian nyata dalam 3–6 bulan pertama untuk membentuk ulang persepsi pasar.

“Ketiga, penguatan tata kelola dan transparansi kelembagaan. Peningkatan kualitas publikasi notulen RDG, penguatan chinese walls antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal independen merupakan sinyal penting bagi pasar bahwa independensi BI tidak hanya normatif, tetapi operasional,” ujar Kusfiardi.

Keempat, peran pemerintah dan DPR yang proporsional. Pemerintah, katanya, perlu menghindari narasi “sinkronisasi total” yang berlebihan, dan secara konsisten menegaskan independensi BI sebagai pilar stabilitas makroekonomi.

“Sementara itu, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan pasca-pengangkatan berbasis indikator kinerja moneter dan stabilitas sistem keuangan, bukan preferensi atau kalkulasi politik jangka pendek,” ucapnya.

Kelima, manajemen sentimen dan respons cepat. Pemantauan aktif terhadap sentimen investor dan narasi media perlu diikuti dengan respons berbasis data dan fakta, guna mencegah rumor berkembang menjadi ketidakpastian yang merugikan.

Kusfiardi juga menyampaikan, pengangkatan Deputi Gubernur BI kali ini menempatkan bank sentral Indonesia di bawah sorotan yang lebih tajam, bukan karena individu semata, melainkan karena konteks institusional dan tantangan global yang sedang dihadapi.

“Dengan aksi kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, persepsi negatif dapat diredam. Namun tanpa itu, “bola liar” persepsi pasar berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.

Di luar lima langkah tersebut, katanya, pengawasan publik, media, akademisi, dan pelaku pasar menjadi elemen penting untuk memastikan independensi BI tetap terjaga sebagai benteng terakhir stabilitas makroekonomi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...282283284...43,529Halaman 283 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya