Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 288

Menteri Dody Sampaikan Progres Penanganan Bencana di Sumatera ke DPR RI

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Aktual/DOK KEMENTERIAN PU

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melaporkan perkembangan terbaru penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh lintas sektor, mulai dari Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, hingga Prasarana Strategis.

Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan. Menurut Dody, Kementerian Pekerjaan Umum sejak awal telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar.

Sebanyak 1.377 personel diturunkan, termasuk 402 Generasi Muda PU, dengan dukungan 1.366 personel TNI dan masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan pengoperasian 1.937 alat berat, 500 unit sarana pendukung, serta distribusi 6.352 bahan material ke lokasi terdampak.

“Sejak 12 Desember 2025, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal,” kata Dody.

Berdasarkan data rekapitulasi per 27 Januari 2026, sektor Bina Marga mencatat pemulihan penuh pada seluruh 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak. Seluruh akses tersebut telah berfungsi kembali sejak 30 Desember 2025, sehingga jalur distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tidak mengalami gangguan berkepanjangan.

Pada sektor Sumber Daya Air, terdapat 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan tujuh daerah irigasi kewenangan daerah yang terdampak bencana. Progres rehabilitasi saat ini mencapai 23 persen, dengan fokus utama pada jaringan irigasi yang mendukung lahan pertanian yang telah memasuki musim tanam melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

Penanganan sungai diarahkan pada kegiatan normalisasi dan pengamanan alur sungai akibat banjir berulang dan hujan susulan. Dari total 77 sungai nasional yang terdampak, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 52 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026.

Upaya tersebut juga mencakup pembangunan sabo dam dan cek dam sebagai langkah pengendalian sedimen. “Kami telah mengidentifikasi bahwa jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, sedimen masih sangat mungkin turun ke daerah hilir,” ujar Dody.

Di bidang Cipta Karya, pemulihan layanan dasar menjadi prioritas utama. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum yang terdampak, sekitar 70 persen telah kembali berfungsi dan ditargetkan seluruhnya pulih pada 15 Februari 2026. Sementara itu, penanganan fasilitas sanitasi, seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Tempat Pengolahan Akhir sampah, telah mencapai 83 persen, dengan target fungsional penuh pada pertengahan Februari.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga membangun sumur bor dalam dan dangkal sebagai sumber air bersih tambahan. Hingga kini, progres pengerjaan sumur bor dalam mencapai 15 persen dan sumur bor dangkal 53 persen, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadan.

Pada sektor Prasarana Strategis, pembersihan lumpur telah dilakukan di 171 lokasi fasilitas umum, dengan 120 lokasi di antaranya telah kembali digunakan. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara juga terus berjalan, disertai penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan dapat beroperasi sebelum 15 Februari 2026.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Ribuan WNI Terdampak Kebijakan Kamboja, Menlu Jelaskan Tahapan Pemulangan

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/aa.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Indonesia memastikan proses penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan penindakan penipuan daring di Kamboja masih berjalan dan belum seluruhnya masuk tahap pemulangan. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan fokus utama saat ini adalah pendataan dan verifikasi terhadap WNI yang terdampak kebijakan pemerintah Kamboja.

“Perintah yang saya sampaikan kepada KBRI di Phnom Penh adalah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga negara Indonesia yang terdampak,” ujar Sugiono di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan penindakan terhadap aktivitas penipuan daring di Kamboja membuat banyak WNI keluar dari tempat kerja mereka. Kondisi tersebut memerlukan pemetaan yang cermat agar pemerintah dapat memastikan status dan kebutuhan masing-masing WNI.

“Banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari pemerintah Kamboja,” katanya.

Sugiono menegaskan penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat setempat. Sementara itu, peran Kementerian Luar Negeri adalah memastikan perlindungan dan layanan bagi WNI yang terdampak. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI akan memberikan pelayanan konsuler kepada para WNI tersebut.

Ia menyebut sebagian WNI telah kembali ke Indonesia secara mandiri, sementara lainnya masih menunggu proses lanjutan.
“Ada beberapa yang sudah pulang secara mandiri dan ada juga yang nantinya perlu dipulangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa proses penyaringan terus dilakukan sesuai arahan Menteri Luar Negeri. Ia menyebut jumlah WNI yang menyampaikan pengaduan ke KBRI Phnom Penh mencapai 2.493 orang.

“Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri, saat ini masih dilakukan proses penyaringan,” kata Yvonne.

Jumlah tersebut merupakan data pengaduan yang diterima setelah WNI keluar dari sindikat penipuan daring pascapenerapan kebijakan lokal di Kamboja. KBRI Phnom Penh juga telah menyiapkan penampungan sementara bagi WNI yang masih berada di Kamboja, sekaligus melakukan pendataan dan pelayanan konsuler guna menjaga kondisi tetap aman dan tertib.

Langkah ini diambil mengingat jumlah WNI yang terdampak jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal. Pemerintah juga mempertimbangkan penguatan dukungan, termasuk penambahan personel dan koordinasi dengan unsur keimigrasian, untuk menangani lonjakan jumlah WNI.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses, mulai dari pendataan hingga pemulangan, berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik, serta memberikan perlindungan maksimal bagi WNI yang terdampak kebijakan di Kamboja.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Bos LPS Ungkap Simpanan di Atas TBP Hambat Penurunan Cost of Fund Perbankan

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan porsi dana simpanan perbankan yang berada di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) masih tinggi sehingga menghambat penurunan biaya dana. Kondisi tersebut dinilai memperlambat transmisi penurunan suku bunga ke kredit perbankan.

Anggito menjelaskan, berdasarkan data LPS, lebih dari 30 persen nominal simpanan masih tercatat berada di atas TBP hingga Desember 2025.
“Ini yang menahan penurunan cost of fund dan membuat suku bunga kredit tidak bisa turun lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menyebutkan suku bunga simpanan pasar dalam beberapa bulan terakhir memang menunjukkan tren penurunan, namun belum sepenuhnya sejalan dengan level TBP yang ditetapkan LPS.
“Kalau dilihat, suku bunga simpanan tenor tiga bulan masih 3,86 persen dan tenor satu bulan 3,62 persen,” lanjut Anggito.

Menurutnya, LPS memutuskan mempertahankan TBP karena fungsinya saat ini lebih sebagai jangkar stabilitas pendanaan perbankan, bukan sekadar instrumen penurunan suku bunga. Ia menilai penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kepercayaan deposan.

Selain isu suku bunga, Anggito juga menyoroti meningkatnya risiko pada bank bermodal kecil, khususnya bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang menghadapi tantangan struktural dan operasional.
“Masalahnya bukan hanya kondisi keuangan, tetapi juga tata kelola, profesionalisme, dan risiko siber,” tuturnya.

Ia menegaskan LPS mendorong penguatan infrastruktur teknologi, termasuk core banking system, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah mitigasi risiko jangka panjang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas basis pendanaan perbankan secara berkelanjutan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BP MPR Kunci Lima Agenda Kajian 2026 Lewat Rapim, Luncurkan Program Baru Konstitusi

Ketua BP MPR RI, Yasonna Laoly, memimpin Rapim BP MPR RI yang menetapkan agenda kajian konstitusi 2026 serta program Gema Konstitusi bagi mahasiswa. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Badan Pengkajian (BP) MPR RI menetapkan sejumlah agenda strategis untuk tahun 2026, termasuk melanjutkan lima topik utama kajian ketatanegaraan serta menyiapkan program baru bertajuk Gema Konstitusi yang menyasar kalangan mahasiswa.

Hal itu disampaikan Ketua BP MPR RI, Prof. Dr. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., usai memimpin Rapat Pimpinan BP MPR di Ruang Rapat Samithi III, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BP MPR Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., Kepala Bagian Sekretariat Badan Pengkajian Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Andrianto, serta perangkat Sekretariat Badan Pengkajian MPR sebagai dukungan teknis.

Lima Topik Kajian Konstitusi Dilanjutkan

Yasonna mengatakan rapat pimpinan digelar untuk membahas program kerja BP MPR sepanjang 2026. Ia menegaskan BP MPR tetap melanjutkan lima topik kajian utama seperti pada tahun sebelumnya.

“Topiknya tetap seperti tahun lalu, antara lain tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, penguatan kelembagaan, otonomi daerah, serta pemerintahan daerah. Ini semua adalah topik-topik yang mengemuka saat kita bahas pada 2025 dan sangat mencerahkan pandangan para pakar,” kata Yasonna.

Ia menjelaskan pembahasan tersebut juga menyentuh isu-isu strategis seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), hingga respons terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

“Apakah kita harus menyikapi hal tersebut dengan perubahan UUD? Dan dinamika lainnya. Semua itu kita susun, dibahas, serta dikaji, salah satunya dengan metode Focus Group Discussion (FGD) seperti tahun lalu,” ujar Yasonna.

Program Baru Gema Konstitusi untuk Mahasiswa

Selain melanjutkan agenda lama, BP MPR juga merancang program baru bernama Gema Konstitusi, berupa lomba debat konstitusi antarmahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Menurut Yasonna, program debat konstitusi ini berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR yang berbentuk lomba cerdas cermat.

“Kalau Badan Sosialisasi ada lomba cerdas cermat untuk pelajar, ini dari Badan Pengkajian MPR bentuknya debat konstitusi untuk mahasiswa,” katanya.

Program ini, lanjut Yasonna, ditujukan untuk menjaring pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, serta disiplin ilmu terkait terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

“Kita ingin tahu bagaimana pandangan mahasiswa tentang konstitusi kita, bagaimana mereka menyikapi perkembangan sistem ketatanegaraan pascaperubahan UUD 1945. Perdebatan di antara mereka nanti tentu menarik untuk kita dengarkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain sebagai sarana diskusi, lomba debat ini juga bertujuan mengasah intelektualitas mahasiswa serta mendorong mereka mempelajari konstitusi secara lebih mendalam.

“Karena mereka adalah generasi muda yang ke depan pasti akan terlibat langsung dalam praktik ketatanegaraan itu sendiri,” kata Yasonna.

Koordinasi Kajian Konstitusi dan Empat Pilar Tetap Berjalan

Terkait kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan penyerapan aspirasi masyarakat, Yasonna memastikan agenda rutin BP MPR tersebut, termasuk diskusi kelompok terarah, tetap menjadi bagian dari program kerja 2026.

“Agenda-agenda tahun 2025 seperti sosialisasi Empat Pilar, penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu ketatanegaraan, dan diskusi kelompok, itu tetap kita lanjutkan,” ujarnya.

Selain itu, BP MPR juga akan terus berkoordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) dalam membahas berbagai isu konstitusional yang berkembang.

“Dengan K3 kita pasti terus berkoordinasi, baik soal topik kajian maupun diskusi-diskusi menarik terkait dinamika konstitusi. Tahun 2025 pembahasannya sangat menarik dan itu akan kita lanjutkan,” kata Yasonna.

Ia menegaskan, pada intinya Pimpinan BP MPR sepakat untuk meneruskan topik-topik kajian yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang bagi topik baru yang diusulkan oleh K3, termasuk yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan MPR serta tugas dan fungsi MPR ke depan.

“Pasti akan ada topik-topik baru, misalnya tentang penguatan kelembagaan atau bagaimana tugas dan fungsi MPR ke depan. Itu semua akan kita kaji bersama,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menlu Jelaskan Posisi Indonesia di Board of Peace Meski Palestina Tak Terlibat

Jakarta, Aktual.com – Keberadaan Board of Peace yang tidak melibatkan Palestina secara langsung dinilai menjadi tantangan dalam mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Isu tersebut mengemuka seiring kehadiran Amerika Serikat dan Israel dalam forum tersebut, yang memunculkan pertanyaan mengenai posisi dan langkah konkret Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace sejak awal didorong oleh negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Tujuannya adalah melibatkan Amerika Serikat agar berperan langsung dalam upaya penyelesaian konflik.

“Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat,” ujar Sugiono di Jakarta, Senin (27/1/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dinilai realistis dan konkret dalam situasi geopolitik yang kompleks. Sugiono menegaskan posisi Indonesia bersama negara-negara lain adalah memastikan Board of Peace tetap berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.

Ia menekankan forum tersebut lahir dari inisiatif internasional untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah memastikan Board of Peace tetap berjalan sesuai tujuan utamanya,” kata Sugiono.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak atas kehadiran Amerika Serikat dan Israel dalam forum tersebut, Sugiono menilai hal itu perlu disikapi secara proporsional. Ia menyebut Amerika Serikat diundang sejak tahap awal pembentukan forum, bahkan sebelum pertemuan di New York, untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.

“Amerika Serikat diundang sejak awal untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina,” ujarnya.

Mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, termasuk isu pendanaan, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran iuran yang bersifat mengikat. Ia menjelaskan keputusan Presiden untuk berpartisipasi didasarkan pada komitmen mendukung upaya penyelesaian konflik dan rekonstruksi pascakonflik.

“Ini bukan membership fee,” tegasnya.

Menurut Sugiono, pembentukan Board of Peace juga mencakup agenda rekonstruksi di Gaza dan Palestina yang membutuhkan dukungan kolektif. Partisipasi negara-negara yang diundang bersifat sukarela dan memberikan status sebagai anggota Board of Peace selama periode tertentu.

Ia menegaskan setiap negara yang diundang berhak menjadi anggota selama tiga tahun tanpa kewajiban membayar iuran.
“Tidak, tidak ada kewajiban,” ujar Sugiono.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Di Tengah Ketidakpastian Global, BCA Bukukan Laba Rp57,5 Triliun

Jakarta, Aktual.com – PT Bank Central Asia Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp57,5 triliun sepanjang 2025 meski perekonomian global diliputi ketidakpastian. Perolehan tersebut tumbuh 4,9 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba ditopang oleh pendapatan operasional yang naik 5,4 persen menjadi Rp111,1 triliun serta efisiensi biaya dengan rasio cost to income membaik ke level 30,7 persen. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menilai kinerja tersebut mencerminkan fundamental usaha yang tetap terjaga.

“BCA berterima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (27/1/2026).

Pendapatan bunga bersih perseroan tumbuh 4,1 persen menjadi Rp85,4 triliun, sementara pendapatan nonbunga melonjak 16 persen menjadi Rp25,6 triliun. Ia menyebut penguatan layanan transaksi dan pengembangan produk menjadi penopang utama kinerja pendapatan.

BCA menyalurkan kredit sebesar Rp993 triliun hingga akhir 2025 atau tumbuh 7,7 persen secara tahunan, dengan rata-rata pertumbuhan 10,8 persen sepanjang tahun.
“Penyaluran kredit kami tersebar ke berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, restoran, hotel, hingga rumah tangga,” ujar Hendra.

Kredit usaha meningkat 9,9 persen menjadi Rp756,5 triliun, sementara pembiayaan konsumer terjaga di level Rp224,1 triliun yang ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor. Perseroan juga mulai menyalurkan KPR subsidi FLPP untuk segmen swasta sejak Oktober 2025.

Dari sisi pendanaan, dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) tumbuh 13,1 persen menjadi Rp1.045 triliun, mencerminkan kuatnya basis dana murah perseroan.
“Dukungan pemerintah dan otoritas turut membantu kami menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika global,” tuturnya.

Kualitas aset tetap solid dengan rasio loan at risk membaik ke level 4,8 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 1,7 persen. Kondisi tersebut menegaskan posisi BCA sebagai salah satu indikator ketahanan ekonomi domestik sepanjang 2025.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...287288289...43,529Halaman 288 dari 43,529

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya