27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 291

Shandhika Widya Cinema, PH Pembuat Program Xpose Uncensored Trans7 yang Hina Kiai dan Pesantren

Akun Instagram Shandhika Widya Cinema.

Jakarta, Aktual.com –  Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni mengungkapkan Shandhika Widya Cinema sebagai rumah produksi (production house) yang membuat program Xpose Uncensored yang tayang di Trans7. Program ini dalam tayangannya memojokkan, menghina, dan menyebarkan kebencian terhadap ulama, kiai, dan pesantren.

Hal ini disampaikannya saat audiensi pimpinan DPR bersama Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Himpunan Alumni Santri Ponpes Lirboyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Trans7 pun telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama dengan Shandhika Widya Cinema. Pihaknya juga telah menghentikan program tersebut baik dari siaran televisi sampai tayangan di media sosial dan platform digital resminya.

“Trans7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Xpose Uncensored itu diproduksi oleh PH Shandika, bukan oleh inhouse production Trans7,” ujar dalam audiensi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Anggota DPR RI yang hadir ada yang menanyakan siapa pimpinan dan alamat Shandhika. “Untuk pimpinan dari Shandika adalah Bapak Heriyanto, lokasi alamat PH di Cipinang,” jawab Atiek.

Informasi dari wikipedia, Shandhika Widya Cinema adalah sebuah rumah produksi infotainmen yang beralamat di Jalan Media Masa Blok K No.188, RT.4/RW.9, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Shandhika didirikan pada 12 Mei 1995, dan telah membuat sejumlah program infotainmen, seperti Kabar Kabari (RCTI) (21 Juli 1996 – 9 Desember 2017), Status Selebritis (SCTV) (1 Oktober 2009-2024), BestKiss (Indosiar) (2021-2024), Hot Issue (Indosiar) (2015-2021), Selebrita Expose (Trans7) (2013-sekarang), Inspirasi Selebriti (B-Channel) (2011-2012), Cek Fakta (NET.) (2020) Untold Story (NET.) (2020), Star Blitz (SCTV) (2020), Potret Selebriti (MDTV) (2020-sekarang), Intip Seleb (ANTV)

Shandhika juga membuat program Realitas yang masih tayang di televisi, seperti Ungkap (SCTV dan Moji) (2017-sekarang) dan Cinta Terlarang (SCTV dan Moji) (2018-sekarang).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Sunanto: Lindungi Pesantren dan Tegakkan Etika Publik Media

Pengunjuk rasa mengikuti Aksi Bela Ulama dan Pesantren di gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)
Pengunjuk rasa mengikuti Aksi Bela Ulama dan Pesantren di gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

Jakarta, aktual.com — Lembaga kajian kebangsaan Cakrawala Negarawan menaruh perhatian serius terhadap polemik tayangan Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7, yang dinilai menyinggung marwah pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Cakrawala Negarawan ini menyatakan dukungan penuh kepada NU sebagai penjaga moral publik dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pesantren sebagai pusat pembentukan karakter bangsa.

Menurut Cakrawala Negarawan, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi institusi kebudayaan yang melahirkan nilai-nilai etika sosial, keislaman moderat, dan kebangsaan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelecehan atau penggambaran yang tidak proporsional terhadap pesantren harus disikapi dengan serius dan bertanggung jawab.

Kebebasan Pers Harus Beriringan dengan Tanggung Jawab Sosial

Sunanto, Dewan Pembina Cakrawala Negarawan, menilai langkah NU menuntut klarifikasi dari Trans7 adalah tindakan yang tepat sekaligus elegan dalam menegakkan tanggung jawab sosial media di tengah masyarakat plural.

“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Mereka telah membentuk wajah Islam Indonesia yang santun, beradab, dan menyejukkan. Maka, ketika ada lembaga penyiaran menampilkan pesantren secara keliru atau menyinggung tokohnya, NU berhak menegur. Itu bukan reaksi emosional, melainkan bentuk tanggung jawab etis,” ujar Sunanto, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus diimbangi dengan akhlak publik dan tanggung jawab moral.

“Media memiliki kekuatan besar. Ia bisa membangun harmoni, tapi juga bisa merusaknya. Karena itu, etika publik harus ditegakkan. Jangan sampai kebebasan digunakan untuk mengabaikan nilai-nilai yang dihormati masyarakat,” tegasnya.

Pesantren Sebagai Pilar Etika Kebangsaan

Cakrawala Negarawan menekankan bahwa pesantren memiliki peran historis dan sosiologis yang penting dalam menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan negara. Dari pesantren lahir tradisi Islam Nusantara—Islam yang ramah, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

“Pesantren mengajarkan kita bahwa ilmu harus berbuah akhlak. Karena itu, ketika pesantren dilecehkan, sejatinya yang terguncang adalah fondasi moral bangsa,” tambah Sunanto.

Menurutnya, NU sebagai organisasi yang menaungi ribuan pesantren di seluruh Indonesia telah menjadi penjaga warisan etika publik dan spiritual bangsa. Cakrawala Negarawan, lanjut Sunanto, berdiri bersama NU dalam upaya menegakkan nilai-nilai tersebut.

Dalam pandangan akademik, Cakrawala Negarawan melihat persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat moderasi sosial dan tanggung jawab media. Cakrawala Negarawan menekankan tiga langkah strategis untuk menghindari perpecahan dan memperbaiki ekosistem penyiaran nasional.

Cakrawala Negarawan menilai bahwa insiden yang melibatkan tayangan publik dan lembaga keagamaan seperti pesantren harus menjadi momentum untuk memperkuat etika jurnalistik dan sensitivitas budaya di ruang media. Setiap konten yang menyinggung tokoh agama atau institusi pendidikan Islam semestinya melalui proses editorial yang matang dan peka terhadap nilai-nilai lokal maupun keagamaan. Hal ini penting agar media tetap menjadi sarana edukatif tanpa menyinggung keyakinan masyarakat.

Selain itu, Cakrawala Negarawan menekankan pentingnya peningkatan literasi media dan pembukaan ruang dialog kultural antara media dan lembaga keagamaan. Komunikasi yang terbuka diyakini dapat mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang, sekaligus membangun kesadaran bersama tentang tanggung jawab sosial media. Pendidikan literasi media, terutama bagi generasi muda, perlu diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi dan memahami konteks penyiaran secara kritis.

Dalam semangat menjaga keutuhan sosial, Cakrawala Negarawan juga mendorong agar penyelesaian persoalan ini ditempuh melalui dialog, bukan polarisasi. Forum klarifikasi terbuka antara Trans7 dan pihak-pihak terkait dianggap sebagai langkah konstruktif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pendekatan deliberatif seperti ini bukan hanya menciptakan penyelesaian yang adil, tetapi juga menjadi cermin kedewasaan bangsa dalam merawat harmoni dan persatuan nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gubernur Riau Akan Gelar Asesmen Terbuka untuk Kepala Sekolah SMA Sederajat

Pekanbaru, aktual.com – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid akan melakukan seleksi terbuka (asesmen), untuk jabatan kepala sekolah SMA sederajat di Provinsi Riau. Asesmen ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja para kepala sekolah yang ada selama ini.

“Untuk jabatan kepala sekolah akan kita lakukan asesmen, baik yang saat ini masih menjabat maupun yang diisi oleh Pelaksana tugas (Plt),” kata Gubri Abdul Wahid.

Lebih lanjut dikatakannya, pelaksanaan asesmen bagi seluruh jabatan kepala sekolah tersebut sebagai upaya untuk mencari kepala sekolah terbaik yang bisa melakukan inovasi terhadap dunia pendidikan.

Kita ingin kepala sekolah yang punya komitmen dan dedikasi untuk pengembangan dunia pendidikan, rencananya dalam waktu dekat ini akan dibuka. Saya juga sudah perintahkan kepala dinas pendidikan, hanya tinggal pelaksanaannya saja,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya mengatakan, nantinya pelaksanaan asesmen bisa diikuti oleh siapa saja selama memenuhi persyaratan yang diperlukan. Hal ini juga merupakan terobosan baru untuk mencari sosok kepala sekolah terbaik.

“Jadi semua posisi kepala sekolah akan di asesmen. Siapa saja boleh ikut selagi memenuhi persyaratan. Ini terobosan baru pak gubernur untuk mencari kepala sekolah yang inovatif dan berkomitmen mengembangkan dunia pendidikan di Riau,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Komdigi dan KPI Evaluasi Izin Hak Siar Trans7

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal didampingi Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid saat pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Aktual/TINO OKTAVIANO

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

“DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

Ia mengatakan DPR RI mengapresiasi langkah-langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada Trans7 untuk tayangan Pondok Pesantren Lirboyo, dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran Xpose Uncencored.

“Bahkan bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.

“Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.

Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.

Sebelumnya, pada Rabu (15/10), perwakilan dari manajemen Trans7 pun sudah datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, setelah video viral yang dinilai membuat sakit hati para santri dan ulama.

Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri K.H. Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri ingin meminta maaf terkait video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.

“Kami kedatangan tamu Bapak Andi Chairil (Direktur Program Trans7) ditemani Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan ini adalah silaturahim. Dalam acara tadi, dari Trans Corp dan Trans7 menyampaikan klarifikasi,” katanya di Kediri, Rabu (15/10).

Pihak Trans7 pun sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas tayangan itu, dan berkomitmen untuk menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga untuk lebih teliti dan bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Program Sosial Bank Indonesia dan OJK

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri sejumlah aset milik para tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengelolaan program sosial di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan kini tengah fokus menelusuri asal-usul serta penyembunyian aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

“Artinya, KPK tidak hanya konsen bagaimana memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga KPK konsen untuk memulihkan keuangan negara. Sehingga ketika ada unsur-unsur penyembunyian aset yang diduga sumber dari predikat crime, yaitu dari tindak pidana korupsinya, maka kemudian KPK akan terus melakukan penelusuran aset-aset tersebut dengan mengenakan pasal TPPU,” ujar Budi di Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan, penyidik telah menyita belasan aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut. “Jadi dalam perkara ini sudah banyak aset yang disita, ada belasan mungkin lebih, kendaraan bermotor, mobil, di sejumlah lokasi juga aset-aset dalam bentuk tanah dan bangunan,” katanya.

Budi menyebut dua tersangka dalam kasus ini, Satori dan Heri Gunawan (Hergun), masih menjalani pemeriksaan secara intensif. “Nanti tentu kami akan update-nya jika dilakukan penahanan. Saat ini juga masih maraton dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait termasuk dengan penelusuran aset-asetnya,” jelasnya.

Menurut Budi, penyidik kini bekerja secara maraton untuk menelusuri seluruh aset yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. “Jadi ini memang banyak sekali aset-aset yang diduga dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan program sosial di Bank Indonesia dan OJK ini. Sehingga memang penyidik secara intens, secara maraton melakukan penelusuran dan penyitaan aset-aset yang diduga terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya mengancam akan melayangkan somasi kepada KPK apabila lembaga antirasuah itu tidak segera menahan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. MAKI menilai langkah penahanan perlu segera dilakukan agar proses hukum tidak berlarut-larut.
Menanggapi hal itu, Budi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan MAKI.

Ia menilai dorongan publik menjadi motivasi bagi KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. “”Dorongan semangat dari teman-teman ini juga selaras dengan semangat di KPK untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan terkait dengan perkara dugaan tindak-tindakan korupsi pada program sosial di Bank Indonesia dan OJK,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPW PKB Riau Gelar Pendidikan Instruktur untuk Perkuat Kaderisasi dan Kepemimpinan

Pekanbaru, aktual.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau melalui Lembaga Kaderisasi akan melaksanakan Pendidikan Instruktur Partai yang digelar di Pekanbaru pada 18–19 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh kader-kader loyalis terpilih yang telah diseleksi secara ketat dan dinilai siap menjalankan roda organisasi sesuai jenjang dan struktur kepartaian.

Ketua Pelaksana, Fery, menjelaskan bahwa pendidikan instruktur ini dirancang untuk membentuk kader yang ideologis, kompeten, dan berintegritas serta memiliki kemampuan memimpin di berbagai bidang sesuai visi dan misi PKB. “Kami ingin memastikan seluruh kader instruktur memahami nilai perjuangan partai dan mampu menularkannya secara sistematis hingga ke tingkat paling bawah,” ujarnya di Kantor DPW PKB Riau.

Lebih lanjut, Fery menambahkan bahwa pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat semangat kolektif dan konsolidasi partai di semua tingkatan. Para peserta akan menerima pembekalan dari para instruktur nasional dan daerah mengenai ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah, strategi pengorganisasian, kepemimpinan transformasional, serta komunikasi politik kebangsaan.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Riau sekaligus Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, menegaskan bahwa pendidikan instruktur ini merupakan langkah strategis partai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap memimpin dan melayani rakyat. “PKB harus menjadi rumah besar yang melahirkan pemimpin yang berpikir besar, bekerja nyata, dan memiliki kepedulian terhadap umat dan bangsa. Pendidikan ini adalah bagian dari upaya kita membangun tradisi kaderisasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Abdul Wahid, partai politik tidak boleh hanya sibuk dalam kontestasi elektoral, tetapi juga harus serius menyiapkan kualitas kadernya agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat militansi dan kesetiaan kader terhadap perjuangan politik PKB.

Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari ini juga akan diisi dengan sesi refleksi, diskusi kelompok, dan dialog kebangsaan bersama narasumber dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, serta penggerak organisasi. Melalui pendidikan instruktur ini, DPW PKB Riau menargetkan terbentuknya jaringan kader instruktur yang solid, profesional, dan mampu menjaga marwah serta semangat perjuangan PKB di seluruh kabupaten dan kota se-Riau.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain