13 April 2026
Beranda blog Halaman 294

Korban Bencana Sumatera Tembus 1.201 Jiwa, Lebih 113 Ribu Warga Masih Mengungsi

Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr/am.

Jakarta, aktual.com – Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan mencapai 1.201 orang. Sementara itu, sebanyak 113,6 ribu warga hingga kini masih berada di pengungsian.

Data tersebut tercatat dalam laporan terbaru yang dihimpun dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (27/1/2026). Berdasarkan laporan itu, korban jiwa terbanyak tercatat berada di Aceh Utara dengan jumlah 246 orang.

Selain menjadi daerah dengan korban meninggal tertinggi, Aceh Utara juga mencatat jumlah pengungsi paling besar, yakni sekitar 33 ribu orang. Di wilayah ini pula masih terdapat 142 orang yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota. BNPB mencatat sebanyak 175.050 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang bervariasi.

Tak hanya permukiman warga, bencana juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur publik. Sedikitnya 215 fasilitas kesehatan dan 4.546 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak. Selain itu, 803 rumah ibadah, 866 jembatan, serta 2.165 ruas jalan turut terdampak akibat banjir bandang dan longsor.

Bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi pada akhir November 2025. Salah satu faktor pemicu utama adalah curah hujan ekstrem yang mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari berturut-turut.

Saat ini, pemerintah masih terus melakukan pembersihan material sisa bencana, seperti kayu gelondongan dan lumpur yang menutup permukiman serta akses jalan. Di sisi lain, proses pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas juga tengah dikebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Soroti Insentif Guru Honorer Rp400 Ribu yang Belum Sesuai Biaya Hidup

Ilustrasi unjuk rasa. foto: aktual.com
Ilustrasi unjuk rasa. foto: aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026. Ia menilai nominal tersebut masih jauh dari standar kelayakan hidup di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Fikri, besaran insentif itu terasa timpang jika dibandingkan dengan realitas biaya hidup saat ini.

“Bahkan biaya hidup di daerah pemilihan saya saja, berdasarkan informasi penerima KIP Kuliah, mencapai Rp800.000 per bulan. Angka itu jauh di atas insentif yang diterima guru honorer yang sering kali sudah menanggung beban keluarga,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga merespons keluhan para guru honorer dan masyarakat yang menilai kenaikan insentif tersebut sangat kecil, bahkan kerap disamakan dengan harga dua liter minyak goreng. Menurutnya, tantangan utama pengupahan guru terletak pada sistem birokrasi yang tidak bisa disamakan dengan mekanisme korporasi.

Ia menjelaskan, jika sektor usaha dapat menentukan upah berdasarkan keuntungan penjualan, negara harus mencari formulasi terbaik bagi guru di tengah keterbatasan anggaran serta kompleksitas status kepegawaian, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga guru honorer.

Fikri menegaskan, pihaknya terus mendesak pemerintah agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap guru sebagai profesi strategis. Ia menilai, kualitas pengajaran berpotensi terganggu ketika guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan, seperti menjadi pengemudi ojek daring, demi memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mengurai persoalan tersebut, DPR RI saat ini tengah memformulasikan kodifikasi tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi, menjadi satu payung hukum guna memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru.

“Perjuangan menaikkan insentif ini tidak boleh berhenti di Rp400.000 agar martabat pendidik sebagai ujung tombak masa depan bangsa dapat terangkat secara nyata,” tegasnya.

Meski demikian, Fikri mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan tahun 2026, sebagai bentuk perhatian awal. Namun, ia menilai kebijakan tersebut belum menyentuh persoalan mendasar kesejahteraan pendidik non-ASN.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyampaikan janji pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk menaikkan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan setiap tahun jika terpilih. Selain itu, pasangan tersebut juga menjanjikan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi guru, termasuk guru honorer.

“Tolong sampaikan ke semua guru di Indonesia, Prabowo-Gibran akan menambah gaji mereka Rp2 juta per bulan selama 13 bulan setiap tahun, termasuk THR. Ini akan diberikan kepada guru-guru, termasuk guru honorer di seluruh Indonesia,” kata Hashim di Depok, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kemenhaj Dorong MUI Terbitkan Fatwa Haram Haji Pakai Uang Korupsi

Ilustrasi- Ibadah Haji Merupakan Salah Satu Ibadah Yang dilakuka Umat Islam

Jakarta, aktual.com – Pemerintah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan fatwa haram bagi pelaksanaan ibadah haji yang menggunakan uang hasil korupsi atau dilakukan melalui cara-cara ilegal. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat berdiskusi dengan awak media dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dahnil mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyampaikan sejumlah permintaan kepada MUI agar memberikan panduan fikih yang tegas terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya mengenai sumber dana dan tata cara keberangkatan jemaah.

“Naik haji harus dengan cara-cara yang hasanah. Kalau naik haji menggunakan uang hasil korupsi atau uang yang tidak halal, itu hukumnya haram,” ujar Dahnil, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, sangat tidak pantas apabila ibadah haji yang merupakan ibadah sakral justru dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Ia menegaskan bahwa fatwa MUI nantinya tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Tidak patut seseorang menunaikan ibadah haji dengan cara korup atau menggunakan uang hasil korupsi. Kalau ada fatwa yang tegas, ini sekaligus menjadi penguatan moral dan spiritual dalam melawan korupsi,” katanya.

Selain soal dana haram, Dahnil juga meminta agar MUI mengeluarkan fatwa yang menegaskan keharaman pelaksanaan ibadah haji secara ilegal. Ia menekankan bahwa setiap jemaah harus mengikuti prosedur resmi, mulai dari pendaftaran, antrean, hingga keberangkatan dengan dokumen dan visa haji yang sah.

“Termasuk kalau naik haji dengan cara ilegal itu haram, misalnya tidak menggunakan visa resmi haji,” tegas Dahnil.

Ia menjelaskan, ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat penting demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta marwah ibadah itu sendiri. Karena itu, jemaah diminta untuk mematuhi seluruh aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Kemenhaj juga mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan panjangnya masa tunggu keberangkatan haji. Hal ini seiring dengan terus meningkatnya antrean jemaah haji di Indonesia dari tahun ke tahun.

Dalam praktiknya, banyak calon jemaah yang sudah mendaftar namun kemudian batal berangkat karena berbagai alasan, seperti sakit, tidak memenuhi syarat kesehatan (istitha’ah), atau bahkan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.

“Kami berharap ada fatwa MUI, misalnya ketika seseorang sudah mendaftar haji itu sudah dikategorikan sebagai niat untuk menunaikan ibadah haji, bisa disebut jemaah haji, meskipun kemudian berhalangan berangkat, seperti karena meninggal dunia atau tidak istitha’ah saat waktu keberangkatan,” ujar Dahnil.

Ia menilai, fatwa tersebut penting untuk memberikan ketenangan batin bagi keluarga jemaah serta kepastian hukum agama bagi masyarakat. Dengan adanya panduan fikih yang komprehensif dari MUI, diharapkan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dino Patti Djalal Peringatkan RI: Siap Mundur dari Board of Peace Jika Menyimpang dari Prinsip Bebas Aktif

Jakarta, aktual.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak ragu menarik diri dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila forum tersebut terbukti menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum internasional.

Peringatan itu disampaikan Dino menyusul penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis pekan lalu. Penandatanganan dilakukan bersama sejumlah kepala negara dan pemerintahan, serta disaksikan langsung oleh Presiden Trump.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (26/1/2026) malam, Dino menyampaikan empat “lampu kuning” serta enam rekomendasi bagi Indonesia terkait keikutsertaan dalam forum tersebut.

Lampu kuning pertama, menurut Dino, adalah tidak adanya rujukan sama sekali tentang Palestina atau Jalur Gaza di dalam Piagam Board of Peace. Padahal, gagasan pembentukan forum itu berangkat dari 20-Point Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.

“Ini membingungkan, karena Board of Peace justru dimaksudkan untuk perdamaian Gaza. Namun bentuk akhirnya sangat berbeda dari mandat awal PBB,” ujar Dino.

Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang menyebut Dewan Perdamaian sebagai badan pemerintahan transisi Gaza dengan kepribadian hukum internasional untuk mengoordinasikan pendanaan dan rekonstruksi hingga Otoritas Palestina menyelesaikan reformasinya.

Namun, dalam piagam yang ditandatangani di Davos, Dino menilai dewan tersebut justru sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Trump. Hal ini tercermin dari Pasal 2 Ayat 2 piagam yang menempatkan seluruh anggota di bawah kepemimpinan Trump sebagai Chairman tanpa batas waktu.

“Semua keputusan harus mendapat persetujuan Donald Trump. Tidak ada kesetaraan, sangat hierarkis, dan jelas tidak fair,” tegasnya.

Lampu kuning kedua muncul setelah Presiden Trump mencabut undangan Kanada untuk bergabung, menyusul kritik Perdana Menteri Kanada Mark Carney terhadap Trump di Davos.

“Itu menunjukkan Trump memandang Board of Peace sebagai klub pribadi. Like and dislike, ego, bukan pertimbangan objektif,” kata Dino.

Sorotan ketiga diarahkan pada keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina justru tidak dilibatkan. Menurut Dino, Netanyahu memiliki pengaruh politik dan psikologis yang sangat kuat terhadap Trump.

“Ini berbahaya. Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi agenda politiknya,” ujarnya.

Lampu kuning terakhir adalah absennya empati terhadap penderitaan rakyat Palestina dalam pidato pejabat AS saat inaugurasi dewan. Dino menyoroti tidak disinggungnya fakta korban tewas di Gaza yang telah melampaui 70 ribu jiwa, yang oleh PBB disebut sebagai genosida. Ia juga mengkritik tidak digunakannya istilah freedom bagi rakyat Palestina.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, Dino menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu yang paling utama adalah agar Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace.

“Jika BoP melenceng, mengecilkan peran PBB, atau berubah menjadi Board of Trump, kita harus cabut. Politik luar negeri bebas aktif tidak membolehkan kita menjadi antek siapa pun,” tegasnya.

Ia juga meminta Indonesia menolak kewajiban iuran permanen sebesar 1 miliar dolar AS, yang dinilainya tidak masuk akal karena jauh lebih besar dibanding iuran Indonesia ke Sekretariat ASEAN.

Selain itu, Dino mendorong Indonesia berbagi pengalaman dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi, seperti di Aceh, Timor Leste, dan Kamboja. Ia juga mengingatkan agar Indonesia bersikap tegas dalam pembahasan International Stabilization Forces (ISF) agar tidak terjebak pada peran yang keliru.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi ‘satpam proyek properti orang lain’ atau dipaksa melucuti Hamas. Itu bukan mandat TNI dan berisiko konflik,” ujarnya.

Dino menekankan bahwa solusi Gaza tidak boleh direduksi menjadi proyek bisnis futuristis, melainkan harus berbasis pada solusi politik dan sosial, termasuk komitmen terhadap Solusi Dua Negara dan kemerdekaan Palestina.

“Kalau dalam satu atau dua tahun tidak ada komitmen nyata ke arah itu, Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dimaksudkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian, dengan mandat yang jelas serta berlandaskan prinsip kemanusiaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gempa M5,5 Guncang Pacitan, BMKG Pastikan Tak Picu Tsunami

Seismograf mencatat kekuatan gempa bumi.
Seismograf mencatat kekuatan gempa bumi.

Jakarta, aktual.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026) pagi. Gempa tercatat memiliki kedalaman 105 kilometer.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peristiwa gempa terjadi sekitar pukul 08.20 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 8,14 lintang selatan dan 111,33 bujur timur.

BMKG mencatat lokasi gempa berada sekitar 25 kilometer timur laut Pacitan, Jawa Timur. Meski cukup terasa, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG melalui akun resmi X miliknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lebih dari 3.600 Unit Dihuni, Meikarta Kian Hidup sebagai Kota Mandiri

Kawasan kota mandiri, Meikarta, Cikarang. Aktual/DOK MEIKARTA

Cikarang, aktual.com – Meikarta yang berlokasi di Koridor Timur Jakarta terus menunjukkan perkembangan sebagai kawasan kota mandiri yang tumbuh secara bertahap dan semakin matang. Sepanjang tahun 2025, kawasan ini tidak hanya berkembang sebagai area hunian, tetapi juga bertumbuh menjadi ekosistem urban yang aktif, memberikan manfaat nyata bagi penghuni, investor properti, serta pelaku usaha.

Proses pembangunan dan serah terima unit apartemen Meikarta sepanjang 2025 dilakukan secara konsisten dan terukur. Target serah terima unit pada tahun tersebut berhasil dipenuhi dengan tingkat realisasi yang signifikan. PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta telah menyerahkan unit sesuai jadwal yang ditetapkan, mencerminkan komitmen kuat dalam menyelesaikan pembangunan secara bertahap sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen dan investor.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.600 unit telah dihuni, serta lebih dari 16.500 unit telah diselesaikan. Capaian ini menandakan bahwa Meikarta telah memasuki fase kehidupan nyata sebagai kawasan dengan aktivitas harian yang stabil dan berkelanjutan.

Keberlanjutan proses serah terima unit memastikan jumlah penghuni terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga denyut kawasan tetap terjaga dan berkembang. Pengembang juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penyelesaian proyek di masa depan, sejalan dengan visi jangka panjang Meikarta sebagai kota mandiri yang berfungsi penuh.

Selain hunian, Meikarta kini telah diramaikan oleh berbagai fasilitas pendukung kota mandiri. Di antaranya Klinik Siloam, Cinnepolis, perbankan, Maxx Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Hyfresh, Indomaret, Alfamart, Stylish Furniture, Interior Scandia, Solaria, Cha Time, Imperial Kitchen & Dimsum, Optik Melawai, apotek, hingga Universitas Paramadina.

Untuk fasilitas kawasan skala kota, tersedia Lippo Mall Cikarang, Citywalk, Rumah Sakit Siloam, Water Boom, restoran cepat saji seperti Burger King dan KFC, serta SPBU Pertamina dan BP. Dari sisi transportasi publik, Meikarta juga didukung oleh layanan Shuttle Bus dan AO Transport yang melayani mobilitas penghuni.

Tak hanya itu, Central Park Meikarta seluas 105 hektare dengan danau seluas 25 hektare telah menjadi salah satu lokasi favorit di Koridor Timur Jakarta untuk berbagai kegiatan berskala besar. Mulai dari festival musik, pagelaran budaya, hingga acara komunitas rutin digelar di kawasan ini, semakin memperkuat daya tarik Meikarta bagi penghuni maupun pengunjung.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, menyampaikan bahwa pengembangan Meikarta diarahkan untuk menghadirkan kawasan yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

“Keberhasilan serah terima unit sepanjang 2025 serta kelanjutan proses pembangunan ke depan merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kawasan yang berfungsi, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Indra, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, bagi penghuni, serah terima unit yang berkelanjutan memberikan kepastian hunian yang siap ditempati sekaligus memperkuat terbentuknya komunitas dan lingkungan sosial yang semakin solid.

Dari sudut pandang end-user living, bertambahnya jumlah penghuni berdampak langsung pada kualitas hidup kawasan. Fasilitas publik, area komersial, hingga pusat gaya hidup dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kehidupan kawasan yang aktif menghadirkan rasa aman, nyaman, serta dinamika sosial yang sehat bagi keluarga maupun profesional muda.

“Penghuni tidak hanya mendapatkan unit apartemen, tetapi juga pengalaman tinggal di kawasan yang benar-benar hidup dan memiliki ritme aktivitas perkotaan yang nyata,” jelasnya.

Sementara itu, bagi investor properti, konsistensi dan keberhasilan serah terima unit menjadi indikator penting keberlanjutan pengembangan kawasan. Meningkatnya tingkat hunian memperkuat potensi pertumbuhan nilai properti dalam jangka menengah dan panjang. Semakin banyak unit yang diserahterimakan dan dihuni, semakin kuat pula fundamental Meikarta sebagai kota mandiri.

Serah terima unit yang berkelanjutan juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Bertambahnya jumlah penghuni menciptakan pasar internal yang semakin besar dan stabil. Hal ini membuka peluang omzet yang lebih berkesinambungan bagi area komersial, restoran, kafe, pusat hiburan, hingga layanan kebutuhan harian.

“Kehadiran penghuni yang konsisten, ditambah arus pengunjung dari berbagai kegiatan publik, menjadikan Meikarta sebagai kawasan dengan ekosistem bisnis yang terus terbentuk dan berkembang,” kata Indra.

Ia menegaskan, Meikarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota mandiri yang memberikan kenyamanan tinggal bagi penghuni, prospek nilai yang berkelanjutan bagi investor, serta peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain