Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)

Jakarta, aktual.com – Salah satu kalimat yang paling sering diucapkan untuk menormalkan kebobrokan politik adalah: “politik memang mahal.” Kalimat ini terdengar realistis, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Biaya politik tinggi bukanlah takdir demokrasi, melainkan gejala negara yang salah desain. Ketika politik menjadi sangat mahal, yang rusak bukan hanya etika politik, melainkan arsitektur kenegaraan itu sendiri.

Dalam logika Sekolah Negarawan, politik bukan ruang perjudian modal, melainkan alat negara untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara efektif, efisien, dan transparan. Ketika biaya politik membengkak, maka yang sedang terjadi bukan politik, melainkan penyimpangan politik.

Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, yang diberi kewenangan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Politik, dalam kerangka ini, adalah upaya memperoleh dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi tujuan tersebut.

Dengan definisi ini, politik mahal sejak awal adalah kontradiksi. Jika untuk memperoleh kewenangan seseorang harus mengeluarkan biaya besar, maka sejak awal politik itu telah kehilangan efisiensi dan transparansinya. Kewenangan tidak lagi lahir dari mandat rakyat, melainkan dari kemampuan membayar.

Di titik inilah negara mulai menyimpang dari tujuan dasarnya.

Dalam negara yang sehat, negarawan adalah penjaga arah dan nilai negara. Negarawan memahami filosofi negara, struktur ketatanegaraan, dan tujuan kebijakan publik. Mereka tidak lahir dari transaksi, melainkan dari kepercayaan dan integritas.

Namun, ketika biaya politik menjadi sangat tinggi, ruang bagi negarawan menyempit. Yang bertahan bukan yang paling bijaksana, melainkan yang paling mampu membiayai proses politik. Politik pun berubah fungsi: dari alat negara menjadi pasar kewenangan.

Partai politik yang seharusnya mendidik calon pemimpin pemerintahan, bergeser menjadi mesin seleksi pejabat pemerintahan berdasarkan modal dan loyalitas transaksional, bukan kompetensi dan visi kebangsaan.

Pemerintah, menurut definisi kenegaraan, hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan. Namun, pejabat yang lahir dari biaya politik tinggi tidak memulai jabatannya sebagai pelayan negara, melainkan sebagai pemegang utang dukungan partai politik.

Utang ini tidak selalu berupa uang tunai. Ia bisa berupa kewajiban membalas dukungan, konsesi kebijakan, pembagian jabatan, atau perlindungan hukum.

Akibatnya, aparatur pemerintah tidak lagi bekerja sebagai pelaksana profesional mandat konstitusi, melainkan sebagai pengelola kompromi kekuasaan. Negara pun kehilangan efektivitas dan keadilannya.

Dalam definisi Sekolah Negarawan, kejahatan politik adalah upaya memperoleh dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup untuk kepentingan sempit. Jika untuk mendapatkan jabatan seseorang harus membayar mahal, maka ada dua kemungkinan: mengembalikan modal atau menjaga jaringan penyokong.

Keduanya hampir pasti mengorbankan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, biaya politik tinggi bukan sekadar masalah teknis, tetapi indikator kuat terjadinya kejahatan politik struktural. Ia memaksa aktor elite partai politik untuk melakukan penyimpangan bahkan sebelum kekuasaan dijalankan.

Kesejahteraan rakyat, yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan Kesehatan, tidak pernah menjadi prioritas utama dalam sistem berbiaya tinggi. Anggaran publik tersedot untuk membayar ongkos perebutan kekuasaan, menutup kompromi elite, dan memelihara stabilitas kekuasaan.

Rakyat kemudian diminta “bersabar” atas nama stabilitas, sementara kebutuhan dasarnya tertunda. Ini adalah ironi paling telanjang dari demokrasi prosedural yang kehilangan substansi.

Penting ditegaskan, demokrasi bukan penyebab utama biaya politik tinggi. Penyebabnya adalah negara yang salah desain, di mana seleksi pemimpin diserahkan pada mekanisme mahal, kedaulatan rakyat direduksi menjadi formalitas elektoral, dan fungsi negarawan digantikan oleh logika pasar partai politik.

Demokrasi yang ditempatkan dalam arsitektur negara yang keliru akan selalu mahal, manipulatif, dan rentan kejahatan politik.
Jika politik dimaknai sebagai perjuangan untuk menjalankan kewenangan demi keadilan dan kesejahteraan, maka politik mahal adalah anomali. Ia menandakan bahwa negara telah keluar jalur.

Solusinya bukan sekadar membatasi dana kampanye atau menambah pengawasan administratif, tetapi menata ulang desain negara, memulihkan peran negarawan, membedakan lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta menempatkan aparatur negara sebagai pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan.

Selama biaya politik tinggi terus dinormalisasi, kita tidak sedang belajar politik, melainkan sedang membiarkan kejahatan politik menjadi sistemik. Dan negara yang membiarkan itu terjadi, sesungguhnya sedang menjauh dari tujuan penciptaannya sendiri: melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain