6 April 2026
Beranda blog Halaman 306

Masjid Al-Ikhlas Diresmikan di Kawasan PIK, Menjadi Pusat Ibadah dan Syiar Islam

Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama Founder and Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono dan jajaran manajemen saat meresmikan mesjid Al Ikhlas di PIK Jakarta Utara. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk (PIK) diresmikan pada Kamis (15/1/2026). Kehadiran masjid ini menambah fasilitas ibadah bagi masyarakat Muslim di kawasan PIK yang terus berkembang.

Peresmian dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama Founder and Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono dan jajaran manajemen.

Masjid Al-Ikhlas dibangun di atas lahan sekitar 2.435 meter persegi dengan luas bangunan utama sekitar 1.248 meter persegi dan kapasitas sekitar 600 jamaah. Pembangunan dimulai pada 7 Maret 2025 dengan nilai konstruksi sekitar Rp45 miliar dan rampung pada awal 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembangunan masjid tersebut dalam waktu kurang dari satu tahun. “Terima kasih kepada seluruh pihak di Agung Sedayu Group atas partisipasi dalam pembangunan masjid ini,” kata Nasaruddin dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (16/1/2026).

Pada rangkaian peresmian, panitia juga menggelar lomba adzan untuk memilih muadzin tetap masjid serta penyaluran bantuan sosial berupa paket beras kepada masyarakat sekitar. Masjid Al-Ikhlas PIK mengusung konsep arsitektur Islam klasik dengan ruang utama berkubah dan dua menara. Bangunan ini dibangun sebagai ruang ibadah dan aktivitas keagamaan bagi warga sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk.

Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono mengatakan, keberadaan masjid di kawasan perkotaan diperlukan untuk mendukung kebutuhan spiritual masyarakat. “Masjid memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial bagi umat,” ujarnya.

Kehadiran Masjid Al-Ikhlas melengkapi fasilitas sosial-keagamaan di kawasan Riverwalk Island PIK yang juga memiliki rumah ibadah bagi pemeluk agama lain. Pengelola kawasan menyebut penataan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman aktivitas keagamaan di lingkungan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Islah Bahrawi Ungkap Dugaan Peran Jokowi di Balik Polemik Tambahan Kuota Haji 2024

Jakarta, aktual.com – Polemik penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024 kembali mengemuka dan memantik perhatian publik. Persoalan ini tidak lagi semata soal teknis penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga merembet ke ranah politik nasional. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyampaikan dugaan adanya keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam proses penambahan kuota tersebut.

Islah mengungkapkan hal itu dalam podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored. Ia mengaku mendapatkan informasi langsung dari Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, pada 2023. Informasi tersebut berkaitan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud yang membahas penambahan kuota haji Indonesia.

Menurut Islah, dalam pertemuan strategis tersebut, Menteri Agama justru tidak dilibatkan. Padahal, urusan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama. Situasi ini, kata Islah, memunculkan tanda tanya besar mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat.

Islah menyebut Presiden Jokowi justru mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Dito Ariotedjo, dalam pertemuan tersebut.

“Kata Gus Yaqut begini ketika itu, bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora,” ujar Islah, dikutip Jumat (16/1/2026).

Nama Dito Ariotedjo kemudian menjadi sorotan lantaran memiliki hubungan keluarga dengan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Fakta ini memunculkan kecurigaan publik terkait transparansi dan tata kelola pembagian kuota tambahan haji tersebut.

Selain Dito, Islah juga menyebut Presiden mengajak Erick Thohir yang kala itu menjabat Menteri BUMN serta Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Namun, absennya Menteri Agama dalam pertemuan diplomatik itu dinilai sebagai kejanggalan serius dalam proses kebijakan publik.

Islah juga mengungkap bahwa Yaqut Cholil Qoumas sempat berencana memberikan kesaksian di hadapan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI. Kesaksian tersebut rencananya membahas pembagian tambahan kuota 20.000 jamaah haji yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan prinsip keadilan.

Namun rencana itu tak terealisasi. Menurut Islah, Presiden menugaskan Yaqut untuk menggantikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis. Penugasan tersebut membuat Yaqut absen dari agenda penting DPR.

Islah menyebut perjalanan dinas itu berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan.

“Putar-putar di Eropa, karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil oleh Pansus,” kata Islah.

Lebih jauh, Islah menilai polemik kuota haji ini tidak semata menyasar Yaqut Cholil Qoumas. Ia menduga ada kepentingan politik yang lebih besar, yakni mengarah pada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, Yahya dinilai tidak sejalan dengan lingkar kekuasaan Presiden.

“Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU. Sehingga dia harus dirontokkan,” ujar Islah.

Islah juga menyinggung dugaan adanya tekanan politik agar Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya, bahkan menyentuh ranah personal.

“Kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur,” kata Islah menirukan dugaan pernyataan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, Islah turut menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah melemah sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019.

“Apalagi Undang-Undang KPK sudah dirubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner, dan semuanya sudah ditetapkan oleh Jokowi,” ujarnya.

Hingga kini, pernyataan-pernyataan tersebut masih menuai polemik. Pemerintah dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, isu kuota haji 2024 terus menjadi perhatian publik karena menyangkut kepentingan jutaan calon jamaah haji Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Trump Dukung Pemerintahan Teknoratik Gaza, Dorong Demiliterisasi Hamas dan Transisi Perdamaian

Presiden AS Donald Trump - foto X

Moskow, aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan teknokratik Palestina yang baru dibentuk, yakni Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisi,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social pada Kamis (15/1).

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen kuat pada masa depan yang damai,” sambung Trump.

Trump juga mengonfirmasi dimulainya transisi rencana perdamaian Gaza ke ke fase berikutnya.

Lebih lanjut, Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa, dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar, kesepakatan komprehensif mengenai pelucutan senjata penuh terhadap kelompok Palestina Hamas akan tercapai.

“Dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar, kami akan mengamankan Kesepakatan Demiliterisasi yang komprehensif dengan Hamas, termasuk penyerahan semua senjata dan pembongkaran setiap terowongan,” ucapnya.

Presiden AS itu menekankan bahwa Hamas harus segera memenuhi komitmennya, termasuk pemulangan jenazah terakhir ke Israel, serta segera melangkah menuju demiliterisasi penuh.

“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mereka bisa melakukannya dengan cara mudah, atau dengan cara sulit,” kata Trump.

Sebelumnya pada Rabu (14/1), utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza, yang mencakup pembentukan pemerintahan teknokratik transisi, pelucutan senjata Hamas, serta peralihan dari gencatan senjata menuju rekonstruksi di wilayah tersebut.

Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Mesir, Qatar, dan Turki menyatakan dalam pernyataan bersama bahwa sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk untuk memerintah Gaza, dengan Ali Shaath ditunjuk sebagai ketuanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

WNI Anak Dipenjara di Yordania, Pakar Dorong KPAI dan KPPPA Perkuat Diplomasi Perlindungan Anak

Jakarta, aktual.com – Kasus warga negara Indonesia (WNI) anak berinisial KL yang menjalani proses hukum dan pemenjaraan di Yordania terus menjadi perhatian publik. KL diketahui terjerat perkara pidana saat masih berusia anak dan hingga kini masih berada dalam sistem peradilan setempat.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik disebut telah melakukan pendampingan. Namun upaya pemulangan dan penanganan lanjutan terhadap kondisi psikologis anak tersebut dinilai masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai komunikasi lintas negara menjadi kunci penting dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di luar negeri. Ia menyebut semestinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) membuka jalur komunikasi langsung dengan otoritas Yordania.

“Semestinya KPAI dan KPPPA buka komunikasi dengan Yordania,” kata Reza, ketika dihubungi Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, pendekatan deportasi perlu diperkuat dengan perspektif perlindungan anak, termasuk memahami sistem hukum dan pemasyarakatan negara tujuan. Reza juga menyoroti persoalan residivisme atau pengulangan tindak pidana pada anak.

Menurutnya, peningkatan residivisme sering kali tidak terjadi langsung setelah anak keluar dari penjara, melainkan beberapa waktu kemudian. “Itu menandakan bahwa pemenjaraan tidak menurunkan bobot kekerasan pada diri anak,” ujar Reza.

Ia menilai program pemenjaraan tidak efektif dan lingkungan sosial kerap gagal menerima anak yang pernah menjalani hukuman.
Dalam konteks KL, Reza mengaku belum mengetahui secara pasti apakah Yordania menganut pendekatan rehabilitasi seperti yang diupayakan di Indonesia melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). “Saya tidak tahu apakah Yordania menganut mazhab rehabilitasi dan juga memiliki LPKA seperti Indonesia,” ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat upaya pemulangan dan pemulihan psikologis anak menjadi semakin kompleks. Sementara itu, terapis perilaku sekaligus konselor psikologis Aisyah Chandra Asri menjelaskan bahwa perilaku anak perlu dilihat dari kemampuan beradaptasi terhadap situasi dan lingkungan.

Ia menyebut istilah yang lebih tepat dalam psikologi adalah perilaku adaptif dan maladaptif. Untuk diketahui, KL sendiri menghidap ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau gangguan perkembangan saraf.

“Dalam istilah psikologis adalah perilaku adaptif versus perilaku maladaptif,” kata Aisyah.

Aisyah menjelaskan setiap individu memiliki mekanisme koping yang dipelajari sejak masa perkembangan. Mekanisme tersebut bisa membantu individu menyelesaikan masalah secara sehat, namun bisa juga menjadi sumber persoalan jika yang berkembang adalah pola maladaptif.

“Sering kali karena sudah dipelajari sejak kita kecil, itu muncul otomatis dan tidak disadari,” ujarnya.

Ia menambahkan, perilaku maladaptif adalah perilaku yang tidak sesuai dengan situasi, norma, atau nilai moral yang berlaku, seperti merokok berlebihan, konsumsi alkohol dan narkoba, hingga perilaku ekstrem seperti menyakiti diri sendiri. Dalam kasus anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, tantangan utamanya terletak pada kontrol diri.

“Kesulitan utama mereka adalah kontrol diri,” kata Aisyah.

Menurut Aisyah, anak dengan ADHD kerap menghadapi masalah dalam mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosi, disertai hiperaktivitas dan impulsivitas. Jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, risiko munculnya perilaku maladaptif akan semakin besar, terutama ketika anak berada dalam lingkungan yang tidak mendukung proses pemulihan.

Kasus KL di Yordania pun dinilai menjadi pengingat penting bagi negara untuk tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memastikan perlindungan psikologis dan sosial anak. Pendekatan rehabilitatif, komunikasi lintas lembaga, serta penerimaan masyarakat disebut menjadi faktor krusial agar anak yang pernah berhadapan dengan hukum tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan dan pengulangan pidana di kemudian hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Ingatkan Penambahan TNI–Polri untuk Haji Jangan Gerus Kuota Petugas

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta agar penambahan personel dari unsur TNI dan Polri untuk memperkuat perlindungan jemaah haji, jangan sampai mengurangi kuota bagi petugas haji.

Dia mengatakan bahwa kuota petugas haji sudah diatur dalam regulasi penyelenggaraan haji. Untuk itu, dia mengatakan tugas pokok dan fungsi TNI-Polri sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji.

“Sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini di Jakarta, Jumat (16/1).

Namun, dia pun menyambut baik langkah Kementerian Haji dan Umrah yang menyiapkan personel tambahan dari unsur TNI dan Polri. Dengan tantangan operasional yang besar dan kondisi layanan di Tanah Suci yang sangat dinamis, menurut dia, aspek perlindungan memang perlu diperkuat.

Dia pun mengaku tak masalah jika jumlah penambahannya naik dua kali lipat, selama penugasannya jelas sebagai pelindung jemaah dan penguatan keamanan.

Intinya, dia mengatakan bahwa seluruh kebijakan ini harus bermuara pada satu hal, yaitu memastikan perlindungan jemaah dilakukan secara maksimal.

“Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan ditambah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Isra Mi’raj 1447 H: Perjalanan Agung Nabi dan Pesan Ibadah yang Terus Relevan

Masjid Al-Aqsa di Yerusalem (Foto: Antara/Istimewa)

Jakarta, aktual.com – Suasana Jumat (16/1/2026) terasa istimewa bagi sebagian umat Islam di Tanah Air. Pada tanggal tersebut, kalender Masehi bertepatan dengan peringatan Isra Mi’raj 1447 Hijriah, peristiwa monumental dalam sejarah Islam yang diyakini sebagai perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Allah SWT.

Mengutip laman NU Online, mayoritas ulama menetapkan Isra Mi’raj terjadi pada 27 Rajab. Namun, waktu peringatan di tengah masyarakat tidak selalu seragam. Berdasarkan keputusan Lembaga Falakiyah PBNU (LF PBNU), peringatan Isra Mi’raj tahun ini jatuh pada Jumat (16/1/2026) malam. Sementara itu, sebagian umat memperingatinya pada Kamis (15/1/2026) malam.

Perbedaan waktu tersebut tidak mengurangi makna dan substansi peristiwa Isra Mi’raj. Sebaliknya, momen ini tetap dipandang sebagai salah satu peristiwa paling agung dalam perjalanan kenabian Rasulullah SAW.

Perjalanan Melampaui Nalar Manusia

Dari berbagai literatur keislaman, Isra Mi’raj tidak hanya dipahami sebagai perjalanan spiritual biasa. Bagi umat Islam, peristiwa ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah SWT yang melampaui batas rasio dan logika manusia.

Isra dimaknai sebagai perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Adapun Mi’raj adalah perjalanan vertikal Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, sebuah titik tertinggi di alam ghaib yang berada di luar jangkauan pancaindra manusia.

Peristiwa ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Isra’, 17:1).

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tujuan Isra Mi’raj adalah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW disebut mengalami banyak peristiwa luar biasa selama Mi’raj, termasuk bertemu para nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Idris, Yahya, hingga Isa. Semua pengalaman itu mengandung pesan moral mendalam tentang ketakwaan, amal saleh, serta peringatan untuk menjauhi perbuatan tercela.

Perintah Salat Lima Waktu

Salah satu hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi’raj adalah diturunkannya perintah salat lima waktu. Perintah ini memiliki kedudukan istimewa karena diterima Nabi Muhammad SAW secara langsung dari Allah SWT tanpa perantara.

Oleh sebab itu, peringatan Isra Mi’raj kerap dijadikan momentum refleksi bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah, khususnya salat. Salat tidak sekadar rutinitas, melainkan wujud penghambaan dan ketaatan tertinggi seorang hamba kepada Allah setelah syahadat.

Doa dan Spiritualitas Bulan Rajab

Bulan Rajab sendiri dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Pada bulan ini, umat dianjurkan memperbanyak doa, dzikir, dan amal kebaikan. Salah satu doa yang populer diamalkan pada 27 Rajab disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Halabi al-Qadiri dalam kitab Nurul Anwar wa Kanzul Abrar fi Dzikris Shalati ‘alan Nabi al-Mukhtar.

Doa tersebut berbunyi:

اللَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُشَاهَدَةِ أَسْرَارِ الْمُحِبِّيْنَ، وَبِالْخَلْوَةِ الَّتِي خَصَّصْتَ بِهَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ حِيْنَ أَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ أَنْ تَرْحَمَ قَلْبِيَ الْحَزِيْنَ وَتُجِيْبَ دَعْوَتِيْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ

Artinya: “Ya Allah, dengan keagungan diperlihatkannya rahasia-rahasia orang-orang pecinta, dan dengan kemuliaan khalwat yang Engkau khususkan kepada pimpinan para rasul ketika Engkau memperjalankannya pada malam 27 Rajab, aku memohon kepada-Mu agar Engkau merahmati hatiku yang sedih dan mengabulkan doa-doaku, wahai Yang Maha Pemurah.”

Doa ini mencerminkan harapan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah, sekaligus menjadi bagian dari tradisi spiritual Rajab yang terus hidup di tengah umat Islam.

Pesan yang Terus Menggema

Berabad-abad setelah peristiwa Isra Mi’raj terjadi, maknanya tetap hidup dalam kesadaran kolektif umat Islam. Isra Mi’raj bukan hanya catatan sejarah, tetapi sumber inspirasi tentang ketaatan, keyakinan, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah SWT.

Di tengah dinamika zaman, pesan Isra Mi’raj tetap relevan: mengajak manusia menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta melalui salat dan doa. Dengan itulah, perjalanan agung Nabi Muhammad SAW pada satu malam terus memancarkan cahaya hingga hari ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain