Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
5 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 308

Isu Pilkada Dinilai Berisiko, Kadin Soroti Dampak ke Ekonomi Daerah

Jakarta, Aktual.com – Isu Pilkada kembali mencuat seiring pembahasan kebijakan fiskal pusat yang dinilai berpotensi memengaruhi otonomi daerah dan stabilitas ekonomi wilayah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai wacana tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kinerja ekonomi daerah dan kepercayaan pelaku usaha.

Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Telisa A. Faunty, menyebut isu Pilkada tidak bisa dilepaskan dari kapasitas fiskal dan ruang kebijakan daerah.

“Pilkada itu berkaitan erat dengan otonomi daerah, jadi jangan sampai perubahan kebijakan justru mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya dalam Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Telisa menilai tekanan ekonomi daerah saat ini sudah terasa, mulai dari melambatnya pertumbuhan hingga terbatasnya belanja daerah akibat penurunan transfer pusat. Ia menjelaskan kebijakan fiskal yang terlalu ketat berisiko mempersempit ruang gerak kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang dan pascapilkada.

Selain itu, ia menyoroti narasi dana daerah yang mengendap kerap disederhanakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

“Tidak semua dana daerah mengendap karena penyimpangan. Banyak juga karena program belum berjalan atau transfer yang terlambat,” kata Telisa.

Pelemahan ekonomi daerah, lanjut dia, tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih rendah serta likuiditas yang belum sepenuhnya mengalir ke wilayah. Kondisi ini berpotensi diperburuk jika dinamika Pilkada menimbulkan ketidakpastian kebijakan di tingkat lokal.

Telisa juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana insentif daerah dan transfer ke daerah dapat memengaruhi motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja. Kebijakan tersebut perlu ditimbang ulang agar tidak melemahkan semangat daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin, Josua Pardede, menilai stabilitas nasional masih relatif terjaga di tengah tantangan global. Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian politik di daerah dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha.

“Stabilitas politik daerah penting untuk menjaga confidence investor dan mendorong investasi yang lebih kuat,” ucap Josua.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Arahan Presiden, Pemerintah Kaji BUMN Tekstil untuk Selamatkan Industri Padat Karya

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Danantara Indonesia tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil dengan nilai investasi sekitar Rp101 triliun. Kajian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani, sebagai bagian dari upaya memperkuat industri tekstil nasional yang bersifat padat karya.

Rosan menegaskan, rencana pembentukan BUMN tekstil tidak terlepas dari mandat Danantara untuk menilai dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

“Setiap investasi Danantara harus melalui feasibility study dan asesmen dari berbagai parameter,” ujar Rosan usai Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (15/1/2026).

Menurut Rosan, sektor tekstil menjadi perhatian utama karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meskipun tingkat keuntungannya tidak selalu tinggi. Pemerintah, kata dia, bersedia menoleransi tingkat pengembalian investasi yang lebih rendah selama manfaat ketenagakerjaan yang dihasilkan signifikan.

Dalam kajian tersebut, Danantara juga membuka peluang masuk ke perusahaan tekstil yang tengah mengalami tekanan keuangan atau berstatus distressed asset. Rosan menilai langkah restrukturisasi dapat dilakukan sepanjang terdapat keyakinan perusahaan tersebut bisa dipulihkan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, skema penyehatan yang disiapkan tidak hanya berupa penyertaan modal, tetapi juga pembenahan menyeluruh terhadap model bisnis, kepastian pasar, serta keberadaan offtaker.

“Kita tidak hanya menyuntik modal, tetapi juga memastikan perusahaannya benar-benar bisa berjalan sehat,” katanya.

Meski wacana pembentukan BUMN tekstil menguat, Rosan menyebut bentuk keterlibatan Danantara masih dalam tahap pengkajian. Ia menegaskan belum ada keputusan apakah BUMN tekstil akan dibentuk sebagai entitas baru atau melalui investasi pada perusahaan yang telah ada.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menyatakan Danantara disiapkan sebagai sumber pendanaan dengan nilai investasi sekitar USD 6 miliar guna menghidupkan kembali industri tekstil nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

5.750 Beasiswa LPDP Dibuka 2026, Simak Rincian Alokasinya

Mendiktisaintek Brian Yuliarto memberikan keterangan pers seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu 1.200 rektor dan guru besar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, aktual.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperluas akses pendidikan tinggi melalui peningkatan jumlah penerima beasiswa, termasuk program unggulan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 5.750 beasiswa LPDP untuk tahun anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Untuk tahun ini, kami menargetkan 5.750 penerima beasiswa baru,” ujar Brian.

Ribuan kursi beasiswa itu akan dialokasikan ke berbagai jenjang pendidikan strategis. Dari total 5.750 kuota, pemerintah menyediakan:

  • 1.000 kursi untuk Beasiswa Garuda (S1)
  • 4.000 kursi untuk jenjang S2 dan S3
  • 750 kursi khusus untuk doktor spesialis

Brian menegaskan, khusus untuk jenjang magister dan doktoral, pemerintah kini menerapkan pendekatan yang lebih terarah. Program studi yang didanai akan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan target pertumbuhan industri yang menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam agenda besar Asta Cita.

“Program S2 dan S3 akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang dicanangkan Bapak Presiden. Kita butuh tenaga ahli yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan nasional,” jelasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa beasiswa LPDP tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima, tetapi juga pada kualitas dan relevansi keilmuan dengan kebutuhan bangsa. Pemerintah ingin memastikan setiap lulusan LPDP menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia di berbagai sektor strategis.

Menurut Brian, setiap tahun Indonesia meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains dan teknologi hingga ilmu sosial dan humaniora. Jumlah besar ini, kata dia, merupakan potensi luar biasa yang harus dikelola secara serius agar mampu menjadi kekuatan utama daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kami ingin memastikan negara hadir dalam setiap langkah anak bangsa yang ingin maju. Program LPDP secara konsisten terus melahirkan talenta unggul,” tegasnya.

Tak hanya LPDP, pemerintah juga terus memperkuat dukungan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Saat ini, tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa aktif yang biaya pendidikan dan biaya hidupnya ditanggung penuh oleh negara. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 16 triliun per tahun.

Dengan kombinasi LPDP dan KIP-K, pemerintah berharap tidak ada lagi anak bangsa yang terhambat menggapai pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan kini benar-benar diposisikan sebagai investasi utama menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Rosan: Investasi Indonesia 2025 Lampaui Target di Tengah Gejolak Global

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Indonesia membukukan realisasi investasi sebesar Rp1.931,2 triliun sepanjang Januari–Desember 2025 di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia. Capaian tersebut melampaui target Rp1.905,6 triliun atau setara 101,3 persen, dengan pertumbuhan 12,7 persen secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026). Ia menyebut kinerja ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum kondusif.

“Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian dan ketegangan geopolitik. Namun, Indonesia tetap mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Kinerja investasi tersebut turut ditopang realisasi pada kuartal IV 2025 yang mencapai Rp496,9 triliun, atau berkontribusi 26,1 persen terhadap total investasi sepanjang tahun.

Dari sisi dampak ekonomi, realisasi investasi 2025 mampu menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja baru. Rosan menegaskan penciptaan lapangan kerja menjadi indikator utama keberhasilan investasi nasional.

“Penciptaan lapangan kerja adalah tugas utama pemerintah dan ini menjadi indikator paling penting dari investasi,” katanya.

Berdasarkan sumber pendanaan, penanaman modal asing (PMA) pada kuartal IV 2025 tercatat Rp256,3 triliun atau 51,6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp240,6 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan PMDN tercatat lebih tinggi dibandingkan PMA.

Dari sisi sebaran wilayah, realisasi investasi di luar Pulau Jawa sepanjang 2025 mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen, melampaui investasi di Pulau Jawa yang sebesar Rp940 triliun. Menurut Rosan, kondisi ini dipengaruhi oleh masifnya proyek hilirisasi di luar Jawa.

Secara regional, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah. Konsistensi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mencerminkan dampak lanjutan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Sepanjang 2025, investasi hilirisasi tercatat sebesar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mulai meluas ke sektor perkebunan serta kelautan yang lebih padat karya.

“Hilirisasi kini tidak hanya di mineral, tetapi mulai meluas ke perkebunan dan kelautan yang dampak penciptaan kerjanya lebih besar,” ujar Rosan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

UE dan Sekutu NATO Perkuat Dukungan Militer untuk Greenland di Tengah Ketegangan Pernyataan Trump

Sebuah gunung es terlihat di Teluk Disko dekat Ilulissat, Greenland, wilayah otonom Denmark pada 22 Maret 2025. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Sebuah gunung es terlihat di Teluk Disko dekat Ilulissat, Greenland, wilayah otonom Denmark pada 22 Maret 2025. (Xinhua/Zhao Dingzhe)

Oslo, aktual.com – Uni Eropa (UE) dan para sekutu NATO meningkatkan dukungan politik dan militer untuk Greenland, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan kawasan Arktika itu menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengenai Greenland.

Kementerian Pertahanan Denmark pada Rabu (14/1) mengonfirmasi bahwa Denmark sedang meningkatkan kehadiran militernya di dalam dan sekitar Greenland, pulau yang memiliki nilai strategis, serta bekerja sama secara erat dengan para sekutu aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Menurut sebuah rilis pers, peningkatan kehadiran militer Denmark yang dimulai pada Rabu (14/1) tersebut mencakup penambahan kapabilitas, termasuk kapal, pesawat terbang, dan tentara. Pengumuman ini disampaikan menjelang pertemuan antara Denmark, Greenland, dan AS yang diadakan di Washington.

“Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan beroperasi dalam kondisi unik Arktika dan memperkuat jejak aliansi di Arktika, yang bermanfaat bagi keamanan Eropa dan trans-Atlantik,” ungkap kementerian tersebut.

Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyebut langkah itu sebagai “respons jelas terhadap tantangan yang dihadapi kawasan Arktika” dan mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun “kehadiran militer yang lebih permanen dan lebih besar” bagi Denmark serta para sekutu NATO-nya di dalam maupun di sekitar Greenland.

Langkah Denmark tersebut disertai dengan dukungan konkret dari para sekutu NATO.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Rabu mengatakan bahwa Swedia telah mengerahkan personel militer ke Greenland atas permintaan Denmark, seraya mencatat bahwa pengerahan itu berkaitan dengan persiapan untuk “Arctic Endurance”, sebuah operasi yang direncanakan oleh Denmark.

Angkatan Bersenjata Swedia mengonfirmasi bahwa personel Swedia termasuk di antara kontingen awal yang tiba di pulau itu.

Selanjutnya, Norwegia juga turut menyumbangkan personel.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Rabu bersama menteri pertahanan Denmark, Menteri Pertahanan Norwegia Tore Sandvik mengatakan bahwa Norwegia mengirimkan dua staf militer ke Greenland untuk “memetakan kerja sama lebih lanjut di antarsekutu.”

Sandvik menambahkan bahwa ada dialog yang sedang berlangsung di dalam NATO mengenai cara memperkuat keamanan di kawasan Arktika, termasuk di dalam dan di sekitar Greenland.

Selain pengerahan militer secara langsung, dukungan politik telah disuarakan baik di tingkat nasional maupun Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper pada Rabu menyerukan kepada NATO untuk “meningkatkan kehadiran militer dan keamanannya di Arktika”, dengan menggambarkan kawasan itu sebagai “garis depan persaingan geopolitik.”

Jajaran pemimpin kelompok politik Parlemen Eropa pada Rabu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam pernyataan pemerintahan Trump terkait Greenland sebagai tantangan “terang-terangan” terhadap hukum internasional dan kedaulatan Denmark, salah satu anggota NATO.

Mereka mendesak lembaga-lembaga UE untuk merumuskan dukungan yang “konkret dan nyata” bagi Denmark dan Greenland, serta menekankan bahwa keputusan terkait Greenland sepenuhnya menjadi hak Denmark dan Greenland.

“Upaya-upaya eksternal untuk mengubah status quo tidak dapat diterima,” kata para pemimpin tersebut.

Greenland merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen yang memegang kendali atas urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri.

AS memiliki pangkalan militer di pulau itu. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk “mendapatkan” Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemnaker Jadi Ladang Mafia Ketenagakerjaan

Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Maraknya kasus korupsi yang berlangsung sejak lama dan dilakukan oleh pegawai biasa hingga pejabat Eselon 1 di Kemnaker dinilai sebagai pola kerja mafia. Kemnaker pun dianggap sebagai ladang mafia di sektor ketenagakerjaan Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Tenaga Kerja disebut sebagai ladang mafia ketenagakerjaan. Penilaian ini terkait kasus pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing (TKA) oleh pegawai hingga pejabat Kemnaker sejak 2010 hingga terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025.

Pegiat Antikorupsi Yusuf Sahide menyampaikan hal tersebut kepada aktual.com, Kamis (15/1/2026).

“Kasus pemerasan terhadap agen TKA yang dilakukan pegawai hingga pejabat Kemnaker sejak 2010 menunjukkan kementerian tersebut jadi ladang mafia, mafia dalam sektor ketenagakerjaan,” papar Yusuf Sahide.

Yusuf menjelaskan alasannya menyebut Kemnaker menjadi tempat mafia ketenagakerjaan. Menurutnya, pemerasan dalam proses izin TKA yang terjadi sejak 2010, dan pelakunya dari pegawai biasa hingga pejabat Eselon 1, menunjukkan perilaku korup itu dilakukan secara struktural dan sistemik

“Korupsi yang terjadi secara struktural dan sistemik itu jelas-jelas seperti pola kerja mafia,” ucapnya.

Karena itu, ia pun mendesak KPK untuk mengusut tuntas sejauh dan sedalam apa perilaku mafia di Kemnaker. KPK, ucapnya, harus mampu mengungkap kasus-kasus pemerasan ataupun korupsi lainnya di Kemnaker.

Apalagi, katanya, tidak hanya kasus pemerasan izin TKA saja yang terjadi di Kemnaker. Ada dua kasus korupsi lainnya yang kini tengah diusut KPK yang menurutnya memiliki pola kerja seperti mafia. Yaitu, pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan korupsi sistem proteksi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Jangan-jangan pola-pola kerja mafia ini terjadi di semua Ditjen Kemnaker,” paparnya.

Eks Sekjen Kemnaker Terima Uang Hasil Pemerasan Rp12 Miliar

Sebelumnya, KPK mengungkapkan mantan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto (HS), menerima sejumlah uang dalam perkara pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA). Aliran uang yang diterimanya sekitar Rp 12 miliar.

“Dalam perkara ini, diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp 12 miliar,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Budi mengatakan Hery diduga menerima uang sejak menjabat Direktur PPTKA Kemnaker. Bahkan dirinya masih menerima aliran uang meski sudah pensiun.

“HS diduga menerima uang dari para agen TKA sejak menjadi Direktur PPTKA (2010 sampai 2015), Dirjen Binapenta (2015 sampai 2017), Sekjen Kemnaker (2017 sampai 2018), dan Fungsional Utama 2018 sampai 2023,” kata dia.

“Bahkan setelah pensiun pun, sampai 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA,” tambahnya.

KPK masih menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Sebab, praktik pemerasan ini diduga sudah lama berlangsung.

“Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah lama terjadi, yang terus berlanjut hingga perkara ini terungkap,” sebut dia.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA. KPK menduga kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.

Sebelumnya, total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga sejumlah pejabat di Kemnaker yang memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Kini ada sembilan orang tersangka dalam kasus ini termasuk Hery.

Berikut ini detailnya:

  1. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.
  2. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.
  3. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.
  4. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
  5. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.
  6. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
  7. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.
  8. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
  9. Hery Sudarmanto, Sekjen Kemnaker periode 2017-2018.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...307308309...43,500Halaman 308 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya