Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 308

PBB Sebut Ratusan Truk Siap Beri Bantuan Besar-besaran ke Gaza

Sebuah truk bantuan menunggu untuk memasuki Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah pada 19 Januari 2025. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Sebuah truk bantuan menunggu untuk memasuki Gaza dari sisi Mesir di perbatasan Rafah pada 19 Januari 2025. (Xinhua/Ahmed Gomaa)

Markas PBB, aktual.com – PBB telah mendapatkan izin dari pihak berwenang Israel untuk 170.000 metrik ton pasokan makanan, kesehatan, dan nutrisi, serta perlengkapan tempat tinggal dan bantuan penting lainnya, kata Stephane Dujarric, jubir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

“Pasokan tersebut saat ini berada di kawasan itu, sebagian besar di Israel, juga di Tepi Barat, di Yordania, Mesir, dan Siprus,” katanya pada Kamis (9/10).

Dia menambahkan bahwa akses tanpa hambatan ke jalur tersebut sedang diupayakan, dan itu berarti pembukaan semua perlintasan ke Gaza.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa rencana respons awal komunitas kemanusiaan untuk 60 hari pertama gencatan senjata memprioritaskan pemulihan ratusan distribusi dan layanan berbasis komunitas dan di tingkat rumah tangga, sebuah cara yang telah terbukti dapat menjangkau mereka yang paling rentan.

OCHA mengatakan bahwa para mitranya akan meningkatkan dukungan untuk produksi pangan setempat, pemeriksaan dan pengobatan malanutrisi, pemulihan layanan kesehatan esensial, perbaikan jaringan air yang rusak, dan lonjakan besar-besaran dalam penyediaan tempat penampungan darurat.

Dalam konferensi video dari Riyadh, Arab Saudi, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher menyerukan agar momentum perdamaian dimanfaatkan dengan tekad dan kemurahan hati, sambil menegaskan pentingnya tidak mundur dari kesepakatan yang telah dicapai.

Fletcher mengatakan bahwa dalam 60 hari pertama gencatan senjata, para aktivis kemanusiaan bertujuan untuk meningkatkan jalur pasokan hingga ratusan truk setiap harinya. Penyediaan bantuan makanan akan mencakup 500.000 orang yang membutuhkan nutrisi.

“Kelaparan harus dibalikan di daerah-daerah di mana kelaparan telah terjadi dan dicegah di daerah-daerah lain,” katanya.

Dia menambahkan bahwa mereka akan mendistribusikan ransum, mendukung toko roti dan dapur umum, serta menyediakan uang tunai bagi 200.000 keluarga, guna memenuhi kebutuhan makanan pokok.

“Terkait air dan sanitasi, kami menargetkan 1,4 juta orang mendapatkan layanan air dan sanitasi,” ujarnya. “Kami akan membantu memulihkan jaringan air, untuk (mengurangi) ketergantungan masyarakat pada pengangkutan air.”

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tiga Anggota Brimob Disanksi Etik atas Kasus Tewasnya Pengemudi Ojek Online Affan Kurniawan

Proses sidang 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya di Propam Polri, Jumat, 29 Agustus 2025. Aktual/Instagram Propam Mabes Polri

Jakarta, aktual.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menuntaskan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap tiga anggota Brimob yang duduk di kursi penumpang kendaraan taktis (rantis) saat insiden yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21). Ketiganya dinyatakan melakukan pelanggaran etik.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa sidang etik terhadap ketiga anggota tersebut digelar secara terpisah pada 1–3 Oktober 2025. Adapun tiga terduga pelanggar adalah Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Komisi Brigjen Agus Wijayanto, bersama sejumlah pejabat dari Divpropam dan Korbrimob Polri. Menurut Erdi, komisi menilai ketiga anggota tersebut lalai karena tidak mengingatkan komandan kompi mereka, Kompol Kosmas K. Gae, serta pengemudi, Bripka Rohmat, saat penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025.

“Berujung pada jatuhnya korban jiwa atas nama Affan Kurniawan,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan hasil sidang, majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika dan administratif.

“Sanksi Etika, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelanggar diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,” ujar Erdi.

Selain itu, ketiganya juga dijatuhi sanksi penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025. Erdi menambahkan bahwa ketiga anggota tersebut menerima keputusan tanpa mengajukan banding.

“Dengan demikian, proses hukum etik terhadap peristiwa tersebut dinyatakan selesai di tingkat internal Polri,” ujarnya.

Erdi menegaskan, sidang etik ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk menegakkan disiplin terhadap seluruh anggotanya. Ia menambahkan, meski para pelanggar bukan pelaku utama, mereka tetap harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

“Proses sidang ini merupakan bagian dari langkah Polri untuk memastikan bahwa setiap anggota bertanggung jawab atas tugas dan perannya. Sekalipun tidak menjadi pelaku utama, namun kelalaian atau ketidaksiapan personel juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Polri telah lebih dulu menggelar sidang etik terhadap Aipda M. Rohyani dan Briptu Danang yang juga dijatuhi sanksi patsus dan diwajibkan menyampaikan permintaan maaf.

Sebagai informasi, terdapat tujuh anggota Brimob di dalam kendaraan taktis yang melindas Affan hingga tewas pada Kamis (28/8). Bripka Rohmat menjadi pengemudi, sementara perwira di sebelahnya adalah Kompol Kosmas K. Gae.

Keduanya telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) untuk Kompol Kosmas serta demosi selama tujuh tahun untuk Bripka Rohmat. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gempa M 7,4 Guncang Filipina, BMKG Deteksi Tsunami Minor di Perairan Talaud

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memasang alat pendeteksi gempa di lokasi terdampak gempa Desa Sumberwaru, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025). BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan Jawa Timur mencatat hingga hari ini pukul 08.00 WIB, terjadi sebanyak 26 kali gempa susulan dengan kekuatan berkurang atau melemah mulai dari magnitudo 3,6 hingga magnitudo 1,8, sejak gempa magnitudo 5,7 SR, Kamis (25/9) sore yang dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,4. ANTARA FOTO/Seno/rwa.
Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memasang alat pendeteksi gempa di lokasi terdampak gempa Desa Sumberwaru, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025). BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan Jawa Timur mencatat hingga hari ini pukul 08.00 WIB, terjadi sebanyak 26 kali gempa susulan dengan kekuatan berkurang atau melemah mulai dari magnitudo 3,6 hingga magnitudo 1,8, sejak gempa magnitudo 5,7 SR, Kamis (25/9) sore yang dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,4. ANTARA FOTO/Seno/rwa.

Moskow, aktual.com – Sebuah gempa besar bermagnitudo 7,4 mengguncang pesisir Filipina pada Jumat (10/10) pagi waktu setempat dan peringatan tsunami telah diterbitkan imbas kejadian itu.

Laporan badan Survei Geologi Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa pusat gempa tersebut berada 127,9 kilometer dari kota Davao di Kepulauan Mindanao, Filipina selatan, dan memiliki kedalaman 58 kilometer.

Lembaga Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) juga telah menerbitkan peringatan tsunami.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sudah adanya tsunami setinggi 5 – 7 centimeter di perairan Talaud, Sulawesi Utara, usai gempa tektonik bermagnitudo 7,4 yang terjadi di Laut Filipina, Jumat pagi ini.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta mengatakan bahwa fenomena tersebut terdeteksi melalui alat pengukur tinggi muka laut atau tsunami gauge milik BMKG yang berada di dua titik di Kepulauan Talaud.

“Tercatat di Tsunami Gauge BMKG di Beo, Talaud, setinggi 7 centimeter dan di TG Essang Talaud setinggi 5 centimeter dan sejumlah titik lainnya,” kata dia

Ia menegaskan bahwa kenaikan muka air laut tersebut merupakan dampak dari tsunami minor akibat aktivitas gempa dangkal di zona subduksi Laut Filipina. “Ya, itu tsunami, tapi kami menyebutnya tsunami minor,” ujarnya.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo terjadi pada pukul 08.43.58 WIB dengan episenter di koordinat 7,23° Lintang Utara dan 126,83° Bujur Timur atau sekitar 275 kilometer arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 58 kilometer.

Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa tersebut dipicu oleh aktivitas patahan naik di zona subduksi Laut Filipina. BMKG menyatakan gempa ini berpotensi tsunami dengan status Waspada bagi wilayah pesisir Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, dan Supiori di Papua.

BMKG juga mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap waspada, namun tidak panik, serta terus mengikuti informasi resmi pemerintah dan otoritas di daerah setempat hingga status peringatan tsunami dinyatakan berakhir.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sekjen PBB Kirim Surat ke Trump Sebelum Pengumuman Gencatan Senjata di Gaza

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres

PBB/New York, aktual.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengirim surat kepada Presiden AS Donald Trump sebelum pengumuman kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Kamis (10/10).

“Dalam sekitar 36 jam terakhir, mungkin 40 jam terakhir, Sekretaris Jenderal … telah berkirim surat kepada Presiden Trump, membahas niat PBB bekerja sama dengan AS dalam sejumlah inisiatif damai,” kata Dujarric dalam sebuah pengarahan.

“Surat itu dikirim sebelum pengumuman, yang baru disampaikan kemarin malam,” imbuh dia.

Sebelumnya pada hari itu, Guterres mendesak semua pihak yang bertikai di Gaza untuk sepenuhnya mematuhi perjanjian yang diusulkan Trump dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya.

Ia juga mengatakan bahwa PBB siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan perjanjian itu.

Pada 29 September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza. Usulan tersebut antara lain menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Rencana itu juga menetapkan agar gerakan Hamas dan faksi-faksi lain menghentikan keterlibatan mereka di dalam pemerintahan Gaza, yang selanjutnya akan dipercayakan kepada “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” yang diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin oleh Trump.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Proses Pengadilan Hambali di AS dan Status Kewarganegaraannya

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI)

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai proses pengadilan eks anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman, yang dijadwalkan di Pengadilan Militer Amerika Serikat pada November 2025.

“Hambali belum ada kabar. Pengadilan militer Amerika Serikat akan mulai mengadili bulan November tahun ini,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Namun demikian, Yusril menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus Hambali di AS. “Hanya dengar-dengar katanya sekitar bulan November akan diadili di Amerika Serikat. Sampai sekarang kami belum tahu perkembangannya,” ujarnya. Sebelumnya, Yusril juga mengungkapkan bahwa Hambali tidak akan diizinkan kembali ke Indonesia setelah bebas nanti.

Saat ini, Hambali masih ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba. Yusril menjelaskan bahwa Hambali tidak dapat kembali ke Indonesia karena saat ditangkap, ia tidak memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI).

“Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, di kantornya pada Kamis (12/6/2025), seperti yang dikutip pada Jumat (13/6/2025). “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Tegas Tolak Pemberian Visa untuk Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (ketiga kiri) menjawab pertanyaan pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (ketiga kiri) menjawab pertanyaan pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada para atlet Israel yang berencana mengikuti Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril, Kamis (9/10/2025).

Yusril menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk konsistensi terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menegaskan sikap keras terhadap kebiadaban Israel atas rakyat Palestina. Salah satunya melalui pidato Presiden di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengecam tindakan kekerasan Israel.

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia tidak akan menjalin kontak dalam bentuk apa pun dengan pihak Israel hingga negara tersebut mengakui keberadaan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Ia menambahkan bahwa langkah ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat luas, termasuk penolakan keras dari berbagai organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan partai politik. Yusril memastikan bahwa keputusan pemerintah terkait atlet Israel telah melalui koordinasi matang di antara kementerian-kementerian di bawah Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

“Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Agus, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau menjelaskan bahwa memang pernah ada sponsorship federasi olahraga senam artistik ini, tapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia yang akan menolak memberikan visa kepada atlet Israel, maka federasi senam artistik ini juga sudah menarik sponsorship yang mereka ajukan beberapa waktu lalu,” ujar Yusril.

Sebagai catatan, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam konteks penyelenggaraan ajang olahraga internasional, posisi ini kerap menjadi sorotan, terutama ketika kontingen Israel dijadwalkan untuk bertanding di Tanah Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...307308309...43,119Halaman 308 dari 43,119

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya