Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Gagasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai bentuk kemunduran demokrasi. Terdapat implikasi serius jika pilkada dikembalikan ke DPRD.
Guru Besar Ilmu Politik Islam UIN Jakarta Khamami Zada menilai mengembalikan Pilkada ke DPRD secara luas dipandang sebagai sebuah langkah mundur yang signifikan bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
“Indonesia akan kembali ke model sentralistik era Orde Baru dan mengingkari semangat Reformasi yang menghendaki desentralisasi dan partisipasi publik yang lebih luas,” ujar Khamami dalam Focus Group Discussion (FGD) Revisi UU Pemilu “Desain Sistem Kepemiluan Indonesia” di FISIP UIN Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Lebih lanjut Khamami menyebutkan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara perwakilan justru melahirkan “transaksi” antarpartai politik, yang alih-alih memperkuat kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai politik. “Legitimasi kepala daerah akan sangat bergantung pada konfigurasi politik di DPRD, bukan pada rakyat. Hal ini akan menciptakan oligarki politik di mana kekuasaan hanya berputar di antara elite partai,” tambahnya.
Menurut dia, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat dan legitimasi yang kuat dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat pemilihnya. Namun sebaliknya, sambung Khamami, jika dipilih oleh DPRD, akuntabilitasnya akan terbagi, bahkan lebih condong kepada partai-partai politik yang mengusungnya di parlemen. “Hal ini dapat menghambat program pembangunan yang pro-rakyat jika tidak sejalan dengan kepentingan partai di DPRD,” tegas Khamami.
Lebih lanjut Khamami menyebutkan Pilkada langsung selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan bahwa Pilkada dilaksanakan secara langsung.
Putusan MK menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis harus dimaknai sesuai dengan konstruksi pemilu seperti dimaktubkan oleh Pasal 22E UUD NRI 1945. “Dengan demikian, tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim kepala daerah,” tandas Khamami.
Menurut dia, prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, termasuk juga asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Sebagaimana maklum, DPR dan Pemerintah merencanakan perubahan UU Paket Politik. Sedianya, DPR menjadwalkan pembahasan perubahan aturan pemilu itu dimulai di awal tahun 2026 mendatang.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com — Langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyita dan mengambil alih enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa di Kota Pangkalpinang dinilai sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Analis politik dan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakan Prabowo tersebut bukan hanya langkah hukum biasa, melainkan bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
“Presiden Prabowo membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal bukan omon-omon. Ini langkah nyata yang menunjukkan komitmen beliau untuk memberantas praktik ilegal yang selama ini merugikan negara ratusan triliun rupiah,” ujar Iwan Setiawan di Jakarta, Selasa (7/10).
Menurutnya, kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah menunjukkan skala kerugian yang luar biasa besar bagi negara.
“Bayangkan, kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan urusan ecek-ecek. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara malah mencapai Rp300 triliun. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tapi cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara,” jelasnya.
Iwan menambahkan, langkah ini juga melengkapi upaya pemerintah sebelumnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah mencabut izin 190 perusahaan tambang, mayoritas di antaranya produsen batu bara, karena tidak berkomitmen menjalankan kewajiban reklamasi.
“Ini bukti lain bahwa pemerintah tegas dan konsisten. Penegakan aturan tidak boleh pandang bulu. Kalau perusahaan tidak berkomitmen pada reklamasi dan lingkungan, ya harus dicabut izinnya,” tegas Iwan.
Ia menekankan bahwa persoalan tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) bukan hanya terjadi di Bangka Belitung, tetapi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
“Masalah tambang ilegal ini bukan cuma di Babel. Data Kementerian ESDM menunjukkan ada 2.741 titik PETI di seluruh Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo melaporkan secara resmi ada 1.063 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun. Ini luar biasa besar,” ujar Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menilai kebijakan tegas Presiden Prabowo penting untuk memulihkan kedaulatan ekonomi nasional dan mengakhiri dominasi pelaku ekonomi serakah yang memonopoli sumber daya alam.
“Inilah yang harus terus kita dorong, agar pemerintah semakin serius membasmi tambang ilegal, atau seperti kata Presiden Prabowo—menyingkirkan para pelaku serakahnomics yang menguasai potensi alam Indonesia dengan serakah,” ujarnya.
“Kalau itu bisa dilakukan, ribuan triliun rupiah duit negara bisa diselamatkan dan bisa diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Iwan Setiawan.
Jakarta, aktual.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai wujud visi jangka panjang seorang negarawan. Hal ini disampaikan oleh Bawono Kumoro, Peneliti Indikator Politik Indonesia, dalam keterangannya.
Menurut Bawono, program ini mencerminkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap generasi penerus bangsa agar memiliki kecukupan nutrisi sejak dini.
“Makan bergizi gratis sebagai salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara tidak langsung mencerminkan visi besar beliau sebagai presiden yang sangat jauh ke depan. Ia memikirkan bagaimana generasi penerus bangsa harus memiliki kecukupan nutrisi. Berpikir jauh ke depan seperti ini, memikirkan next generation, merupakan salah satu ciri dari seorang negarawan, bukan politisi,” ujar Bawono saat dihubungi Selasa (7/10).
Namun, ia juga menekankan bahwa program berskala nasional ini tidak lepas dari sejumlah tantangan dalam implementasi di lapangan.
“Bahwa kemudian program makan bergizi gratis tersebut menghadapi sejumlah problem tantangan dalam implementasi di lapangan, tentu itu juga telah menjadi perhatian untuk segera diperbaiki dan disempurnakan ke depan,” katanya.
Bawono menilai, keterlibatan publik menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program. Ia menyoroti pentingnya platform Indonesia Food Security Review (IFSR) sebagai wadah partisipasi masyarakat.
“Melalui platform tersebut, publik luas baik guru maupun masyarakat umum dimungkinkan untuk memberikan ulasan langsung terkait menu makanan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan partisipasi publik akan membantu mengawal tujuan mulia MBG agar berjalan lancar dan minim hambatan.
“Penguatan partisipasi publik semacam ini sangat bagus dan bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar bersama mengawal dan menjaga agar program dengan tujuan baik dan mulia seperti makan bergizi gratis bisa berjalan lancar, minim hambatan implementasi di lapangan,” ujar Bawono.
Program MBG menjadi salah satu tonggak utama pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan target distribusi ratusan juta porsi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) secara resmi menutup acara pelatihan coding bagi guru di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).
Pelatihan coding yang diinisiasi oleh Lestari Moerdijat, legislator dari Dapil II Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kapasitas guru di daerah.
“Program coding bagi pelajar saat ini sudah menjadi program resmi pemerintah dan kami berinisiatif untuk mendukung program ini. Kebetulan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh bekerjasama dengan Leva Foundation sejak 2024 sudah menerapkan pengajaran coding,” ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari.
Bekerjasama dengan Sekolah Sukma Bangsa, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, pelatihan coding itu berlangsung sejak 5-7 Oktober 2025 di Pusat Belajar Guru, Kudus dan diikuti oleh 40 guru dari 20 sekolah di Kabupaten Kudus dan Demak, Jawa Tengah.
Menurut Lestari yang juga Ketua Yayasan Sukma Bangsa itu, dengan peningkatan kemampuan para guru, bangsa Indonesia semakin yakin dapat mempersiapkan generasi penerus yang mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat penguatan kerja sama antarinstitusi pendidikan harus dilakukan untuk mengakselerasi upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tanah air.
Pada kesempatan itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sukma Bangsa dan Bupati Kudus yang telah mendukung program peningkatan kualitas guru di bidang coding.
Abdul Mu’ti berpendapat upaya pelatihan para guru sangat penting, karena dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar yang pada akhrnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
Jakarta, aktual.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyambut antusias gelaran tahunan literasi dan inklusi keuangan syariah yang digagas oleh Bank Indonesia,yakni Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 yang berlangsung 8-12 Oktober 2025 di JIEXPO Jakarta Pusat.
Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air ambil peran dalam penguatan literasi keuangan syariah melalui dukungan penyediaan layanan inklusif dan bisa diakses masyarakat.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan “Indonesia saat ini bukan hanya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga menjadi kontributor terbesar kedua aset perbankan syariah di Asia-Pasifik, yakni 13%,” ujarnya.
Namun, fenomena yang terjadi bahwa selama lebih dari 10 tahun, penetrasi market share industri perbankan syariah Indonesia relatif stagnan dibawah 5%. Kehadiran BSI sejak 2021 lalu membuktikan bahwa dengan adanya bank syariah dengan aset yang besar mampu mendorong peningkatan penetrasi pasar keuangan syariah meningkat 7-8%.
Anggoro menambahkan, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan akses digital menjadi kunci mendorong penetrasi produk dan layanan keuangan syariah. Untuk itu hadir di ISEF 2025 ini dengan berbagai aktivasi layanan syariah yang konkrit bisa diakses semua kalangan. Mulai dari anak-anak, gen Z, gen milenial sampai gen baby boomers.
BSI juga mendorong edukasi dan inklusi emas pada hajatan tahunan milik bank sentral ini. BSI terlibat menghadirkan talkshow mengenai BSI Emas: Solusi Investasi Syariah di era pertumbuhan ekonomi inklusif.
Promo Menarik BSI di ISEF 2025
Selama acara berlangsung, BSI menawarkan promo menarik. Di antaranya, e-voucher AZ.KO pembukaan rekening baru di BYOND by BSI, promo pembukaan rekening berhadiah merchandise menarik hingga emas. Promo transaksi pembiayaan cicil emas BSI Gold hingga cashback 50% transaksi pakai QRIS BYOND by BSI di booth UMKM.
Selain itu, terdapat hadiah menarik berupa merchandise seperti: backpack, pouch, payung, E-money edisi khusus ISEF 2025 dengan saldo 20.000 rupiah,untuk pengunjung yang memenangkan aktivasi BSI Pick & Play di booth BSI.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
