Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 326

Gubernur Riau Paparkan Arah Pembangunan Ekonomi dan Hilirisasi SDA di Rapat Lintas Kementerian

Gubernur Riau Abdul Wahid saat memberikan sambutannya pada malam kebersamaan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (19/9/2025). FOTO: Aktual,com

Jakarta, aktual.com – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid memaparkan arah pembangunan perekonomian Riau serta potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional, dalam rapat lintas kementerian yang digelar di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (3/10/2025).

Gubri menyampaikan, Riau memiliki tiga keunggulan utama: sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis, serta dukungan masyarakat dan dunia usaha yang kuat.

“Riau memiliki posisi strategis ditengah pulau sumatera dengan sumber daya alam yang melimpah serta dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha,” kata Gubri.

Dalam paparannya, Gubri menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki posisi strategis sebagai pusat energi, pangan, dan industri berbasis sumber daya alam. Sektor-sektor unggulan seperti minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, karet, serta peluang hilirisasi industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin membangun Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menekankan hilirisasi industri, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi hijau,” ujarnya.

Rapat yang dipimpin oleh Deputi IV Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian juga dihadiri oleh perwakilan instansi terkait dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Perindustrian.

Para peserta menyampaikan komitmen dukungan kebijakan dan pembiayaan, termasuk peluang investasi serta program penguatan ketahanan pangan dan industri hilir berbasis potensi lokal.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat membentuk tim kecil lintas kementerian untuk pembahasan secara teknis dan menyiapkan roadmap pembangunan ekonomi Riau.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Luhut Singgung Purbaya Soal Serapan Anggaran MBG yang Tidak Terserap

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Bayu Saputra
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Bayu Saputra

Jakarta, aktual.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis (MBG) menunjukkan perkembangan yang positif. Karena itu, menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu memindahkan anggaran MBG yang tidak terserap secara maksimal untuk dialihkan ke program lain.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pada hari yang sama, Luhut mengadakan rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Salah satu agenda yang dibahas adalah berbagai kendala dalam pelaksanaan program MBG.

Dalam rapat tersebut, Luhut kembali menekankan pentingnya penyerapan anggaran. “Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” tegasnya. Ia menambahkan, “Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah.” Menurut Luhut, sejalan dengan pandangan Menkeu, penyerapan anggaran MBG dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. “Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” tuturnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, serapan anggaran MBG telah mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi. “Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan, tetapi untuk bantuan pemerintah makan bergizinya Rp 18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen. Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi,” jelas Dadan.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengingatkan akan mengalihkan anggaran MBG ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kilogram, jika serapannya rendah. “Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025). Ia juga menyebut bahwa pengalihan tersebut bisa memperpanjang durasi program bantuan pangan beras.

Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menegur BGN, melainkan sebagai upaya mempercepat serapan anggaran. “Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Jakarta, aktual.com – Polemik pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kembali memanas. Setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil siap membeli stok tambahan dengan skema impor melalui Pertamina, kini muncul penolakan tegas dari seluruh operator swasta.

Penolakan ini dipicu kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dianggap tidak sesuai spesifikasi standar operasional SPBU swasta. BBM tersebut diketahui memiliki kandungan etanol sekitar 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga memalukan secara politis bagi Bahlil Lahadalia.

“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Uchok, kesalahan ada pada langkah Bahlil sendiri yang terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu.

“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak melakukan cek and ricek terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan bahwa kandungan etanol memang terdapat dalam produk Pertamina. Namun menurutnya, hal itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Kontennya itu ada kandungan etanol. Secara regulasi diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20 persen. Sedangkan dalam produk Pertamina hanya 3,5 persen,” ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta.

Meski demikian, SPBU swasta menolak karena beranggapan kandungan etanol, sekecil apapun, bisa memengaruhi kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi kewajiban pembelian.

Polemik ini menempatkan Menteri Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia berupaya mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta untuk mengamankan stok energi nasional. Namun di sisi lain, justru muncul resistensi keras akibat isu kualitas BBM yang diproduksi di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.

Hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM tersebut. Namun penolakan kompak dari para operator swasta diprediksi akan semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Kaitan Dugaan Keterlibatan Abdul Halim Iskandar, La Nyalla, dan Khofifah dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Pemprov Jatim

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, Aktual.com – KPK menjelaskan keterkaitan anggota DPR RI sekaligus mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

“Untuk mantan Menteri Desa, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut, sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir (pokok pikiran, red.) ini, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Sementara untuk La Nyalla, Asep menjelaskan yang bersangkutan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.

“Jadi, (dana hibah, red.) ada yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Jadi, beberapa dinas itu dititipkan (dana hibah, red.) makanya terhadap dinas-dinas tersebut kami memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” jelasnya.

Untuk Khofifah, Asep menjelaskan terkait asal mula dana pokir yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif dan bagaimana pembagiannya, persentasenya, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka adalah:

Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

  1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
  2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
  3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
  4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

  1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
  2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
  3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
  4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
  5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
  6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
  7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)
  8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
  9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
  10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
  11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
  12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
  13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
  14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
  15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
  16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
  17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Niaga Gula demi Lindungi Petani

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, saat kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur, Jumat (2/10/2025). Aktual/DOK DPR RI

Surabaya, aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyoroti carut-marut tata niaga gula nasional yang dinilai merugikan petani tebu. Menurutnya, kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industri, menekan harga gula lokal, serta membuat petani kehilangan keuntungan yang layak.

“Kalau menurut saya, itu karena tata niaga dari petani sampai ke pabrikan terlalu banyak. Apa alurnya? Sehingga ada kenaikan harga. Pas waktu mau dijual, harganya sudah tinggi dan tidak sanggup bersaing di pasar lokal. Mau tidak mau akhirnya cari impor. Nah, ini yang membuat kita terpaksa impor,” ujar Rizal saat kunjungan kerja ke Kantor Sinergi Gula Nusantara, Kota Surabaya,Provinsi Jawa Timur, Jumat (2/10/2025).

Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI berkomitmen mendorong solusi konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Salah satunya dengan memperkuat sinergi BUMN sektor perkebunan, seperti PTPN III dan PT Rajawali, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Rizal juga meminta agar pemerintah memberi tenggat waktu yang jelas dalam perbaikan tata niaga gula. “Kami dari Komisi VI akan mendukung. Kirimkan saja usulan ke kami, nanti akan kami teruskan kepada instansi terkait. Kasih waktu deadline 6 bulan harus ada hasilnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan, Jawa Timur sebagai sentra perkebunan tebu yang menyumbang lebih dari 50% produksi nasional seharusnya bisa menjadi basis swasembada gula. Namun faktanya, kondisi saat ini justru berbanding terbalik. “Zaman Belanda, dengan areal yang setengahnya saja bisa swasembada 2,6 juta ton. Sekarang lahan lebih luas, tapi justru tidak mampu. Ini jelas ada masalah. Jangan sampai petani terus jadi korban,” ujarnya.

Lebih jauh, Rizal menambahkan bahwa DPR akan terus mengawal komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor gula. “Kalau memang ada kesempatan, kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan persoalan. Tadi disebutkan, tahun depan insya Allah tidak ada impor gula. Kita lihat nanti, semoga benar-benar terwujud. Karena gula ini sangat penting. Jangan sampai ada lagi teriakan dari petani tebu,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, pada tahun 2025 kuota impor gula rafinasi ditetapkan sebesar 3,4 juta ton, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hingga kuartal III 2025, izin impor yang telah masuk justru mencapai 4,1 juta ton, dengan 200 ribu ton sisanya ditahan sementara.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor 308.780 ton gula pada Januari 2025 dengan nilai USD 162,8 juta (Rp2,6 triliun). Mayoritas berupa gula mentah dan gula kristal rafinasi (GKR) yang seharusnya hanya diproses untuk kebutuhan industri, namun di lapangan sebagian bocor ke pasar rumah tangga dan bersaing langsung dengan gula lokal.

Dari sisi produksi, nasional masih jauh dari kebutuhan. Pada 2024, produksi dalam negeri hanya mencapai 2,46 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 6,5 juta ton. Artinya, Indonesia defisit rata-rata 4 juta ton per tahun. Bank Indonesia mencatat, dalam satu dekade terakhir defisit produksi gula mencapai 63 persen. Tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota impor GKR sebesar 3,44 juta ton, dengan realisasi hingga September mencapai 2 juta ton.

MBG Selamatkan Hidup Ibu Tunggal Hamil di Tangsel, Sedih Dengar Pihak Minta Program Disetop

Maria Sudilaksana Mega (42), relawan di SPPG Khusus Tangerang Selatan. Aktual/HO

Tangerang Selatan, aktual.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tak hanya memberi gizi untuk anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penopang ekonomi ribuan pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu dirasakan Maria Sudilaksana Mega (42), relawan di SPPG Khusus Tangerang Selatan. Ibu tunggal dua anak yang kini hamil enam bulan itu mengaku hidupnya sangat terbantu dengan adanya MBG, apalagi sejak berpisah dengan suaminya tujuh bulan lalu.

“Sedih lah saya. Saya enggak tahu mau kerja di mana lagi untuk menghidupi anak-anak saya. Mana saya baru saja berpisah dengan suami saya tujuh bulan lalu dan baru tahu kalau ternyata saya hamil,” ucapnya saat ditemui di kawasan Tangsel pekan ini.

Sehari-hari, Mega bertugas sebagai juru racik, yakni menyiapkan bahan makanan dan bumbu sebelum diolah oleh juru masak. Ia bekerja bersama 46 orang lainnya di dapur MBG Tangerang Selatan yang setiap hari memproduksi 3.300 porsi makanan untuk anak sekolah. Tugas-tugas di dapur itu terbagi mulai dari kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, tim persiapan, juru masak, tim pemorsian, pengemasan, distribusi, hingga pencuci ompreng.

Mega mengaku sempat khawatir pekerjaannya akan terhenti setelah pihak dapur tahu dirinya hamil. Namun, pengelola tetap memperbolehkannya bekerja dengan jadwal shift yang lebih ringan. “Pas saya hamil, saya selalu masuk shift siang (13.00–21.00 WIB),” ujarnya.

Lewat program ini, Mega mengaku sangat terbantu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. “Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Mega juga merasa bangga bisa ikut menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak, termasuk anaknya sendiri yang kini duduk di kelas 4 SD. “Saya bangga dikasih amanat untuk bekerja di sini. Kepada Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih sudah memberikan makanan bergizi untuk anak-anak saya, juga anak-anak lainnya,” ujarnya.

Menanggapi desakan agar MBG dihentikan sementara akibat sejumlah insiden keamanan pangan, Mega tegas menolak. Baginya, program ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan penyelamat hidup.

Bahkan, ia selalu berpesan kepada anak-anaknya agar menghargai setiap makanan yang mereka terima. “Saya bilang, tolong hargai ibumu dan orang-orang yang sudah masakin kamu. Mereka bekerja dari jam satu malam. Jadi habiskan makanannya. Kalau ada yang enggak suka, bawa pulang. Jangan pernah sia-siakan makanan,” pungkas Mega.

1...325326327...43,120Halaman 326 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya