4 April 2026
Beranda blog Halaman 33

Riau Dapat Satu Helikopter Bom Air dari BNPB

Pekanbaru, aktual.com – Pemerintah Provinsi Riau mendapat tambahan dukungan satu unit helikopter bom air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang langsung digunakan untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Riau M Edy Afrizal, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, helikopter bom air atau water bombing tersebut bertipe Airbus AS332C1 Super Puma Reg PK-DAN.

“Satu helikopter water bombing bantuan dari BNPB telah tiba di Riau. Helikopter tersebut langsung digunakan untuk melakukan pemadaman Karhutla di Kota Dumai,” katanya di Pekanbaru, Jumat (27/3/2026) dilansir dari Antara.

Jim Gafur menyampaikan di Kota Dumai masih ada lima titik karhutla. Helikopter dikerahkan ke Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai dengan kondisi masih ada titik api dan asap tebal sehingga dilakukan pemadaman udara serta pendinginan.

Selain itu ada juga kebakaran di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur sebanyak tiga titik. Kondisi saat ini masih ada titik api dan asap tebal sehingga dilakukan juga pemadaman darat dan udara.

Kebakaran juga terpantau di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, namun kondisi saat ini hanya berasap tipis dan sudah dilakukan pendinginan.

Dia menyampaikan di wilayah Riau lainnya yakni Kabupaten Pelalawan ada dua titik kebakaran. Pertama di Desa Merbau, Kecamatan Bunut yang kondisinya masih ada titik api. Selain itu, di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, yang masih dilakukan pemadaman.

Kemudian di Kabupaten Siak, Kampung Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau juga masih ada titik api dan asap tebal. Selain itu, di Desa Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu juga masih ada satu titik api

“Di Kabupaten Indragiri Hilir, di Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran kondisi masih ada satu titik api dan asap, sehingga dilakukan pemadaman dan pendinginan,” ungkapnya.

Saat ini, sarana operasi udara terdapat dua unit helikopter patroli. Terdiri masing-masing satu helikopter Kementerian Kehutanan dan BNPB, serta tambahan satu unit helikopter bom air dari BNPB yang baru tiba tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Robert Marbun Dilantik Jadi Sekjen, Purbaya Tekankan Konsolidasi Kemenkeu

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026). Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal Kemenkeu di tengah tekanan global dan tuntutan menjaga kinerja ekonomi nasional.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa pergantian jabatan tersebut bukan sekadar rotasi, melainkan bagian dari kesinambungan kualitas organisasi.
“Estafet bukan sekadar pindah orang, tetapi memastikan kesinambungan kualitas,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Heru Pambudi yang dinilai berhasil membangun fondasi kerja tim yang solid serta budaya tindak lanjut yang konsisten. Menurutnya, kepemimpinan Heru tidak hanya tampak dalam forum formal, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan dan efektivitas implementasi kebijakan.

Pengalaman tersebut, lanjut Purbaya, memberi dampak signifikan terhadap stabilitas internal kementerian pada masa awal kepemimpinannya.
“Kalau tidak ada Bapak Heru, mungkin saya akan kesulitan di hari-hari pertama,” ungkapnya.

Di sisi lain, Robert Marbun dipandang memiliki kapasitas untuk melanjutkan peran strategis tersebut dengan bekal pengalaman lintas fungsi, mulai dari pengawasan, kepemimpinan wilayah, hingga kebijakan penerimaan negara. Latar belakang akademik dan rekam jejak kariernya dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi antarunit di lingkungan Kemenkeu.

Purbaya menyoroti tantangan eksternal, seperti dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, yang masih membayangi kinerja fiskal ke depan. Pemerintah, kata dia, tetap berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga sekaligus penggerak ekonomi.

Dalam konteks tersebut, posisi Sekretaris Jenderal dinilai krusial sebagai penghubung sekaligus penggerak organisasi agar berjalan selaras.
“Bekalnya sudah ada, tinggal eksekusi dan orkestrasi,” pesannya kepada Robert.

Selain penguatan internal, Purbaya juga menekankan pentingnya peningkatan komunikasi publik agar kebijakan fiskal lebih mudah dipahami masyarakat. Koordinasi lintas unit diharapkan semakin solid sehingga setiap kebijakan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Robert Marbun bukan sosok baru di Kementerian Keuangan. Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Ia juga sempat bertugas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang memperkaya pengalamannya dalam koordinasi lintas lembaga.

Lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tersebut meraih gelar Master of Policy Analysis dari Saitama University serta doktor ekonomi dari Kobe University, Jepang. Dengan latar belakang tersebut, ia diharapkan mampu mengorkestrasi kinerja internal Kemenkeu secara lebih terintegrasi dan berdampak bagi perekonomian nasional.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Iran Mobilisasi 1 Juta Warga Hadapi Ancaman Serangan Darat AS, Ketegangan Global Meningkat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan sikap pongahnya terhadap negara yang bersebrangan dengan kepentinganya dan AS. Trump, yang foto-fotonya muncul dalam serangkain file milik Jeffrey Epstein, mengatakan akan memutus hubungan dagang dengan Spanyol setelah AS tidak bisa menggunakan pangkalan militer Spanyol untuk menyerang Iran. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Jakarta, aktual.com – Lebih dari 1 juta warga Iran telah dimobilisasi untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi darat dengan pasukan Amerika Serikat (AS), demikian kantor berita Mehr melaporkan, Kamis (26/3), mengutip sejumlah sumber.

Pada Rabu, harian AS The Wall Street Journal, yang mengutip sejumlah anggota Kongres AS, melaporkan bahwa operasi darat oleh pasukan AS di Iran diduga telah direncanakan dan bisa segera dimulai.

Menanggapi rencana AS untuk melakukan serangan darat, media militer Iran mengatakan lewat platform X, Kamis (26/3), bahwa Iran siap menyambut kedatangan tentara Amerika.

“Kepada semua prajurit Amerika! Kami harap kalian telah diberi tahu bahwa #IRAN adalah tempat di mana para pejuang Palestina, Lebanon, Irak dan Yaman melatih kemampuan tempur darat secara sangat profesional!” tulis media itu. “Selamat datang di Iran, kawan!”

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menimbulkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengeklaim “serangan pendahuluan” itu diperlukan untuk melawan ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengubah rezim yang berkuasa di Iran.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur pada hari pertama operasi militer AS-Israel. Pemerintah Iran kemudian menetapkan masa berkabung selama 40 hari.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional, menurut laporan RIA Novosti seperti dikutip oleh Sputnik.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam operasi AS-Israel dan menyerukan deeskalasi segera serta penghentian permusuhan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Perang Iran Dorong Harga Naik, Warga AS Mulai Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Pokok

Masyarakat berunjuk rasa menentang serangan AS-Israel terhadap Iran di luar Balai Kota Los Angeles di California, Amerika Serikat, Sabtu (7/3/2026) (ANTARA/Xinhua/Qiu Chen)

Washington, Aktual.com – Kenaikan harga pangan di Amerika Serikat (AS) mulai memengaruhi pola konsumsi warga, seiring eskalasi konflik militer antara AS dan Iran. Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, menyoroti dampak langsung kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terhadap kesejahteraan rakyat.

“Warga Amerika sudah melewatkan makan akibat perang sembrono di Iran yang sengaja dipilih oleh Presiden Trump. Ini contoh nyata bagaimana kekacauan yang ia ciptakan membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok,” tulis Schumer di platform X, dikutip Jumat (27/03/2026).

Laporan media menunjukkan warga AS kini menekan belanja makanan untuk menutupi biaya bahan bakar yang melonjak setelah Iran memblokade Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Konflik ini bermula saat AS dan Israel menyerang sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, pada 28 Februari, menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa sipil. Iran membalas dengan serangan terhadap fasilitas militer AS dan wilayah Israel di Timur Tengah. Eskalasi itu menyebabkan gangguan produksi dan ekspor minyak di kawasan, mendorong kenaikan harga energi, yang secara langsung berdampak pada biaya hidup warga.

Survei AP-NORC yang dilakukan 19-23 Maret terhadap 1.150 orang dewasa menunjukkan 59 persen warga menilai aksi militer AS di Iran telah melampaui batas. Pandangan ini dominan di kalangan Demokrat, sekitar 9 dari 10 responden, dan independen, sekitar 6 dari 10.

Sekitar 4 dari 10 menilai mencegah Iran mengancam Israel sebagai prioritas kebijakan luar negeri, sementara hanya 3 dari 10 menilai penggantian pemerintahan Iran penting. Persetujuan publik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap rendah, sebesar 34 persen, hampir sama dengan bulan sebelumnya (36 persen).

Dampak sosial pun muncul, terutama di kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Banyak warga menunda atau mengurangi konsumsi bahan makanan, memilih alternatif lebih murah, atau melewatkan beberapa kali makan. Risiko ini menambah tekanan sosial dan ekonomi di tengah inflasi yang dipicu konflik geopolitik.

Menurut Schumer, situasi ini menunjukkan bahwa keputusan politik dan militer memiliki efek langsung pada kehidupan sehari-hari warga, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar. Ia menyerukan agar kebijakan luar negeri mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara lebih matang.

Blokade Selat Hormuz dan kenaikan harga energi di pasar global diprediksi akan terus memengaruhi inflasi pangan di AS, memunculkan tantangan bagi rumah tangga, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh naiknya biaya hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Mulai Hemat Energi: Lampu Dibatasi hingga BBM ASN Dipangkas di Tengah Konflik Timur Tengah

Gedung Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI. FOTO: Ist

Jakarta, aktual.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai menerapkan langkah efisiensi energi sebagai respons atas konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Kebijakan ini mencakup pembatasan penggunaan listrik hingga pengurangan jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Senin 30 Maret seluruh pejabat baru lengkap. Jadi baru ditegaskan komitmen tersebut. Tapi dari Biro Umum yang mengelola kendaraan sudah dibuat exercise berkaitan dengan penghematan BBM,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa penghematan difokuskan pada ASN di lingkungan DPR, termasuk dengan mengurangi jatah BBM kendaraan operasional satu hari setiap pekan.

“Mengurangi jatah BBM-nya. Kami fokus pada ASN. Jadi saat ini sementara setiap Minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari. Untuk yang menggunakan mobil operasional eselon 1, eselon 2 dan sebagian eselon 3,” ujar Indra.

Selain itu, penggunaan lampu di gedung DPR juga akan dibatasi, khususnya pada malam hari. Ruang-ruang yang tidak digunakan akan dimatikan secara bertahap dan diawasi oleh tim khusus.

“Yang pasti untuk malam hari akan ada pembatasan nyala lampu di setiap gedung. Maksimal jam 20.00 akan dimatikan ruang-ruang yang tidak digunakan. Setiap hari ada pokja yang kontrol ruang-ruang,” ucapnya.

Dalam hal kebijakan kerja, ASN DPR akan menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah terkait sistem work from home (WFH) yang masih menunggu edaran resmi.

“Edaran itu kan belum disampaikan ke seluruh instansi pemerintah yang ada gitu, ya. Nah, jadi desain kita di DPR, tentu dari sisi ASN kita akan mengikuti apa yang edaran yang disampaikan pemerintah, kita akan ikuti,” ujarnya.

Meski demikian, Indra menegaskan bahwa agenda sidang yang bersifat penting tetap menjadi prioritas dan akan tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan.

“Sejauh tidak ada hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh DPR, sidang pun mengikuti ya ini pemerintah, edaran pemerintah. Tapi sekali lagi, kalau ada hal-hal yang segera harus diputuskan, misalnya ada hal krusial-krusial tentang bencana dan lain sebagainya gitu, ya tentu kita akan mengikuti apa persidangan DPR yang harus segera memutuskan sesuatu gitu,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN, sementara mekanisme kerja anggota dewan akan diputuskan melalui rapat pimpinan dan badan musyawarah.

“Untuk ASN ya (ikut pemerintah). Untuk ASN, saya nggak ngomong untuk politiknya ya. di DPR itu ada dua segmen, satu adalah wilayah politik ya di dewan dan wilayah birokrasi di Sekretariat Jenderal,” ujarnya.

“Untuk dewannya tentu biasanya nanti mereka akan Rapim (rapat pimpinan) dan di Bamus (badan musyawarah) dulu, akan diputuskan,” tuturnya.

Perkembangan terbaru menunjukkan kebijakan pembatasan listrik akan diperketat, dengan pemadaman lampu dimajukan lebih awal pada sore hari.

“Ini akan dipersingkat jadi jam 18.00,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Mari Bergerak Bersama Ciptakan Ruang Digital Aman untuk Anak

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi diterapkan mulai hari ini, Sabtu (28/3). Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi platform digital yang mengabaikan perlindungan anak.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan seluruh pihak untuk bergerak bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi penerus bangsa.

“Perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar kebijakan. Ini keharusan. Negara hadir, semua pihak juga harus ikut bertanggung jawab,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, 9 dari 10 anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah aktif berinternet. Angka itu terus melonjak dan berdampak langsung pada tumbuh kembang mereka.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdigi) mencatat lonjakan kasus pornografi anak dari 986.648 kasus (2020) menjadi 1.450.403 kasus (2024) —meningkat hampir 48% dalam empat tahun.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa menyikapi kondisi saat ini, regulasi saja belum cukup.

“Literasi digital harus menjadi kebutuhan utama keluarga. Orang tua wajib mendampingi anak. Sekolah dan masyarakat harus bergerak bersama. Jika tidak, ruang digital akan terus menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa,” ujar Rerie.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perlindungan anak di ruang digital adalah bentuk upaya bersama dalam menjaga masa depan Indonesia.

“Tidak ada ruang untuk abai dalam menghadapi tantangan ini. Tegas, konsisten, dan bertanggung jawab adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan ruang digital yang aman, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing di masa depan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Berita Lain