30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 330

Berkumpul di Bali, Ratusan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Didorong Tingkatkan Reputasi

(Baju batik) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) R. Narendra Jatna menyampaikan pidato kunci dalam Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, 3 Oktober 2025.
(Baju batik) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) R. Narendra Jatna menyampaikan pidato kunci dalam Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, 3 Oktober 2025.

Bali, aktual.com – Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Asia Pacific Corporate Counsel Association (APCCA) menyelenggarakan Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 di Nusa Dua, Bali, pada 2-3 Oktober 2025. Mengangkat tema “Agility in Convergence 2026”, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta yang merupakan penasihat hukum internal perusahaan atau in-house counsel, pimpinan kantor hukum, regulator, serta eksekutif bisnis di level nasional dan regional.

Agility merefleksikan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan di tengah disrupsi, sedangkan convergence menggambarkan realitas bahwa hukum, bisnis, teknologi, dan kepentingan sosial kini saling terkait erat dan tak bisa lagi berjalan sendiri. Dengan tema tersebut, forum ini menghadirkan diskusi strategis mengenai tata kelola perusahaan, transformasi digital, keberlanjutan, hingga manuver untuk menghadapi regulasi lintas yurisdiksi.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya dapat memperluas wawasan para in-house counsel, tapi juga meningkatkan reputasi profesi in-house counsel secara regional maupun global,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna dalam pidato kunci pada hari kedua pelaksanaan Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025.
 
Narenda mengungkapkan bahwa sebagai advokat, penasihat hukum internal perusahaan harus memenuhi tiga hal, yaitu Code of Practices, Code of Ethics, dan Code of Conduct. Code of Practices hadir sebagai panduan mendetail yang harus dijalankan advokat dalam situasi tertentu.

Selanjutnya, Code of Ethics berperan sebagai kompas moral yang mendefinisikan prinsip-prinsip benar dan salah. Sementara itu, Code of Conduct diibaratkan sebagai peta yang menerjemahkan prinsip-prinsip etik tersebut menjadi aturan perilaku yang spesifik.
 
Lebih lanjut, Narendra mengingatkan bahwa organisasi profesi yang baik, termasuk profesi in-house counsel, membutuhkan ketiganya. Tujuannya bukan sekadar memenuhi kepatuhan hukum, melainkan juga untuk membangun budaya integritas yang berkelanjutan dengan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan.

Ia pun menjelaskan bahwa integritas bisnis, kepatuhan hukum, dan keterbukaan informasi telah menjadi fondasi utama perusahaan dalam membangun daya saing. Terlebih, kini perusahaan bukan hanya merupakan entitas ekonomi, tapi juga subjek hukum yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan moral.
 
Penasihat hukum internal perusahaan juga dalam perkembangannya bukan hanya menjalankan peran advokat di meja kerja, tetapi menjadi mitra strategis yang memegang kompas ketika bisnis menghadapi tantangan. “Para in-house counsel adalah penjaga integritas sekaligus navigator yang memastikan perusahaan tetap berada di jalur hukum,” ujar Chief.

Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 menerima dukungan dari asosiasi internasional melalui Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA). Para delegasi APCCA yang hadir dalam rangkaian kegiatan Indonesian In-House Counsel and Summit Awards 2025 adalah Singapore Corporate Counsel Association (SCCA), Legal Management Council of the Philippines (LMCP), Malaysia Corporate Counsel Association (MCCA), Japan In-House Lawyer Association (JILA) dan Federation of Indian Corporate Lawyers (FICL). Kehadiran jajaran asosiasi tersebut menegaskan profesi penasihat hukum internal perusahaan Indonesia telah masuk ke dalam panggung regional bahkan global.

Selain itu, Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2025 mendapat dukungan dari Assegaf Hamzah & Partners, Tamba & Kumara Law Offices, Allen & Gledhill LLP, PwC Indonesia, De Brauw Blackstone Westbroek, DeHeng ARKO Law Offices, PRO Alliance, Soemadipradja & Taher, MHMS Advocates, AMR Partnership, Privy, Aqua, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ⁠KTM Solutions, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), Agungrent, PT Jasa Raharja, PT PLN (Persero), dan PT KAI (Persero).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Instruksikan Aparat Penegak Hukum Tertibkan Praktik Tambang Ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia demi menyelamatkan aset negara bernilai triliunan rupiah.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sesi wawancara cegat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10), di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” katanya.

Adapun barang rampasan itu berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp300 triliun.

Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

Presiden menyatakan keberhasilan ini sebagai prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara.

Prabowo menegaskan bahwa operasi serupa akan terus berlanjut di daerah lain guna memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda pada awal September lalu, Presiden telah memerintahkan TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah.

“Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan,” kata Presiden.

Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan.

“Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.

Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp22 triliun hingga akhir tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kasus Haji, KPK Panggil Dewan Pembina Gaphura

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Muharom Ahmad (MA) sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Pemeriksaan atas nama MA, Dewan Pembina Gaphura,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/10).

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenhaj Ungkap Arab Saudi Izinkan Umrah Bisa Pakai Semua Jenis Visa

Ratusan ribu umat Muslim berkumpul di kawasan Masjidin Haram dan Kabah, Makkah untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1444 H yang jatuh pada Jumat (21/4/2023). Aktual/Saudi Press Agency.

Jeddah, aktual.com – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan bahwa pemegang semua jenis visa dapat menunaikan ibadah umrah selama berada di wilayah kerajaan tersebut.

Kementerian, pada Minggu (5/10) menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaksanaan umrah serta memperluas akses terhadap layanan dalam sistem haji dan umrah, sejalan dengan tujuan Visi Saudi 2030.

Kementerian menjelaskan bahwa visa yang dimaksud mencakup visa kunjungan pribadi dan keluarga, visa turis elektronik, visa transit, visa kerja, serta jenis visa lainnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Kerajaan untuk memfasilitasi kedatangan umat Muslim dari seluruh dunia guna menunaikan ibadah mereka dengan mudah dan tenang.

Selain itu, kementerian juga menyebutkan bahwa pihaknya baru-baru ini meluncurkan platform Nusuk Umrah, bagi siapa pun yang ingin menunaikan umrah secara langsung. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memilih paket yang sesuai dan mengurus izin umrah secara elektronik dengan mudah.

Platform digital terintegrasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memesan layanan serta memilih waktu pelaksanaan umrah secara fleksibel.

Kementerian menegaskan bahwa kemudahan-kemudahan ini mencerminkan kepedulian Pemerintah Penjaga Dua Masjid Suci dan Yang Mulia Putra Mahkota dalam mendukung umat Muslim agar dapat berziarah ke Dua Masjid Suci.

Pemerintah Arab Saudi menginginkan agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dalam lingkungan yang aman dan spiritual, sekaligus menyediakan layanan berkualitas tinggi yang memperkaya pengalaman dan mempermudah perjalanan ibadah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Delegasi Hamas Tiba di Mesir Bahas Rencana Gencatan Senjata

Anggota pasukan Brigade Al Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Hamas Palestina. (ANTARA/Anadolu/as/am.)
Anggota pasukan Brigade Al Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Hamas Palestina. (ANTARA/Anadolu/as/am.)

Kairo, aktual.com – Delegasi dari Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) tiba di Mesir pada Minggu (5/10) untuk mempersiapkan negosiasi dengan pihak Mesir pada Senin (6/10) di Kota Sharm El Sheikh di pesisir Laut Merah, seperti disampaikan sumber-sumber Mesir kepada Xinhua.

Kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan untuk mengimplementasikan tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menurut sumber-sumber informasi itu.

Negosiasi tersebut akan berfokus pada rincian pelaksanaan tahap pertama rencana itu, kata sumber-sumber tersebut kepada Xinhua, seraya menambahkan bahwa poin-poin utama diskusi diperkirakan akan mencakup mekanisme pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel serta proses bagi Hamas untuk menyerahkan senjatanya.

Setelah pertemuan dengan Hamas, pihak Mesir akan mengadakan pertemuan terpisah dengan delegasi Israel. Hasil dari kedua negosiasi tersebut akan disampaikan kepada Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, setibanya mereka di Mesir, kata sumber-sumber itu.

Kementerian Luar Negeri Mesir pada Sabtu (4/10) mengonfirmasi negosiasi antara delegasi Israel dan Hamas yang akan diadakan pada Senin tersebut untuk membahas “kondisi lapangan dan rincian” untuk pertukaran “semua tahanan Israel dan tahanan Palestina” di bawah rencana 20 poin yang diusulkan AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

MBG Banyak Bermasalah, Pengamat : BGN Harus Merubah Bisnis Modelnya

Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Merebaknya berbagai masalah dari MBG, membuat kita pesimis akan program utama dari Presiden Prabowo. Bahkan sinisme juga meluas, dengan munculnya istilah negatif dari MBG seperti Makan Berbahaya Gratis.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa sudah saatnya BGN merubah bisnis model dari MBG. Yang pendekatan nya pada “Business as usual”, dirubah menjadi “Social Business”.

“Bisnis katering yang sudah berjalan dalam melayani MBG, dirombak sebagai Bisnis sosial. Dimana profit nominal digeser menjadi profit sosial, dengan keuntungan sebesar nya ada pada penerima manfaat dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,” ucapnya, Minggu (5/10).

Karel merujuk pada praktik Bank Grameen di Bangladesh selama beberapa dasawarsa ini, menunjukkan bahwa model bisnis yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberikan gizi terbaik bagi anak-anak keluarga miskin adalah melalui bisnis sosial.

Apalagi BGN hendak melakukan kerjasama dengan Danone untuk peningkatan kualitas mutu pangan dalam paket MBG nanti. Dan perusahaan Danone sudah berhasil kerja sama dengan Bank Grameen dalam melakukan bisnis sosial di Bangladesh.

Karel menilai, untuk itu Presiden Prabowo bisa mengajak Professor Muhammad Yunus sebagai penggagas Bank Grameen, untuk menjadi penasihat atau konsultan dari pelaksanaan program MBG. Apalagi Prof Yunus pernah meraih hadiah Nobel karena hasil kerja nya dalam pengentasan kemiskinan lewat kredit mikro dari Bank Grameen.

“Kita harus belajar dari pengalaman dan keberhasilan orang lain. Intinya sekarang adalah bagaimana Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan melalui pemberian MBG dan pembentukan dapur MBG kepada masyarakat miskin lewat kredit mikro. Nah itu ibarat nya ‘Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui’,” tutup Karel.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain