Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
30 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 329

Pemprov Riau Komitmen Tuntaskan Tunda Bayar Rp906 Miliar di APBD-P 2025

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi.

Pekanbaru, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau komitmen menuntaskan pembayaran tunda bayar kegiatan tahun 2024 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2025.

Pelaksanaan pembayaran utang ke pihak ketiga maupun ke kabupaten/kota juga telah dibahas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi bersama OPD terkait, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (6/10/2025).

Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya sengaja membahas pelaksanaan APBD-P 2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk memfokuskan penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga.

“Kita Pemprov Riau komitmen dan menjadi prioritas di APBD-P untuk membayarkan hutang tunda bayar. Artinya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur serta Sekda Riau tidak pernah berubah untuk membayar kewajiban itu. Komitmen ini juga sudah kita bicarakan dengan DPRD Riau dan disepakati,” kata Syahrial.

Namun, lanjut Syahrial, mekanisme pembayaran tunda bayar menjadi tanggung jawab kepala OPD, sebab secara teknis OPD yang berkontrak dengan pihak ketiga.

“Jadi ada kebijakan pembayaran hutang yang diambil pimpinan, dan ada juga kewajiban OPD untuk bertanggung jawab terhadap hutang sesuai kontrak,” sebutnya.

Syahrial Abdi menyampaikan, total utang tunda bayar Pemprov Riau sebesar Rp906 miliar. Namun hutang tersebut secara berangsur telah dibayar melalui mekanisme pergeseran anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Jadi saat ini hutang tunda bayar yang sudah kita tuntaskan lebih dari 50 persen. Di APBD-P ini lebih sekitar Rp300 miliaran sisanya kalau tak salah. Jadi pergeseran anggaran tadi itulah yang kita rapikan di APBD Perubahan, supaya seluruh hutang bisa terbayar,” terangnya.

Untuk menuntaskan kewajiban hutang tunda bayar tersebut, Sekda Riau juga telah mengarahkan OPD untuk memprioritaskan dan mencatat serta mencermati nilai hutang.

“Jangan sampai nilai hutangnya salah. Karena nanti kepala OPD mengajukan kembali Surat Perintah Membayar (SPM), sebab SPM sebelumnya tahun 2024 dan harus diganti SPM 2025. Ini juga harus disosialisasikan dengan kontraktor. Jadi kita tidak lagi ada lempar-lempar bola, kita solid dan kompak bahwa kita punya hutang,” paparnya.

Selain itu, Sekda Riau juga meminta kepala OPD untuk menghemat anggaran (efisiensi) kegiatan yang tidak penting agar ditunda. Sebab saat ini Pemprov Riau punya kewajiban yang harus dibayar.

“Kita sudah sepakati dengan DPRD dengan kondisi saat ini kita penuhi kewajiban dasarnya, baik itu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan infrastruktur seperti jalan lebih kepada pemeliharaan agar tetap fungsional. Kalau membuat sesuatu yang baru saat ini berat, tapi minimal kita pelihara,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Korupsi Rugikan Negara Rp300 Triliun, Prabowo Sita Enam Smelter Ilegal PT Timah

Aktivitas tambang timah di Pulau Bangka. Aktual/Bloomberg

Jakarta, aktual.com — Presiden Prabowo Subianto menyita enam unit smelter hasil penindakan kasus korupsi dan penambangan timah ilegal di kawasan PT Timah Tbk. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300 triliun.

“Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar izin di kawasan PT Timah. Enam smelter sudah disita, dan di lokasi-lokasi ini kita temukan tumpukan tanah jarak dan ingot timah dengan nilai yang sangat besar,” ujar Prabowo dalam keterangan di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Prabowo menegaskan, penyitaan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik penambangan ilegal dan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Ia menyebut, potensi kerugian negara yang berhasil dihentikan dari kasus ini mencapai Rp300 triliun.

“Kita bisa bayangkan, dari aset-aset ini saja potensi pemasukan negara sangat besar. Ini harus kita selamatkan,” tegas Prabowo. Ia juga menyoroti nilai ekonomis dari tanah jarak yang ditemukan di lokasi tambang yang selama ini tidak masuk ke kas negara akibat praktik ilegal.

Dalam agenda kunjungan kerja di Bangka Belitung, Prabowo turut menyaksikan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung kepada PT Timah Tbk untuk dikelola kembali. Berdasarkan informasi yang diterima, pemurnian bijih timah tersebut merupakan milik PT Tinindo Internusa, salah satu aset yang disita dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Kejaksaan Agung RI sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah aset barang bukti telah diamankan dalam perkara pidana lingkungan dan korupsi di PT Timah Tbk. Aset-aset itu kini diserahkan kepada PT Timah melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola kembali agar memberi manfaat ekonomi bagi negara.

Berdasarkan data yang diterima, total nilai aset barang bukti yang diserahkan mencapai Rp1,45 triliun. Jika dioperasikan penuh, aset tersebut diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4,6 triliun per tahun.

Adapun aset yang diserahkan meliputi 6 unit smelter, 108 unit alat berat, 195 unit peralatan tambang, 680.687,60 kilogram logam timah, 22 bidang tanah seluas total 238.848 meter persegi, serta 1 gedung mess.

Penyerahan aset tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan perekonomian nasional.

KPK Periksa Elvizar Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Tersangka yang diperiksa adalah mantan Direktur PT Pasific Cipta Solusi periode Oktober 2019–2024, Elvizar (ELV).

“Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ELV dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Budi, dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

Ali menjelaskan, Elvizar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Febri Diansyah. Pendampingan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, seorang tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan,” jelas Budi.

Di sisi lain, Febri Diansyah membenarkan kehadirannya untuk mendampingi Elvizar dalam pemeriksaan hari ini. Ia menyebut pendampingan dilakukan agar kliennya dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Saya hadir mendampingi klien saya, yang merupakan pihak swasta, bukan dari Pertamina maupun BUMN. Sebagai warga negara yang baik, klien kami hadir dan siap memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dalam pemeriksaan hari ini,” ujar Febri kepada wartawan.

Febri menambahkan, perusahaan yang dipimpin kliennya hanya menangani sebagian kecil dari proyek digitalisasi SPBU tersebut.

“Perusahaan klien kami ini hanya menangani sekitar 4 persen dari total nilai proyek Rp3,6 triliun. Itu yang perlu kami sampaikan. Kami belum mengetahui apakah KPK akan fokus pada bagian 4 persen ini saja atau juga akan menelusuri keseluruhan proyek,” pungkasnya.

Wakil Ketua MPR Akbar Supratman Apresiasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli

Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman. Aktual/DOK MPR RI

Toli-Toli, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia.

Menurut Akbar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi bangsa yang berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme.

“Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah para nelayan yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” ujar Akbar yang merupakan Senator dari Dapil Sulawesi Tengah, dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

Ia menegaskan bahwa sektor kelautan merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pembangunan berbasis kelautan seperti Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi program berkelanjutan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progressnya terus berjalan dan InsyaAllah akan rampung pada bulan Desember,” ujar Akbar.

“Saya mengapresiasi langkah KKP yang menjadikan Toli-Toli sebagai salah satu titik strategis pengembangan ekonomi pesisir. Program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan sendiri,” tambahnya.

Atas inisiatif Akbar, Sulawesi Tengah mendapat tiga lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di antaranya di Toli-Toli, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Saat ini pembangunan di Kabupaten Tolitoli sudah mulai berjalan, sementara dua lokasi lainnya, yakni di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akan direalisasikan pada tahun depan.
Akbar juga mengajak seluruh masyarakat Sulteng untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan baik, agar dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pendapatan nelayan.

“Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” tegas Akbar.

Dualisme PPP Resmi Berakhir, Mardiono dan Agus Suparmanto Duduk di Pucuk Partai

Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tema "Transformasi PPP Untuk Indonesia" di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda.
Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tema "Transformasi PPP Untuk Indonesia" di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). ANTARA/Aria Ananda.

Jakarta, aktual.com – Dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait Muktamar Ancol resmi ditutup. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 dengan duet Mardiono dan Agus Suparmanto memimpin partai berlambang Kakbah tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diterima, Senin (3/10/2025), Menkum Supratman Andi Agtas mengeluarkan keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP untuk lima tahun mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan hasil Muktamar Ancol dan sudah disahkan.

Perubahan kepengurusan PPP kini resmi ditetapkan oleh Menkum pukul 15.30 WIB sore ini. Agus Suparmanto, yang sebelumnya menjadi rival Mardiono di Muktamar PPP, kini bergabung dalam kepengurusan baru.

Mardiono tetap menjabat Ketua Umum PPP. Sementara itu, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP. Adapun posisi Sekretaris Jenderal PPP dijabat Taj Yasin, yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Berikut susunan kepengurusan PPP masa bakti 2025-2030:

  • Ketua Umum: Mardiono
  • Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
  • Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
  • Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
  • Bendahara Umum: Imam Fauzan A Uskara
  • Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mengenal Rudy Heriyanto, Perwira Tinggi Polri yang Dikabarkan Jadi Calon Kapolri

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. ANTARA/ (HO-KKP)

Jakarta, aktual.com – Nama Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho belakangan ramai menjadi perbincangan publik dan media sosial sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo. Lulusan Sekolah Perwira Polri tahun 1993 ini menorehkan rekam jejak panjang dan berprestasi di kepolisian maupun pelayanan publik.

Rudy Heriyanto lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Berbeda dengan mayoritas perwira tinggi Polri, Rudy bukan alumni Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan menapaki karier dari Sekolah Perwira Polri. Pengalaman panjangnya di berbagai bidang strategis Polri menjadikannya salah satu kandidat Kapolri yang diperhitungkan.

Selama berkarier, Rudy pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Di antaranya:

  • Dirtipidter Bareskrim Polri (2017–2018)
  • Dirtipideksus Bareskrim Polri (2018–2019)
  • Kepala Divisi Hukum Polri (2019–2020)
  • Kapolda Banten (2020–2023)

Selain itu, Rudy juga tercatat pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Cimahi, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, serta Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri. Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan kemampuannya memimpin institusi kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada 11 Desember 2023, Rudy Heriyanto dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 170/TPA Tahun 2023 oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Penunjukan ini menjadi bukti pengakuan atas kapabilitas Rudy di bidang manajemen publik dan hukum.

Rekam jejak Rudy juga diwarnai berbagai prestasi yang menonjol. Ia menerima penghargaan dari Direktur Utama Perum Bulog atas keberhasilannya mengungkap kasus mafia beras di Indonesia. Selain itu, ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama oleh Presiden Joko Widodo melalui Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pengalaman luas di kepolisian, kemampuan memimpin unit strategis, serta prestasi di bidang hukum dan pelayanan publik menegaskan kapasitas Rudy Heriyanto sebagai calon Kapolri yang potensial. Nama Rudy pun kian diperhitungkan sebagai figur yang mampu menjawab tantangan kepolisian modern sekaligus menjaga integritas institusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...328329330...43,129Halaman 329 dari 43,129

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya